Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa intensifikasi pemungutan atas wajib pajak yang sudah berada di sistem atau yang kerap diibaratkan sebagai 'berburu di kebun binatang' masih diperlukan, meski kerap dikritik.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa pihaknya kerap menerima sorotan tajam karena dinilai hanya mengincar wajib pajak yang sudah patuh atau berada di dalam basis data, alih-alih memperluas basis pajak baru di luar sistem.

Kendati demikian, Bimo membeberkan realitas yang ada di lapangan: banyak wajib pajak yang berada dalam sistem ('kebun binatang') memiliki tingkat kepatuhan yang jauh dari kata disiplin.

"Kami sering dikritik oleh wakil rakyat, akademisi, 'Jangan berburu di kebun binatang!' Nah, permasalahannya, kalau kita lihat dari analytics compliance risk management system kami, hampir mayoritas dari taxpayer ini memang di kebun binatang, tetapi binatang-binatangnya itu masih sangat liar," ungkap Bimo dalam webinar FIA UI secara daring, Jumat (29/5/2026).

Dia menganalogikan lebih lanjut bahwa para wajib pajak tersebut tidak bisa disamakan dengan binatang sirkus yang sepenuhnya jinak dan patuh terhadap instruksi pelatihnya. Bimo mengibaratkan wajib pajak terdaftar yang masih berupaya menghindari kewajibannya itu "masih sangat galak dan buas".

Peraih Doctor of Philosophy in Economics dari University of Canberra ini pun menggarisbawahi bahwa pihaknya hanya akan meninggalkan strategi 'berburu di kebun binatang' apabila kepatuhan sukarela (voluntary compliance) sudah tinggi.

"[Masalahnya] binatangnya tidak seperti binatang sirkus yang kalau kita perintah duduk mau duduk, kalau kita perintah lari mau untuk loncat, di lingkaran api dia mau loncat. Nah, kalau sudah seperti itu [patuh], tentu kita tidak berburu di kebun binatang," jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa saat ini Direktorat Jenderal Pajak memang sedang mengubah arah kebijakan perpajakannya dari enforcement (penegakan hukum) ke cooperative compliance (kepatuhan koperatif).

Lewat pendekatan cooperative compliance, wajib pajak (terutama yang besar dan kompleks) diposisikan sebagai mitra dalam mengelola risiko dan berbagi informasi lebih awal sehingga isu diselesaikan sebelum pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT). Kendati demikian, Bimo menegaskan penegakan hukum akan tetap dilakukan kepada wajib pajak yang tidak kooperatif.

Bisnis.com, JAKARTA – Memanasnya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang berimbas pada serangan militer ke fasilitas minyak di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormus menjadi sentimen yang memantik lonjakan harga komoditas bahan bakar mineral. Sentimen itu menjadi pendorong gerak saham emiten-emiten migas di pasar saham.

Berdasarkan data Bloomberg, harga minyak WTI dan Brent kompak melonjak pada Senin (2/3/2025). Minyak WTI kontrak April 2026 naik 5,39% ke level US$70,63 per barel dan minyak Brent kontrak Mei 2026 naik 6,11% ke level US$77,32 per barel.

Efek rembetan penguatan harga minyak global itu sampai ke pasar saham. Di Bursa Efek Indonesia, IDX sector Energy menjadi satu-satunya indeks saham sektoral yang menguat ketika indeks harga saham gabungan (IHSG) jeblok pada Senin (2/3/2026). IDX Energy tercatat naik 1,54%.

Penguatan indeks tersebut sejalan dengan lesatan harga saham emiten-emiten minyak dan gas (migas). Saham PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) naik 5,79% ke Rp1.370, saham PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) menguat 25% ke Rp2.200, dan saham PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) yang ditutup menguat 15,65% ke Rp1.995.

Senior Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas mengatakan harga saham emiten migas saat ini berpeluang menuju ke range baru jika harga minyak bertahan di harga tingginya.

"Tetapi investor tetap perlu mencermati sensitivitas laba terhadap harga minyak, volume produksi, struktur biaya, serta kebijakan energi domestik karena normalisasi minyak berisiko memicu mean reversion valuasi," ujarnya kepada Bisnis, Senin (2/3/2026).

Sukarno melihat reli saham migas berpotensi berlanjut dalam jangka pendek hingga menengah selama eskalasi konflik menjaga harga minyak di level tinggi. Namun, sifatnya cenderung taktikal karena kenaikan didorong risk premium sehingga peluang profit taking tetap besar.

Untuk rekomendasi, Sukarno menyarankan agar investor fokus pada strategi trading momentum dengan disiplin risk management. Saham-saham emiten migas seperti ENRG dan MEDC masuk dalam rekomendasi Kiwoom Sekuritas.

"Saham yang menarik dicermati adalah ENRG dengan trading buy target harga Rp2.300 dan MEDC dengan target harga Rp2.070. Entry saat momentum kuat, gunakan trailing stop, dengan horizon hold sekitar 1 sampai 2 bulan selama belum ada sinyal reversal teknikal," tandasnya.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta menjelaskan secara teknikal harga minyak global bisa menguji di target harga teoritis US$92 per barel. Kondisi harga minyak yang tinggi akan meningkatkan average selling price emiten migas.

"Dengan adanya kenaikan harga minyak bisa memberikan benefit bagi emiten-emiten berbasis migas dalam rangka memanfaatkan kenaikan average selling price. Dengan adanya kenaikan tersebut, tentu bisa memberi benefit di optimalisasi kinerja bottom line," ujar Nafan kepada Bisnis, Senin (2/3/2026).

Nafan menilai, katalis kuat pendorong saham migas akan tergantung oleh seberapa jauh perkembangan konflik global yang memengaruhi harga minyak. Menurutnya, wajar bila akan terjadi koreksi sementara karena dinamika konflik selalu dibarengi dengan naik turunnya intensitas peperangan.

"Itu bisa berlangsung lama, Trump pernah mengatakan perang bisa berlangsung selama 1 bulan. Tapi bisa jadi market sudah terbentuk harganya sehingga suatu saat meningkatkan risk appetite. Apalagi dari konflik pasti ada resolusi konflik dari diplomasi, ini bisa memberikan sentimen terhadap koreksi harga minyak dunia," ujarnya.

Untuk rekomendasi, Mirae Asset Sekuritas menyematkan buy di saham AKRA dengan target harga Rp1.456 dengan strategi mantain buy. Kemudian, saham PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) dengan target harga Rp9.575. Pada penutupan Senin (2/3), saham RATU koreksi 0,69% ke Rp7.150.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Abida Massi Armand menjelaskan bahwa lonjakan harga saham emiten migas sangat terkait dengan pergerakan harga minyak global yang kini dipengaruhi eskalasi konflik AS–Iran dan risiko gangguan pasokan melalui Selat Hormuz.

