Eko Ernada

Dosen Hubungan Internasional Universitas Jember dan Anggota Komisi HLNKI MUI

RUANG digital beberapa hari terakhir dipenuhi perdebatan tentang film dokumenter Pesta Babi. TikTok dipenuhi potongan video dan komentar emosional. Podcast politik dan budaya ramai mendiskusikannya.

Di X (Twitter), publik terbelah antara mereka yang melihat film ini sebagai kritik sosial penting dan mereka yang menganggapnya problematik, bahkan berbahaya. Ironisnya, banyak orang membangun opini sebelum benar-benar menonton filmnya secara utuh.

Fenomena ini menunjukkan satu hal penting: karya budaya tidak lagi sekadar dikonsumsi sebagai seni, tetapi telah berubah menjadi arena pertarungan identitas. Film bukan hanya medium hiburan, melainkan ruang perebutan makna tentang siapa yang dianggap paling berhak mendefinisikan bangsa, budaya mana yang diterima sebagai “nasional”, dan identitas siapa yang masih diposisikan sebagai “yang lain”.

Kontroversi terhadap Pesta Babi pada akhirnya bukan sekadar tentang film. Ia adalah cermin dari nasionalisme yang masih belum sepenuhnya berdamai dengan pluralitas yang selama ini dibanggakan sendiri.

Simbol dan Kontroversi

Film karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale tersebut berbicara tentang masyarakat adat Papua Selatan yang menghadapi ekspansi proyek pangan dan industri berskala besar di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Film itu memperlihatkan bagaimana masyarakat adat memandang tanah dan hutan bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup yang menyatu dengan sejarah leluhur, relasi sosial, dan identitas budaya mereka.

Namun, polemik terbesar justru lahir dari simbol yang digunakan: “Pesta Babi”. Dalam konteks masyarakat adat Papua, babi memiliki posisi sosial dan kultural yang sangat penting. Ia merupakan simbol kehormatan, solidaritas komunal, dan ritus adat. Tetapi ketika simbol itu masuk ke ruang publik nasional yang mayoritas Muslim, maknanya berubah drastis. Kata “babi” segera dibaca dalam kerangka moral dan religius.

Di sinilah politik identitas bekerja secara nyata. Konflik tidak lahir karena fakta objektif, melainkan karena benturan tafsir terhadap simbol budaya. Satu kelompok melihatnya sebagai representasi tradisi adat, kelompok lain membacanya sebagai simbol yang sensitif secara religius. Ketika dua tafsir itu bertemu di media sosial yang bekerja berdasarkan algoritma emosi, kontroversi menjadi hampir tidak terhindarkan.

Antropolog Clifford Geertz sejak lama mengingatkan bahwa identitas primordial seperti agama, etnis, dan budaya memiliki daya emosional yang sangat kuat dalam masyarakat pascakolonial. Karena itu, simbol budaya sering kali lebih mudah memicu konflik dibandingkan dengan perdebatan rasional tentang kebijakan.

Dalam konteks masyarakat digital hari ini, sensitivitas terhadap simbol identitas membuat ruang publik sangat mudah berubah menjadi arena polarisasi. Persoalannya sesungguhnya lebih dalam daripada sensitivitas simbolik.

Polemik ini memperlihatkan bahwa nasionalisme masih memiliki kecenderungan mayoritarian dalam memandang identitas budaya. Keberagaman diterima secara retoris, tetapi belum sepenuhnya diterima secara praksis. Budaya dari wilayah pusat dianggap wajar dan nasional, sementara identitas dari wilayah periferi sering kali diposisikan sebagai eksotik, asing, atau bahkan mengancam.

Papua berada di titik paling kompleks dalam persoalan tersebut. Sejak integrasinya melalui Pepera 1969, Papua selalu hadir dalam posisi ambigu dalam imajinasi kebangsaan. Secara administratif, Papua adalah bagian sah NKRI.

Tetapi secara sosial-politik, masyarakat Papua masih sering diperlakukan sebagai “liyan” dalam narasi kebangsaan. Mereka diterima sebagai bagian wilayah negara, tetapi identitas sosial dan pengalaman historis mereka belum sepenuhnya memperoleh ruang yang setara dalam diskursus nasional.

Karena itu, setiap pembicaraan tentang Papua hampir selalu mudah berubah menjadi sensitif. Kritik terhadap pembangunan di Papua sering langsung dicurigai sebagai ancaman terhadap negara, meskipun substansinya berbicara tentang lingkungan hidup, hak masyarakat adat, atau ketimpangan ekonomi.

Dalam logika nasionalisme defensif, kritik sering dipahami bukan sebagai bagian dari demokrasi, melainkan ancaman terhadap persatuan. Fenomena ini memiliki akar historis yang panjang.

Pada masa Orde Baru, stabilitas nasional dijadikan legitimasi utama untuk membatasi narasi yang dianggap mengganggu integrasi bangsa. Negara membangun nasionalisme yang sangat sentralistik dan seragam. Perbedaan budaya diterima selama tidak mengganggu narasi besar pembangunan dan stabilitas politik.

Pasca-Reformasi, sensor formal memang berkurang. Namun, kontrol terhadap ruang publik tidak benar-benar hilang; ia hanya berubah bentuk. Jika dahulu negara menjadi aktor utama sensor, kini tekanan sosial digital mengambil peran serupa. Media sosial menciptakan mob morality, situasi ketika tekanan massa digital menentukan opini mana yang dianggap layak dan mana yang harus dibungkam.

