Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akan membangun dua pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat dan timur sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan serta mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Bupati Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Selasa, mengatakan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Bogor dan masyarakat, yang akan dilaksanakan secara bertahap mulai 2026 hingga 2027.

"Keberhasilan pembangunan bukan hanya dari sisi pembiayaan dan program, tetapi juga dari kebersamaan seluruh masyarakat dalam mendukung program yang telah disiapkan pemerintah daerah berdasarkan aspirasi masyarakat," kata Rudy.

Ia menjelaskan, di wilayah timur Pemkab Bogor telah menyelesaikan proses land clearing untuk kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah juga akan menuntaskan pembangunan jalan dari kawasan Transyogi menuju Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, yang anggarannya telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Bogor.

Menurut Rudy, pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat membuka aksesibilitas kawasan timur sekaligus mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di wilayah tersebut.

Sementara itu, di wilayah barat, Pemkab Bogor akan fokus mendukung sejumlah program strategis, antara lain pembangunan Sport Center Rancabungur, proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang dijadwalkan mulai dibangun pada Juni 2026, serta penuntasan sejumlah ruas jalan di kawasan Malasari, Rumpin, dan Parung Panjang.

Rudy menegaskan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru tersebut tidak berkaitan dengan rencana pemekaran wilayah. Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait moratorium pembentukan daerah otonom baru.

"Kami tidak berbicara soal pemekaran wilayah. Yang kami bangun adalah pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat dan timur agar pelayanan publik semakin dekat dengan masyarakat," ujarnya.

Ia menyebut Kabupaten Bogor telah dua kali mengalami pemekaran wilayah menjadi Kota Bogor dan Kota Depok. Namun hingga saat ini Kabupaten Bogor masih menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia sehingga membutuhkan strategi pemerataan pembangunan yang lebih efektif.

Karena itu, kata Rudy, pemerintah daerah berupaya menghadirkan berbagai fasilitas infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah barat maupun timur guna mengurangi kesenjangan pembangunan serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih dekat dan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Bogor," katanya.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

BOGOR - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, melakukan pendataan perdana Sensus Ekonomi 2026 bersama Kepala BPS Kabupaten Bogor di kediamannya, Senin (15/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bogor.

Dalam kesempatan itu, Rudy Susmanto menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah penting untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Data tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan yang tepat sasaran di Kabupaten Bogor.

“Alhamdulillah, pagi ini saya melakukan pendataan perdana Sensus Ekonomi 2026 bersama Kepala BPS Kabupaten Bogor. Saat ini Pemerintah Daerah melalui BPS sedang melaksanakan Sensus Ekonomi 2026,” ujar Rudy Susmanto.

Ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya.

Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan publik, program pembangunan, serta berbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Mari dukung dan sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan lengkap. Data akurat menjadi fondasi penting sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pembangunan Kabupaten Bogor yang lebih baik,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Bogor berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dengan partisipasi aktif seluruh masyarakat.

Hasil sensus nantinya akan menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor Rudy Susmanto membawa Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Rudy dalam keterangannya di Bogor, Rabu, mengatakan, capaian tersebut menjadi opini WTP kedua yang diraih Pemerintah Kabupaten Bogor pada masa kepemimpinan Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi (Jaro Ade), setelah sebelumnya berhasil mengembalikan predikat WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2024 usai empat tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Opini WTP tersebut diterima Rudy Susmanto saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Bandung, Rabu siang.

Rudy mengatakan raihan opini WTP merupakan hasil kerja seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

"Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Bogor kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Namun capaian ini harus menjadi momentum bagi kami untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan di berbagai sektor," kata Rudy.

Menurut dia, opini WTP bukan tujuan akhir dalam penyelenggaraan pemerintahan, melainkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan seluruh perangkat daerah harus terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Bogor harus terus melangkah maju menjadi lebih baik. Yang terpenting, seluruh jajaran pemerintah harus semakin sayang dan cinta kepada masyarakat Kabupaten Bogor dengan menghadirkan pelayanan yang terbaik," ujarnya.

