Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia meminta WPO, CISAC dan IFPI membantu membangun standarisasi global untuk collecting dan distribusi royalti musik dan lagu yang transparan dan akuntabel.

"Pemerintah Indonesia tidak akan terlibat langsung dalam pengelolaan royalti, tetapi sebagai regulator yang mengawasi tata kelolanya," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas ketika membuka The Asean CMO Forum 2026 di Bali, dikutip dari keterangannya.

Menteri menjelaskan bahwa Indonesia yang sedang melakukan proses perebuhan UU Hak Cipta berharap masukan dari organisasi yang menangungi CMO Global seperti CISAC dan IFPI.

"Kami juga berharap dalam forum ini adanya sharing informasi dan kerja sama yang berkelanjutan negara-negara Asean terkait tata kelola royalti," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum Republik Indonesia dan LMKN menginisiasi pertemuan ASEAN Collective Management Organization (CMO) Forum: Collaborative Strategic Dialogue on Digital Royalty.

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas juga menegaskan, pesatnya perkembangan platform digital telah mengubah lanskap industri musik secara fundamental. Kondisi tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan sistem distribusi royalti yang akurat bagi para kreator. “Tingginya volume konsumsi ini tidak selalu berbanding lurus dengan distribusi royalti yang akurat,” ujar Supratman.

Ia menambahkan bahwa tantangan tata kelola royalti digital bersifat lintas batas dan tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Oleh karena itu, diperlukan langkah kolektif di tingkat kawasan untuk menjawab persoalan tersebut.

“Karena tantangan ini bersifat lintas batas, hal ini tidak lagi dapat diselesaikan oleh satu yurisdiksi saja. Kita harus bergerak sebagai satu kawasan,” tegasnya.

Merespons dinamika tersebut, Indonesia berinisiatif untuk mendorong penyusunan dokumen strategis Elements for a Possible International Instrument on the Governance of Copyright Royalty in the Digital Environment. Dokumen ini akan diusulkan sebagai agenda utama pada Sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke-48 di World Intellectual Property Organization (WIPO).

Menteri Hukum menjelaskan bahwa inisiatif tersebut bertujuan membangun sistem royalti global yang lebih transparan dan berkeadilan. Upaya ini juga diarahkan untuk melindungi para kreator dari praktik black box royalty.

“Tujuan kita adalah untuk memastikan sistem global ini menjadi lebih adil, untuk melindungi para kreator kita dari royalty black box, serta memastikan setiap pemegang hak menerima remunerasi yang berkeadilan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar, dalam laporannya menyampaikan bahwa eksploitasi karya musik kini berlangsung secara real-time lintas yurisdiksi. Namun demikian, kondisi tersebut belum diimbangi dengan sistem distribusi royalti yang akurat.

“Eksploitasi karya musik terjadi secara simultan di berbagai yurisdiksi dalam waktu nyata, tetapi hal tersebut tidak selalu diikuti dengan distribusi royalti yang akurat,” ungkapnya. Hermansyah menambahkan bahwa ketimpangan infrastruktur teknologi dan fragmentasi metadata hak cipta menjadi tantangan utama dalam tata kelola royalti digital. Kondisi ini juga memicu kebocoran pendapatan yang berdampak pada hak ekonomi para kreator di kawasan.

Melalui forum ini, Indonesia mendorong harmonisasi standar metadata karya cipta serta penguatan posisi tawar CMO dalam negosiasi dengan platform digital global. Selain itu, integrasi sistem royalti digital di kawasan ASEAN juga menjadi fokus utama.

Selain itu, Indonesia menegaskan perannya sebagai penggerak dalam membangun sistem royalti digital yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para kreator di kawasan ASEAN sekaligus memperkuat posisi kawasan di tingkat global.

Forum ini merupakan kegiatan pertama yang mengumpulkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau Collective Management Organization (CMO) se-ASEAN. Kegiatan ini merupakan bukti komitmen Indonesia dalam memperbaiki tata kelola royalti musik dan lagu digital menjadi lebih transparan dan adil.

Dalam Asean CMO Forum ini dihadiri perwakilan negara-negara Asean seperti Malaysia, Philipina, Thailand, Director Benjamin Ng adalah Direktur Regional Asia-Pasifik untuk CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers), dan sejumlah LMK Indonesia KCI, WAMI dan Selmi.