Ironisnya, semakin keras upaya membatasi diskusi, semakin besar pula rasa penasaran publik. Dalam era digital, pelarangan justru menjadi promosi paling efektif. Kontroversi membuat film semakin viral karena masyarakat digital hidup dalam logika atensi.

Algoritma TikTok, X, Instagram, dan YouTube bekerja dengan memperbesar emosi, bukan pemahaman. Konten yang memancing kemarahan akan lebih cepat menyebar dibandingkan dengan diskusi yang tenang dan reflektif.

Nasionalisme yang Gugup

Dari perspektif ethnopolitics, fenomena ini menunjukkan bahwa nasionalisme belum sepenuhnya berhasil menjadi proyek kebangsaan yang inklusif. Ia masih cenderung bergerak dalam kerangka budaya mayoritas.

Pluralitas diterima sejauh tidak mengganggu kenyamanan identitas dominan. Ketika identitas dari pinggiran muncul secara lebih kuat dan artikulatif, respons yang muncul sering kali berupa kecemasan kolektif.

Pemikir politik Benedict Anderson menyebut bangsa sebagai imagined community, komunitas politik yang dibayangkan bersama. Namun, dalam praktiknya, imajinasi kebangsaan sering kali masih didominasi oleh perspektif kelompok mayoritas.

Akibatnya, identitas dari wilayah periferi seperti Papua belum sepenuhnya memperoleh ruang setara dalam narasi nasional. Padahal nasionalisme lahir bukan dari kesamaan etnis, agama, atau bahasa ibu.

Ia berdiri di atas kesepakatan politik untuk hidup bersama dalam keberagaman. Karena itu, nasionalisme yang matang seharusnya tidak takut terhadap ekspresi budaya yang berbeda, termasuk yang terasa asing bagi kelompok mayoritas.

Dalam konteks ini, Pesta Babi sebenarnya sedang menguji kedewasaan nasionalisme itu sendiri. Apakah masyarakat benar-benar siap menerima identitas budaya yang tidak selalu sesuai dengan moralitas dominan? Ataukah keberagaman hanya diterima selama tetap berada di pinggiran dan tidak terlalu terlihat di ruang publik?

Fenomena ini memiliki kemiripan dengan pengalaman negara lain. Di Kanada dan Australia, masyarakat adat selama bertahun-tahun mengalami marginalisasi atas nama pembangunan nasional.

Di Amerika Serikat, isu rasial terus menjadi luka politik yang berulang karena negara belum sepenuhnya berdamai dengan sejarah diskriminasinya sendiri. Kesamaan dari kasus-kasus tersebut adalah adanya kecenderungan negara modern membangun nasionalisme melalui narasi tunggal tentang pembangunan, sementara suara kelompok periferi dianggap mengganggu stabilitas nasional.

Dalam kajian politik kritis, situasi seperti ini sering disebut sebagai internal colonialism—ketika wilayah periferi diperlakukan sebagai objek eksploitasi ekonomi dan politik atas nama kepentingan nasional. Karena itu, subjudul film ini, Kolonialisme di Zaman Kita, menjadi sangat provokatif sekaligus reflektif.

Ia mempertanyakan apakah pembangunan yang mengorbankan ruang hidup masyarakat adat tanpa partisipasi setara masih dapat disebut sebagai kemajuan nasional. Tentu tidak semua orang harus setuju dengan sudut pandang film tersebut.

Tetapi demokrasi yang sehat seharusnya memberi ruang bagi perbedaan perspektif, bukan justru panik terhadapnya. Bangsa yang percaya diri tidak akan runtuh hanya karena sebuah film dokumenter. Sebaliknya, bangsa yang rapuh akan selalu melihat kritik dan perbedaan sebagai ancaman.

Pada akhirnya, kontroversi Pesta Babi memperlihatkan bahwa persoalan terbesar bukan sekadar keberagaman budaya. Melainkan ketidakmampuan sebagian masyarakat menerima bahwa bangsa ini memang dibangun dari banyak pengalaman sejarah, identitas, dan cara pandang yang berbeda.

Reaksi publik terhadap film ini menunjukkan bahwa yang sedang dipertarungkan bukan hanya soal Papua atau sebuah dokumenter, tetapi definisi tentang kebangsaan itu sendiri.

Dan mungkin di situlah ironi terbesar nasionalisme hari ini: bangsa ini sangat bangga menyebut dirinya plural, tetapi sering kali gugup ketika pluralitas itu benar-benar berbicara dengan suaranya sendiri.

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani mengungkap sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat akan menjadi bagian dari pengawasan DPR pada masa persidangan ini. Tercatat, sedikitnya ada 16 isu utama yang masuk ke dalam bagian pengawasan parlemen.

“Fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting menjadi perhatian Pemerintah untuk menyelesaikannya,” kata Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan di Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (12/5/2026).

Puan lalu merinci isu-isu strategis yang menjadi perhatian DPR dan akan dikawal melalui alat kelengkapan dewan (AKD) terkait. Pertama, evaluasi dan audit terhadap sistem dan infrastruktur transportasi darat guna menjamin keselamatan masyarakat. Kemudian, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan pasukan TNI di daerah misi keamanan dan wilayah konflik.

“Optimalisasi e-KTP agar terintegrasi secara digital dalam layanan publik, penyelesaian pertambangan ilegal dan konflik agraria secara komprehensif, pemberian sanksi yang tegas kepada para penegak hukum yang melanggar etika profesi,” ujarnya.