"Selama risiko pasokan tetap tinggi dan sentimen bullish terhadap energi berlanjut, penguatan saham migas berpotensi terus berlanjut, meski tidak menutup kemungkinan terjadi volatilitas jangka pendek," kata Abida kepada Bisnis, Senin (2/3/2026).

Menurutnya, harga saham migas yang melonjak saat ini lebih banyak mencerminkan risk premium akibat gangguan pasokan, bukan perubahan fundamental jangka panjang.

Oleh karena itu, Abida menyarankan agar investor perlu tetap memerhatikan fundamental perusahaan seperti cadangan minyak, kapasitas produksi, biaya operasional, dan kontrak jangka panjang untuk memastikan valuasi saham tetap masuk akal jika sentimen geopolitik mereda.

Untuk rekomendasi, BRI Danareksa Sekuritas menilai saham migas yang sensitif terhadap harga minyak global seperti MEDC, ENRG, RAJA, AKRA masih menarik. Strategi yang disarankan sekuritas adalah melakukan entry on strength saat sentimen positif, sambil menetapkan target harga dan stop loss yang jelas.

"Investor juga perlu menyesuaikan horizon investasi antara jangka pendek untuk momentum dan jangka menengah bila fundamental mendukung, guna mengelola risiko volatilitas pasar," tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Lonjakan harga saham emiten minyak dan gas (migas) mendorong indeks IDXENERGY, menjadi satu-satunya indeks saham sektoral yang menguat ketika indeks harga saham gabungan (IHSG) hari ini, Senin (2/3/2026) ditutup koreksi.

Berdasarkan data Bloomberg, saham PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) naik 5,79% ke Rp1.370, saham PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) menguat 25% ke Rp2.200, sampai saham PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) yang ditutup menguat 15,65% ke Rp1.995.

Senior Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas mengatakan harga saham emiten migas saat ini berpeluang menuju ke range baru jika harga minyak bertahan di harga tingginya.

"Tetapi investor tetap perlu mencermati sensitivitas laba terhadap harga minyak, volume produksi, struktur biaya, serta kebijakan energi domestik karena normalisasi minyak berisiko memicu mean reversion valuasi," ujarnya kepada Bisnis, Senin (2/3/2026).

Sukarno melihat reli saham migas berpotensi berlanjut dalam jangka pendek hingga menengah selama eskalasi konflik menjaga harga minyak di level tinggi. Namun, sifatnya cenderung taktikal karena kenaikan didorong risk premium sehingga peluang profit taking tetap besar.

Untuk rekomendasi, Sukarno menyarankan agar investor fokus pada strategi trading momentum dengan disiplin risk management. Saham-saham emiten migas seperti ENRG dan MEDC masuk dalam rekomendasi Kiwoom Sekuritas.

"Saham yang menarik dicermati adalah ENRG dengan trading buy target harga Rp2.300 dan MEDC dengan target harga Rp2.070. Entry saat momentum kuat, gunakan trailing stop, dengan horizon hold sekitar 1 sampai 2 bulan selama belum ada sinyal reversal teknikal," tandasnya.

Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti memprediksi harga minyak global bisa melambung sampai 100% dari level dasarnya, jika eskalasi perang AS-Iran tak mereda. Pada penutupan Jumat (27/2), minyak WTI berada di level US$67,02 per barel dan Brent di US$72,8 per barel.

"Nah ini skenarionya, jadi kemungkinan akan semakin tinggi di atas 100% dari baselines berarti harga minyak sekitar US$140 yaitu pada 7 Maret 2026," ujarnya.

Sementara pada skenario moderat, kenaikan sebesar 25% diprediksi membuat harga minyak dunia akan mendekat US$87,50 per barel. Bahkan, sebelum ada di level tersebut menurutnya harga minyak akan sangat mungkin menguat di kisaran US$70 sampai US$80 per barel dalam jangka pendek. Yayan juga bilang, kenaikan harga minyak global juga dapat membuat harga BBM di Tanah Air ikut melonjak.

"Kemungkinan harga BBM akan naik sekitar 5% hingga 10% dalam minggu depan, jika eskalasinya berlanjut," kata Yayan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan Danantara dapat mencetak return on asset (ROA) sebesar 7% dalam waktu dekat. Namun, pengamat menilai target tersebut sulit dicapai.

Return on assets atau tingkat imbal hasil atas aset merupakan rasio yang mengukur kemampuan entitas menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimilikinya.

Mengacu pemberitaan Bisnis.com sebelumnya, Danantara telah meraup laba bersih dari BUMN yang dikelolanya sebesar Rp285 triliun pada 2025. Sementara, aset Danantara telah mencapai US$900 miliar atau setara dengan Rp15.152 triliun. Artinya, ROA Danantara diasumsikan masih di angka 1,88%.

Pengamat BUMN dari NEXT Indonesia Center Herry Gunawan mengatakan bahwa upaya mencapai ROA 7% atau meningkat berkali-kali lipat dari kondisi saat ini tentu saja tidak mudah.

"Bahkan nyaris mustahil dilakukan dalam waktu dekat. Namun inti dari pernyataan Presiden, menurut saya, perlu ada upaya lebih serius dari pengelola BUMN dan Danantara untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan milik negara. Jangan hanya business as usual atau apa adanya," ujar Herry kepada Bisnis pada Senin (16/2/2026).

Oleh karena itu, menurutnya perlu dilihat juga progres Danantara. Apabila hanya nyaman di angka seperti sekarang, tentu jadi mustahil bisa meningkatkan profitabilitas.

Dia menilai terdapat setidaknya terdapat dua upaya Danantara dalam mendongkrak ROA, yakni efisiensi dan ekspansi.

"BUMN harus bekerja lebih efisien dalam mengelola asetnya. Efisiensi ini kan sebenarnya bisa dikontrol atau dikelola oleh perusahaan," kata Herry.

Sejumlah langkah efisiensi yang bisa dijalankan misalnya terkait dengan penggunaan sumber daya perusahaan termasuk biaya dan lainnya, maupun proses yang dijalankan dalam investasi. Apabila efisiensi tidak berhasil ditingkatkan, ROA akan tertahan di angka apa adanya alias asal untung.

Kinerja BUMN Perbankan

Kemudian, untuk sejumlah BUMN perbankan, Danantara mesti berani ekspansi penyaluran kredit. Saat ini, rata-rata rasio kredit yang disalurkan terhadap dana pihak ketiga (DPK) bank BUMN di bawah 90%, sehingga masih punya ruang untuk didorong.