Forum ini dihadiri oleh perwakilan CMO dari seluruh negara ASEAN serta organisasi internasional seperti International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) dan The International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). Kehadiran para pemangku kepentingan global ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas negara dan memperkaya pertukaran praktik terbaik.
Sebagai langkah keberlanjutan, Indonesia mendorong agar forum ini dapat diselenggarakan secara rutin setiap tahun dengan mekanisme kepemimpinan bergilir. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat solidaritas kawasan sekaligus memastikan keberlanjutan reformasi tata kelola royalti digital.

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR — Pemerintah Indonesia mulai menyusun proposal internasional untuk membenahi tata kelola royalti hak cipta digital global. Langkah ini ditempuh untuk menjawab persoalan transparansi dan distribusi royalti lintas negara yang selama ini dinilai belum adil bagi kreator.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar diskusi penyusunan draftElement Paperbersama Kementerian Luar Negeri dan para ahli dari South Center di Denpasar, Bali, sebagai fondasi proposal Indonesia dalam forum internasional.

Diskusi tersebut menargetkan perumusan elemen substantif instrumen internasional yang mengikat secara hukum dalam tata kelola royalti digital. Pemerintah menilai perkembangan teknologi digital telah mengubah cara karya diakses, didistribusikan, hingga dimonetisasi sehingga sistem perlindungan hak cipta perlu diperbarui secara global.

Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno optimistis diskusi ini akan sangat bermanfaat. "Kami tahu bahwa ada banyak kondisi yang kurang baik secara geopolitik, tetapi tetap ada masalah yang sama dari negara berkembang maupun maju," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (27/3/2026).

Ia menjelaskan, penyusunan dokumen tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga membangun kesepahaman antarnegara. Proposal tersebut dinilai bukan gagasan baru, namun belum pernah diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional yang benar-benar mengikat.

“Kita tidak hanya melihat draft legally binding document, tetapi juga bagaimana kebanyakan negara akan setuju dengan draft ini. Saya ingin kita melihat ini sebagai lanjutan dari GRULAC, bukan hanya inisiatif kita. Saya yakin 100 persen bahwa tidak semua negara akan setuju, tetapi itu adalah hal yang normal,” katanya.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan, perkembangan platform digital dan sistem berbasis algoritma telah mengubah ekosistem industri kreatif secara fundamental. Menurutnya, instrumen internasional diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik distribusi royalti di lapangan.

“Oleh karena itu, diperlukan instrumen internasional yang mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan praktik di lapangan,” ujarnya.

Hermansyah menambahkan, perlindungan kekayaan intelektual harus memastikan kreator menerima remunerasi yang adil dan transparan melalui pencatatan karya, kelengkapan metadata, serta pemanfaatan sistem pengelolaan royalti.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum Andry Indrady mengatakan, proposal Indonesia tidak bertujuan menciptakan hak baru, melainkan memperkuat tata kelola global yang sudah ada. Fokus utama diarahkan pada transparansi data, interoperabilitas sistem, dan distribusi royalti lintas negara yang akuntabel.

“Masalah utama bukan pada kurangnya norma hukum, tetapi pada bagaimana sistem pengelolaan royalti lintas negara dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, kita mendorong adanya standar global yang menjamin aliran data yang konsisten, akurasi metadata, serta koordinasi antar lembaga,” jelasnya.

Melalui penyusunanElement Paperini, Indonesia menegaskan upaya memperkuat perlindungan kekayaan intelektual sebagai fondasi ekonomi kreatif global. Dokumen tersebut ditargetkan menjadi dasar pengajuan proposal Indonesia dalam forum internasional mendatang guna menciptakan sistem royalti digital yang lebih transparan dan berpihak pada kreator.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) kembali menyalurkan distribusi royalti kepada sejumlah lembaga manajemen kolektif (LMK) menjelang Lebaran 2026.

Penyaluran royalti tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan hak ekonomi para pencipta, pemegang hak cipta, dan pelaku pertunjukan tersalurkan secara transparan dan akuntabel.

Dalam distribusi yang dilakukan pada Rabu (11/3/2026) LMKN menyalurkan beberapa kategori royalti kepada LMK yang menaungi para pemilik hak.

Rinciannya, royalti digital untuk periode Oktober–Desember 2025 sebesar Rp16.679.235.007 didistribusikan kepada Wahana Musik Indonesia (WAMI). Selain itu, WAMI juga menerima royalti dari pemanfaatan live event periode Juli–Desember 2025 sebesar Rp6.168.182.094.

Sementara itu, LMK Royalti Anugrah Indonesia (RAI) menerima royalti digital periode Oktober–Desember 2025 sebesar Rp678.526.458, serta royalti dari pemanfaatan live event periode Juli–Desember 2025 sebesar Rp29.705.315.