DPR juga akan melakukan pengawasan terhadap jaminan keseimbangan antara ketersediaan dan harga kebutuhan pokok sehingga terjangkau oleh masyarakat; percepatan penerapan praktik keberlanjutan (sustainability) pada BUMN guna menjaga kelangsungan usaha dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global; serta pengembangan kawasan industri untuk menguatkan hilirisasi produk pertaniandan perikanan.

“Pengawasan terhadap lembaga penitipan anak dan lembaga pengasuhan alternatif, pengawasan terhadap lembaga pendidikan berasrama (boarding school), jaminan atas pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual,” tuturnya.

Selain itu, Puan menyebut DPR melakukan pengawasan soal evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penetapan peserta Penerima Bantuan Iuran, serta evaluasi terhadap pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berdasarkan Tes.

“Lalu tambahan kuota BBM serta LPG ke daerah untuk mencegah kelangkaan energi yang utamanya berdampak pada nelayan dan pelaku UMKM, upaya penguatan nilai tukar rupiah, dan kesiapan Pemerintah dalam menghadapi risiko ketidakpastian harga minyak mentah dunia akibat kondisi geopolitik,” urainya.

Adapun, DPR secara resmi akan memulai kembali masa sidang setelah Rapat Paripurna pembukaan hari ini. Sebelumnya anggota dewan menjalani masa reses DPR sejak 22 April hingga 11 Mei 2026 untum menyerap aspirasi masyarakat.

Masa Sidang V Tahun Sidang 2025-2026 dimulai sejak hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan tanggal 21 Juli 2026. Puan menyampaikan selamat bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat untuk semua anggota dewan.

“Mari kita jalankan fungsi kedaulatan rakyat ini dengan penuh amanah dan sebaik- baiknya,” pungkasnya.

JAKARTA - Kontroversi Amien Rais mengenai Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya makin panas. Menteri HAM Natalius Pigai sampai mengeluarkan kritik keras terhadap Ketua Majelis Syura Partai Ummat itu.

"Saya minta Pak Amien jangan berlindung di balik kebebasan berbicara karena ada batasnya," tegas Pigai dikutip, Senin (4/5/2026).

Menurut dia, ada 4 poin krusial yang menunjukkan pernyataan Amien Rais mengandung dugaan pelanggaran HAM. Pertama, Amien diduga melakukan inhuman treatment atau perlakuan tidak manusiawi berupa serangan verbal yang sengaja menimbulkan tekanan mental nonfisik yang hebat.

Kedua, pernyataannya dianggap sebagai inhuman degrading yang merendahkan martabat Prabowo dan Teddy. Ketiga, tindakan tersebut dikategorikan sebagai verbal torture atau kekerasan verbal.

Terakhir, Amien Rais dinilai melakukan verbal humiliation atau perundungan verbal yang bertujuan mempermalukan sekaligus mengintimidasi secara emosional serta psikologis.

Sekjen DPP Partai Ummat Taufik Hidayat mempersilakan pihak manapun untuk menempuh jalur hukum atas pernyataan Amien Rais. "Kalau ada yang merasa dirugikan, silakan saja menempuh jalur hukum sebagaimana dijamin di negeri ini. Kita tidak bisa membatasi hak mereka untuk menggunakan haknya," ujar Taufik, Sabtu (2/5/2026).

Namun, Taufik meminta proses hukum tersebut tidak disalahgunakan sebagai alat kepentingan politik. Sebab, penegakan hukum di Indonesia harus dilakukan secara adil. "Jangan sampai hukum digunakan sebagai alat pukul politik yang tebang pilih sesuai selera kekuasaan," katanya.

Terkait pernyataan Amien Rais, Taufik memandang hal yang disampaikan bukanlah sesuatu yang baru. Amien hanya mengutarakan kegelisahan masyarakat yang disampaikan dengan lugas sesuai karakternya.

"Kalau kita amati, sesungguhnya apa yang disampaikan Pak Amien sudah banyak beredar di masyarakat. Adapun yang disampaikan Pak Amien adalah menyuarakan kegelisahan tersebut dalam bahasa yang lugas sebagaimana ciri khas beliau," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kontroversi yang melibatkan Sabrina Carpenter di Coachella 2026 menjadi sorotan publik setelah interaksinya dengan seorang penggemar viral di media sosial. Momen tersebut terjadi saat Sabrina tampil pada Jumat (10/4/2026, di salah satu festival musik terbesar di dunia tersebut.

Insiden bermula ketika Sabrina tengah duduk di kursi piano untuk mempersiapkan lagu “We Almost Broke Up Again Last Night”. Di sela-sela penampilannya, ia mencoba berinteraksi dengan penonton. Tak lama kemudian, terdengar suara seorang penggemar yang melakukan yodel atau lebih tepatnya suara yang menyerupai teknik vokal khas budaya tertentu.

Sabrina pun merespons dengan kebingungan. “I think I heard someone yodel, is that what you’re doing?” ujarnya. Namun, respons tersebut berlanjut dengan komentar yang menuai kontroversi.

“I don’t like it,” tambahnya, disusul dengan pernyataan lain, “Is this Burning Man? What’s going on? This is weird.”

Komentar tersebut langsung memicu reaksi dari sejumlah penggemar, baik yang hadir di lokasi maupun di media sosial. Beberapa di antaranya mencoba menjelaskan bahwa suara tersebut kemungkinan merupakan bentuk “zaghrouta”, sebuah ekspresi vokal tradisional yang sering digunakan dalam budaya Timur Tengah dan Afrika Utara untuk merayakan kebahagiaan, seperti dalam pernikahan atau penyambutan tamu kehormatan.