Pada umumnya, menurutnya setiap perusahaan termasuk BUMN, terutama di lingkungan perbankan, sudah ada manajemen risiko untuk mengukur potensi risiko yang dapat dikelola oleh perusahaan, yakni risk appetite dan risk tolerance atau batas kerugian yang bisa dijaga dan ditolerir. Alhasil, sepanjang risikonya masih bisa ditoleransi dan masuk dalam ambang batas yang dapat dikelola perusahaan, ekspansi mesti terus didorong dengan inovasi produk atau layanan baru.

Sebelumnya, dalam agenda Indonesia Economic Outlook 2026 pada Jumat (13/2/2026), Presiden Prabowo menuntut Danantara untuk membukukan ROA sebesar 7% dalam waktu dekat.

Prabowo mengungkapkan, meski Danantara baru dibentuk pada Februari 2025, berdasarkan laporan sementara menunjukkan hasil efisiensi dan reformasi yang dilakukan sudah membuahkan capaian signifikan.

“Dalam satu tahun Anda [Danantara] bekerja, kita bentuk saudara Februari 2025, tapi Danantara sudah dapat laporan sementara hasil daripada efisiensi saudara, reformasi saudara sudah melahirkan hasil empat kali lipat dibandingkan 2024. Ini luar biasa, tapi harus terus dikejar,” ujar Prabowo.

Namun, Presiden menegaskan bahwa capaian tersebut belum menjadi titik akhir. Dia secara terbuka memasang standar kinerja yang lebih tinggi.

“Saya menuntut return on asset 7%. Lah kenapa senyum? Kepala Danantara bisa?” kata Prabowo kepada CEO Danantara Rosan P. Roeslani.

Upaya Danantara

Danantara pun telah membeberkan sejumlah strategi guna meraup ROA 7%. CIO Danantara Pandu Sjahrir menuturkan dengan ekspektasi yang lebih tinggi dari Presiden RI, maka Danantara akan fokus mengerjakan proyek-proyek dengan imbal hasil tinggi atau high return.

“Kami juga sekarang barrier-nya akan lebih tinggi lagi, standarnya dinaikin,” ujar Pandu di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Menurutnya, dengan target yang diberikan oleh Presiden Prabowo tersebut, maka angka tersebut menjadi target ROA yang baru. Adapun, Pandu menuturkan saat ini investasi Danantara sebesar 50% adalah untuk investasi seperti di obligasi, dan public equity.

“Yang penting kan masuk ke public equity itu kami harus perusahaan yang bagus, fundamental yang baik, valuasi yang baik, dan juga liquid. Jadi kami bisa keluar masuk,” tutur Pandu.

Target Laba 2026

Sebelumnya, Danantara menargetkan laba BUMN mencapai sekitar Rp350 triliun pada 2026. Target tersebut didasarkan pada hasil transformasi dan restrukturisasi yang dijalankan Danantara dalam satu tahun terakhir.

COO Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan laba BUMN secara normalisasi sejatinya menyentuh angka Rp332 triliun pada 2025. Namun, usai melakukan penyesuaian penurunan nilai aset atau impairment sekitar Rp55 triliun, laba bersih BUMN turun ke kisaran Rp280 triliun hingga Rp285 triliun.

"Tahun 2026, kami memasukkan rencana kerja kurang lebih Rp350 triliun laba. Namun, saya tentu mengekspektasikan lebih. Jadi, sebetulnya BUMN itu memberikan kontribusi yang baik,” ujar Dony di Jakarta bulan lalu (28/1/2026).

Adapun, kinerja itu didorong oleh konsolidasi menyeluruh. Danantara diketahui tengah merombak postur BUMN melalui evaluasi fundamental bisnis, mulai dari analisis sumber pendapatan, margin EBITDA, hingga efisiensi struktur biaya.

Danantara akan menyederhanakan jumlah entitas BUMN dari total sekitar 1.000 entitas, menjadi kurang lebih 300 perusahaan. Langkah tersebut diambil guna menciptakan skala usaha yang lebih besar, efisien, dan memiliki daya saing.

Selain penyederhanaan jumlah perusahaan, restrukturisasi keuangan juga dilakukan secara selektif. Injeksi modal kini hanya diberikan kepada BUMN yang memiliki model bisnis jelas dan mampu mencatatkan kontribusi margin positif.

“Kalau kami memberikan equity injection saat perusahaannya belum sampai di titik kontribusi margin positif, itu sama saja menggarami laut,” ucap Dony.

Untuk mencapai target laba bersih Rp350 triliun pada 2026, Danantara mengandalkan rampungnya proses konsolidasi dan penurunan beban inefisiensi operasional.

Dony menambahkan bahwa peningkatan performa juga diharapkan datang dari sektor-sektor strategis seperti industri, logistik, energi, serta jasa keuangan yang selama ini menjadi kontributor utama laba negara.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tindakan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) masih dipengaruhi oleh keputusan pejabat untuk kegiatan tertentu atau diskresi.

Selain itu, lembaga antirasuah juga memandang bahwa korupsi masih terjadi di Ditjen Bea Cukai karena lemahnya sistem integrasi data.

"KPK memandang praktik korupsi terkait impor barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih dipengaruhi ruang diskresi dan integrasi data yang belum sepenuhnya real-time," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis, Minggu (15/2/2026).

Budi menjelaskan berdasarkan laporan melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada periode triwulan III 2025-2026, ditemukan praktik serupa di mana dalam implementasi sistem Indonesia Single Risk Management (ISRM), yang seharusnya memetakan risk profiling eksportir dan importir secara objektif, justru dimanfaatkan melalui praktik ‘pengkondisian’ agar pelaku usaha masuk kategori risiko rendah.

Budi mengatakan kondisi tersebut membuka peluang pengaturan administratif oleh oknum aparat untuk meloloskan izin masuknya barang.

"Kondisi tersebut menjadi ruang negosiasi administratif oleh oknum aparat dalam proses risk profiling, yang memicu praktik rent-seeking dalam penerbitan izin maupun proses clearance, terutama pada komoditas dengan ketentuan Larangan dan Pembatasan (Lartas) barang-barang yang kegiatannya diatur secara ketat dan memerlukan izin khusus untuk diperdagangkan," jelas Budi.

Budi mengimbau agar sektor impor dan kepabeanan melakukan pembenahan untuk menjaga ekonomi negara, melindungi pelaku usaha, serta memastikan setiap arus barang lintas negara berlangsung secara transparan.

KPK, katanya, akan terus memantau penerapan penguatan tata kelola ini, mengingat pola korupsi di sektor kepabeanan kerap berulang dengan memanfaatkan celah sistem dan diskresi teknis.

"Sehingga sejumlah catatan tersebut, dapat menjadi basis maupun pengayaan untuk koreksi di lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," tandasnya.

