REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah gempuran produk impor dan ketidakpastian rantai pasok, kebijakan perlindungan petani lokal menjadi fondasi vital bagi kedaulatan pangan sekaligus penggerak ekonomi kerakyatan.

Perlindungan ini tidak hanya sebatas pemberian subsidi pupuk, tetapi juga tentang penyediaan akses pasar yang adil dan ekosistem usaha yang memihak kepada para produsen pangan lokal agar mereka mampu berdaya saing di pasar domestik.

Pemerintah Kabupaten Bogor melalui kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto, menginisiasi Pasar Petani Garuda di Cibinong sebagai proyek percontohan nyata perlindungan petani. Pasar ini merupakan sentra niaga terpadu yang dirancang khusus bagi para petani lokal di Kabupaten Bogor untuk memasarkan hasil bumi mereka secara langsung tanpa melalui perantara yang merugikan. Terletak di Jalan Tegar Beriman, kawasan ini menjadi ruang usaha resmi bagi petani tanaman buah, tanaman hias, hingga sektor perikanan baik ikan konsumsi maupun ikan hias yang menjadi potensi unggulan daerah.

Secara fungsional, Pasar Petani Garuda menawarkan skema yang sangat meringankan, di mana petani hanya dikenakan biaya administrasi sebesar Rp100.000 per tahun untuk mencegah praktik jual beli lapak oleh mafia atau pihak ketiga. Dengan sistem pendataan yang ketat oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun), pasar ini memastikan bahwa setiap dari 150 lapak yang tersedia benar-benar ditempati oleh petani asli. Hal ini memudahkan pemerintah dalam memberikan pembinaan berkala serta menjamin keberlanjutan usaha mereka.

“Walaupun pembangunannya baru mencapai sekitar 50 persen, kami mulai menginisiasi operasionalnya sebagai titik awal menghadirkan ruang usaha yang tertata, terdata, dan berpihak kepada petani,” ujar Rudy Susmanto saat meninjau lokasi, Jumat (30/1/2026). Saat ini, sudah terdapat 71 lapak yang mulai beroperasi dan menjadi pusat perhatian bagi warga yang mencari produk pertanian segar berkualitas.

Lebih jauh, pasar ini merupakan bagian dari strategi besar ketahanan pangan daerah. Rudy menegaskan bahwa ke depan, Pemkab Bogor akan mendorong agar kebutuhan bibit dan tanaman untuk program penghijauan, pemeliharaan taman, serta ruang terbuka hijau di wilayah Bogor dibeli langsung dari para petani di pasar ini. "Kami ingin pemerintah belanja langsung dari petani Kabupaten Bogor sendiri," tambahnya.

Setelah pembangunan fisik tuntas 100 persen, Pasar Petani Garuda direncanakan tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga berkembang menjadi destinasi wisata edukasi pertanian dan ruang terbuka hijau yang ramah lingkungan bagi masyarakat luas. Konsep pemberdayaan ini pun direncanakan akan diduplikasi di wilayah lain di Kabupaten Bogor agar manfaatnya terasa merata bagi seluruh petani di Bumi Tegar Beriman.

Walaupun pembangunannya belum tuntas, kami mulai menginisiasi Pasar Petani Garuda agar bisa segera dioperasionalkan sebagai titik awal

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadikan Pasar Petani Garuda di Cibinong sebagai proyek percontohan perlindungan petani lokal, meski pembangunan fisik kawasan tersebut baru terealisasi sekitar 50 persen.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan pengoperasian pasar tersebut menjadi langkah awal menghadirkan ruang usaha yang tertata, terdata dan berpihak kepada petani di berbagai wilayah Kabupaten Bogor.

“Walaupun pembangunannya belum tuntas seluruhnya, kami mulai menginisiasi Pasar Petani Garuda agar bisa segera dioperasionalkan sebagai titik awal,” kata Rudy saat meninjau Pasar Petani Garuda di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Jumat.

Ia menjelaskan pasar tersebut dirancang bukan hanya untuk petani tanaman buah, tetapi juga tanaman hias, ikan konsumsi dan ikan hias yang menjadi potensi unggulan Kabupaten Bogor.

Ke depan, konsep serupa dikembangkan di wilayah lain karena petani tidak hanya berada di Kecamatan Cibinong.

Menurut Rudy, saat ini telah terdapat 71 lapak yang mulai beroperasi dari total rencana sekitar 150 lapak.

Seluruh pedagang yang menempati lapak merupakan petani lokal dan terdata oleh Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Bogor.

“Para petani yang berjualan di sini berbayar, tetapi nilainya sangat kecil, hanya Rp100.000 per tahun. Ini untuk kepentingan administrasi dan agar tidak terjadi jual beli lapak oleh pihak lain,” ujarnya.

Ia menambahkan sistem pendataan dan perjanjian kerja sama tersebut bertujuan memastikan lapak benar-benar ditempati petani serta memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan perlindungan usaha.

Rudy juga menyebutkan Pasar Petani Garuda disiapkan sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan daerah.

Pemerintah daerah mendorong agar kebutuhan bibit dan tanaman untuk program penghijauan, taman, dan ruang terbuka hijau di Kabupaten Bogor dipenuhi dari petani lokal.

“Ke depan, saat pemerintah membutuhkan tanaman untuk pemeliharaan taman dan lingkungan, kami ingin belanja langsung dari petani Kabupaten Bogor, salah satunya melalui Pasar Petani Garuda,” katanya.

Selain sebagai pusat perdagangan, kawasan tersebut juga direncanakan memiliki fasilitas penunjang seperti mushala dan toilet, serta dikembangkan menjadi ruang edukasi pertanian dan wisata berbasis lingkungan setelah pembangunan fisik diselesaikan.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026