Zaghrouta sendiri kerap disalahartikan sebagai yodel, padahal keduanya memiliki latar budaya yang berbeda. Yodel dikenal sebagai teknik vokal dari kawasan Alpen di Eropa, sementara zaghrouta merupakan tradisi vokal yang melibatkan getaran lidah cepat untuk menghasilkan suara melengking bernada tinggi sebagai simbol kegembiraan.

Perbedaan pemahaman inilah yang kemudian menjadi inti dari kontroversi. Banyak warganet di platform X (sebelumnya Twitter) menilai bahwa pernyataan Sabrina terkesan tidak menghormati budaya lain. Kritik pun bermunculan, menyoroti pentingnya sensitivitas budaya, terutama bagi figur publik dengan audiens global.

Meski demikian, tidak sedikit pula yang membela Sabrina. Mereka berpendapat bahwa situasi di panggung yang bising dan penuh tekanan bisa menyebabkan miskomunikasi. Selain itu, ada kemungkinan Sabrina tidak mendengar atau memahami sepenuhnya apa yang terjadi saat itu.

Menanggapi polemik tersebut, Sabrina akhirnya buka suara pada 11 April 2026 melalui akun X miliknya. Ia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

“My apologies, I didn’t see this person with my eyes and couldn’t hear clearly,” tulisnya. Ia juga menambahkan, “My reaction was pure confusion, sarcasm and not ill intended. Could have handled it better! Now I know what a Zaghrouta is! Welcome all cheers and yodel from here on out.”

Pernyataan tersebut mendapat respons beragam. Sebagian penggemar menerima permintaan maafnya dan mengapresiasi sikap terbuka Sabrina untuk belajar, sementara yang lain tetap menganggap insiden ini sebagai pelajaran penting terkait kesadaran budaya.

Terlepas dari kontroversi tersebut, penampilan Sabrina Carpenter di Coachella 2026 tetap mendapat banyak pujian. Ia tampil memukau dengan vokal yang stabil, konsep panggung yang matang, serta interaksi energik dengan penonton. Setlist yang dibawakan juga dinilai kuat, memadukan lagu-lagu populer dengan sentuhan emosional yang membuat penonton terhubung secara langsung.

Tak hanya itu, kehadiran Sabrina di Coachella tahun ini juga dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam kariernya. Ia berhasil membuktikan kapasitasnya sebagai performer utama di panggung festival kelas dunia, memperluas jangkauan audiensnya, serta memperkuat posisinya di industri musik global.

Kontroversi ini pun pada akhirnya menjadi pengingat bahwa di era globalisasi, interaksi lintas budaya membutuhkan kepekaan yang lebih tinggi. Bagi Sabrina Carpenter, momen ini tampaknya menjadi bagian dari proses belajar di tengah sorotan dunia tanpa menghapus pencapaiannya sebagai salah satu penampil yang bersinar di Coachella 2026.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengungkapkan potensi pengembalian dana dari alumnus berinisial DS karena diduga belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya. Hal ini menyusul ramainya postingan di media sosial terkait alumnus yang memamerkan anaknya karena berhasil memperoleh paspor Inggris.

Menindaklanjuti postingan viral tersebut, LPDP dalam unggahannya di media sosial X dengan akun @LPDP_RI berencana untuk melakukan pendalaman lebih lanjut, Jumat (20/2).

Melalui unggahan tersebut, LPDP juga menyayangkan sikap pasangan alumnus LPDP tersebut, lantaran tidak mencerminkan nilai yang telah ditanamkan LPDP kepada seluruh penerima beasiswa.

LPDP mengungkapkan bahwa suami DS, yakni AP yang juga menjadi perhatian publik diduga belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah menamatkan studi. Selanjutnya, LPDP tengah melakukan pendalaman internal terkait dugaan tersebut.

"LPDP akan melakukan pemanggilan kepada AP untuk meminta klarifikasi, serta akan melakukan proses penindakan dan pengenaan sanksi sampai pengembalian seluruh dana beasiswa apabila terbukti bahwa kewajiban berkontribusi di Indonesia belum dipenuhi," jelas LPDP dalam akun medsosnya.

Lembaga di bawah naungan Kementerian Keuangan tersebut menjelaskan bahwa sesuai ketentuan, seluruh awardee dan alumni LPDP memiliki kewajiban untuk melaksanakan masa pengabdian berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun.

"Dalam kasus Saudari DS (istri AP) yang menempuh studi selama dua tahun, kewajiban kontribusi tersebut adalah lima tahun," jelas LPDP.

LPDP menjelaskan kalau DS telah menyelesaikan studi S2 dan dinyatakan lulus pada 31 Agustus 2017, serta telah menuntaskan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan. Dengan demikian, LPDP tidak lagi memiliki perikatan hukum dengan yang bersangkutan.

Meskipun demikian, LPDP akan tetap berkomunikasi dengan DS dan mengimbau agar bersangkutan lebih bijak dalam menggunakan media sosial, memperhatikan sensitivitas publik, serta memahamkan kembali bahwa penerima beasiswa LPDP mempunyai kewajiban kebangsaan untuk mengabdi pada negeri.

"LPDP menyayangkan terjadinya polemik di media sosial yang dipicu oleh tindakan salah satu alumni, Saudari DS. Tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP kepada seluruh penerima beasiswa," tulis LPDP, Jumat (20/2).

Ke depan, LPDP berkomitmen untuk menegakkan aturan secara adil, konsisten, dan bertanggung jawab kepada seluruh awardee dan alumni. LPDPakan terus menjaga integritas institusi dalam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia.