Untuk periode Mei–September 2025, royalti digital sebesar Rp557.550.046 disalurkan kepada Karya Cipta Indonesia (KCI).

Transparansi Royalti Indonesia (TRI) menerima beberapa distribusi royalti, yakni royalti digital Oktober–Desember 2025 sebesar Rp23.375.007, royalti digital Mei–September 2025 sebesar Rp22.552.654, serta unclaimed royalty live event periode Januari–Juni 2025 sebesar Rp5.768.356.

Selain itu, Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) menerima penyaluran unclaimed royalty bagi pelaku pertunjukan periode Januari–Juni 2025 sebesar Rp763.875.690.

Penyaluran royalti ini merupakan bagian dari komitmen LMKN untuk memastikan distribusi hak ekonomi bagi para pemilik hak musik dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran melalui lembaga manajemen kolektif yang menaungi mereka.

Proses Verifikasi

Ketua LMKN Mulhanan Tombututu menjelaskan pihaknya tidak pernah menahan dana royalti untuk didistribusikan kepada LMK. Hanya saja, katanya, proses verifikasi tetap dilakukan secara baik sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Komisioner LMKN, lanjut dia, menolak distribusi royalti berdasarkan kesepakatan. "Periode sebelumnya LMK main gebrak meja karena masing-masing meminta royalti sesuai dengan jumlah anggota, bukan atas dasar penggunaan lagu," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (18/3/2026).

Menurut data LMKN, dana royalti yang dihimpun berkisar Rp200 miliar sepanjang 2025, sementara yang telah didistribusikan Rp170,98 miliar telah disalurkan hingga Maret 2026. Distribusi ke LMK untuk pencipta lagu dan pihak terkait.

"Jadi, rasanya keliru jika LMKN dianggap tidak melaksanakan distribusi royalti sesuai ketentuan yang ada. Jangan menjelaskan tanpa data, hanya karena kepentingan segelintir orang," tegas Mulhanan.

Proses verifikasi untuk dana royalti yang belum tersalurkan pada Maret ini akan dilaksanakan pada tahap berikutnya. Tidak hanya itu, menurut Mulhanan, dana unclaim diumumkan ke publik dan para musisi, baik pencipta lagu maupun pihak terkait, dipersilakan mengecek di website LMKN.id.

Bisnis.com, JAKARTA— Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) resmi meluncurkan sistem lisensi dan pembayaran royalti digital bernama Inspiration.

Melalui sistem lisensi online dari LKMN ini, pemohon dapat mengajukan lisensi penggunaan lagu atau musik secara mudah, cepat, dan resmi kapan pun dan di mana pun. Langkah ini menjadi satu pintu dalam pembayaran royalti lagu dan/atau musik.

Dikutip dari pengumuman resmi di Harian Bisnis Indonesia pada Selasa (4/11/2025) LMKN menjelaskan, terdapat 11 sektor usaha yang wajib memiliki lisensi musik karena memutar musik untuk kepentingan komersial.

Sektor tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari restoran, kafe, pub, bistro, kelab malam, dan diskotek yang menggunakan musik untuk menciptakan suasana bagi pengunjung, hingga moda transportasi seperti pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut yang memutar musik bagi penumpangnya.

Selain itu, bioskop, pusat perbelanjaan, serta hotel dan berbagai fasilitasnya juga termasuk dalam kategori yang diwajibkan memiliki lisensi musik karena sering menggunakan lagu atau musik sebagai bagian dari pelayanan dan hiburan bagi pengunjung. Nada tunggu telepon, lembaga penyiaran radio dan televisi, hingga usaha karaoke dan pertokoan pun menjadi bagian dari sektor yang perlu mengurus lisensi sesuai ketentuan LMKN.

LMKN juga menegaskan beberapa alasan penting mengapa pelaku usaha perlu mengurus lisensi musik. Selain untuk patuh hukum sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.02.OT.03.01-02 Tahun 2016, lisensi musik juga membantu pelaku usaha menghindari sanksi pelanggaran hak cipta, menghargai karya musik dan kreator, serta menambah reputasi dan kenyamanan bisnis.

Alur pengurusan lisensi dilakukan secara online untuk kategori general, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Isi data informasi

2. Masukkan akun ID

3. Lengkapi data permohonan lisensi

4. Validasi data permohonan

5. Terbit proforma

6. Pembayaran royalti

7. Terbit e-sertifikat lisensi, invoice, dan faktur pajak

Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui situs resmi LMKN di https://inspiration.lmkn.id.