Hukum di Indonesia hari-hari ini tidak lagi tampil sebagai panglima keadilan. Hukum kita lebih mirip pedang di tangan penguasa untuk menebas siapa pun yang dianggap menghalangi ambisi mereka. Banyak kejadian yang membawa kita ke kesimpulan ini.

Dari semua kejadian itu kita menyaksikan hukum digunakan sebagai alat pembungkam masyarakat sipil dan oposisi, sementara konstitusi ditekuk-tekuk demi kepentingan elite. Siapa pun yang merasa ada yang salah dengan cara negara ini dijalankan, dia tidak sendirian.

Pola yang berulang ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan insidental, melainkan sistemis. Maka, kita sedang berada dalam situasi yang mendesakkan urgensi bahwa hukum yang bermasalah tersebut harus dibongkar hingga ke akarnya.

Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah ini masalah, tapi bagaimana membongkarnya. Jawabannya bukan sekadar perbaikan administratif. Kita memerlukan perubahan fundamental, yang harus dimulai dari tiga hal utama: mengembalikan kedaulatan sipil, menegakkan konstitusi, dan membatalkan hukum yang menindas rakyat.

Mengembalikan kedaulatan sipil adalah langkah pertama yang tak bisa ditawar. Selama ini garis antara pertahanan dan keamanan negara sering kabur.

Kita membutuhkan pemisahan yang tegas antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai alat keamanan negara. Tanpa pemisahan ini militerisasi dalam kehidupan sipil bakal terus menghantui kita.

Pemisahan ini hanya langkah awal. Tanpa perubahan struktur yang lebih luas, masalah yang sama akan terus berulang.

Untuk mencegah pengulangan itu, kita perlu mereformasi sektor keamanan secara menyeluruh. Ini mencakup polisi, militer, hingga intelijen. Salah satu langkah radikal tapi krusial adalah penghapusan komando teritorial. ​​

Struktur komando daerah militer yang selama ini merambah hingga ke pelosok desa harus dihapus dan digantikan dengan postur pertahanan yang lebih sesuai strategi pertahanan nasional yang berbasis kelautan dan kepulauan. TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan negara harus melindungi segenap rakyat, bukan mengawasi rakyat layaknya musuh negara.

Namun, persoalan hukum tak berhenti pada aparat keamanan. Ia juga ditentukan oleh bagaimana kekuasaan kehakiman bekerja.

Karenanya, menegakkan konstitusi dan keadilan yang independen perlu untuk memastikan bahwa lembaga yang menjalankan hukum memiliki kemerdekaan--supaya hukum bisa benar-benar tegak.

Kita harus memastikan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, bebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Sistem checks and balances harus dihidupkan kembali agar tidak ada satu lembaga pun yang terlalu perkasa dan korup.

Ketika hukum tak independen, dampaknya terlihat jelas dalam dua hal: pelanggaran hak asasi manusia yang tak terselesaikan dan sistem politik yang dikuasai oligarki.

Tersebab oleh hal itu, menegakkan konstitusi juga berarti menuntaskan utang sejarah kita: menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran hak asasi manusia berat yang selama ini dipetieskan.

Selain itu, kita membutuhkan reformasi partai politik dan sistem kepartaian. Ini mendesak agar partai tidak lagi menjadi kendaraan bagi oligarki, serta memastikan pemilihan umum berjalan jujur dan adil tanpa manipulasi sistemik.

Tetapi semua prinsip itu akan tampak kosong kalau produk hukumnya sendiri tetap menindas. Dalam hal ini, menjadi penting menghentikan penggunaan hukum untuk membungkam kritik dan suara-suara yang berbeda di tengah masyarakat.

Untuk itulah diperlukan langkah yang tujuannya membatalkan hukum penindas rakyat. Di sini, kita harus berani menyebutkan bahwa banyak produk hukum kita saat ini yang lahir bukan untuk menyejahterakan rakyat; hukum itu semata-mata untuk merampok sumber daya alam dan memperkaya segelintir elite belaka. Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Modal Asing, dan berbagai kebijakan serupa yang merusak lingkungan dan merampas ruang hidup masyarakat harus segera dicabut.

Kebijakan yang koruptif dan merugikan masyarakat–program-program yang tampak manis di permukaan namun sarat potensi penyelewengan, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Proyek Strategis Nasional, hingga lumbung pangan (food estate)–harus dihentikan. Kita perlu mengembalikan hak-hak masyarakat atas tanah dan keanekaragaman hayati mereka.

Namun hukum yang tak adil mustahil lahir kalau ruang berpikir dan bersuara terus dibatasi.

Dengan terus mengurung ruang yang memungkinkan orang berpikir dan berpendapat secara bebas, situasi hukum kita tak bakal membaik. Kita harus menghapuskan kontrol kekuasaan atas perguruan tinggi agar kampus kembali menjadi laboratorium nalar yang merdeka.

Jaminan kemerdekaan berekspresi dan pers adalah harga mati, termasuk pembatasan konglomerasi media yang selama ini menyetir narasi publik sesuai kepentingan pemilik modal.

Semua langkah tersebut pada akhirnya tak dapat diserahkan hanya kepada institusi. Memperbaiki hukum di Indonesia bukanlah pekerjaan rumah bagi ahli hukum di ruang sidang saja.

Ini adalah tuntutan revolusioner bagi setiap warga negara yang merindukan keadilan. Kita harus bergerak menuntut kembalinya kedaulatan sipil dan konstitusi yang murni. Hukum harus kembali menjadi milik rakyat, bukan milik mereka yang mampu membelinya atau mereka yang memegang tongkat kekuasaan.

Saatnya kita menyadari bahwa hukum yang menindas tak bakal berhenti dengan sendirinya. Ia harus dihentikan. Keberanian kolektif kitalah yang menentukannya.

Opini ini adalah ringkasan dari diskusi antara beberapa akademisi dari berbagai bidang keilmuan mengenai masalah hukum kita hari ini, sebagai bagian dari Forum Intelektual AntarDisiplin, 13 April 2026, di FKUI, Salemba, Jakarta.

Ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disahkan, banyak yang menyebutnya sebagai awal tonggak reformasi. Klaim itu tidak sepenuhnya salah. Undang-undang ini berangkat dari keyakinan bahwa negara perlu hadir melindungi warga di hadapan kekuatan pasar.

Setelah lebih dari dua puluh lima tahun, pola distribusi dan konsumsi berubah drastis. Transaksi yang dulu mensyaratkan pertemuan langsung kini berpindah ke layar ponsel. Semua bisa dipenuhi dari genggaman tangan. Namun undang-undang itu belum juga mengalami pembaruan substansial sampai hari ini. Posisi konsumen tetap berada di posisi semula, lemah dan terjepit di antara negara yang lamban merespons dan pelaku usaha yang semakin dominan.

Kesenjangan ini bukan sekadar soal ketertinggalan regulasi. Menyebutnya demikian pada akhirnya hanya akan membawa kita pada penyederhanaan persoalan, seolah ini hanya urusan teknis dan tentang kecepatan birokrasi belaka.

Justru, yang lebih tepat membacanya sebagai cerminan pilihan politik, tentang siapa sesungguhnya yang hendak dilindungi ketika kepentingan konsumen berbenturan dengan kepentingan bisnis. Celakanya, selama dua dekade lebih, jawaban atas pertanyaan itu selalu konsisten, perlindungan itu bukan berdiri di sisi konsumen.

Ilusi Perlindungan Konsumen

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga paling jujur menggambarkan kondisi ini. Secara normatif, BPSK adalah garda depan perlindungan konsumen, lembaga tempat warga seharusnya bisa mengadu dan mendapat pembelaan.

Sayang dalam praktiknya, lembaga ini seperti tidak punya taring. Masalahnya berlapis. BPSK berada di bawah struktur dinas pemerintah daerah, bergantung pada anggaran dan prioritas kepala daerah yang jarang menempatkan sengketa konsumen di urutan atas.

Putusan BPSK juga tidak memiliki daya eksekusi mengikat, sehingga pelaku usaha bisa mengabaikannya tanpa konsekuensi hukum berarti. Maka, karena posisinya seolah sulit untuk mendapatkan independensi, lembaga ini sekaligus rentan terseret kepentingan lokal yang tidak selalu berpihak pada konsumen.

Akibatnya mudah ditebak. Konsumen susah payah mengadukan kasusnya, lalu mendapati proses berlarut, putusan diabaikan, dan akhirnya memilih diam. Pelaku usaha belajar bahwa tidak ada biaya nyata dari melanggar hak konsumen.

Ralph Nader, aktivis konsumen Amerika yang mendorong lahirnya regulasi keselamatan produk di AS pada 1960-an, pernah menulis bahwa efektivitas perlindungan konsumen bukan soal banyaknya aturan, melainkan ada tidaknya mekanisme yang membuat pelanggaran menjadi mahal bagi pelaku usaha. Ukuran itu belum terpenuhi di Indonesia, dan tampaknya belum menjadi agenda mendesak bagi siapa pun saat ini.

Rapuhnya Regulasi di Era Digital

Ketika ekonomi bergerak ke platform digital, kelemahan ini menemukan medan yang lebih luas. Beragam layanan berbasis aplikasi seperti e-commerce, transportasi daring, dan pinjaman online tumbuh dengan kecepatan yang tidak mampu diikuti regulasi.

OJK mencatat lebih dari 21.000 aduan konsumen terhadap perusahaan fintech sepanjang 2025, menyangkut bunga tidak transparan, penagihan kasar, dan akses data pribadi yang tidak pernah disetujui pengguna secara sadar. Mekanisme penyelesaiannya tidak pernah berubah. Lambat, tidak mengikat, dan tidak memberi efek jera. Pelaku usaha tahu persis kalkulasinya.

Lebih mengkhawatirkan lagi adalah praktik dark pattern. Hal ini ditunjukkan misalnya salah satunya dengan desain antarmuka yang cenderung rumit. Tidak ada regulasi Indonesia yang secara eksplisit melarang praktik ini. Platform mendefinisikan sendiri batas permainannya, dan konsumen tidak punya pilihan selain menerima.

UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang berlaku penuh Oktober 2024 seharusnya menjadi koreksi atas kekosongan ini, tetapi lembaga pengawas yang diamanatkan UU itu sampai hari ini belum terbentuk. Tidak ada instansi berwenang menerima laporan, tidak ada yang bisa menjatuhkan sanksi. Regulasi ada di atas kertas, penegakannya belum ada di mana-mana.

Bandingkan dengan General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa (UE) yang bertugas untuk mengatur bagaimana organisasi mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data pribadi penduduk Uni Eropa. Institusi ini mewajibkan semua perusahaan melakukan pelaporan jika terjadi kebocoran data dalam waktu 72 jam. Sementara, warga juga berhak untuk meminta penghapusan data mereka kapan saja.

Penegakan regulasi ini tidak sekadar pepesan kosong. Misalnya saja pada 2023 lalu, Meta akhirnya diganjar dengan denda sebesar 1,2 miliar euro atau setara Rp19,5 triliun oleh regulator Irlandia karena telah melanggar ketentuan transfer data. Namun sayangnya, di Indonesia jika ada perusahaan yang melanggar, sanksi yang diberikan sangatlah ringan.

Menuju Konsumen Berdaulat

Persoalannya tidak berhenti pada kelembagaan dan regulasi. Ada dimensi kultural yang sama beratnya dan kerap luput dari perdebatan kebijakan. Budaya konsumsi Indonesia cenderung permisif. Pelanggaran terhadap hak konsumen lebih sering diterima sebagai nasib buruk daripada sebagai ketidakadilan yang bisa dituntut.

Kondisi ini tidak terbentuk tiba-tiba, melainkan tumbuh dalam struktur ekonomi-politik yang justru diuntungkan oleh rendahnya kesadaran kritis konsumen. Lewat berbagai kampanye iklan dan kebijakan, konsumsi lebih banyak didorong sebagai penanda status sosial. Proses konsumsi bukan lagi dimaknai sebagai hak yang perlu dimengerti dan diperjuangkan.