Sebelumnya, seorang warga negara Indonesia (WNI) alumnus beasiswa negara LPDP menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas pernyataan kontroversialnya di media sosial.

Pemilik akun @sasetyaningtyas mengunggah postingan pernyataan dan permohonan maaf setelah pernyataannya "cukup saya saja yang WNI, anak-anak saya jangan", jadi sorotan warganet.

"Saya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat yang merasa tersakiti, tersinggung, maupun tidak nyaman atas pernyataan tersebut," tulisnya.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merespons ramainya postingan di media sosial terkait alumnus yang memamerkan anaknya karena berhasil memperoleh paspor Inggris. Pernyataan tersebut diunggah di media sosial X dengan akun @LPDP_RI pada Jumat (20/2).

Melalui unggahan tersebut, LPDP menanggapi isu Awardee LPDP Bangga Anak Menjadi WNA. Dalam hal ini, pihak lembaga menyayangkan sikap alumnus LPDP tersebut, lantaran tidak mencerminkan nilai yang telah ditanamkan LPDP kepada seluruh penerima beasiswa.

"LPDP menyayangkan terjadinya polemik di media sosial yang dipicu oleh tindakan salah satu alumni, Saudari DS. Tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP kepada seluruh penerima beasiswa," tulis LPDP, Jumat (20/2).

Selanjutnya, lembaga menyebutkan bahwa sesuai ketentuan, seluruh awardee dan alumni LPDP memiliki kewajiban untuk melaksanakan masa pengabdian berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun.

"Dalam kasus Saudari DS yang menempuh studi selama dua tahun, kewajiban kontribusi tersebut adalah lima tahun," jelas LPDP.

LPDP menjelaskan kalau DS telah menyelesaikan studi S2 dan dinyatakan lulus pada 31 Agustus 2017, serta telah menuntaskan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan. Dengan demikian, LPDP tidak lagi memiliki perikatan hukum dengan yang bersangkutan.

Meskipun demikian, LPDP akan tetap berupaya mengkomunikasikan kepada DS untuk mengimbau agar bersangkutan dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial, memperhatikan sensitivitas publik, serta memahamkan kembali bahwa penerima beasiswa LPDP mempunyai kewajiban kebangsaan untuk mengabdi pada negeri.

Adapun terkait suami DS, yakni AP yang juga menjadi perhatian publik dan merupakan alumnus, LPDP mengungkapkan bahwa yang bersangkutan diduga belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah menamatkan studi. Selanjutnya, LPDP tengah melakukan pendalaman internal terkait dugaan tersebut.

"LPDP akan melakukan pemanggilan kepada AP untuk meminta klarifikasi, serta akan melakukan proses penindakan dan pengenaan sanksi sampai pengembalian seluruh dana beasiswa apabila terbukti bahwa kewajiban berkontribusi di Indonesia belum dipenuhi," jelas lembaga.

Ke depan, LPDP berkomitmen untuk menegakkan aturan secara adil, konsisten, dan bertanggung jawab kepada seluruh awardee dan alumni. LPDP juga akan terus menjaga integritas institusi dalam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia.

Sebelumnya, seorang warga negara Indonesia (WNI) alumnus beasiswa negara LPDP menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas pernyataan kontroversialnya di media sosial.

Pemilik akun @sasetyaningtyas mengunggah postingan pernyataan dan permohonan maaf setelah pernyataannya "cukup saya saja yang WNI, anak-anak saya jangan", jadi sorotan warganet.

"Saya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat yang merasa tersakiti, tersinggung, maupun tidak nyaman atas pernyataan tersebut," tulisnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komika Pandji Pragiwaksono telah mendatangi ke kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta pada Selasa (3/2/2026).

Dalam kedatangannya itu, Pandji mengaku telah mendapatkan nasihat dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh berkaitan dengan materi stand up comedy bertajuk Mens Rea.

“Saya datang dengan niat menjelaskan maksud dari pertunjukan saya, termasuk sejumlah materi yang kelihatannya memang perlu dielaborasi,” ujar Pandji di kantor MUI, Selasa (3/2/2026).

Dia menyampaikan setelah mendapatkan nasihat dari MUI, maka dirinya akan lebih memperhatikan aspek perasaan khalayak umum saat dalam setiap karyanya, termasuk stand up comedy.

Lebih lanjut, Pandji sudah berjanji akan terus berkarya meski acara Mens Rea telah menuai pro-kontra. Pada intinya, Pandji menekankan bahwa setiap karya yang dibuatnya tidak memiliki niat jahat kepada pihak mana pun, dan murni untuk menghibur.

"Karena memang tidak datang dengan niat jahat, datangnya hanya dengan niat menghibur, untuk bikin masyarakat tertawa, maka tidak ada alasan untuk saya kapok," pungkasnya.

Sementara itu, Asrorun Ni’am Sholeh menjelaskan pertemuan dengan Pandji merupakan bagian dari proses tabayun atas persoalan yang sempat ramai di ruang publik.

Dari diskusi itu, Ni'am menyoroti komitmen Pandji untuk memperbaiki materi komedi yang bersinggungan dengan isu keagamaan terutama yang sensitif dan berpotensi menimbulkan multi-tafsir.

“Kami melihat adanya komitmen untuk memperbaiki. Ini hal yang baik dan patut diapresiasi,” ujar Ni'am.

Indonesia menjadi salah satu pasar busana muslim terbesar di dunia. Banyaknya merek lokal yang bermunculan hingga masuknya brand internasional membuat persaingan di industri ini semakin ketat.