Kasus Korupsi di Direktorat Bea dan Cukai

Sebelumnya, pada Rabu (4/2/2026), KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Kasus yang ditangani, yakni dugaan suap untuk meloloskan impor barang tanpa melalui pemeriksaan fisik secara detail. Alhasil, KPK menetapkan 6 tersangka dengan rincian sebagai berikut:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala 3. Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal 4. Bea dan Cukai.

5. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

6. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

7. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR

8. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan pada Oktober 2025, Orlando, Sisprian, John, Andri, dan Dedy merencanakan upaya meloloskan barang impor.

Orlando memerintahkan Filar selaku pegawai Ditjen Bea dan Cukai untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjuti dengan menyusun rule set pada angka 70%. Sebab barang yang melewati jalur merah harus diperiksa secara fisik dengan ketat oleh petugas.

"Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan & Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan & Cukai (IKC), untuk dimasukkan parameternya ke mesin targeting (alat pemindai/mesin pemeriksa barang)," jelas Asep.

Pengkondisian tersebut membuat barang-barang PT BR diduga masuk tanpa pemeriksaan fisik, sehingga barang ilegal berpotensi masuk ke Indonesia.

Asep menyebutkan bahwa pengkondisian jalur merah tersebut terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR kepada oknum di Ditjen Bea dan Cukai selama Desember 2025-Februari 2026 di sejumlah lokasi.

Bahkan terkuak bahwa oknum pegawai DJBC menyewa "safe house" untuk menyimpan uang hingga emas. Tak hanya itu, penerimaan uang diduga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi oknum di Ditjen Bea dan Cukai yang totalnya mencapai Rp7 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ego sektoral dituding sebagai biang keladi tata niaga banjir impor dan menurunnya daya saing produk eskpor Indonesia. Pemerintah perlu satu suara, supaya 'penyakit klasik' ini tidak mengganggu target ekonomi pada masa depan.

Apalagi pemerintah secara spesifik telah sesumbar untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6% sampai dengan 8%.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) misalnya, menyebutkan bahwa ada persoalan ketidaksinkronan data di antara kementerian teknis yang memicu masalah dalam proses tata niaga ekspor dan impor.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) Bob Azam mengungkapkan bahwa dari sisi logistik, hambatan seringkali bersumber dari kementerian atau lembaga (K/L) teknis di hulu.

Bob mengibaratkan alur logistik dan perizinan layaknya aliran sungai. Menurutnya, permasalahan seringkali muncul dari hulu (kementerian teknis pemberi izin), namun dampaknya menumpuk di hilir tempat Bea Cukai bertugas.

"Ibarat aliran sungai, biasanya di ujung itu yang banyak sampahnya. Nah, ujungnya itu Bea Cukai, sehingga muncul persepsi bahwa semua permasalahan ada di Bea Cukai. Padahal, banyak masalah itu ada di hulu, tetapi saringannya memang ada di hilir," ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Dia mencontohkan fenomena klasik yang terjadi pada akhir tahun. Bob memaparkan bahwa banyak pelaku usaha mengalami kendala pengeluaran barang karena izin dari kementerian teknis atau departemen terkait tidak terbit lantaran libur akhir tahun.

Padahal, sambungnya, layanan Bea Cukai sudah beroperasi 7x24 jam. Akibatnya, barang menumpuk di pelabuhan dan memicu kenaikan waktu tunggu bongkar muat alias dwelling time.

Oleh karena itu, APJP mendorong implementasi penuh Indonesia Single Risk Management (ISRM).

Bob mendorong, jika sebuah perusahaan sudah berstatus Authorized Economic Operator (AEO) atau jalur prioritas yang dinilai low risk [beresiko rendah] oleh Bea Cukai maka seharusnya status tersebut berlaku di kementerian lain.

"Isu strategisnya adalah single risk management. Kalau di Customs sudah low risk, kenapa di kementerian atau lembaga lain masih dianggap high risk?" tegasnya.

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia ini membandingkan kondisi ini dengan Thailand yang telah memiliki sekitar 400 perusahaan bersertifikasi AEO. Sementara itu, di Indonesia baru 202 perusahaan pada 2025.

Menurutnya, banyaknya perusahaan bersertifikasi AEO yang berkorelasi langsung dengan rendahnya dwelling time di Thailand. Alasannya, perusahaan bersertifikasi AEO berhak memperoleh fasilitas jalur prioritas sehingga minimnya pemeriksaan fisik berulang.

Data Tidak Sinkron

Sementara itu dari aspek tata niaga ekspor impor, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) cukup menarik dalam kasus impor baja. Lembaga auditor negara itu menemukan sejumlah permasalahan dalam perizinan berusaha di bidang impor.

Salah satu temuan yang signifikan adalah potensi kebocoran impor besi, baja dan turunannya yang mencapai Rp894,94 miliar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK penerbitan PI komoditas besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya tidak berdasar pada Pertimbangan Teknis (Pertek) Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

BPK menemukan adanya jumlah kode HS pada dokumen PI lebih banyak dari jumlah kode HS pada Pertek, sehingga alokasi impor pada dokumen PI lebih besar dari alokasi impor sesuai Pertek.

"Akibatnya, terdapat realisasi impor yang tidak didukung Pertek sebesar 83,61 ribu TNE dengan nilai kepabeanan sebesar Rp894,94 miliar," bunyi temuan BPK yang dikutip Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Untuk itu, BPK merekomendasikan Mendag untuk memberikan pembinaan kepada Tim Pemroses dan untuk selanjutnya lebih cermat dalam memeriksa dokumen persyaratan dan alokasi impor berdasarkan Pertek.

Masalah Perizinan Impor

Selain temuan tersebut, beberapa masalah signifikan yang ditemukan adalah kesalahan pemberian alokasi impor pada persetujuan impor (PI), hingga banyaknya pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan namun tidak disanksi.

Adapun perizinan berusaha di bidang impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor beserta aturan perubahannya. Kemendag merupakan instansi yang menerbitkan dokumen perizinan impor.

Akan tetapi, kegiatan perizinannya dari hulu ke hilir melibatkan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang melibatkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Setelah pengajuan di SINSW, Kemendag akan memproses lebih lanjut pengajuan izin impor itu dan menerbitkan perizinannya melalui Sistem Pelayanan Terpadu Perdagangan (Inatrade).

Pada hasil pemeriksaan BPK selama 2023 sampai dengan semester I/2024, terdapat beberapa masalah signifikan. Pertama, kesalahan pemberian alokasi impor pada persetujuan impor (PI) sebab perhitungan past performance pada proses persetujuan PI yang tidak akurat. BPK merekomendasikan Kemendag untuk mengevaluasi dan menyempurnakan sistem Inatrade.