Rudy juga meminta seluruh aparatur pemerintah daerah bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran daerah agar kepercayaan publik terhadap pemerintah terus meningkat.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan program pembangunan daerah harus terukur dan efektif agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Rudy seusai memimpin Rapat Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong, Jabar, Senin.

Rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi capaian pembangunan daerah sekaligus menyusun langkah strategis dalam mendukung perubahan parsial penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.

Rudy mengatakan evaluasi kinerja menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Menurut dia, setiap program pemerintah harus disusun berdasarkan data yang akurat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Di tengah gejolak ekonomi global dan berbagai tantangan fiskal yang dihadapi saat ini, kita harus menghadirkan program pembangunan yang berbasis data, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," kata Rudy.

Ia menjelaskan evaluasi IKU dilakukan untuk menelaah berbagai indikator pembangunan daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan anggaran.

Melalui evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama BPS berupaya memastikan setiap program pembangunan berjalan lebih optimal, akuntabel, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Rudy juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai oleh satu perangkat daerah saja, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

"Mari bergandeng tangan memperkuat sinergi untuk menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Bogor," ujarnya.

Rudy juga menyebutkan Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen menjadikan hasil evaluasi IKU sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penganggaran agar pembangunan daerah lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor Rudy Susmanto membuka Kabogorfest 2026 di kawasan Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, yang menghadirkan ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544.

Kabogorfest 2026 digelar mulai 29 Mei hingga 14 Juni 2026 dengan mengusung semangat HJB ke-544, "Bergerak Serempak, Nyata Berdampak, untuk Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang".

Dalam kegiatan tersebut, Stadion Pakansari disulap menjadi pusat berbagai aktivitas masyarakat yang memadukan pameran UMKM, hiburan, pertunjukan seni budaya, hingga promosi potensi daerah.

Ia mengatakan Kabogorfest menjadi kegiatan memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong pembangunan daerah sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

"Melalui Kabogorfest, kita ingin menampilkan berbagai potensi terbaik Kabupaten Bogor kepada masyarakat luas, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk berkembang," katanya.

Dia mengharapkan keterlibatan ratusan UMKM dalam kegiatan tersebut mampu meningkatkan transaksi ekonomi dan memperluas jangkauan pemasaran produk lokal.

Beragam produk unggulan ditampilkan dalam ajang tersebut, mulai dari kuliner, fesyen, kerajinan tangan hingga produk kreatif lainnya yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bogor.

Selain menjadi sarana promosi ekonomi kerakyatan, Kabogorfest juga dirancang sebagai ruang interaksi masyarakat melalui berbagai kegiatan edukatif, hiburan keluarga, dan pertunjukan budaya.

Pemerintah Kabupaten Bogor menilai perayaan HJB tidak hanya menjadi kesempatan refleksi perjalanan daerah, tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan serta mendorong tumbuhnya inovasi di berbagai sektor.

Kabogorfest 2026 terbuka untuk masyarakat umum dan menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 yang dipusatkan di kawasan Stadion Pakansari, Cibinong.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor Rudy Susmanto menyuarakan nasib warga terdampak penutupan tambang di wilayah barat saat menerima aksi masyarakat di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.

“Kami meminta kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bantu masyarakat Bogor, buka kembali tambang yang berizin,” kata Rudy dalam orasinya di hadapan ribuan peserta aksi.

Rudy menyampaikan, puluhan ribu warga di Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang saat ini menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan, sehingga membutuhkan kepastian kebijakan dari pemerintah provinsi.

Ia menegaskan, masyarakat dan pemerintah daerah siap mengikuti seluruh ketentuan serta regulasi yang ditetapkan, termasuk komitmen menjaga lingkungan secara bersama-sama.

Menurut dia, Pemkab Bogor juga telah menunjukkan keseriusan dalam menata aktivitas tambang melalui rencana pembangunan jalur khusus angkutan tambang.