Dalam masyarakat seperti ini, nilai seseorang lebih sering diukur dari kemampuan membeli, bukan dari kesadaran memilih. Celah antara rendahnya literasi konsumen dan regulasi yang tidak adaptif itulah yang akhirnya menumbuhkan praktik bisnis yang cenderung merugikan konsumen secara berulang.

Kondisi ini tidak terbentuk tiba-tiba. Situasi ini tumbuh dalam struktur ekonomi-politik yang diuntungkan oleh warga yang tidak kritis. George Ritzer (1993), sosiolog yang dikenal lewat konsep McDonaldisasi, mengingatkan bahwa konsumsi modern dirancang untuk memaksimalkan efisiensi pelaku usaha, bukan kepuasan konsumen. Ketika literasi konsumen rendah dan regulasi tidak adaptif, celah itulah yang ditempati praktik bisnis predatoris.

Maka, melihat centang perenang di atas, reformasi mendesak perlu segera dilakukan setidaknya pada dua tingkatan. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus segera direvisi agar relevan dengan ekonomi digital, mencakup ketentuan soal dark pattern, perluasan tanggung jawab platform, dan juga menjadi dasar hukum bagi kompensasi langsung kepada konsumen yang dirugikan.

Pada saat bersamaan, BPSK harus direformasi menjadi lembaga quasi-judicial yang independen dari struktur pemerintah daerah, dengan putusan mengikat dan dapat dieksekusi tanpa perlu menunggu itikad baik pelaku usaha.

Tanpa dua perubahan itu, klaim bahwa negara hadir melindungi rakyat dari dominasi pasar akan terus menjadi pepesan kosong. Perlindungan konsumen bukan urusan teknis. Ini adalah cermin keberpihakan. Dan cermin itu, sampai hari ini, masih menunjukkan wajah buram.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Panduan dan Bahan ajar Pendidikan Antikorupsi. Tujuannya untuk membentuk karakter yang berintegritas sejak usia dini.

Peluncuran Panduan dan Bahan ajar Pendidikan Antikorupsi itu dilakukan di Kantor Kemendagri pada Senin (12/5/2026). Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan visi Asta Cita ke-7 yakni memperkuat reformasi hukum, birokrasi, hingga pemberantasan korupsi.

"Untuk memberantas dari akar masalahnya. Harus ada sinergi. Korupsi merupakan penyakit karakter yang obatnya bukan hanya jeruji besi atau penegakan hukum. Tapi pendidikan karakter harus menjadi pondasi," katanya dalam peluncuran Panduan dan Bahan ajar Pendidikan Antikorupsi itu dilakukan di Kantor Kemendagri pada Senin (12/5/2026).

Dia menilai bahwa korupsi masih menjadi permasalahan yang besar bagi Indonesia. Indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2025 berada di skor 34 dari 100, turun 6 poin. Indonesia juga menempati posisi ke 109.

"Pendidikan anti korupsi menciptakan ketebalan komunal. Ini disiplin sejak usia dini, sejak masa PAUD dan sekolah dasar. Di usia ini lah karakter akan terbentuk, nilai-nilai integritas akan mendarah daging," ujarnya.

Kemendagri pun menurutnya menginstruksikan agar terdapat regulasi turunan di daerah berupa Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) dan instruksi teknis lainnya. Tujuannya untuk memastikan implementasi pendidikan antikorupsi dengan memanfaatkan panduan dan bahan ajar yang telah tersedia.

Kemendagri juga menginstruksikan Kepala Daerah melalui Dinas Pendidikan untuk menyampaikan hasil implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui platform milik KPK.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa panduan dan bahan ajar ini merupakan upaya pemerintah untuk membentuk pribadi masyarakat yang berintegritas, bersih dan jujur sejak dini.

Kemendikdasmen pun berusaha menjadikan pendidikan sebagai bagian dari upaya membentuk karakter dan kepribadian bangsa. Maka, menurutnya semua pengetahuan dan pengalaman yang diterima murid melalui kurikulum dan ekstrakurikuler lainnya harus bermuara penguatan karakter bangsa.

"Buku panduan pendidikan anti korupsi tidak sebatas pemberian pengetahuan ke murid tapi menjadi bagian dari upaya menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan karakter yang mulia," katanya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengatakan bahwa panduan dan bahan ajar itu merupakan peta kompetensi yang berisi hal-hal positif. Selain itu, Panduan dan Bahan Ajar Pendidian Antikorupsi menjadi bahan ajar di semua daerah yang selama ini tidak seragam.

"Kita coba satukan, seragam, disusun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang harus menjadi standar nasional," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - DPR tengah memroses Rancangan Perubahan Ketiga UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Setelah seperempat abad, pembaruan ini menjadi langkah penting menjawab tantangan ekonomi baru, terutama platform digital besar dan struktur pasar yang makin kompleks.

DPR tengah memroses Rancangan Perubahan Ketiga UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Setelah seperempat abad, pembaruan ini menjadi langkah penting menjawab tantangan ekonomi baru, terutama platform digital besar dan struktur pasar yang makin kompleks.

Bagi masyarakat luas, isu persaingan mungkin terasa jauh dari keseharian. Padahal, ketika persaingan tidak sehat terjadi, konsekuensinya langsung dirasakan konsumen. Karena itu, hukum persaingan yang efektif menjadi prasyarat ekonomi yang sehat dan inklusif.

Hukum persaingan adalah bauran antara ekonomi dan hukum. Itu sebabnya banyak negara menempatkan analisis ekonomi sebagai inti penegakan hukum persaingan modern. Tujuannya sederhana: melindungi persaingan demi kepentingan publik, bukan pelaku usaha tertentu. Hukum ini menilai apakah suatu perilaku merugikan konsumen dan menghambat persaingan. Pendekatannya berbasis dampak ekonomi, dan ini telah menjadi praktik terbaik di tingkat global.

