Bisnis.com, JAKARTA — Industri bank digital mulai menunjukkan perbaikan kinerja pada tahun ini. Hal itu tercermin dari sejumlah indikator yang tumbuh stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menyampaikan sejumlah bank mencatatkan perbaikan profitabilitas dan efisiensi operasional mulai terasa berkat model bisnis berbasis teknologi.

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit bank digital tetap tinggi serta dana pihak ketiga yang mulai stabil. “Kinerja bank digital tahun ini menunjukkan adanya perbaikan,” kata Trioksa kepada Bisnis, Senin (27/4/2026).

Kendati menunjukkan perbaikan, Trioksa menyebut bahwa industri bank digital masih dihadapkan pada sejumlah risiko besar.

Di antaranya, risiko kualitas kredit akibat dari ekspansi kredit yang agresif sebelumnya, cost of fund yang tinggi untuk menarik dana masyarakat sehingga menekan margin, hingga risiko likuiditas terutama bila bank masih mengandalkan dana mahal.

Dia menambahkan, persaingan antarbank digital serta regulasi terkait permodalan, manajemen risiko dan perlindungan konsumen yang kian ketat turut menjadi risiko besar yang perlu dihadapi oleh bank digital.

Adapun, salah satu bank digital yang mencatatkan perbaikan profitabilitas yakni PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA). Direktur Keuangan Superbank Melisa Hendrawati menuturkan, perseroan telah mencatatkan laba sebelum pajak pada 2025 sebesar Rp143,3 miliar.

Melisa mengungkapkan perolehan laba pada periode ini disokong oleh ekosistem, produk-produk Superbank, dan kepercayaan nasabah.

Tercatat, pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 160% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp1,6 triliun serta ekspansi kredit yang tumbuh 50% YoY menjadi Rp9,6 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat signifikan sebesar 139% YoY menjadi Rp11,8 triliun, sementara total aset tumbuh 87% YoY menjadi Rp21,3 triliun.

“Itu menjadi milestone sangat penting dalam perjalanan kami dalam mencatatkan profitabilitas,” kata Melisa dalam Konferensi Pers RUPS Superbank 2026 di Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Ke depan, Superbank berkomitmen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ini agar tetap berlanjut. Kendati begitu, perseroan memastikan bahwa pertumbuhan ini tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan memperkuat kerja sama dengan ekosistem digital yang dimiliki Superbank.

Sementara itu, PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) saat ini tengah fokus pada kualitas pertumbuhan usai melewati fase initial acquisition yang agresif.

“Fokus kami saat ini adalah mengonversi basis nasabah yang besar menjadi nasabah aktif yang menggunakan berbagai layanan,” kata Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum Allo Bank Ganda Raharja Rusli kepada Bisnis, Senin (27/4/2026).

Ganda mengungkapkan, dengan memanfaatkan ekosistem CT Corp yang sangat luas, mulai dari ritel, gaya hidup, hingga hiburan, Allo Bank dapat menurunkan biaya akuisisi nasabah secara signifikan.

“Jadi, fokus kami adalah membangun profitabilitas yang sehat melalui low-cost acquisition dan peningkatan fee-based income,” tuturnya.

Adapun di tengah tren suku bunga yang tinggi, strategi Allo Bank bertumpu pada prudent and quality growth, dengan menjaga keseimbangan di sejumlah komponen.

Pertama, fokus pada penyaluran kredit ke segmen yang memiliki risiko terukur, termasuk pembiayaan ekosistem (rantai pasok) dan consumer lending yang terintegrasi dengan data perilaku belanja nasabah di jaringan ritel Allo Bank.

Kedua, efisiensi operasional yang memungkinkan perseroan tetap kompetitif meskipun biaya dana sedang meningkat. “...sehingga margin bunga bersih tetap terjaga di level yang sehat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi membentuk Departemen Pengaturan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Keuangan Syariah sebagai yang akan mulai efektif beroperasi pada 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pembentukan departemen khusus tersebut merupakan komitmen OJK dalam mendukung UMKM sebagai salah satu flagship kebijakan.

“Melalui penguatan akses pembiayaan UMKM yang inklusif serta pengembangan ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi antara perbankan, industri keuangan nonbank, dan pasar modal, OJK berupaya menjaga keseimbangan antara inovasi, stabilitas, dan perlindungan konsumen,” ujar Dian dalam keterangan resminya Jumat (19/12/2025).

OJK mencatat UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 99% dari total unit usaha dan menyerap 97% tenaga kerja.

Namun demikian, penyaluran kredit UMKM per Oktober 2025 masih mengalami kontraksi sebesar 0,11% secara tahunan. Kondisi ini menjadi salah satu dasar penguatan kebijakan dan kelembagaan di sektor UMKM.

Untuk mendorong pemulihan dan ekspansi pembiayaan, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM.

Adapun, aturan tersebut mewajibkan bank dan lembaga keuangan nonbank menyediakan skema pembiayaan yang lebih inklusif dan terjangkau bagi pelaku UMKM.

Di sisi keuangan syariah, OJK juga membentuk Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) guna mengakselerasi pertumbuhan industri syariah agar menjadi katalis pengembangan ekosistem halal dan keuangan sosial.

Departemen UMKM dan keuangan syariah akan berperan dalam mensinergikan program syariah nasional dan internasional, termasuk mendorong inovasi produk yang kompetitif dan sesuai prinsip syariah.

Bank Digital

Selain itu, OJK juga resmi memisahkan pengawasan bank digital dengan membentuk Direktorat Pengawasan Perbankan Digital yang akan mulai efektif pada 2026.