Sebagai informasi, past performance merujuk pada kemampuan importir dalam merealisasikan alokasi PI yang telah diterbitkan untuk pos tarif/kode harmonized system (HS) tertentu. Proses tersebut dilakukan secara manual karena Inatrade belum dapat digunakan untuk menghitung alokasi impor secara otomatis

"Akibatnya terdapat realisasi impor yang melebihi alokasi impor yang seharusnya sebesar 47.418 number of pair (NPR) dan 371.103 piece (PCE)."

Selain itu, BPK juga mencatat pengendalian atas kewajiban pelaporan realisasi impor bagi importir dengan syarat hanya laporan surveyor (LS) belum memadai. Importir barang tertentu dengan syarat hanya LS wajib menyampaikan laporan realisasi impor secara elektronik melalui SINSW.

"Namun, data yang dilaporkan SINSW tersebut belum dapat ditampilkan pada sistem Inatrade. Akibatnya, importir yang belum memenuhi kewajiban pelaporan realisasi impor belum dapat dikenakan sanksi," bunyi hasil pemeriksaan BPK itu.

Oleh sebab itu, BPK merekomendasikan Mendag untuk berkoordinasi dengan LNSW untuk menghubungkan menu pelaporan realisasi LS secara host to host dari SINSW ke sistem Inatrade, serta membuat sistem pengenaan sanksi secara otomatis.

Single Risk Management

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan posisi dilematis yang dihadapi otoritas kepabeanan.

Secara international best practice, penjagaan perbatasan (border) dipegang oleh tiga fungsi utama atau CIQ: Customs (barang), Immigration (orang), dan Quarantine (karantina kesehatan/hayati).

Di Indonesia, sambungnya, hampir semua tugas penjagaan perbatasan utama itu dititipkan ke Customs alias Bea Cukai. Akibatnya, kompleksitas muncul karena banyaknya aturan titipan dari kementerian teknis ke Bea Cukai.

"Dulu ada sekitar 18 K/L yang menitipkan aturan teknisnya ke Bea Cukai. Sekarang mungkin 24 hingga 28 K/L. [Aturan] itu dititipkan supaya di pelabuhan itu tidak riuh rendah kayak pasar gitu kan. Bayangin [kalau] ada Bea Cukai, ada Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, BPOM, Kementerian Kesehatan," kata Nirwala.

Oleh karena itu, Bea Cukai tengah mendorong pengembangan Indonesia Single Risk Management (ISRM) guna mengurai benang kusut perizinan ekspor-impor yang kerap terhambat oleh ego sektoral antar-kementerian/lembaga (K/L).

Sistem ini digadang-gadang menjadi solusi integrasi profil risiko pelaku usaha secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan, Program Prioritas, dan AEO Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Moh. Saifuddin menegaskan bahwa kunci utama kelancaran arus barang adalah sinergi data risiko antar-instansi.

Menurutnya, saat ini masih terjadi ketimpangan pelayanan. Dia mencontohkan perusahaan yang telah berstatus Authorized Economic Operator (AEO) atau Mitra Utama Kepabenan (MITA) kerap kali tidak mendapatkan perlakuan serupa dari kementerian teknis lainnya.

Padahal, notabene perusahaan bersertifikasi AEO dan MITA memiliki profil risiko rendah (low risk) berdasarkan standar World Customs Organization (WCO) maupun Bea Cukai.

"Percuma jika di Bea Cukai kami berikan pelayanan cepat, tetapi saat kapal sandar, perizinan [di kementerian teknis] agak panjang atau izin post-border tersendat. Itu semua kalau bisa jadi dari A sampai Z, ini nanti bisa disatukan [lewat ISRM]," ujarnya dalam diskusi di Jakarta Pusat, Jumat (23/1/2026).

Meski urgensinya tinggi, Saifuddin mengakui realisasi ISRM menghadapi halangan terkait kewenangan. Dia mengungkapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki keterbatasan karena fungsinya sebatas mengoordinasikan tanpa memiliki kekuatan memaksa terhadap kementerian teknis.

Dia berkaca pada sejarah pembangunan Indonesia National Single Window (INSW) dan sistem Online Single Submission (OSS). Menurutnya, keduanya memakan waktu panjang untuk menyatukan visi antar-lembaga. "Kami sebenarnya pengen secepatnya ya [ISRM rampung], tapi tentu gak mudah," pungkas Saifuddin.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) menyoroti tantangan efisiensi arus barang ekspor dan impor di Indonesia yang dinilai masih terkendala oleh ego sektoral antar-instansi.

Ketua Umum APJP Bob Azam mengungkapkan bahwa hambatan logistik seringkali bersumber dari kementerian atau lembaga (K/L) teknis di hulu, namun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kerap menjadi sasaran kritik publik.

Bob mengibaratkan alur logistik dan perizinan layaknya aliran sungai. Menurutnya, permasalahan seringkali muncul dari hulu (kementerian teknis pemberi izin), namun dampaknya menumpuk di hilir tempat Bea Cukai bertugas.

"Ibarat aliran sungai, biasanya di ujung itu yang banyak sampahnya. Nah, ujungnya itu Bea Cukai, sehingga muncul persepsi bahwa semua permasalahan ada di Bea Cukai. Padahal, banyak masalah itu ada di hulu, tetapi saringannya memang ada di hilir," ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Dia mencontohkan fenomena klasik yang terjadi pada akhir tahun. Bob memaparkan bahwa banyak pelaku usaha mengalami kendala pengeluaran barang karena izin dari kementerian teknis atau departemen terkait tidak terbit lantaran libur akhir tahun.

Padahal, sambungnya, layanan Bea Cukai sudah beroperasi 7x24 jam. Akibatnya, barang menumpuk di pelabuhan dan memicu kenaikan waktu tunggu bongkar muat alias dwelling time.

Oleh karena itu, APJP mendorong implementasi penuh Indonesia Single Risk Management (ISRM). Bob mendorong, jika sebuah perusahaan sudah berstatus Authorized Economic Operator (AEO) atau jalur prioritas yang dinilai low risk [beresiko rendah] oleh Bea Cukai maka seharusnya status tersebut berlaku di kementerian lain.

"Isu strategisnya adalah single risk management. Kalau di Customs sudah low risk, kenapa di kementerian atau lembaga lain masih dianggap high risk?" tegasnya.

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia ini membandingkan kondisi ini dengan Thailand yang telah memiliki sekitar 400 perusahaan bersertifikasi AEO. Sementara itu, di Indonesia baru 202 perusahaan pada 2025.

Menurutnya, banyaknya perusahaan bersertifikasi AEO yang berkorelasi langsung dengan rendahnya dwelling time di Thailand. Alasannya, perusahaan bersertifikasi AEO berhak memperoleh fasilitas jalur prioritas sehingga minimnya pemeriksaan fisik berulang.

Kompleksitas Aturan Titipan

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan posisi dilematis yang dihadapi otoritas kepabeanan.

