REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perkembangan ekonomi digital dan industri kesehatan mendorong kebutuhan pembaruan regulasi kekayaan intelektual di Indonesia. Isu pelindungan pencipta musik digital hingga tata kelola paten farmasi menjadi perhatian dalam forum akademik yang digelar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH).

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan melalui Program Studi Doktor Hukum menggelar Uji Publik Hasil Penelitian Disertasi di Kampus Pascasarjana UPH Semanggi, Jakarta, akhir April. Kegiatan ini menjadi bagian rangkaian Dies Natalis ke-30 Fakultas Hukum UPH yang mengangkat tema “Berakar pada Keadilan, Bertumbuh dengan Kepastian Hukum, dan Berbuah untuk Kemanfaatan Manusia.”

Forum ilmiah terbuka tersebut diikuti 140 peserta dari kalangan akademisi, regulator, praktisi hukum, industri musik, hingga sektor farmasi. Kehadiran lintas sektor menunjukkan tingginya perhatian terhadap pembaruan hukum kekayaan intelektual yang mampu menjawab perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Dekan Fakultas Hukum UPH Velliana Tanaya mengatakan, disertasi merupakan bentuk pertanggungjawaban akademik tertinggi. “Sebuah disertasi adalah pernyataan akademik yang paling serius, sebuah argumen yang dibangun bertahun-tahun, diuji berkali-kali, dan dipertanggungjawabkan di hadapan komunitas ilmiah,” ujarnya.

Penelitian pertama dipresentasikan Riyo Hanggoro Prasetyo yang menyoroti distorsi pelindungan hukum pencipta dalam pelaksanaan hak mekanikal lagu pada era streaming di Indonesia. Penelitian tersebut menilai pertumbuhan industri musik digital belum diikuti peningkatan kesejahteraan pencipta.

"Pertumbuhan industri musik digital tidak otomatis berarti kesejahteraan pencipta. Kerangka hukum kita tertinggal dan belum menyelaraskan diri dengan ontologi reproduksi digital,” kata Riyo.

Melalui konsep Keadilan Ekosistem Musik, penelitian tersebut menawarkan pembaruan hukum berbasis empat dimensi keadilan, yakni distributif, struktural, institusional, dan relasional. Usulan yang diajukan mencakup reformulasi definisi penggandaan digital, penguatan tata kelola hak mekanikal, serta optimalisasi kelembagaan pengelolaan royalti agar lebih transparan dan berpihak pada pencipta.

Penelitian kedua dipaparkan Raymond Rubianto Tjandrawinata yang mengusulkan Model Paten Farmasi Progresif Berkeadilan dalam sistem hukum kekayaan intelektual nasional. Ia menilai paten farmasi tidak dapat diposisikan sebagai hak eksklusif absolut, tetapi harus tunduk pada fungsi sosial dan kepentingan kesehatan publik. “Norma untuk mematenkan menurut hukum tidak perlu diubah, tetapi bagaimana paten digunakan harus benar-benar diarahkan bagi kepentingan rakyat Indonesia,” tegas Raymond.

Melalui konsep innovation steward, Raymond mendorong negara berperan aktif mengelola ekosistem inovasi melalui integrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, BPOM, Kementerian Kesehatan, BPJS, dan LKPP guna mempercepat akses masyarakat terhadap obat modern tanpa menghambat inovasi farmasi nasional.

Ketua Program Studi Doktor Hukum FH UPH sekaligus promotor kedua kandidat, Henry Soelistyo Budi mengatakan forum ini merupakan bentuk akuntabilitas akademik. “Mari kita sama-sama menguji apakah metodologi yang digunakan benar-benar sahih dan apakah temuan penelitian yang dihasilkan valid secara ilmiah,” ujarnya.

Forum berlangsung dinamis dengan tanggapan substantif dari akademisi, regulator, dan praktisi. Diskusi menunjukkan persoalan hak cipta digital dan paten farmasi berada pada fase penting pembaruan regulasi nasional.