Maka persoalan intinya adalah kualitas penegakan hukum tersebut, bukan sekadar isi teks undang-undang. Sebagus apa pun UU baru nanti, ia akan tumpul jika dioperasikan oleh lembaga yang tidak diperlengkapi standar pembuktian yang memadai. Revisi UU No. 5/1999 memberi kesempatan bagi Indonesia untuk menyelaraskan diri dengan standar tersebut. Keberhasilan reformasi tak hanya bergantung pada isi UU, tetapi pada cara otoritas menjalankannya.

Selama ini, Indonesia menganut model penegakan terintegrasi di mana satu lembaga (KPPU) bertindak sebagai penyelidik, penuntut, sekaligus pemutus perkara. Model ini dapat bekerja dengan baik, tetapi memerlukan tiga syarat utama: kompetensi ekonomi yang kuat, prosedur yang jelas, dan mekanisme keberatan ke pengadilan yang efektif. Karena KPPU merangkap fungsi penyelidik dan pemutus, mekanisme keberatan di pengadilan harus diperkuat demi menjaga kepastian hukum.

Dalam literatur ekonomi politik dan hukum, kualitas penegakan hukum persaingan dipahami sebagai bagian dari kualitas institusi dan tata kelola (governance). Kualitas ini tidak hanya ditentukan oleh keberadaan undang-undang, tetapi juga oleh konsistensi penerapan, transparansi prosedural, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kesalahan penegakan (khususnya false positives).

False positives terhadap perilaku pro-persaingan akan menciptakan efek gentar jangka panjang. Pelaku usaha, termasuk investor asing, akan menghindari yurisdiksi yang memiliki risiko ini.

Dalam konteks Asean, efek ini diperkuat oleh fakta bahwa investor memiliki banyak opsi di kawasan yang sama. Jika risiko false positives di satu negara dianggap tinggi, investor akan memilih untuk menanamkan modal di negara Asean lain yang penegakan hukumnya lebih dapat diprediksi.

PERSAINGAN DI ASEAN

Dalam kerangka Asean Economic Community (AEC), investor asing tidak lagi memandang negara-negara Asean sebagai pasar yang berdiri sendiri, melainkan sebagai ruang investasi regional yang saling bersaing. Mereka membandingkan dengan biaya, risiko, dan kualitas institusi antarnegara Asean.

Konsekuensinya, perbedaan kualitas penegakan hukum persaingan menjadi salah satu faktor pembeda utama dalam penentuan alokasi penanaman modal asing (PMA) di kawasan ini. Investor sangat sensitif terhadap ketidakpastian regulasi dan penegakan hukum persaingan yang dianggap melebihi batas kewajaran. Dalam konteks ini, penegakan hukum persaingan tidak saja menjadi instrumen perlindungan pasar domestik, tetapi juga sebagai sinyal institusional bagi investor asing.

Di kawasan Asean, Vietnam adalah negara yang cenderung dipersepsikan investor sebagai yurisdiksi yang lebih berhati-hati dalam menegakkan hukum persaingan dan pro-investasi. Sebaliknya, Indonesia dipersepsikan sebagai yurisdiksi dengan penegakan aktif tetapi dengan risiko ketidakpastian yang lebih tinggi.

Saat ini, jumlah PMA di Indonesia masih mengalahkan Vietnam. Pemerintah kita menyebutkan angka 38,9 triliun dolar AS untuk tahun 2025, sedangkan Vietnam mencatat angka 31.52 triliun dolar A.S. untuk periode waktu yang sama. Namun, penguatan kebijakan persaingan Vietnam akan terus menjadi faktor penarik PMA, terutama di sektor teknologi tinggi.

Di berbagai negara, kombinasi antara UU yang kuat dan otoritas yang kompeten terbukti meningkatkan kualitas pasar. Oleh karena itu, revisi UU 5/1999 menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki hukum persaingan yang modern, berimbang, dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Langkah DPR perlu didukung, dengan penguatan kompetensi kelembagaan, bukan sekadar kewenangan KPPU. Tanpa itu, tujuan besar memperkuat persaingan dan menyehatkan ekonomi sulit diwujudkan.

Pada akhirnya, persaingan usaha yang sehat adalah milik kita bersama. Ia menentukan harga barang, kualitas layanan, hingga kesempatan usaha generasi muda. Inilah saatnya Indonesia membangun fondasi hukum persaingan yang kokoh, tidak hanya di atas kertas, tetapi juga dalam pelaksanaannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjamin Pandji Pragiwaksono tidak akan mengalami tindakan sewenang-wenang.

Habiburokhman mengatakan hal tersebut terjadi lantaran telah ada reformasi hukum dalam KUHP dan KUHAP baru yang telah diberlakukan pada awal Januari 2026.

"Dengan KUHP dan KUHAP baru, pengkritik pemerintah seperti Pandji Pragiwaksono, kami jamin tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang," ujar Habiburokhman di akun Instagram resminya, dikutip Senin (12/1/2026).

Dia menambahkan, KUHP dan KUHAP warisan zaman kolonial tidak mengenal restorative justice. Sebaliknya, aturan baru hukum di Indonesia itu tidak menjerat seseorang dari perbuatan pidananya saja.

Sebab, KUHP dan KUHAP baru mengatur adanya perbuatan pidana yang harus dilengkapi dengan niat jahat alias mens rea.

"Sebaliknya, KUHP baru menganut asas dualistis, yakni pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana bukan hanya merujuk pada terjadinya perbuatan pidana, tapi juga mensyaratkan adanya mens rea atau sikap batin pada saat pidana dilakukan," imbuhnya.

Lebih jauh, Habiburokhman menilai bahwa aturan hukum baru ini juga sangat relevan untuk melindungi para aktivis menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

"Kalau si pelaku menyampaikan ujaran dengan maksud menyampaikan kritik, maka tinggal dia sampaikan argumentasi dan dia punya kesempatan yang besar untuk menjelaskan maksudnya tersebut pada saat pelaksanaan mekanisme restorative justice," pungkasnya.

Pengusutan Pakai KUHP Baru

Sebelumnya, Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, Kombes Reonald Simanjuntak mengatakan bahwa pihaknya menerapkan pasal pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru untuk proses pengusutan kasus Pandji Pragiwaksono.