Alhasil, UMKM lokal perlu memiliki diferensiasi dan uniqueness yang jelas agar mampu bertahan dan berkembang. Menjawab tantangan tersebut, UMKM fesyen YUSUF.IND hadir dengan mengusung konsep keberlanjutan dan identitas lokal.

Brand milik Hendra Mochamad Yusuf ini berdiri pada 2022 dengan fokus pada penguatan positioning produk lokal di tengah dominasi tren fast fashion.

Di sisi lain, isu limbah fesyen dan dampak fast fashion terhadap lingkungan juga menjadi perhatian utama Yusuf dalam membangun bisnisnya.

"Banyak produk lokal sebenarnya bagus, tetapi tidak punya positioning yang kuat. Untuk itu YUSUF.IND hadir untuk menjawab semua tantangan dengan mengangkat sustainability fashion dan menghadirkan desain modern," ujar Yusuf.

Ciri khas YUSUF.IND terletak pada penggunaan tenun Baduy yang dipadukan dengan gaya modern, elegan, dan bernuansa Arabic look. Palet warnanya pun dipilih dengan makna khusus, mulai dari hitam elegan, biru khas Baduy, hingga warna-warna bumi.

Setiap karya membawa narasi tentang suku Baduy yang memperkuat identitas brand serta mendukung pelestarian budaya dan promosi wisata lokal.Selain menghadirkan desain yang unik, YUSUF.IND juga berkomitmen menjaga keberlanjutan budaya melalui pemberdayaan penjahit lokal dan pemanfaatan limbah kain untuk produk turunan.

Diketahui, dalam dua tahun perjalanan bisnisnya, YUSUF.IND telah dipasarkan di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Samarinda, dan Yogyakarta.

Tidak hanya itu, produknya juga mulai menarik pembeli internasional melalui pengiriman berbasis pesanan ke Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Hong Kong.

"Penjualan dilakukan melalui jaringan reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian, kita optimalkan di marketplace dan media sosial. Saat ini kapasitas produksi YUSUF.IND mencapai 200-400 pcs per bulan, dan omzet meningkat signifikan saat musim Ramadan," ucapnya.

Yusuf juga menyebut bahwa keberhasilannya ini tak lepas dari ekosistem pendampingan UMKM BRI, di mana pada tahun 2023 Ia mengikuti Rumah BUMN Jakarta.

Setelah itu, YUSUF.IND terus aktif mengikuti beragam pelatihan dan pemberdayaan dari BRI, termasuk Growpreneur by BRI pada 2024 guna memperkuat kapasitas usaha dan memperluas jangkauan pasar.

Melalui pendampingan tersebut, Yusuf mengungkapkan bahwa banyak manfaat yang ia dapatkan, mulai dari pelatihan branding, keuangan, persiapan ekspor, hingga kesempatan tampil dalam pameran seperti BRI UMKM EXPO(RT) untuk memperluas jejaring buyer, komunitas UMKM dan mentor bisnis.

"Pendampingan BRI membantu kami meningkatkan kualitas manajemen usaha sekaligus memperluas eksposur produk ke pasar yang lebih luas. Kami juga mendapatkan peluang pembiayaan untuk scale-up usaha. Ini sangat berarti bagi perkembangan jangka panjang YUSUF.IND," kata Yusuf.

Dalam kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI Dhanny juga menegaskan bahwa BRI akan terus memperkuat perannya dalam pemberdayaan UMKM agar naik kelas.

"BRI berkomitmen mendukung UMKM melalui pendampingan, pelatihan, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar. Upaya ini kami jalankan secara berkelanjutan agar UMKM dapat tumbuh lebih kuat dan berdaya saing sampai ke level global," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Apa jadinya ketika keluarga Yesus belum mengetahui kekuatan dan mukjizatnya, dan harus bertarung dengan gangguan setan?

Hal itu yang dikisahkan oleh sutradara Lotfy Nathan dalam film The Carpenter's Son. Film yang mengadaptasi kisah yesus dari Injil Kristek Apokrif Thomas, sebuah teks berisi kisah masa kecil hingga remaja Yesus, yang banyak dianggap sesat oleh sebagian orang dan isinya banyak diperdebatkan tentang tahun-tahun awal kehidupan Yesus.

Film ini dengan berani dibintangi oleh FKA Twigs sebagai Bunda Maria, Noah Jupe sebagai Yesus, dan Nicolas Cage sebagai Joseph, seorang tukang kayu yang berperan sebagai ayah angkat Yesus.

Sinopsis The Carpenter's Son

Ceritanya dimulai dengan kelahiran seorang anak laki-laki di sebuah kandang. Era kelahirannya disebut sebagai "Anno Domini" (AD) atau "tahun Tuhan kita" alias Masehi.

Keajaibannya ditandai dengan kemunculan cahaya misterius dari langit. Mereka harus menyelamatkan diri dan sang bayi dari tirani pembantaian anak oleh Herodes.

Kisahnya kemudian melompat ke tahun 15 Masehi, ketika keluarga Joseph, Maria, dan Yesus harus berpindah-pindah karena "keajaiban" yang dimiliki Yesus membuat mereka harus selalu waspada karena takut diburu.

Alih-alih merasa sebagai keajaiban, Joseph sang tukang kayu terus menerus khawatir bahwa kekuatan Yesus bukanlah mukjizat, melainkan "Malapetaka yang mengikuti”.