“Tahun ini kami anggarkan pembebasan lahan untuk jalur angkutan tambang sebagai solusi agar tidak mengganggu pengguna jalan lain,” ujarnya.

Rudy menjelaskan, tahapan pembangunan jalur tambang saat ini telah masuk penetapan lokasi dan ditargetkan pembebasan lahan rampung pada 2026 agar pembangunan fisik dapat segera dilakukan.

Ia menambahkan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah tambang di wilayah barat.

“Kami menghargai proses evaluasi, namun kami berharap hasilnya dapat segera diputuskan, terutama untuk tambang yang memiliki izin,” katanya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang, Dani Murdani, menyebut kondisi ekonomi warga terdampak penutupan tambang saat ini dalam keadaan sulit.

“Masyarakat kami sudah tujuh bulan merasakan dampak penutupan tambang. Kami datang menuntut keadilan dan berharap aktivitas tambang legal dapat kembali dibuka,” ujar Dani.

Aksi yang diikuti sekitar 7.720 orang tersebut berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan, serta diwarnai seruan agar pemerintah segera mengambil keputusan terkait operasional tambang legal di wilayah tersebut.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melanjutkan penataan wilayah di sejumlah titik Kabupaten Bogor, dari kawasan Parung hingga Kecamatan Babakanmadang, sebagai upaya menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Bupati Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Jawa Barat, Senin, mengatakan penataan tersebut bukan bertujuan menggusur pedagang, melainkan menata kawasan agar lebih rapi dan tertib, sekaligus meningkatkan kualitas fasilitas publik.

“Penataan ini bukan untuk menggusur pedagang, tetapi untuk menata agar lebih rapi dan tertib. Di beberapa lokasi, pedagang tetap berada di tempat yang sudah ada dengan perbaikan fasilitas. Sementara di titik tertentu, kami lakukan penataan ulang dengan menyiapkan lokasi pengganti yang lebih layak,” ujar Rudy.

Ia menjelaskan, salah satu langkah konkret telah dilakukan di kawasan Pasar Parung, di mana pedagang kaki lima diarahkan menempati area yang dikelola oleh PD Pasar Tohaga.

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih terorganisir sekaligus meningkatkan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli.

Rudy menegaskan seluruh upaya penataan wilayah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola pajak yang dibayarkan masyarakat, sehingga hasilnya harus kembali dirasakan dalam bentuk fasilitas publik yang layak.

Ia menyebut masyarakat berhak mendapatkan infrastruktur yang baik, termasuk jalan yang memadai dan kawasan publik yang tertata dengan baik.

“Kami memahami harapan masyarakat akan infrastruktur yang memadai. Perbaikan terus kami lakukan secara bertahap, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bogor yang terdiri dari 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan, serta jumlah penduduk yang sangat besar,” katanya.

Rudy juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program penataan dan pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah daerah.

Menurutnya, tantangan pembangunan di Kabupaten Bogor cukup besar, sehingga dibutuhkan dukungan dan kebersamaan semua pihak agar penataan wilayah dapat berjalan optimal.

“Kami mohon dukungan dari semua pihak. Tantangan yang dihadapi cukup besar, namun dengan kebersamaan, kita bisa mewujudkan Kabupaten Bogor yang lebih baik,” kata Rudy.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami telah menyediakan 15 bus untuk menjemput kembali masyarakat dari wilayah Jawa Tengah menuju Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengerahkan 15 unit bus untuk menjemput sekitar 900 peserta mudik gratis pada arus balik Lebaran 2026 menuju Bumi Tegar Beriman itu.

Program ini merupakan kelanjutan layanan mudik gratis yang sebelumnya telah memberangkatkan ribuan warga ke kampung halaman pada 18 Maret 2026.

Bupati Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Kamis, mengatakan pemerintah daerah tidak hanya memfasilitasi keberangkatan, tetapi juga memastikan kepulangan warga berlangsung aman dan nyaman.