Secara internationalbest practice, penjagaan perbatasan (border) dipegang oleh tiga fungsi utama atau CIQ: Customs (barang), Immigration (orang), dan Quarantine (karantina kesehatan/hayati).

Di Indonesia, sambungnya, hampir semua tugas penjagaan perbatasan utama itu dititipkan ke Customs alias Bea Cukai. Akibatnya, kompleksitas muncul karena banyaknya aturan titipan dari kementerian teknis ke Bea Cukai.

"Dulu ada sekitar 18 K/L yang menitipkan aturan teknisnya ke Bea Cukai. Sekarang mungkin 24 hingga 28 K/L. [Aturan] itu dititipkan supaya di pelabuhan itu tidak riuh rendah kayak pasar gitu kan. Bayangin [kalau] ada Bea Cukai, ada Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, BPOM, Kementerian Kesehatan," kata Nirwala.

Dia mengakui tantangan terbesar muncul ketika regulasi antar-K/L saling bertabrakan, yang akhirnya membuat Bea Cukai harus menahan barang. Dia mencontohkan kasus impor steel scrap (besi tua) beberapa waktu lalu yang sempat menumpuk hingga ribuan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok.

Kala itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mensyaratkan tingkat kemurnian (purity) 100% atau bebas limbah B3, sementara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan menilai kemurnian 100% pada scrap mustahil dicapai secara teknis.

"Tapi kan orang ngomongnya, 'Oh Bea Cukai nih.' Ya selama aturannya belum dipenuhi, ya kita enggak kasih. Itu aja. Ini nih halnya seperti ini yang mungkin perlu diluruskan," tutup Nirwala.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah mengembangkan pembentukan Indonesia Single Risk Management (ISRM) guna mengurai benang kusut perizinan ekspor-impor yang kerap terhambat oleh ego sektoral antar-kementerian/lembaga (K/L).

Sistem ini digadang-gadang menjadi solusi integrasi profil risiko pelaku usaha secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan, Program Prioritas, dan AEO Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Moh. Saifuddin menegaskan bahwa kunci utama kelancaran arus barang adalah sinergi data risiko antar-instansi.

Menurutnya, saat ini masih terjadi ketimpangan pelayanan. Dia mencontohkan perusahaan yang telah berstatus Authorized Economic Operator (AEO) atau Mitra Utama Kepabenan (MITA) kerap kali tidak mendapatkan perlakuan serupa dari kementerian teknis lainnya.

Padahal, notabene perusahaan bersertifikasi AEO dan MITA memiliki profil risiko rendah (low risk) berdasarkan standar World Customs Organization (WCO) maupun Bea Cukai.

"Percuma jika di Bea Cukai kami berikan pelayanan cepat, tetapi saat kapal sandar, perizinan [di kementerian teknis] agak panjang atau izin post-border tersendat. Itu semua kalau bisa jadi dari A sampai Z, ini nanti bisa disatukan [lewat ISRM]," ujarnya dalam diskusi di Jakarta Pusat, Jumat (23/1/2026).

Meski urgensinya tinggi, Saifuddin mengakui realisasi ISRM menghadapi halangan terkait kewenangan. Dia mengungkapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki keterbatasan karena fungsinya sebatas mengoordinasikan tanpa memiliki kekuatan memaksa terhadap kementerian teknis.

Dia berkaca pada sejarah pembangunan Indonesia National Single Window (INSW) dan sistem Online Single Submission (OSS). Menurutnya, keduanya memakan waktu panjang untuk menyatukan visi antar-lembaga.

"Kami sebenarnya pengen secepatnya ya [ISRM rampung], tapi tentu gak mudah," pungkas Saifuddin.

Perbedaan Sikap Hulu-Hilir

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) Bob Azam menilai disparitas penilaian risiko ini menjadi isu strategis yang membebani ongkos logistik.

Dia mempertanyakan mengapa perusahaan yang telah dikategorikan low risk di sisi kepabeanan justru masih diperlakukan sebagai entitas high risk oleh kementerian teknis di hulu.

Bob mencontohkan fenomena klasik yang terjadi di akhir tahun. Dia memaparkan bahwa banyak pelaku usaha mengalami kendala pengeluaran barang karena izin dari kementerian teknis atau departemen terkait tidak terbit lantaran libur akhir tahun.

"Padahal Bea Cukai sekarang layanannya sudah 7×24 jam. Tapi persoalannya kan ada di hulu, ada di departemen teknis tuh," kata wakil presiden direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia ini.

Kondisi ini, lanjutnya, menciptakan persepsi keliru di publik yang menuding Bea Cukai sebagai penyebab lambatnya dwelling time, padahal sumbatan utama berada pada perizinan teknis kementerian lain. Oleh karena itu, APJP mendesak implementasi ISRM agar status low risk di Bea Cukai berlaku resiprokal di seluruh K/L.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah wajib pajak subsektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) meningkat dalam lima tahun terakhir. Rata-rata pertambahannya mencapai sekitar 3% per tahun.

“Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 6.321 wajib pajak, dan pada tahun 2025 tumbuh menjadi 7.128 wajib pajak,” ucap Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, melalui keterangan resmi, dikutip Minggu (7/12/2025).

Menurutnya, penerimaan sektor pertambangan mineral logam mampu meningkat lebih dari 10 kali lipat, dari sebesar Rp4 triliun (2016) menjadi Rp45 triliun (2024). Sementara itu, penerimaan pajak sektor pertambangan batu bara mengalami fluktuasi sejalan dengan pergerakan harga komoditas global.

Bimo menjelaskan bahwa pertambangan termasuk dalam kelompok wajib pajak berisiko tinggi sehingga pengawasan dilakukan berbasis compliance risk management.

Dia juga menekankan pentingnya kepatuhan dalam pemotongan dan pemungutan PPh serta konsistensi penerapan Harga Patokan Mineral (HPM) dan Harga Batu Bara Acuan (HBA).

Oleh karena itu, pemerintah bakal memasukkan komitmen pelunasan pajak sebagai salah satu dokumen kelengkapan pada saat perusahaan tambang mengajukan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).

“Tujuan DJP bukan menekan pelaku usaha, tetapi memastikan fairness dan level playing field, agar penerimaan negara sesuai potensi riil sektor pertambangan,” ujar Bimo.

Dia menegaskan pentingnya keselarasan antara data RKAB, produksi, penjualan, dan laporan pajak yang disampaikan melalui SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan).

Menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat joint audit dan pemadanan data melalui MODI/MOMS, data ekspor Bea Cukai, serta laporan keuangan perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengandalkan peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP) hingga penegakan hukum dalam mengejar target penerimaan Rp2.357,7 triliun pada 2026. Hal ini menjadi opsi yang diambil di tengah terbatasnya ruang untuk menetapkan pajak baru maupun menaikkan tarif.