Langkah ini dilakukan seiring pesatnya transformasi perbankan digital dan meningkatnya kompleksitas risiko di sektor tersebut.

Dian menjelaskan pembentukan direktorat khusus ini bertujuan memperkuat pengawasan yang lebih adaptif dan terintegrasi terhadap model bisnis bank digital yang terus berkembang.

“Transformasi perbankan digital berjalan sangat cepat dan memerlukan pendekatan pengawasan yang lebih spesifik. Karena itu, pengawasan bank digital dialihkan ke dalam satu struktur direktorat tersendiri,” ujar Dian.

Dian menjelaskan, secara umum kinerja keuangan bank digital saat ini terbilang solid, tercermin dari tingkat permodalan (KPMM) yang berada di atas 30% serta rasio margin bunga bersih (NIM) yang mencapai 2,5 kali rata-rata industri perbankan konvensional.

Meski demikian, karakteristik model bisnis bank digital dinilai memiliki risiko yang berbeda dibandingkan bank konvensional. OJK mencatat, terdapat dua model utama bank digital di Indonesia.

Pertama, bank digital yang beroperasional secara stand alone business model, yang merupakan bank digital dengan ekosistem terbatas atau tidak memiliki ekosistem sebagai distribution channel.

Kedua, bank digital yang bersinergi dengan LJK atau BigTech dalam ekosistem, yang menggunakan model bisnis kemitraan untuk memperluas basis nasabah, dengan target jangka panjang berupa kemandirian fungsi intermediasi melalui internalisasi bisnis langsung demi mengurangi ketergantungan pada mitra.

Pengawasan terhadap bank digital ke depan tidak lagi hanya bertumpu pada rasio keuangan, melainkan dilakukan secara lebih komprehensif. OJK akan menilai keberlanjutan model bisnis, independensi dan profesionalisme pengurus, hubungan bank dengan nasabah, hingga ketahanan dan keamanan digital.

“Pengawasan akan dilakukan much beyond financial ratios untuk memastikan kelancaran layanan perbankan digital, termasuk ketahanan sistem terhadap risiko siber dan perlindungan data nasabah,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memisahkan pengawasan bank digital dengan membentuk Direktorat Pengawasan Perbankan Digital yang akan mulai efektif pada 2026.

Langkah ini dilakukan seiring pesatnya transformasi perbankan digital dan meningkatnya kompleksitas risiko di sektor tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pembentukan direktorat khusus ini bertujuan memperkuat pengawasan yang lebih adaptif dan terintegrasi terhadap model bisnis bank digital yang terus berkembang.

“Transformasi perbankan digital berjalan sangat cepat dan memerlukan pendekatan pengawasan yang lebih spesifik. Karena itu, pengawasan bank digital dialihkan ke dalam satu struktur direktorat tersendiri,” ujar Dian dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).

Dian menjelaskan, secara umum kinerja keuangan bank digital saat ini terbilang solid, tercermin dari tingkat permodalan (KPMM) yang berada di atas 30% serta rasio margin bunga bersih (NIM) yang mencapai 2,5 kali rata-rata industri perbankan konvensional.

Meski demikian, karakteristik model bisnis bank digital dinilai memiliki risiko yang berbeda dibandingkan bank konvensional. OJK mencatat, terdapat dua model utama bank digital di Indonesia.

Pertama, bank digital yang beroperasional secara stand alone business model, yang merupakan bank digital dengan ekosistem terbatas atau tidak memiliki ekosistem sebagai distribution channel.

Kedua, bank digital yang bersinergi dengan LJK atau BigTech dalam ekosistem, yang menggunakan model bisnis kemitraan untuk memperluas basis nasabah, dengan target jangka panjang berupa kemandirian fungsi intermediasi melalui internalisasi bisnis langsung demi mengurangi ketergantungan pada mitra.

Pengawasan terhadap bank digital ke depan tidak lagi hanya bertumpu pada rasio keuangan, melainkan dilakukan secara lebih komprehensif. OJK akan menilai keberlanjutan model bisnis, independensi dan profesionalisme pengurus, hubungan bank dengan nasabah, hingga ketahanan dan keamanan digital.

“Pengawasan akan dilakukan much beyond financial ratios untuk memastikan kelancaran layanan perbankan digital, termasuk ketahanan sistem terhadap risiko siber dan perlindungan data nasabah,” tegasnya.

Hal tersebut dilakukan secara komprehensif dalam rangka meyakini kelancaran layanan digital (seamless banking operation) sesuai business model-nya, independensi dan profesionalisme pengurus bank, perilaku hubungan bank dengan nasabah, optimalisasi pemanfaatan media massa maupun sosial dalam kerangka banking on media, serta ketahanan dan keamanan digital terhadap risiko serangan cyber alias digital resilience.

Adapun hal ini mencakup, pertama yakni keamanan siber yaitu memastikan sistem perbankan terlindungi dari ancaman siber yang kian kompleks.

Kedua manajemen risiko pihak ketiga yaitu mengingat bank digital cukup bergantung pada penyedia jasa teknologi seperti cloud, payment gateway, dan lainnya. Adapun OJK akan memperketat pengawasan terhadap risiko integrasi ekosistem tersebut.

Ketiga, pelindungan data nasabah yaitu menjamin kerahasiaan data pribadi di tengah tingginya frekuensi transaksi digital

Langkah pengalihan pengawasan ini diharapkan dapat menciptakan standar pengawasan yang setara (playing field) namun tetap memberikan ruang inovasi bagi bank untuk bertransformasi secara penuh menjadi bank digital (full digital) maupun bank yang baru beralih menjadi digital.