"Kami telah menyediakan 15 bus untuk menjemput kembali masyarakat dari wilayah Jawa Tengah menuju Kabupaten Bogor," kata Rudy.

Ia menegaskan program ini menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan menyeluruh kepada masyarakat, khususnya pada momentum Lebaran.

“Ini bukan hanya soal mengantar dan menjemput, tapi bagaimana kita hadir untuk masyarakat, memastikan perjalanan mereka aman, nyaman dan penuh makna,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Bayu Rahmawanto menjelaskan sebanyak 15 unit bus itu membawa para pemudik kembali ke Bogor dari dua lokasi berbeda pada Kamis sore.

Sebanyak 10 bus diberangkatkan dari Terminal Tirtonadi, Surakarta, dengan jumlah peserta mencapai 550 orang.

Sedangkan lima bus lainnya diberangkatkan dari Terminal Mangkang, Semarang, dengan total 275 peserta yang turut difasilitasi dalam program arus balik tersebut.

Menurut Bayu, seluruh proses penjemputan dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi peserta, termasuk penyediaan ruang tunggu di lounge VIP Terminal Tirtonadi yang dilengkapi fasilitas pengisian daya, Wi-Fi, area merokok, hingga area bermain anak.

Ia menambahkan pelepasan peserta arus balik dari Solo dilakukan langsung oleh pihaknya sebagai bentuk komitmen dalam memastikan pelayanan berjalan optimal.

“Total pemudik yang akan kita jemput dan pulangkan ke Kabupaten Bogor mencapai hampir 900 orang. Ini bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Bayu.

Program ini menjadi bagian dari rangkaian mudik gratis Pemkab Bogor 2026 yang tidak hanya berfokus pada pemberangkatan, tetapi juga menjamin kelancaran arus balik.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor Rudy Susmanto membangun total 516,83 kilometer (km) jalan dalam setahun masa jabatannya bersama Wakil Bupati Ade Ruhandi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengatakan pembangunan jalan yang dilakukan sepanjang 2025 tersebut menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat di 40 kecamatan.

“Total 516,83 kilometer jalan dibangun melalui APBD dan bantuan keuangan desa. Infrastruktur menjadi fondasi pemerataan pembangunan di Kabupaten Bogor,” ujar Ajat di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Dari total tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan pembangunan dan rekonstruksi jalan sepanjang 80,54 kilometer, terdiri atas pembangunan 3,03 kilometer dan rekonstruksi 77,54 kilometer. Sementara melalui bantuan keuangan desa, pembangunan jalan mencapai 435,29 kilometer, meliputi peningkatan 9,9 kilometer, betonisasi 190,2 kilometer, serta pengaspalan 235,1 kilometer.

Selain jalan, pemerintah daerah juga membangun dan meningkatkan jembatan sepanjang 499 meter serta memperkuat drainase sepanjang 20,08 kilometer dan tembok penahan tanah sepanjang 34,89 kilometer.

Sebagai contoh, lanjutnya, Bupati Rudy merealokasi anggaran Rp104 miliar untuk memperbaiki total 13 titik ruas jalan di wilayah Parungpanjang, Gunungsindur, Rumpin, dan Cigudeg. Tujuh ruas jalan vital yang menghubungkan ke jalan provinsi dan perbatasan Tangerang menjadi prioritas betonisasi tahun 2025.

Ruas yang diperbaiki antara lain Jalan Pingku-Kampung Asem Kuda, Jalan Caringin-Cilaketan-Parungpanjang, Jalan Lumpang-Cikuda, Jalan Prumpung-Gunungsindur-Cicangkal, Jalan Cicangkal-Maloko, Jalan Kampung Sawah-Janala, hingga Jalan Janala-Lebakwangi.

Di wilayah Nanggung, pemerintah daerah juga merealokasi sekitar Rp20 miliar untuk membangun Jalan Nirmala sepanjang 18,5 kilometer di Desa Malasari, yang selama ini tidak pernah tersentuh pembangunan sejak sebelum kemerdekaan.