Arahan untuk tidak memungut pajak baru sejalan dengan keinginan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Apalagi, dia kerap menyampaikan bahwa perekonomian 2025 setidaknya sampai dengan September 'sengaja atau tidak sengaja diperlambat'.

Konsekuensinya, otoritas fiskal kini fokus untuk mendorong geliat pertumbuhan ekonomi masyarakat sebelum bisa menetapkan pajak baru atau meningkatkan tarif.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Consulting Wahyu Nuryanto menilai keputusan Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk tidak menaikkan tarif merupakan hal yang tepat. Menurutnya, kenaikan tarif bisa menimbulkan dampak lanjutan yang mungkin sulit untuk dikendalikan.

Dalam catatan Bisnis, belakangan ini publik menolak keras rencana penaikan tarif pajak. Misalnya, penaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% akhir 2024 lalu, serta penaikan pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) oleh Bupati Pati.

"Jadi, yang paling ideal adalah dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak," terang Wahyu kepada Bisnis, Jumat (28/11/2025).

Wahyu menyebut peningkatan kepatuhan bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, penegakan hukum (enforcement) kepada WP yang tidak patuh atau lalai menjalankan kewajiban pajaknya. Penegakan hukum diharapkan bisa menekan ketidakpatuhan.

Kedua, pendekatan cooperative compliance, yaitu kepatuhan berbasis kerja sama dan saling percaya (trust) antara WP dan otoritas pajak. Pelaksanaan pendekatan ini, terang Wahyu, bisa melalui adanya Tax Control Framework (TCF).

Dia menjelaskan bahwa TCF adalah sebuah sistem pengendalian intern khusus untuk memastikan kepatuhan pajak. TCF diterapkan oleh WP berdasarkan persetujuan dengan otoritas pajak.

Menurutnya, Ditjen Pajak sedang menyusun peraturan terkait dengan cooperative compliance yang akan diterapkan utamanya untuk Wajib pajak besar dan juga wajib pajak yang sukarela untuk menerapkan.

"Dengan adanya trust antara wajib pajak dan otoritas pajak, maka kepatuhan akan meningkat dan harapannya penerimaan pajak juga meningkat," ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Wahyu, Ditjen Pajak dinilai bisa melanjutkan perbaikan sistem administrasi perpajakan, Coretax, agar tidak ada masalah lagi.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto serta jajarannya juga dinilai bisa memperluas basis pajak dengan memaksimalkan potensi dari sektor-sektor yang selama ini masih belum optimal.

"Misalnya digital economy, termasuk mengimplementasikan pemungutan PPh pelaku e-commerce," pungkasnya.

Hati-hati Wajib Pajak Besar

Ke depan, selain peningkatan kepatuhan WP hingga penegakan hukum, otoritas pajak bakal memastikan kepatuhan WP besar melalui sistem Coretax.

Pada rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan dengan Komisi XI DPR, Rabu (26/11/2025), Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanti menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pendekatan komprehensif berupa skema compliance by design bagi wajib pajak besar.

"Untuk mencegah sistematis, Coretax akan melakukan validasi kepada sistem untuk memastikan wajib pajak menjadi patuh. Contoh, PKP [pengusaha kena pajak] tidak bisa melaporkan SPT masa PPN jika SPT masa PPN sebelumnya belum dilaporkan. Jadi automatic ke-detect," tutur Bimo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Kemudian, Ditjen Pajak akan menerapkan compliance risk management dengan profiling berbasis risiko. Hal ini guna menentukan treatment berdasarkan tingkat kepatuhan WP. Upaya ini dilakukan dengan pemadanan data internal otoritas pajak serta eksternal.

Selanjutnya, compliance through tax intermediary atau third party guna memastikan validitas transaksi lebih efisien. Contohnya, interoperabilitas sistem Coretax dan Ceisa dari Bea Cukai.

Lalu, Coretax early warning system (EWS) untuk memantau kinerja penerimaan dengan cepat. Tujuannya, sistem peringatan dini ini bisa dimanfaatkan untuk menilai kinerja organisasi maupun keputusan strategis.

Secara terpisah, Bimo turut mengungkap pentingnya upaya multidoor approach alias melibatkan instansi lain hingga penegak hukum untuk mendorong penerimaan pajak.

Saat menghadiri media gathering di Kanwil Ditjen Pajak Bali, Selasa (25/11/2025), Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu menegaskan perlunya koordinasi dengan stakhokders lain kendati sudah dibekali dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Dia mengakui upaya-upaya otoritas pajak dalam memungut penerimaan negara seringkali dibalas dengan upaya hukum. Dia mengungkap pihaknya seringkali digugat dalam praperadilan saat penyidik pajak baru saja melakukan proses hukum.

"Belum sempat kami bukper [bukti permulaan], sudah gugur karena praperadilan. Maka kami kerja sama, kami meminta fatwa dari MA misalnya tentang proses formal dari tindak pidana perpajakan. Akhirnya akan turun surat edaran dari Mahkamah Agung bagi hakim untu menerima dan menolak proses praperadilan itu," paparnya.

Multidoor approach itu, terang Bimo, ikut melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Bareskrim dan Kortas Tipikor Polri; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Kejaksaan Agung (Kejagung); serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beberapa kerja sama antarinstansi yang dilakukan Ditjen Pajak misalnya bersama-sama dengan BPKP dalam kegiatan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). BPKP akan menghitung kerugian keuangan negara, sedangkan Ditjen Pajak bakal menghitung penerimaan negara yang seharusnya tertagih.

Di sisi lain, Ditjen Pajak bekerja sama dalam penanganan aktivitas keuangan ilegal dengan Satgas PASTI OJK. Kemudian, terdapat beberapa aktivitas-aktivitas ilegal berkaitan dengan kehutanan (illegal logging), pertambangan (illegal mining), perkebunan sawit hingga perikanan (illegal fishing).

"Itu terus kami konsisten lakukan. Ada sebuah kasus yang sampai tahun kedelapan baru terbukti, baru ada pengembalian keuangan negara yang kemarin dilakukan oleh Kanwil Jakarta Pusat. Itu konflik, ada TPPU-nya, ada tipijaknya [tindak pidana perpajakan], kemudian ada mutual legal assistance dengan otoritas pajak atau otoritas keuangan Singapura untuk asset recovery-nya," tutur Bimo.

Tidak hanya itu, secara reguler pertukaran data pajak oleh Kemenkeu dan instansi lain disebut Bimo sebagai hal yang sudah biasa.

Kendati berkoordinasi erat dengan lembaga lain, Bimo memastikan lembaganya akan tetap independen dan dominan dalam hal penanganan tindak pidana perpajakan. Hal itu kendati di tengah isu perebutan kewenangan antar aparat penegak hukum yang kerap mencuat di publik.