Kekuatan Yesus juga membuat keimanan sang tukang kayu goyah, tapi dengan sekuat tenaga terus berusaha menguatkan keluarganya dengan terus memimpin dan membimbing keluarganya untuk berdoa.

Di sisi lain, Yesus yang tengah memasuki masa remaja mulai menghadapi krisis masa puber dan rasa ingin tahu yang memuncak. Dia dipenuhi gejolak hormon, dan harus bergulat dengan kekuatannya, sambil digoda oleh Setan.

Review The Carpenter's Son

Sebagai film religi, terutama menuju Natal, film ini membawa sudut pandang berbeda tentang kehidupan Yesus. Ketika keluarga yang suci dan takut berdosa juga pernah bergulat dengan masalah godaan setan yang horor.

Tak ada pengenalan tokoh untuk para tokoh utamanya di sepanjang film, berharap para penonton sudah tahu sendiri siapa saja tokoh-tokoh dan karakter dalam film ini.

Namun, sebagai film horor, film ini terasa lebih ke arah aneh alih-alih menakutkan, dan banyak ulasan yang menyebutkan bahwa kisahnya sangat berbeda dari penceritaan ulang kisah yang sudah terkenal ini dalam tradisi Kristen.

Jakarta, CNBC Indonesia - Miliarder Barrie Dewitt-Barlow punya keinginan untuk memiliki anak yang rupawan. Menghindari anak yang 'jelek', dia rela membayar seorang model profesional untuk melakukan donor sel telur.

"Tidak ada yang ingin anak yang jelek," kata pembisnis itu, dikutip dari New York Post, Rabu (10/9/2025).

Dia dan tunangannya, Scott Hutchison melihat sang pendonor di sebuah peragaan busana di Miami. Keduanya ingin dia menjadi pendonor agar anak-anaknya memiliki penampilan yang menarik nantinya.

Namun dia tak menyebut informasi soal model yang menjadi donor sel telur bagi anaknya. Dia hanya mengatakan tertarik karena penampilan model itu.

"Saat melihatnya di catwalk, saya melihat Scott dan mengatakan 'dia sangat memukau'. Saya mengatakan kakinya setinggi 1,8 meter," dia menambahkan.

Pengakuannya dalam serial Stacey Dooley Sleep Over viral. Di Tiktok, cuplikannya ditonton 521 ribu dan diserbu banyak komentar.

Bagi yang mendukung keputusan itu menyebutkan keinginan Drewitt-Barlow sederhana hanya ingin anak-anak yang tampan. Sebaliknya ada yang mengkritik ini pola asuh yang mengerikan dan aneh.

Bahkan ada yang menyamakannya dengan proses eugenika, yakni pembiakan selektif untuk meningkatkan karakteristik tertentu. Dengan begitu bisa meningkatkan kualitas pada ras manusia.

Sebenarnya praktik tersebut sangat populer di Sillicon Valley. Di sana banyak ibu dan ayah rela membayar hingga US$50 ribu (Rp 822,8 juta) untuk memeriksa embrio mana yang tumbuh jadi anak jenius.

Dewitt-Barlow tahu bahwa pilihannya kontroversial. Namun dia tak pernah menyesali keputusan tersebut.

"Saya hanya beli bayi, begitu kata orang. Namun kebanyakan orang melakukan hal jauh lebih buruk dari menghabiskan satu bulan hidup mereka dengan obat-obatan untuk embrio senilai US$50 ribu." jelasnya.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengkritik keras tindakan Gus Elham mencium anak kecil perempuan yang saat ini beredar di media sosial.

Menurutnya, tindakan tersebut tidak pantas dilakuan. Terlebih dilakukan oleh seorang yang dianggap sebagai pendakwah dan berdekatan dengan penyampaian pesan-pesan keagamaan.

“Kita sepakat dengan publik, bahwa itu tidak pantas!,” tegasnya, dilansir laman resmi Kemenag.go.id, dikutip Rabu (12/11/2025).

Dia menegaskan bahwa Kementerian Agama mempunyai pedoman lingkungan ramah anak di madrasah dan pesantren sebagaimana sesuai Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam.

"Tadi juga ada disimpulkan (dalam rapat) ada surat keputusan dari Dirjen Pendis tentang madrasah dan pesantren ramah anak yang intinya agar anak-anak madrasah, anak-anak pesantren mendapatkan pemenuhan haknya sebagai peserta didik dan jauh dari tindak kekerasan yang tidak seharusnya mereka terima," jelas Romo.

Romo menyampaikan akan meningkatkan pengawasan untuk kedepannya agar kejadian serupa tidak terulang.

Dari unggahan yang beredar di media sosial da'i muda dengan nama lengkap Muhammad Elham Yahya Luqman mencium sejumlah anak kecil perempuan.

Tindakan tersebut dikecam oleh banyak kalangan karena dianggap sebagai tindak pelecehan.

Jakarta, CNBC Indonesia - BBC tengah terjerat badai besar setelah terungkap adanya manipulasi dalam pengeditan pidato Donald Trump pada 6 Januari 2021. Skandal ini bukan hanya mengguncang kredibilitas lembaga penyiaran publik Inggris itu, tapi juga memicu pengunduran diri para pimpinan tertinggi BBC dan menuai ancaman tuntutan perdata senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun dari Presiden AS tersebut.

Melansir laporan The Guardian, kontroversi bermula dari bocornya dokumen setebal ratusan halaman yang disusun oleh mantan penasihat eksternal Komite Standar Editorial BBC dan diserahkan kepada harianThe Telegraph.