Pembangunan Jalan Nirmala dilakukan melalui mekanisme Karya Bakti TNI bekerja sama dengan Kodim 0621 dan Korem 061 guna mempercepat pelaksanaan tanpa proses lelang yang panjang. Hingga pertengahan Juli 2025, sekitar 20 persen jalan telah selesai dibangun.

Pembangunan infrastruktur tidak hanya difokuskan di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah terpencil dan perbatasan sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan, kata Ajat menegaskna.

Selain jalan, menurut dia, pemerintah daerah juga merehabilitasi 3.406 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta membangun 400 unit hunian tetap (huntap) pada 2025 sebagai bagian dari penguatan infrastruktur dasar dan pengentasan kemiskinan.

Ia menyebut capaian tersebut menjadi refleksi setahun kepemimpinan Rudy-Ade dalam mempercepat pembangunan fisik sekaligus membuka akses ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Bogor.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Karena di perbatasan dan digunakan dua daerah maka kita bersepakat membangun 'underpass' Citayam-Bojonggede secara kolaboratif

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Depok menyiapkan pembangunan "underpass" Citayam-Bojonggede sebagai solusi kemacetan di kawasan perbatasan dua wilayah tersebut.

“Karena berada di wilayah perbatasan dan digunakan oleh dua daerah maka kita bersepakat membangun 'underpass' Citayam-Bojonggede secara kolaboratif,” ujar Bupati Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Jumat.

Rudy mengatakan pembangunan "underpass" Citayam-Bojonggede merupakan kesepakatan lintas pemerintah daerah karena infrastruktur tersebut melayani mobilitas masyarakat Bogor dan Depok.

Ia menjelaskan pembagian kewenangan telah disepakati, yakni pembebasan lahan di wilayah Kabupaten Bogor dilakukan oleh Pemkab Bogor, sementara lahan di wilayah Kota Depok menjadi tanggung jawab Pemkot Depok.

Adapun pembangunan fisik "underpass" tersebut akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk dukungan terhadap infrastruktur lintas wilayah.

Rudy menyebut tahapan pembangunan "underpass" Citayam-Bojonggede direncanakan mulai berjalan pada 2026, diawali dengan proses administrasi dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut dia, keberadaan "underpass" atau terowongan itu diharapkan mampu mengurai kemacetan yang selama ini kerap terjadi di jalur penghubung Citayam dan Bojonggede, terutama pada jam sibuk.

“Dengan 'underpass' ini, aksesibilitas masyarakat akan lebih lancar dan mobilitas antarwilayah bisa meningkat,” katanya.

Ia menambahkan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi akan terus diperkuat guna memastikan pembangunan infrastruktur perbatasan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Walaupun pembangunannya belum tuntas, kami mulai menginisiasi Pasar Petani Garuda agar bisa segera dioperasionalkan sebagai titik awal

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadikan Pasar Petani Garuda di Cibinong sebagai proyek percontohan perlindungan petani lokal, meski pembangunan fisik kawasan tersebut baru terealisasi sekitar 50 persen.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan pengoperasian pasar tersebut menjadi langkah awal menghadirkan ruang usaha yang tertata, terdata dan berpihak kepada petani di berbagai wilayah Kabupaten Bogor.

“Walaupun pembangunannya belum tuntas seluruhnya, kami mulai menginisiasi Pasar Petani Garuda agar bisa segera dioperasionalkan sebagai titik awal,” kata Rudy saat meninjau Pasar Petani Garuda di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Jumat.

Ia menjelaskan pasar tersebut dirancang bukan hanya untuk petani tanaman buah, tetapi juga tanaman hias, ikan konsumsi dan ikan hias yang menjadi potensi unggulan Kabupaten Bogor.

Ke depan, konsep serupa dikembangkan di wilayah lain karena petani tidak hanya berada di Kecamatan Cibinong.

