Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta kehati-hatian terhadap berbagai narasi terkait swasembada pangan, sehingga tidak mendistorsi upaya pemerintah, petani, dan pemangku kepentingan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Ketika berbagai indikator pertanian menunjukkan perbaikan, kita perlu berhati-hati terhadap upaya-upaya yang menggiring opini seolah-olah swasembada pangan mustahil dicapai," kata Kharis sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Senin.

Dia menyoroti munculnya berbagai narasi yang dinilai berpotensi mendistorsi upaya swasembada pangan nasional yang saat ini tengah dijalankan pemerintah bersama petani dan seluruh pemangku kepentingan sektor pertanian.

Menurutnya, perbedaan pandangan dan kritik terhadap kebijakan merupakan bagian dari demokrasi. Namun kritik tersebut seharusnya dibangun di atas data dan fakta, bukan membentuk persepsi yang melemahkan kepercayaan publik terhadap kemampuan bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

“Kritik tentu penting, tetapi jangan sampai berubah menjadi narasi yang mendistorsi kerja keras petani dan seluruh stakeholder yang sedang berjuang memperkuat kemandirian pangan nasional,” ujarnya.

Sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Kharis menegaskan swasembada pangan bukan sekadar target sektor pertanian, melainkan agenda strategis nasional yang berkaitan langsung dengan ketahanan negara, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, sektor pangan bukan sekadar urusan pemenuhan target produksi, namun soal kedaulatan. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan global, gejolak ekonomi, maupun ketidakpastian geopolitik.

Dia mengatakan berbagai tantangan seperti perubahan iklim, cuaca ekstrem, hingga dinamika ekonomi dunia memang harus diantisipasi. Namun tantangan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk meragukan kemampuan petani Indonesia dalam memperkuat produksi pangan dalam negeri.

Ia menekankan setiap negara menghadapi tantangan yang sama. Namun, yang membedakan adalah bagaimana negara tersebut merespons tantangan itu.

"Saya melihat pemerintah bersama petani terus bekerja meningkatkan produksi, memperbaiki irigasi, memperkuat sarana produksi, dan meningkatkan produktivitas. Karena itu kita perlu membangun optimisme yang kuat berbasis data,” katanya.

Kharis juga mengingatkan narasi yang berlebihan terkait ancaman krisis pangan maupun fenomena iklim berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat apabila tidak disampaikan secara proporsional.

“Kita harus menyampaikan informasi secara objektif. Jangan sampai muncul kesan pesimis sementara data menunjukkan berbagai indikator justru bergerak ke arah yang positif. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang,” tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan meningkatkan produksi pangan nasional juga harus dibarengi dengan penguatan tata niaga dan pengawasan distribusi agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani dan konsumen.

Karena itu, ia mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan sektor pangan untuk menekan berbagai praktik yang merugikan petani.

“Negara harus hadir melindungi petani sekaligus menjaga kepentingan konsumen,” tegasnya.

Pada 2025, produksi nasional mencapai 60,34 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat signifikan dibanding sekitar 53 juta ton GKG pada 2024.

Kenaikan produksi tersebut mendorong produksi beras nasional mencapai 34,69 juta ton atau surplus lebih dari 3,5 juta ton dibanding kebutuhan konsumsi nasional yang berada di kisaran 31 juta ton.

Penguatan produksi tersebut turut berdampak pada berkurangnya ketergantungan terhadap pasokan luar negeri. Sepanjang 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras medium, sementara cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog hingga akhir Mei 2026 mencapai 5,3 juta ton.

Capaian serupa juga terlihat pada sejumlah komoditas strategis lainnya. Produksi jagung nasional mampu memenuhi kebutuhan domestik sehingga impor jagung pakan dihentikan sejak 2025.

Komoditas bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula konsumsi juga diproyeksikan berada dalam kondisi yang mampu menopang kebutuhan nasional dari produksi dalam negeri.

Salah satu indikatornya terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang pada Maret 2026 mencapai 125,35, tertinggi dalam 34 tahun terakhir.