Reonald menjelaskan Pandji dilaporkan atas materi yang dibawakannya saat acara komedi tunggal alias stand up comedy bertajuk Mens Rea. Acara itu pun disiarkan dalam platform streaming Netflix pada akhir tahun lalu.

Dalam materi itu, Pandji sempat menyinggung soal tambang yang dikelola ormas NU dan Muhammadiyah terkait politik balas budi. Pelapor pun melaporkan Pandji atas dugaan pelanggaran Pasal 300 atau Pasal 301 UU No.1/2023 tentang KUHP.

"Tentang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 KUHP, atau Pasal 301 KUHP, dan atau Pasal 242 KUHP, dan atau Pasal 243 KUHP. Ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ini KUHP Baru," ujar Reonald pada Jumat (9/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Ribuan warga Bulgaria kembali turun ke jalan menentang pemerintahan yang akan lengser, menuntut pemilu yang adil dan reformasi hukum di tengah tudingan korupsi sistemik serta persiapan adopsi euro awal tahun depan.

Melansir Reuters pada Sabtu (20/12/2025), aksi unjuk rasa yang berlangsung di ibu kota Sofia dan sejumlah kota lain di negara kawasan Laut Hitam itu merupakan bagian dari rangkaian demonstrasi berkelanjutan, di tengah persiapan Bulgaria untuk mengadopsi mata uang euro pada 1 Januari mendatang.

Pemerintah yang berkuasa sejak Januari lalu sejatinya diperkirakan akan memimpin proses transisi ke Euro. Namun, Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov mengajukan pengunduran diri pekan lalu setelah berminggu-minggu aksi protes jalanan terkait dugaan korupsi negara serta penolakan terhadap anggaran baru yang berpotensi menaikkan pajak.

Dalam aksi protes Kamis (18/12/2025) malam waktu setempat, para demonstran membawa bendera Bulgaria dan Uni Eropa. Salah satu spanduk bertuliskan “Ini bukan sandiwara.”

“Segala sesuatu tentang pemerintah ini sangat terang-terangan. Tidak tahu malu. Perilaku arogan seperti inilah yang mendefinisikan pemerintahan ini. Masyarakat tidak menghormati orang-orang yang menganggap dirinya berada di atas yang lain,” ujar Shisman Nikolov (48), seorang tenaga penjualan.

Presiden Bulgaria Rumen Radev saat ini tengah menggelar konsultasi dengan partai-partai politik. Apabila upaya pembentukan pemerintahan baru gagal, Radev akan menunjuk pemerintahan sementara dan menggelar pemilihan umum lebih cepat.

Bulgaria, yang merupakan anggota NATO, telah menggelar tujuh pemilu nasional dalam empat tahun terakhir, seiring kegagalan pemerintahan berturut-turut mempertahankan stabilitas parlemen yang terfragmentasi.

Seorang mahasiswa berusia 21 tahun, Kalina Yurukova, menyatakan kekecewaannya terhadap elite politik.

“Jika Anda terus mencuri, berarti Anda menganggap diri Anda lebih tinggi dari semua orang. Saya tidak bisa menghormati orang-orang yang arogan dan tidak memiliki sedikit pun rasa malu,” ujarnya.

Sebelumnya bulan ini, pemerintah menarik kembali rancangan anggaran 2026—yang menjadi anggaran pertama dalam denominasi euro—menyusul aksi protes besar-besaran.

Partai oposisi dan sejumlah organisasi menyatakan penolakan terhadap rencana kenaikan iuran jaminan sosial serta pajak dividen untuk membiayai peningkatan belanja negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Transformasi ekonomi digital di Indonesia kini bukan lagi sekadar wacana, melainkan realitas yang mengubah fundamental pasar. Ketika algoritma menentukan harga dan otomatisasi menggeser peran manusia, tantangan bagi regulator persaingan usaha kian kompleks. Struktur pasar tradisional tergerus, menuntut aturan main baru yang lebih adil dan responsif.

Merespons dinamika ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan urgensi perombakan kerangka kebijakan nasional. Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, menyebutkan bahwa pendekatan konvensional sudah usang menghadapi laju teknologi.

“Praktik dan tata kelola yang ada saat ini tidak lagi cukup untuk memenangkan persaingan global,” tegas Fanshurullah dalam pembukaan The Third Jakarta International Competition Forum (3JICF) 2025 di Menara Danareksa, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Menurut Fanshurullah, terutama dengan keanggotaan di BRICS dan di tengah persiapan aksesi Indonesia ke OECD serta berbagai perjanjian ekonomi komprehensif, KPPU mendorong tiga pilar strategis agar pengawasan persaingan tetap relevan: reformasi hukum yang progresif, penyelarasan standar internasional, dan evolusi dalam penegakan hukum.

Urgensi pembenahan regulasi ini diamini oleh Guru Besar Universitas Indonesia, Rhenald Kasali. Dalam pidato kuncinya, Rhenald menyoroti bagaimana teknologi telah menjadi "tangan tak terlihat" yang baru dalam persaingan usaha. Teknologi kini mendikte apa yang dilihat konsumen di layar gawai, bagaimana harga berfluktuasi secara real-time, hingga siapa pelaku usaha yang berhasil ditemukan di pasar digital.

Untuk menghadapi disrupsi ini, Rhenald merekomendasikan enam langkah kebijakan krusial, mulai dari penggabungan penegakan hukum pencegahan (ex-ante) dan penindakan (ex-post), peningkatan kemampuan forensik digital, hingga audit algoritmik berstandar internasional (BRICS). Ia juga menekankan pentingnya interoperabilitas data dan pengawasan merger yang lebih ketat agar tidak mematikan inovasi.

Forum 3JICF 2025 menjadi wadah krusial untuk membedah bagaimana negara lain merespons tantangan serupa. Mariam El Ghandour dari Egyptian Competition Authority (Mesir) memaparkan kerangka hukum hibrida di negaranya untuk menangani persekongkolan tender (bid rigging), yang mengombinasikan larangan perjanjian horizontal dalam UU Persaingan Usaha dengan kewajiban pelaporan kolusi dalam UU Pengadaan Publik.