Menurut Rudy, saat ini telah terdapat 71 lapak yang mulai beroperasi dari total rencana sekitar 150 lapak.

Seluruh pedagang yang menempati lapak merupakan petani lokal dan terdata oleh Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Bogor.

“Para petani yang berjualan di sini berbayar, tetapi nilainya sangat kecil, hanya Rp100.000 per tahun. Ini untuk kepentingan administrasi dan agar tidak terjadi jual beli lapak oleh pihak lain,” ujarnya.

Ia menambahkan sistem pendataan dan perjanjian kerja sama tersebut bertujuan memastikan lapak benar-benar ditempati petani serta memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan perlindungan usaha.

Rudy juga menyebutkan Pasar Petani Garuda disiapkan sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan daerah.

Pemerintah daerah mendorong agar kebutuhan bibit dan tanaman untuk program penghijauan, taman, dan ruang terbuka hijau di Kabupaten Bogor dipenuhi dari petani lokal.

“Ke depan, saat pemerintah membutuhkan tanaman untuk pemeliharaan taman dan lingkungan, kami ingin belanja langsung dari petani Kabupaten Bogor, salah satunya melalui Pasar Petani Garuda,” katanya.

Selain sebagai pusat perdagangan, kawasan tersebut juga direncanakan memiliki fasilitas penunjang seperti mushala dan toilet, serta dikembangkan menjadi ruang edukasi pertanian dan wisata berbasis lingkungan setelah pembangunan fisik diselesaikan.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menargetkan pembangunan 263 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat dirampungkan pada tahun ini sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan di wilayah tersebut.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa secara keseluruhan Kabupaten Bogor direncanakan memiliki sebanyak 419 KDKMP yang tersebar di desa dan kelurahan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 115 unit telah memasuki tahap proses pembangunan.

“Total KDKMP yang akan dibangun di Kabupaten Bogor ada 419, dan saat ini yang sudah masuk proses pembangunan ada 115. Tahun ini kami menargetkan 263 bisa dibangun,” kata Rudy saat mendampingi Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih yang meninjau pembangunan KDKMP di kawasan Pakansari, Cibinong, Kamis.

Ia menjelaskan, program KDKMP merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam memperkuat koperasi sebagai tulang punggung perekonomian rakyat, sekaligus memperpendek rantai distribusi kebutuhan pokok agar harga lebih terjangkau bagi masyarakat.

Rudy menambahkan, keberadaan KDKMP di tingkat desa dan kelurahan diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi lokal, membuka akses pasar bagi produk UMKM, serta meningkatkan daya beli masyarakat.

“Kami ingin KDKMP benar-benar hadir di tengah masyarakat, mudah dijangkau, dan memberi manfaat langsung bagi warga,” kata Rudy.

Sementara itu, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih yang meninjau langsung salah satu pembangunan KDKMP di kawasan Pakansari, Cibinong, mengatakan progres pembangunan di Kabupaten Bogor berjalan cukup baik dan ditargetkan dapat segera diresmikan.

“Kalau lihat kondisinya, dengan peralatan dan kelengkapan yang ada, insyaallah tanggal 31 Januari nanti sudah bisa diresmikan,” ujar Kosasih.

Ia menyebutkan, secara umum progres pembangunan KDKMP di wilayah Kabupaten Bogor rata-rata telah melampaui 50 persen, sehingga percepatan terus dilakukan agar sesuai dengan target yang ditetapkan.

“Walaupun ada yang membangunnya agak terlambat, sekarang sedang dikejar. Bahkan ada yang bekerja 1 x 24 jam supaya progresnya bisa menyusul,” katanya.

Pangdam juga menilai lokasi KDKMP di Pakansari sangat strategis karena berada di pusat aktivitas masyarakat, berdekatan dengan fasilitas olahraga dan kawasan publik, sehingga berpotensi dimanfaatkan secara optimal oleh warga.

Pemerintah Kabupaten Bogor bersama jajaran TNI dan instansi terkait terus mengawal pembangunan KDKMP agar dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026