Melalui kegiatan Dies Natalis ke-30 ini, Fakultas Hukum UPH menegaskan peran kampus sebagai ruang dialektika antara teori dan praktik hukum sekaligus mendorong lahirnya gagasan hukum yang relevan, progresif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia meminta WPO, CISAC dan IFPI membantu membangun standarisasi global untuk collecting dan distribusi royalti musik dan lagu yang transparan dan akuntabel.

"Pemerintah Indonesia tidak akan terlibat langsung dalam pengelolaan royalti, tetapi sebagai regulator yang mengawasi tata kelolanya," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas ketika membuka The Asean CMO Forum 2026 di Bali, dikutip dari keterangannya.

Menteri menjelaskan bahwa Indonesia yang sedang melakukan proses perebuhan UU Hak Cipta berharap masukan dari organisasi yang menangungi CMO Global seperti CISAC dan IFPI.

"Kami juga berharap dalam forum ini adanya sharing informasi dan kerja sama yang berkelanjutan negara-negara Asean terkait tata kelola royalti," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum Republik Indonesia dan LMKN menginisiasi pertemuan ASEAN Collective Management Organization (CMO) Forum: Collaborative Strategic Dialogue on Digital Royalty.

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas juga menegaskan, pesatnya perkembangan platform digital telah mengubah lanskap industri musik secara fundamental. Kondisi tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan sistem distribusi royalti yang akurat bagi para kreator. “Tingginya volume konsumsi ini tidak selalu berbanding lurus dengan distribusi royalti yang akurat,” ujar Supratman.

Ia menambahkan bahwa tantangan tata kelola royalti digital bersifat lintas batas dan tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Oleh karena itu, diperlukan langkah kolektif di tingkat kawasan untuk menjawab persoalan tersebut.

“Karena tantangan ini bersifat lintas batas, hal ini tidak lagi dapat diselesaikan oleh satu yurisdiksi saja. Kita harus bergerak sebagai satu kawasan,” tegasnya.

Merespons dinamika tersebut, Indonesia berinisiatif untuk mendorong penyusunan dokumen strategis Elements for a Possible International Instrument on the Governance of Copyright Royalty in the Digital Environment. Dokumen ini akan diusulkan sebagai agenda utama pada Sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke-48 di World Intellectual Property Organization (WIPO).

Menteri Hukum menjelaskan bahwa inisiatif tersebut bertujuan membangun sistem royalti global yang lebih transparan dan berkeadilan. Upaya ini juga diarahkan untuk melindungi para kreator dari praktik black box royalty.

“Tujuan kita adalah untuk memastikan sistem global ini menjadi lebih adil, untuk melindungi para kreator kita dari royalty black box, serta memastikan setiap pemegang hak menerima remunerasi yang berkeadilan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar, dalam laporannya menyampaikan bahwa eksploitasi karya musik kini berlangsung secara real-time lintas yurisdiksi. Namun demikian, kondisi tersebut belum diimbangi dengan sistem distribusi royalti yang akurat.

“Eksploitasi karya musik terjadi secara simultan di berbagai yurisdiksi dalam waktu nyata, tetapi hal tersebut tidak selalu diikuti dengan distribusi royalti yang akurat,” ungkapnya. Hermansyah menambahkan bahwa ketimpangan infrastruktur teknologi dan fragmentasi metadata hak cipta menjadi tantangan utama dalam tata kelola royalti digital. Kondisi ini juga memicu kebocoran pendapatan yang berdampak pada hak ekonomi para kreator di kawasan.

Melalui forum ini, Indonesia mendorong harmonisasi standar metadata karya cipta serta penguatan posisi tawar CMO dalam negosiasi dengan platform digital global. Selain itu, integrasi sistem royalti digital di kawasan ASEAN juga menjadi fokus utama.

Selain itu, Indonesia menegaskan perannya sebagai penggerak dalam membangun sistem royalti digital yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para kreator di kawasan ASEAN sekaligus memperkuat posisi kawasan di tingkat global.

Forum ini merupakan kegiatan pertama yang mengumpulkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau Collective Management Organization (CMO) se-ASEAN. Kegiatan ini merupakan bukti komitmen Indonesia dalam memperbaiki tata kelola royalti musik dan lagu digital menjadi lebih transparan dan adil.