Sementara itu, perspektif perlindungan konsumen di era digital disuarakan oleh Rachel Burgess dari Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). Australia baru saja memperkuat regulasinya dengan sanksi penalti yang lebih berat dan perluasan perlindungan bagi usaha kecil, sebuah langkah yang relevan untuk diadaptasi di Indonesia mengingat besarnya populasi UMKM.

Forum internasional yang dihadiri lebih dari 200 peserta dari kalangan regulator, akademisi, dan organisasi internasional (termasuk OECD dan ASEAN) ini menyimpulkan satu hal, bahwa persaingan usaha yang sehat tidak bisa dicapai oleh regulator sendirian.

Wakil Ketua KPPU menutup forum dengan pesan kuat bahwa peningkatan kualitas persaingan usaha nasional membutuhkan "napas" baru. Hal ini mencakup perubahan regulasi yang fokus memberantas hambatan masuk pasar (bottleneck), kemudahan investasi, serta kolaborasi lintas lembaga dengan optimalisasi teknologi informasi. Tanpa langkah strategis ini, ekonomi digital Indonesia berisiko hanya menjadi pasar bagi pemain global, tanpa memberikan manfaat maksimal bagi pelaku usaha dalam negeri.

KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menekankan pentingnya reformasi hukum dalam pengawasan persaingan usaha seiring perubahan lanskap ekonomi secara signifikan di tengah transformasi digital.

Ketua KPPU M Fanshurullah Asa atau yang akrab disapa Ifan menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam persaingan usaha saat ini adalah tembok yang tak kasat mata.

“Kekuatan jaringan (network effects), akumulasi data raksasa, dan pengambilan keputusan berbasis algoritma telah menciptakan hambatan yang sulit ditembus oleh pesaing baru, terutama usaha kecil mikro menengah (UMKM),” ujar Ifan dalam siaran persnya, Kamis (11/12/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Ifan dalam pembukaan The 3rd Jakarta International Competition Forum (3JICF) di Danareksa Tower, Jakarta, Kamis.

Pada forum bertema "Legal Reform, International Alignment & Enforcement Evolution" itu, KPPU mengangkat tiga pilar strategis untuk menjaga relevansi regulator di tengah gempuran teknologi.

Pertama, reformasi hukum. KPPU menilai, regulasi saat ini tidak lagi memadai untuk menjawab fenomena baru, seperti self-preferencing di platform digital maupun algorithmic tacit collusion yang menuntut pergeseran paradigma.

Pendekatan penanganan kasus dinilai perlu beralih dari reaktif berbasis kasus menjadi berbasis risiko. Kebijakan pemerintah dan undang-undang (UU) persaingan usaha harus mampu mendeteksi potensi monopoli sebelum pasar terdistorsi.

Kedua, penyelarasan internasional. Dengan karakter pasar digital yang tidak mengenal batas negara, KPPU menekankan pentingnya harmonisasi standar global.

Sebagai negara yang sedang dalam proses aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan anggota baru Brasil, Rusia, India, China, South Africa (BRICS), Indonesia perlu menyelaraskan standar, mulai dari interoperabilitas sistem hingga rezim notifikasi merger.

Tujuannya agar Indonesia tidak mengulangi eksperimen kebijakan yang mahal, melainkan langsung mengadopsi praktik terbaik global.

Kehadiran pakar global, seperti Andrey Tsyganov (FAS Russia) dan Guru Besar Rhenald Kasali, dalam forum 3JICF turut memperkaya perspektif peserta dalam membedah disrupsi tersebut dan memastikan Indonesia tidak berjalan sendirian dalam peta persaingan global.

Ketiga, evolusi penegakan hukum. Kebijakan tanpa penegakan hukum hanyalah retorika. Memasuki usia ke-25, KPPU berkomitmen mempertajam alat kerjanya.

KPPU menargetkan penguatan instrumen penegakan hukum dengan memanfaatkan forensik digital dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi persekongkolan tender dalam pengadaan publik. Hal ini merupakan topik yang menjadi sorotan dalam Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artificial.

Selain itu, perlindungan UMKM dari kontrak tidak seimbang di ekosistem platform turut menjadi prioritas utama KPPU.

Ifan menegaskan bahwa penegakan hukum harus tajam dan berbasis data untuk menciptakan pasar yang bisa diperebutkan, memacu inovasi, dan membangun ketahanan ekosistem ekonomi.

Menurutnya, tanpa pasar yang terbuka bagi investasi baru dan minimnya sumbatan pasar, visi Pemerintah Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen akan sulit tercapai.

Melalui 3JICF, KPPU mengajak seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan praktisi, untuk menghasilkan catatan kebijakan yang dapat ditindaklanjuti.

“Kita harus memastikan sistem ekonomi Indonesia tetap adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk tumbuh,” tegas Ifan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan memastikan bahwa pemerintah terus mempercepat sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan mulai diberlakukan pada Januari 2026.

Menjawab pertanyaan mengenai arahan Presiden terkait pemberlakuan KUHAP baru, Otto mengatakan bahwa setiap isu hukum yang disampaikan Presiden harus menjadi perhatian serius.

Dia menjelaskan bahwa dirinya baru saja melakukan rangkaian kegiatan di Surabaya untuk mendukung sosialisasi regulasi tersebut.

Hal tersebut dia sampaikan usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

“Saya sendiri kemarin ke Surabaya, dua hal saya kerjakan mulai pagi sampai malam. Satu mengenai soal seminar KUHAP, kemudian juga mengenai soal reformasi porongi,” katanya.

Lebih lanjut, Otto menambahkan bahwa jadwal sosialisasi terus berlangsung intensif, termasuk bersama Wamenkumham.

Menurut Otto, seluruh agenda tersebut menjadi bagian dari kewajiban pemerintah dalam mengawal implementasi hukum baru.

Menyoal kesiapan aparat penegak hukum agar dapat berjalan seragam ketika KUHAP mulai berlaku pada Januari, Otto mengakui masih banyak tantangan.