Kondisi itu mencerminkan penguatan sektor pertanian tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan posisi ekonomi petani sebagai pelaku utama pembangunan pangan.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga optimisme dan memperkuat persatuan dalam mengawal agenda swasembada pangan nasional.

“Perjalanan menuju swasembada memang tidak selalu mudah. Namun bangsa ini memiliki modal yang besar, mulai dari sumber daya alam, petani yang tangguh, dukungan teknologi, hingga komitmen pemerintah," katanya.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah kerja sama dan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya,” tambah Kharis.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Perubahan lanskap konsumsi hiburan mendorong pelaku industri film Indonesia terus memikirkan ulang cara menarik perhatian. Salah satu yang mencolok adalah tren judul film yang kian panjang belakangan ini.

Fenomena ini terlihat jelas dari deretan film Indonesia dengan judul yang semakin panjang dan deskriptif. Misalnya, “Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini”, "Aku Tahu Kapan Kamu Mati", "Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas", "Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah", dan masih banyak lagi.

Di tengah arus konten yang serba cepat, judul yang eksplisit seolah dianggap mampu memangkas waktu berpikir audiens, terutama untuk mendorong keputusan beli tiket dalam hitungan detik.

Menurut pakar forensik bahasa Wahyu Wibowo, maraknya judul film yang panjang dapat dibaca sebagai gejala era post-truth. Dalam fase ini, publik dinilai tidak lagi menempatkan kebenaran sebagai pijakan utama, sehingga bahasa, termasuk judul lebih diarahkan untuk memikat perhatian ketimbang menyampaikan makna yang presisi.

Di tengah kondisi ketika publik lebih mudah terpengaruh oleh daya tarik narasi, judul pun cenderung dibuat semakin ekspansif untuk menarik perhatian. Padahal, dahulu, judul diposisikan sebagai etalase yang merangkum inti cerita sekaligus alat promosi yang efektif. Kini, fungsi itu mulai bergeser, judul tak lagi harus ringkas atau langsung ke pokok persoalan, bahkan cenderung dibiarkan melebar.

"Dari sudut kebahasaan, judul yg panjang justru dipercaya akan melahirkan efek perlokusi, yakni kesan atau dampak yang seketika menimpa para pembaca judul yg panjang tersebut," katanya.

Dalam konteks era post-truth, kebenaran sebuah narasi tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada niat atau pesan yang ingin disampaikan pembuat film maupun penulis skenario. Sebaliknya, makna, tujuan, dan interpretasi film justru semakin ditentukan oleh konstruksi pemahaman masing-masing penonton, yang bebas menafsirkan cerita sesuai perspektif mereka, bahkan sejak dari judul.

Menurutnya, pendekatan ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, judul panjang mampu memunculkan kesan secara instan kepada audiens, tetapi di sisi lain justru berpotensi menyimpang dari hakikat judul sebagai etalase dan alat promosi yang seharusnya ringkas, jelas, dan tepat sasaran.

Wahyu mengatakan penggunaan teknik kebahasaan yang spesifik di industri hiburan kerap kali seperti siklus. Dia menganalogikannya seperti tren mode pakaian yang datang dan pergi mengikuti selera publik.

Judul panjang bisa saja populer dalam satu periode, tetapi tak menutup kemungkinan meredup ketika preferensi audiens berubah, sebagaimana tren gaya yang silih berganti.

Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi masyarakat sipil bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memastikan tidak akan menghadiri sidang perdana kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus yang dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada 29 April 2026.

Keputusan tersebut disampaikan Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya setelah pihaknya bersama Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam kesempatan itu, mereka menyerahkan sejumlah dokumen, termasuk surat tulisan tangan Andrie Yunus yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, disertai aksi simbolik.

Dimas menegaskan, sikap tidak menghadiri persidangan didasari oleh ketidakpercayaan terhadap mekanisme peradilan militer. Ia menyebut keraguan tersebut telah muncul sejak awal pengusutan kasus.

