REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menggelar uji publik Rancangan Undang-Undang Hak Cipta untuk memperbarui regulasi yang dinilai perlu menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan ekosistem industri kreatif. Isu kecerdasan artifisial (AI) serta pembenahan tata kelola royalti menjadi fokus utama pembahasan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menyampaikan hal tersebut dalam Uji Publik RUU Hak Cipta yang digelar secara daring melalui Zoom, Senin (4/5/2026).

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diperlukan untuk menjawab perubahan lanskap kreatif yang semakin terdigitalisasi. “Perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan artifisial dan platform digital, telah menghadirkan tantangan baru yang membutuhkan kerangka hukum yang adaptif, antisipatif, dan berkeadilan,” kata Hermansyah dalam siaran pers, Selasa (5/5/2026),

Ia menjelaskan RUU Hak Cipta memuat sejumlah perubahan mendasar, antara lain pengakuan karya berbasis AI dengan syarat adanya kontribusi intelektual manusia, penguatan tata kelola lembaga manajemen kolektif, serta pengaturan hak jurnalistik, kebebasan panorama, dan penggunaan sekunder karya literasi. Pemerintah menilai perubahan ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pelindungan pencipta dan akses publik terhadap karya.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko menambahkan penguatan kelembagaan menjadi faktor penting agar sistem royalti berjalan transparan dan akuntabel. Ia mengatakan distribusi royalti diharapkan lebih tepat sasaran melalui peningkatan fungsi pengawasan serta tata kelola lembaga manajemen kolektif.

"Melalui penguatan fungsi pengawasan dan tata kelola, diharapkan distribusi royalti dapat lebih tepat sasaran dan memberikan kepastian hukum bagi pencipta maupun pengguna,” kata Agung.

Dalam pandangan akademik, Ahmad M Ramli menilai AI harus ditempatkan sebagai alat bantu, bukan subjek hukum pencipta. Ia menegaskan pelindungan hak cipta tetap bergantung pada kontribusi kreatif manusia, termasuk proses kurasi, penyuntingan, dan pengambilan keputusan kreatif.

"Penggunaan AI dalam penciptaan karya harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta adanya intervensi manusia yang signifikan,” kata Ramli.

Komisioner LMKN Hak Terkait Marcell Siahaan menilai rekonstruksi lembaga royalti perlu disertai penguatan pengawasan dan mekanisme penyelesaian sengketa administratif yang cepat dan mengikat. Ia menekankan pentingnya integrasi sistem nasional agar tata kelola royalti tidak terfragmentasi.

"Tanpa sistem nasional tunggal yang terintegrasi dan dapat diaudit, tata kelola royalti akan tetap terfragmentasi dan berpotensi merugikan pencipta,” kata Marcell.

Pembina Federasi Serikat Musisi Indonesia Untuk Profesi Musisi Candra Darusman menyoroti kebutuhan transformasi kelembagaan menuju konsep LMKN 2.0 yang berbasis integrasi data nasional. Ia menjelaskan sistem tersebut mencakup konsolidasi lembaga manajemen kolektif, penerapan standar metadata global, serta pemanfaatan teknologi digital seperti AI dan blockchain guna meningkatkan akurasi distribusi royalti.

"Transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik, mempercepat distribusi royalti, dan memastikan pencipta memperoleh haknya secara optimal,” kata Candra.

Melalui uji publik ini, pemerintah menegaskan pelindungan kekayaan intelektual menjadi fondasi penguatan ekonomi kreatif nasional. Pemerintah juga mendorong partisipasi publik untuk memberikan masukan terhadap RUU Hak Cipta agar regulasi yang dihasilkan relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelaku kreatif.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) kembali menyalurkan distribusi royalti kepada sejumlah lembaga manajemen kolektif (LMK) menjelang Lebaran 2026.

Penyaluran royalti tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan hak ekonomi para pencipta, pemegang hak cipta, dan pelaku pertunjukan tersalurkan secara transparan dan akuntabel.

Dalam distribusi yang dilakukan pada Rabu (11/3/2026) LMKN menyalurkan beberapa kategori royalti kepada LMK yang menaungi para pemilik hak.

Rinciannya, royalti digital untuk periode Oktober–Desember 2025 sebesar Rp16.679.235.007 didistribusikan kepada Wahana Musik Indonesia (WAMI). Selain itu, WAMI juga menerima royalti dari pemanfaatan live event periode Juli–Desember 2025 sebesar Rp6.168.182.094.

Sementara itu, LMK Royalti Anugrah Indonesia (RAI) menerima royalti digital periode Oktober–Desember 2025 sebesar Rp678.526.458, serta royalti dari pemanfaatan live event periode Juli–Desember 2025 sebesar Rp29.705.315.

Untuk periode Mei–September 2025, royalti digital sebesar Rp557.550.046 disalurkan kepada Karya Cipta Indonesia (KCI).

Transparansi Royalti Indonesia (TRI) menerima beberapa distribusi royalti, yakni royalti digital Oktober–Desember 2025 sebesar Rp23.375.007, royalti digital Mei–September 2025 sebesar Rp22.552.654, serta unclaimed royalty live event periode Januari–Juni 2025 sebesar Rp5.768.356.

Selain itu, Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) menerima penyaluran unclaimed royalty bagi pelaku pertunjukan periode Januari–Juni 2025 sebesar Rp763.875.690.

Penyaluran royalti ini merupakan bagian dari komitmen LMKN untuk memastikan distribusi hak ekonomi bagi para pemilik hak musik dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran melalui lembaga manajemen kolektif yang menaungi mereka.

Proses Verifikasi

Ketua LMKN Mulhanan Tombututu menjelaskan pihaknya tidak pernah menahan dana royalti untuk didistribusikan kepada LMK. Hanya saja, katanya, proses verifikasi tetap dilakukan secara baik sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Komisioner LMKN, lanjut dia, menolak distribusi royalti berdasarkan kesepakatan. "Periode sebelumnya LMK main gebrak meja karena masing-masing meminta royalti sesuai dengan jumlah anggota, bukan atas dasar penggunaan lagu," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (18/3/2026).

Menurut data LMKN, dana royalti yang dihimpun berkisar Rp200 miliar sepanjang 2025, sementara yang telah didistribusikan Rp170,98 miliar telah disalurkan hingga Maret 2026. Distribusi ke LMK untuk pencipta lagu dan pihak terkait.

"Jadi, rasanya keliru jika LMKN dianggap tidak melaksanakan distribusi royalti sesuai ketentuan yang ada. Jangan menjelaskan tanpa data, hanya karena kepentingan segelintir orang," tegas Mulhanan.

Proses verifikasi untuk dana royalti yang belum tersalurkan pada Maret ini akan dilaksanakan pada tahap berikutnya. Tidak hanya itu, menurut Mulhanan, dana unclaim diumumkan ke publik dan para musisi, baik pencipta lagu maupun pihak terkait, dipersilakan mengecek di website LMKN.id.