“Setelah saya melihat kemarin saya ke Surabaya, melakukan sosialisasi KUHP, memang belum semuanya bisa mengerti. Apalagi masyarakat umum. Masyarakat tidak mengerti,” ujarnya.

Dia menyoroti adanya kesenjangan informasi karena perubahan signifikan dalam KUHAP baru.

“Kita menjadi persoalan begini, adakah fiksi hukum mengatakan bahwa semua orang tidak mengetahui hukum walaupun dia tidak tahu. Bapak-bapak semua kan tentu juga baca KUHAP-nya, tapi mereka tidak tahu. Padahal di sana banyak sekali perubahan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Otto menegaskan pentingnya sosialisasi menyeluruh, termasuk kepada pemerintah daerah dan kepolisian di berbagai wilayah.

“Nah ini kewajiban kami sebagai pemerintah harus menyosialisasi itu kepada masyarakat. Nah termasuk pemda-pemda di sana, kepolisian-kepolisian di sana juga, harus juga diberitahu juga karena semua seragam,” katanya.

Tak hanya itu, dia menambahkan bahwa pekerjaan pemerintah belum selesai karena masih ada sejumlah peraturan turunan KUHAP yang harus dirampungkan.

“Nah ini memang kerjaan berat dan kan ada juga peraturan-peraturan turunannya daripada KUHAP ini. Nah ini juga tugas pemerintah juga harus menyelesaikan itu,” tandas Otto.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem hukum common law demi mendatangkan investasi di Indonesia.

Saat ini, pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang Pengelola Instrumen Keuangan (Special Purpose Vehicle) dan Pengelola Dana Perwalian (Trustees).

Direktur Jenderal (Dirjen) SPSK Kemenkeu, Masyita Cristallin menjelaskan bahwa terdapat total 20 aturan turunan Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). RPP tentang Special Purpose Vehicle dan Trustee itu merupakan salah satu aturan turunan mandat UU P2SK yang ingin diselesaikan tahun depan.

"RPP ini tentu penting untuk dapat mengundang capital inflow masuk ke Indonesia," terang Masyita di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip Selasa (18/11/2025).

Menurut Masyita, pembahasan RPP itu dari segi substansi sudah cukup dekat dengan tahap penyelesaian. Dia menjelaskan, payung hukum itu berguna untuk memastikan sistem investasi Indonesia bisa menerapkan sistem hukum di luar civil law yang umumnya diterapkan Indonesia.

Sekadar catatan, civil law merupakan sistem hukum yang umumnya berlaku di Indonesia kendati juga mengakui hukum adat maupun hukum Islam di beberapa daerah tertentu (sistem campuran).

Adapun common law adalah sistem hukum yang umumnya diterapkan di negara-negara pusat investasi seperti Singapura, Hong Kong, termasuk Uni Emirat Arab. Terkait hal itu Kementerian Hukum pada tahun lalu menyatakan bahwa sistem common law di sebuah ekosistem investasi dapat dilakukan dengan meniru sistem yang diterapkan oleh UEA.

Common law dalam hal ini melakukan adopsi dan modifikasi terhadap regulasi yang mengatur terkait entitas badan usaha, perpajakan, jasa keuangan serta keimigrasian yang disesuaikan dengan local context dan kepentingan Indonesia.

Masyita menyebut RPP yang tengah digodoknya itu diharapkan bisa memberikan ruang bagi sistem investasi di Indonesia dalam menerapkan common law, supaya bisa menarik aliran investor asing.

"Ini juga untuk memastikan, meskipun Indonesia mengadopsi civil law, kita bisa meng-craft sedikit common law ke dalam sistem investasi sehingga kita bisa menciptakan suatu area di mana terjadi bankruptcy remoteness. Ada separation [pemisahan] antara pemilik dan beneficiary dari investasi sehingga mempermudah investasi itu terjadi," terang mantan staf khusus Menkeu itu.

Buka Jalan Family Office?

Adapun penyusunan RPP dimaksud turut bersamaan dengan wacana pembentukan family office di Indonesia, yang digaungkan utamanya oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebelumnya, Luhut mengeklaim bahwa investor mensyaratkan adopsi common law agar mereka menanamkan dananya di Indonesia dengan skema family office. Bali dikabarkan menjadi lokasi di mana family office didirikan.

Menurut Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, Indonesia sejatinya terbuka dengan sistem hukum selain yang diterapkan kini pada umumnya yaitu civil law, atau sistem hukum Eropa Kontinental.

Keterbukaan itu, terang Yusril, membuat Indonesia bisa mengadopsi berbagai praktik yang berkembang terhadap sistem common law, atau sistem hukum Anglo-Saxon. Sebagai informasi, common law diterapkan di negara-negara yang memiliki akar sejarah pada Kerajaan Inggris seperti Hong Kong dan Singapura.

Kedua negara itu pun terkenal sebagai hub dari family office, yang banyak menampung investasi maupun kekayaan dari orang super kaya atau high-net worth individuals (HNWI) tanpa dipotong pajak. Yusril menerangkan bahwa selama ini pun Indonesia mengadopsi sistem hukum campuran, misalnya Islamic Law.

"Dalam era dunia makin global ini, makin sulit kalau kita hanya kaku terikat pada satu sistem hukum saja. Dalam praktik pun kita sudah adopt banyak hal, jadi kita juga adopt berbagai konvensi internasional," terangnya kepada wartawan usai sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Yusril memastikan bahwa apabila common law jadi diterapkan untuk family office di Indonesia, maka akan disesuaikan dengan sistem hukum nasional.

Sebagai contoh, sebagai salah satu syarat menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Indonesia harus menyesuaikan peraturan di dalam negeri. Khususnya, untuk mereformasi hukum perdata dan bisnis, sekaligus terkait dengan tindak pidana korupsi.

"Jadi, tidak akan mentah-mentah di-adopt, pasti akan dipertimbangkan, dianalisis dan dituangkan dalam peraturan nasional sendiri sambil kita juga melakukan penyesuaian sana-sini," lanjut pria yang menjabat menteri di bawah empat presiden RI itu.