"Yang bisa ngitung delik perpajakan dan konsekuensi dari pajak terutang dan segala macam ya pasti penyidik kami. Independensi itu kami pasti akan selalu jaga dan yang bisa mengakses informasi, mengolah, membandingkan dengan data pihak ketiga dan segala macam by law ya kami," terang Bimo.

Sebelumnya, pada rapat dengar pendapat (RDP) Ditjen Pajak dan Komisi XI DPR, Senin (24/11/2025), Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta agar otoritas pajak berhati-hati agar penegakan hukum di bidang perpajakan tidak dikendalikan oleh pihak lain.

"Ketika masuk ke tim-tim penegakan hukum jangan sampai kemudian penegakan hukum di tingkat pajak ini dikendalikan oleh pihak lain, karena instrumen penegakan hukum di Direktorat Jenderal Pajak itu kan adalah instrumen yang melekat dan prosedural, serta diberi kewenangan yang kuat oleh undang-undang," terang Misbakhun kepada Bimo dan jajarannya di DPR.

Misbakhun juga mempertanyakan langkah multidoor approach yang dilakukan Ditjen Pajak dalam mendorong penerimaan negara. Sebab, dia menilai harusnya otoritas pajak tidak kekurangan instrumen hukum.

"Apa yang kurang dalam undang-undang pajak ini dalam rangka penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan? Apa yang kurang instrumen penegakannya sehingga harus melibatkan pihak luar APH dan lainnya padahal pajak diberikan instrumen untuk membawa itu ke APH. Dalam rangka apa? Ini yang harus kita dudukkan strateginya pakai strategi apa?," tanya Politisi Partai Golkar itu.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo membukukan laba setelah pajak Rp127,30 miliar pada kuartal III/2025.

Direktur Operasional Jasindo Ocke Kurniandi mengemukakan angka tersebut melonjak 288,90% (year on year/YoY) dari Rp32,73 miliar pada kuartal III/2024.

Peningkatan laba tersebut beriringan dengan pendapatan premi yang tumbuh 11,36% (YoY) menjadi Rp3,00 triliun. Adapun, hasil underwriting mencapai Rp299,42 miliar, naik 21,88% (YoY).

“Sementara itu, hasil investasi naik 6,20% YoY menjadi Rp210,8 miliar. Dari sisi permodalan, RBC Jasindo tercatat 173,49%, menandakan kondisi keuangan yang sehat dan pengelolaan risiko yang prudent,” ujar Ocke dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

Ocke mengaku pertumbuhan perusahaannya ini tak lepas dari strategi fokus pada portofolio bisnis yang berkualitas dan penerapan risk management partnership dengan para tertanggung korporasi.

“Kami tidak hanya menjual polis, tetapi hadir sebagai mitra strategis dalam merancang dan mengelola risiko secara menyeluruh,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ocke juga menegaskan lonjakan laba ini dipicu oleh peningkatan efisiensi operasional dan pengendalian risiko klaim.

“Jasindo menerapkan pendekatan underwriting selektif dengan memperhatikan kualitas risiko dan potensi profitabilitas jangka panjang,” tegas dia.

Sektor Energi jadi Penopang Utama

Menilik sisi lini bisnis, Ocke menyebut pertumbuhan premi terbesar berasal dari lini bisnis engineering (rekayasa) yang naik 263,59% YoY menjadi Rp241,35 miliar.

Kemudian, liability tumbuh 124,40% diikuti cargo sebesar 40,22% dan energy onshore sebesar 39,34%. Tak hanya onshore, energy offshore juga menunjukkan peningkatan stabil sebesar 6,78%.

“Total premi dari sektor energi, baik onshore maupun offshore mencapai lebih dari Rp558,17 miliar. Ini menjadikan motor utama pendapatan premi Jasindo hingga kuartal III/2025,” jelasnya.

Sebab demikian, Ocke menekankan sektor energi tetap menjadi keahlian bisnis Jasindo. Melalui pendekatan risk management partnership, memungkinkan Jasindo terlibat sejak tahap survei risiko.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) mampu meraup laba setelah pajak sebesar Rp127,30 miliar hingga September 2025, atau melonjak 288,9% secara tahunan.

Direktur Operasional Asuransi Jasindo, Ocke Kurniandi mengatakan kinerja positif tersebut ditopang oleh peningkatan di hampir seluruh lini bisnis.

Pendapatan Premi mencapai Rp3 triliun, tumbuh 11,36% (year-on-year/yoy), sedangkan Hasil Underwriting meningkat 21,88% (yoy) menjadi Rp299,42 miliar. Adapun, Hasil Investasi naik 6,20% (yoy) menjadi Rp210,8 miliar.

Dari sisi permodalan, RBC Jasindo tercatat 173,49%, jauh di atas ketentuan minimum OJK sebesar 120%, lanjutnya, menandakan kondisi keuangan yang sehat dan pengelolaan risiko yang prudent.

“Pertumbuhan ini tidak lepas dari strategi fokus pada portofolio bisnis yang berkualitas serta penerapan Risk Management Partnership dengan para tertanggung korporasi,” kata Ocke dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).

Dia menambahkan dari sisi lini bisnis, pertumbuhan premi terbesar berasal dari lini bisnis Engineering, yang naik 263,59% (yoy) menjadi Rp241,35 miliar. Sementara itu, Liability tumbuh 124,40%, diikuti Cargo sebesar 40,22%, dan Energy Onshore sebesar 39,34%.

Lini Energy Offshore juga menunjukkan peningkatan stabil sebesar 6,78%. Total premi dari sektor energi, baik onshore maupun offshore, mencapai lebih dari Rp558,17 miliar, menjadikannya motor utama pendapatan premi Jasindo hingga kuartal III/2025.

Menurutnya, sektor energi tetap menjadi keahlian bisnis perusahaan. Pendekatan Risk Management Partnership melalui aplikasi Prime, memungkinkan Jasindo untuk terlibat sejak tahap survei risiko, memberikan analisis risiko, dan memastikan perlindungan yang komprehensif bagi tertanggung.

“Kami tidak hanya menjual polis, tetapi hadir sebagai mitra strategis dalam merancang dan mengelola risiko secara menyeluruh,” tambahnya.

Dia menuturkan selain pertumbuhan premi, lonjakan laba juga dipicu oleh peningkatan efisiensi operasional dan pengendalian risiko klaim. Jasindo menerapkan pendekatan underwriting selektif dengan memperhatikan kualitas risiko dan potensi profitabilitas jangka panjang.

“Kami berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas. Strategi ini terbukti efektif menjaga profitabilitas sekaligus memperkuat kepercayaan mitra bisnis dan pemangku kepentingan,” ujarnya.