Dalam Asean CMO Forum ini dihadiri perwakilan negara-negara Asean seperti Malaysia, Philipina, Thailand, Director Benjamin Ng adalah Direktur Regional Asia-Pasifik untuk CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers), dan sejumlah LMK Indonesia KCI, WAMI dan Selmi.

Forum ini dihadiri oleh perwakilan CMO dari seluruh negara ASEAN serta organisasi internasional seperti International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) dan The International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). Kehadiran para pemangku kepentingan global ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas negara dan memperkaya pertukaran praktik terbaik.
Sebagai langkah keberlanjutan, Indonesia mendorong agar forum ini dapat diselenggarakan secara rutin setiap tahun dengan mekanisme kepemimpinan bergilir. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat solidaritas kawasan sekaligus memastikan keberlanjutan reformasi tata kelola royalti digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Google baru-baru ini menambahkan kemampuan membuat musik langsung di aplikasi Gemini. Fitur ini memanfaatkan model musik Lyria 3 dari DeepMind dan saat ini masih dalam tahap beta.

Dengan fitur baru ini, pengguna cukup menuliskan deskripsi lagu yang ingin dibuat, dan Gemini akan menghasilkan trek musik beserta liriknya.

Contoh, kamu bisa meminta aplikasi membuat “Nuansa Synth-Pop era 80-an yang jenaka tentang momen "tercyduk" batal puasa,” dan Gemini akan menciptakan trek sekitar 30 detik lengkap dengan sampul album yang dihasilkan oleh Nano Banana.

Tidak hanya itu, kamu juga bisa mengunggah foto atau video, dan Gemini akan membuat lagu yang menyesuaikan suasana dari file media tersebut.

Mengutip dari Tech Crunch Kamis (19/2/2026), Google mengatkan Lyria 3 merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya, mampu menciptakan musik yang lebih kompleks dan realistis. Pengguna juga bisa mengatur elemen lain, seperti gaya musik, vokal, hingga tempo lagu sesuai keinginan.

Selain di Gemini, model ini juga diperkenalkan di YouTube melalui fitur Dream Track, yang membantu kreator membuat lagu AI untuk konten mereka. Sebelumnya, Dream Track hanya tersedia untuk kreator di AS, tetapi kini telah diperluas secara global.

Dengan kemampuan AI yang bisa membuat lagu dengan cepat, hal ini membuat keresahan bagi para seniman musik. Muncul banyak pertanyaan apakah hal ini akan mengancam para seniman, atau bagaimana jika fitur ini melanggar hak cipta dengan meniru karya-karya artis tertentu?

Google menegaskan Lyria 3 tidak dibuat untuk meniru artis tertentu. Jika pengguna menyebut nama artis, aplikasi hanya akan menjadikan gaya atau suasana musik sebagai inspirasi, bukan menyalin karya yang sebenarnya.

“Pembuatan musik dengan Lyria 3 dirancang untuk ekspresi orisinal, bukan untuk meniru artis yang sudah ada,” tulis Google di blog resminya.

Setiap lagu yang dihasilkan Lyria 3 akan memiliki tanda air digital SynthID, yang memungkinkan konten AI dikenali. Pengguna juga bisa mengunggah lagu dan memeriksa apakah musik tersebut dibuat oleh AI melalui Gemini.

Fitur ini tersedia untuk semua pengguna Gemini berusia 18 tahun ke atas, dengan dukungan bahasa Inggris, Jerman, Spanyol, Prancis, Hindi, Jepang, Korea, dan Portugis. Saat dicoba, fitur ini juga sudah mendukung bahasa Indonesia.

Musik yang dihasilkan AI kini menjadi sorotan di industri. Platform seperti YouTube dan Spotify telah memanfaatkan AI untuk membuat konten baru dan menandatangani kerja sama dengan label musik.

Namun, ada juga tantangan hukum, terutama terkait hak cipta materi pelatihan yang digunakan untuk melatih AI. Beberapa platform seperti Deezer bahkan membuat alat khusus untuk menandai musik AI agar mencegah streaming ilegal. (Nur Amalina)