Senada, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa Indonesia saat ini tidak hanya menerapkan civil law. Ada hukum Islam, hukum adat, serta common law yang juga diterapkan di Indonesia khususnya pada hukum bisnis.

Politisi Partai Gerindra itu pun menyampaikan bahwa prasyarat family office yang disampaikan oleh Luhut bukanlah suatu hal baru. Dia mengatakan common law sudah banyak diadopsi dalam hal korporasi, perbankan, maupun keuangan di Indonesia.

"Tugas kami di Kementerian Hukum akan melakukan harmonisasi sekiranya ada usulan perubahan perundang-undangan," terang mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu kepada Bisnis melalui pesan singkat, Minggu (19/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem hukum common law demi mendatangkan investasi di Indonesia.

Saat ini, pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang Pengelola Instrumen Keuangan (Special Purpose Vehicle) dan Pengelola Dana Perwalian (Trustees).

Direktur Jenderal (Dirjen) SPSK Kemenkeu, Masyita Cristallin menjelaskan bahwa terdapat total 20 aturan turunan Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). RPP tentang Special Purpose Vehicle dan Trustee itu merupakan salah satu aturan turunan mandat UU P2SK yang ingin diselesaikan tahun depan.

"RPP ini tentu penting untuk dapat mengundang capital inflow masuk ke Indonesia," terang Masyita di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip Selasa (18/11/2025).

Menurut Masyita, pembahasan RPP itu dari segi substansi sudah cukup dekat dengan tahap penyelesaian. Dia menjelaskan, payung hukum itu berguna untuk memastikan sistem investasi Indonesia bisa menerapkan sistem hukum di luar civil law yang umumnya diterapkan Indonesia.

Sekadar catatan, civil law merupakan sistem hukum yang umumnya berlaku di Indonesia kendati juga mengakui hukum adat maupun hukum Islam di beberapa daerah tertentu (sistem campuran).

Adapun common law adalah sistem hukum yang umumnya diterapkan di negara-negara pusat investasi seperti Singapura, Hong Kong, termasuk Uni Emirat Arab. Terkait hal itu Kementerian Hukum pada tahun lalu menyatakan bahwa sistem common law di sebuah ekosistem investasi dapat dilakukan dengan meniru sistem yang diterapkan oleh UEA.

Common law dalam hal ini melakukan adopsi dan modifikasi terhadap regulasi yang mengatur terkait entitas badan usaha, perpajakan, jasa keuangan serta keimigrasian yang disesuaikan dengan local context dan kepentingan Indonesia.

Masyita menyebut RPP yang tengah digodoknya itu diharapkan bisa memberikan ruang bagi sistem investasi di Indonesia dalam menerapkan common law, supaya bisa menarik aliran investor asing.

"Ini juga untuk memastikan, meskipun Indonesia mengadopsi civil law, kita bisa meng-craft sedikit common law ke dalam sistem investasi sehingga kita bisa menciptakan suatu area di mana terjadi bankruptcy remoteness. Ada separation [pemisahan] antara pemilik dan beneficiary dari investasi sehingga mempermudah investasi itu terjadi," terang mantan staf khusus Menkeu itu.

Buka Jalan Family Office?

Adapun penyusunan RPP dimaksud turut bersamaan dengan wacana pembentukan family office di Indonesia, yang digaungkan utamanya oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebelumnya, Luhut mengeklaim bahwa investor mensyaratkan adopsi common law agar mereka menanamkan dananya di Indonesia dengan skema family office. Bali dikabarkan menjadi lokasi di mana family office didirikan.

Menurut Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, Indonesia sejatinya terbuka dengan sistem hukum selain yang diterapkan kini pada umumnya yaitu civil law, atau sistem hukum Eropa Kontinental.

Keterbukaan itu, terang Yusril, membuat Indonesia bisa mengadopsi berbagai praktik yang berkembang terhadap sistem common law, atau sistem hukum Anglo-Saxon. Sebagai informasi, common law diterapkan di negara-negara yang memiliki akar sejarah pada Kerajaan Inggris seperti Hong Kong dan Singapura.

Kedua negara itu pun terkenal sebagai hub dari family office, yang banyak menampung investasi maupun kekayaan dari orang super kaya atau high-net worth individuals (HNWI) tanpa dipotong pajak. Yusril menerangkan bahwa selama ini pun Indonesia mengadopsi sistem hukum campuran, misalnya Islamic Law.

"Dalam era dunia makin global ini, makin sulit kalau kita hanya kaku terikat pada satu sistem hukum saja. Dalam praktik pun kita sudah adopt banyak hal, jadi kita juga adopt berbagai konvensi internasional," terangnya kepada wartawan usai sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Yusril memastikan bahwa apabila common law jadi diterapkan untuk family office di Indonesia, maka akan disesuaikan dengan sistem hukum nasional.

Sebagai contoh, sebagai salah satu syarat menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Indonesia harus menyesuaikan peraturan di dalam negeri. Khususnya, untuk mereformasi hukum perdata dan bisnis, sekaligus terkait dengan tindak pidana korupsi.

"Jadi, tidak akan mentah-mentah di-adopt, pasti akan dipertimbangkan, dianalisis dan dituangkan dalam peraturan nasional sendiri sambil kita juga melakukan penyesuaian sana-sini," lanjut pria yang menjabat menteri di bawah empat presiden RI itu.

Senada, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa Indonesia saat ini tidak hanya menerapkan civil law. Ada hukum Islam, hukum adat, serta common law yang juga diterapkan di Indonesia khususnya pada hukum bisnis.

Politisi Partai Gerindra itu pun menyampaikan bahwa prasyarat family office yang disampaikan oleh Luhut bukanlah suatu hal baru. Dia mengatakan common law sudah banyak diadopsi dalam hal korporasi, perbankan, maupun keuangan di Indonesia.

"Tugas kami di Kementerian Hukum akan melakukan harmonisasi sekiranya ada usulan perubahan perundang-undangan," terang mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu kepada Bisnis melalui pesan singkat, Minggu (19/10/2025).