“Pertama, kenapa? Ada 3 hal yang menurut kami jadi handicap, atau jadi kekurangan, kenapa kasus ini tidak akan tuntas secara menyeluruh apabila diselesaikan di peradilan militer. Pertama, dia tidak akan bisa membongkar aktor intelektualisnya siapa,” kata Dimas di depan gerbang Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Selain itu, KontraS menilai terdapat potensi manipulasi narasi terkait motif kejadian. Dimas menyoroti pernyataan sebelumnya dari pihak TNI yang menyebut motif serangan sebagai dendam pribadi.

“Kalau kita lihat kemarin pernyataan dari pihak TNI yang menyampaikan bahwa motifnya adalah dendam pribadi, ini mengingatkan kita pada kasusnya Bang Novel 2017 silam, di mana pelaku waktu itu juga menyampaikan bahwa alasan atau motif penyerangannya adalah dendam pribadi juga. Nah, yang kami takutkan, kami khawatirkan, manipulasi ini punya tujuan yaitu melokalisir pelakunya hanya untuk 4 orang,” ujarnya.

Lebih jauh, dia mengungkapkan hasil temuan Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) yang mengindikasikan keterlibatan lebih luas dalam kasus tersebut.

Setidaknya terdapat 16 orang yang disebut terlibat dalam rangkaian pengintaian hingga koordinasi sebelum aksi penyiraman pada 12 Maret 2026.

“Apa kabar dengan proses-proses kepada orang-orang yang kami identifikasi ini? Apakah itu juga akan dijadikan fakta persidangan di peradilan militer? Saya rasa tidak,” kata Dimas.

Berdasarkan sejumlah pertimbangan tersebut, KontraS dan pihak terkait memutuskan untuk tidak mengikuti jalannya sidang perdana.

“Kami menolak penuh bagaimana kemudian proses yang berjalan di peradilan militer, pengadilan militer 2/08 Jakarta,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia juga menambahkan bahwa pihaknya berpendapat perkara tersebut tidak seharusnya ditangani melalui mekanisme peradilan militer, melainkan masuk dalam ranah pidana umum.

Menurutnya, proses hukum akan lebih tepat jika dilakukan melalui pengadilan sipil agar penanganan perkara dapat berjalan transparan dan menyeluruh.

“Sehingga lebih tepat apabila proses penyelesaiannya itu dilakukan di yuridiksi pengadilan umum atau pengadilan sipil. Dan tentu itu yang menjadi latar belakang kami untuk tidak mau menghadiri proses-proses yang ada di sepanjang pengadilan militer yang dijalankan oleh pihak TNI,” ujar Dimas.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menyatakan untuk mendalami barang bukti dalam kasus dugaan penghasutan dan penistaan agama terkait Pandji Pragiwaksono.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyatakan barang bukti yang dilaporkan pelapor harus sesuai dengan aturan yang ada.

"Satu flashdisk dengan beberapa unggahan video narasi, ini kan harus ada pengolahan barang bukti. Harus sahih," ujar Budi di Polda Metro Jaya, dikutip Selasa (13/1/2026).

Berkaitan dengan hal itu, Budi mengemukakan bahwa pihaknya aman meminta keterangan dari pelapor yang menyerahkan barang bukti tersebut.

Dengan demikian, nantinya barang bukti yang diserahkan kepada penyidik itu bisa dipertanggungjawabkan tanpa menyalahi aturan yang ada.

"Beri ruang untuk penyidik bisa membuktikan bahwa yang diberikan ini masuk dalam khazanah barang bukti yang bisa dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

Sekadar informasi, barang bukti yang diserahkan kepada Polisi terkait pelaporan Pandji yaitu rekaman video terkait dengan materi stand up comedy dalam acara Mens Rea.

Adapun, rekaman video stand up itu sempat viral saat ditayangkan di platform Netflix. Sebagaimana diketahui, Netflix merupakan streaming berbayar dan memiliki proteksi hak cipta.

Oleh sebab itu, tayangan pada Netflix tidak bisa sembarangan direkam maupun diunduh untuk disebarluaskan. Dalam hal ini, warganet khususnya di media sosial X juga sempat menyoroti legalitas dari barang bukti tersebut.