Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung (KCJB) menjadi tolok ukur sebelum pemerintah memutuskan perpanjangan jalur ke Surabaya hingga Banyuwangi.

"Saat ini pemerintah fokus terhadap restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono di Jakarta, Sabtu, mengenai prioritas penyelesaian restrukturisasi keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Allan menyatakan kebijakan itu sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Ia menegaskan hasil restrukturisasi keuangan akan menjadi tolok ukur pemerintah dalam mengevaluasi kelayakan perpanjangan jalur Kereta Cepat Whoosh sampai Surabaya, bahkan Banyuwangi.

Sebelumnya, Agus Harimurti menyebut keberlanjutan proyek kereta cepat Whoosh hingga Jawa Timur dilakukan secara paralel sambil menunggu restrukturisasi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China sebagai operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Ia mengatakan telah bertemu dengan Kementerian Keuangan dan Danantara Indonesia mengenai rencana Whoosh beroperasi hingga Banyuwangi.

"Tahapan hari ini kita lakukan paralel," ujar Agus dalam konferensi pers Update Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Persiapan Mudik Lebaran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3).

Menurut dia, sambil mengembangkan proyek lanjutan Whoosh, pemerintah akan memastikan restrukturisasi keuangan KCJB tetap berjalan.

Restrukturisasi keuangan KCJB menjadi sangat penting lantaran akan mempengaruhi peta jalan pengembangan Whoosh hingga Jawa Timur.

"Sebaiknya kita pastikan dulu KCJB-nya tuntas, artinya solusinya sudah bisa diambil dengan baik, baru setelah itu kita kembangkan berikutnya," jelasnya.

Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung dengan menunjuk Agus Harimurti sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Penunjukan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

"Dengan Peraturan Presiden ini, dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang selanjutnya disebut sebagai Komite," demikian bunyi salinan Peraturan Presiden (Perpres) No 29 Tahun 2026 pada Minggu (31/5).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) kembali memperkuat fondasi keuangannya. Maskapai pelat merah ini resmi mengumumkan rencana penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) senilai Rp23,67 triliun yang akan diserap seluruhnya oleh PT Danantara Asset Management (Persero) atau Danantara, entitas holding BUMN hasil transformasi dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

Dalam keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Garuda akan menerbitkan 315,61 miliar saham Seri D dengan nilai nominal Rp75 per lembar. Aksi ini akan dimintakan persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 12 November 2025.

"Transaksi ini merupakan bagian dari strategi restrukturisasi penyehatan guna memperbaiki posisi keuangan perseroan," tulis manajemen Garuda Indonesia.

Total dana Rp23,67 triliun terdiri dari Rp17,02 triliun berupa setoran modal tunai, dan Rp6,65 triliun melalui konversi pinjaman pemegang saham (shareholder loan) dari Danantara.

Seluruh dana akan digunakan untuk memperbaiki struktur keuangan dan mendukung operasional Garuda serta anak usahanya, Citilink Indonesia.

Sebesar 37% dana akan dialokasikan untuk modal kerja dan perawatan pesawat Garuda, sementara 63% sisanya akan memperkuat modal Citilink, termasuk pembayaran utang bahan bakar kepada Pertamina senilai US$ 225 juta.

Garuda menegaskan bahwa penambahan modal ini penting untuk memperbaiki ekuitas yang masih negatif dan menghindari potensi delisting saham pada pertengahan 2026.

Per 30 Juni 2025, perseroan masih mencatatkan ekuitas negatif sebesar US$ 1,5 miliar dan rasio utang terhadap aset mencapai 123%. Setelah pelaksanaan PMTHMETD, posisi keuangan Garuda diproyeksikan membaik dengan ekuitas positif US$ 183 juta pada akhir 2025.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Istana Negara, Senin (3/11/2025). Salah satu pembahasan dalam rapat itu terkait utang Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh.

AHY mengatakan dalam rapat itu juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

" Kita pastikan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, tentu negara pemerintah akan hadir dan kita melibatkan semua pihak," kata AHY, kepada wartawan.

AHY menjelaskan sebelumnya sudah melakukan rapat koordinasi terkait utang Whoosh. Rapat itu dihadiri CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandi. Termasuk perwakilan dari Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Menurutnya dari rapat itu, semua pihak sepakat untuk menghadirkan solusi terbaik dan visibel.

"Semua ingin mengambil peran, mengambil bagian, mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung," kata AHY.

"Dan pada akhirnya kalau itu sudah selesai, kalau itu sudah bisa kita carikan solusi yang terbaik, barulah kita secara bersamaan juga mengembangkan kereta cepat untuk jalur-jalur berikutnya," tambahnya.

APBN Tanggung Utang Whoosh?

AHY memastikan bahwa negara akan hadir untuk menyelesaikan persoalan hutang Whoosh, termasuk dalam bentuk penggunaan uang negara atau APBN. Hanya saja pemerintah saat ini masih mengkaji berbagai opsi penyelesaian yang akan dilakuka.

"Itulah nanti yang saya sampaikan, bahwa pemerintah APBN juga pasti akan menjadi bagian. Tetapi untuk seperti secara spesifiknya, nanti akan kami sampaikan pada kesempatan yang lain," kata AHY, merespons wartawan.

Ketua Umum Partai Demokrat ini juga menegaskan terus berkomunikasi dengan Danantara maupun pihak China untuk menyehatkan keuangan KCIC. Meski dia belum bisa membeberkan opsi penyehatan seperti apa yang akan ditempuh.

"Ada bagian nanti pengembangan konsep ini, sementara ada sejumlah opsi," kata AHY.