Dokumen tersebut menuding adanya penyimpangan editorial dalam sejumlah liputan, termasuk dalam tayangan program dokumenterPanoramayang menayangkan pidato Trump dengan editan keliru menjelang pemilihan umum AS tahun 2024.

Dalam tayangan itu, dua kalimat dalam pidato Trump yang sebenarnya terpisah 54 menit disatukan, sehingga tampak seolah-olah Trump secara langsung menyerukan kepada massa pendukungnya untuk "berjalan ke Capitol dan berjuang habis-habisan (fight like hell)". Padahal, rekaman asli menunjukkan kalimat tersebut diucapkan dalam konteks berbeda.

Tak lama setelah pidato itu, ribuan pendukung Trump menyerbu Gedung Capitol, sebagian di antaranya bentrok dengan polisi dalam upaya menggagalkan penghitungan suara elektoral yang mengesahkan kemenangan Joe Biden. Lima orang tewas dalam beberapa hari setelah peristiwa tersebut, yang menandai awal berdarah bagi pemerintahan Joe Biden.

Trump, yang kini kembali menjabat sebagai Presiden AS setelah kemenangan pada 2024, segera memanfaatkan skandal ini untuk menyerang media internasional, terutama BBC. Ia menuduh lembaga tersebut "menipu publik" dan "memanipulasi demokrasi".

"Petinggi BBC, termasuk TIM DAVIE, sang BOS, semuanya mundur atau dipecat karena ketahuan 'memanipulasi' pidato saya yang sempurna tanggal 6 Januari," tulis Trump di media sosialTruth Social.

"Terima kasih kepadaThe Telegraphkarena telah membongkar para 'jurnalis korup' ini. Mereka mencoba menimbang hasil pemilu dengan cara yang curang. Dan parahnya lagi, mereka berasal dari negara asing yang seharusnya menjadi sekutu utama kita. Sungguh memalukan bagi demokrasi!"

Pemimpin BBC, Samir Shah, mengakui bahwa pengeditan pidato tersebut merupakan "kesalahan penilaian", namun menolak tudingan bahwa hal itu disengaja untuk tujuan politik.

Isi Pidato Asli Trump

Dalam pidato yang disampaikan di depan para pendukungnya di Washington DC, Trump berulang kali menggunakan kata "fight" (berjuang), termasuk dalam pernyataannya:"Kita berjuang habis-habisan, dan jika kalian tidak berjuang, kalian tidak akan punya negara lagi."

Ia juga menekan Wakil Presiden saat itu, Mike Pence, agar menolak hasil suara elektoral yang mengesahkan kemenangan Biden. "Akan menjadi hari yang menyedihkan bagi negara ini jika Mike Pence tidak melakukan hal yang benar," katanya.

Namun, dalam bagian lain pidato itu, Trump juga menyelipkan kalimat:"Kita akan berjalan ke Capitol secara damai dan patriotik untuk menyampaikan suara kita."Kalimat inilah yang kemudian dijadikan pembelaan oleh tim hukumnya untuk menyangkal tuduhan bahwa ia menghasut kekerasan.

Meski demikian, Komite Penyelidik Serangan 6 Januari di Kongres AS menyimpulkan bahwa kalimat "damai dan patriotik" itu merupakan tambahan dari penulis pidato Gedung Putih, sementara ajakan "fight like hell" adalah kata-kata Trump sendiri. Komite juga mencatat bahwa Trump mengabaikan seruan dari staf dan keluarganya agar meminta massa menghentikan kekerasan.

Baru 187 menit setelah kerusuhan berlangsung, Trump akhirnya menulis di Twitter agar para pendukungnya "pulang ke rumah" - seruan yang menurut kelompok pengawasCitizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW)menunjukkan betapa kuat kendali Trump atas para pendukungnya.

CREW melaporkan bahwa sedikitnya 210 terdakwa kasus kerusuhan Capitol secara terbuka menyatakan mereka hadir di Washington karena "menjawab panggilan Trump".

Dalam salah satu pesan yang diungkap, anggota kelompok Oath Keepers di Florida menulis,"Dia memanggil kita semua ke Capitol dan ingin kita membuatnya liar! Kami berangkat ke DC!"

Tuntutan Trump

Trump kini mengancam akan menuntut BBC senilai US$1 miliar, kecuali lembaga itu menarik dokumenterPanorama, meminta maaf, dan memberi kompensasi atas "kerugian reputasi" yang ditimbulkan.

Surat somasi resmi dari pengacaranya, Alejandro Brito, telah dikirim ke BBC pada Senin lalu, sebagaimana dilaporkanThe New York Times.

Ancaman hukum ini menambah panjang daftar serangan Trump terhadap media. Sebelumnya, ia pernah menuntut CBS atas tayangan60 Minutesdan ABC News karena liputan yang dianggap menyudutkannya. CBS bahkan dikabarkan membayar US$16 juta ke perpustakaan kepresidenan Trump untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Adapun sejak kembali ke Gedung Putih, Trump kerap menghidupkan kembali narasi "pemilu curang" tahun 2020. Ia menempatkan sejumlah loyalis yang dulu berperan dalam upaya membatalkan hasil pemilu di posisi penting, dan bahkan memberi grasi massal bagi para pelaku kerusuhan Capitol pada hari pertama masa jabatannya di 2025.

Bukan hanya itu, Trump juga telah memberikan pengampunan dini kepada sekutunya seperti Rudy Giuliani dan Mark Meadows, serta para "pemilih palsu" di negara bagian kunci yang mengeklaim dirinya sebagai pemenang sah.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]