World Nuclear Fuel Report yang dirilis September 2025 lalu memperkirakan, proyeksi perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berdampak pada peningkatan permintaan produksi uranium primer. Indonesia akan terlibat dalam perebutan uranium jika bertekad ingin menggunakan PLTN sebagai salah satu bagian dari bauran energi bersih di masa depan.
Laporan tersebut melakukan perhitungan berdasarkan tiga skenario, yaitu skenario referensi (Reference Scenario), atas (Upper Scenario), dan bawah (Lower Scenario).
Berdasarkan Skenario Referensi atau target pemerintah dan perusahaan, kebutuhan uranium global untuk reaktor diperkirakan mencapai 68.920 tU pada 2025, lalu meningkat menjadi 150.000 tU pada 2040.
Pada Skenario Rendah atau penundaan implementasi PLTN, kebutuhannya sekitar 107.000 tU. Angkanya tentu jauh lebih tinggi jika menilik Skenario Atas, yakni mencapai 204.000 tU kebutuhan uranium global.
Pada 2022, sekitar 78% kebutuhan uranium reaktor dipenuhi oleh uranium primer atau yang langsung diperoleh dari pertambangan. Porsinya bertambah pada 2024, uranium primer memenuhi 90% kebutuhan reaktor. Tetapi, sumber daya akhirnya menjadi persoalan.
“Karena tambang yang ada menghadapi penipisan sumber daya pada pertengahan dekade berikutnya, kebutuhan pasokan uranium primer baru semakin mendesak,” kata tim riset World Nuclear Fuel Report, dikutip pada Kamis (12/2).
Catatan OECD, NEA, & IAEA menunjukkan, pada 2021 ada sekitar 6,07 juta cadangan uranium global yang telah teridentifikasi dan bisa ditambang. Dari 16 negara yang masuk dalam daftar pemilik cadangan uranium, Indonesia tidak tercantum, barangkali cadangannya masih jauh lebih sedikit dibandingkan negara-negara tersebut.
Posisi pertama ditempati Australia dengan 1,68 juta tU atau mencapai 28% dari total cadangan uranium dunia. Adapun produksinya baru sekitar 4,2 ribu tU.
Kazakhstan di posisi kedua dengan cadangan 815,2 ribu tU (13%) dan produksi 21,8 ribu tU. Berikutnya ada Kanada dengan 588,5 ribu tU cadangan uranium, dan produksi sekitar 6,9 ribu tU.
Bila tidak memiliki cadangan yang mumpuni, apakah ini menjadi sinyal kuat impor uranium untuk PLTN Indonesia?
Pemerintah masih menjajaki berbagai teknologi reaktor nuklir yang berkembang di dunia, mencari formula paling pas untuk Indonesia. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Syaiful Bakhri, mengatakan Indonesia akan mengadopsi teknologi yang telah teruji.
“Proven technology. Aspek safety, security, safeguard, aspek pendanaannya, siapa yang bisa memberi penguatan teknologi timbal balik untuk Indonesia, itu lebih penting,” kata Syaiful, saat ditemui Katadata Green di kantornya pada Rabu (11/2).
Indonesia sebagai calon pemain baru, juga cenderung memilih teknologi yang sudah banyak digunakan.
“Kalau (diibaratkan) dikasih motor, tapi ini motor pertama yang diproduksi di dunia, sementara satu lagi punya rekam jejak sudah jauh dan banyak yang pakai, pasti lebih yakin yang itu saja tinggal bayar,” ujarnya.
Merujuk pada laman Power Reactor Information System (PRIS) International Atomic Energy Agency, Pressurized Water Reactor (PWR) atau reaktor air bertekanan menjadi teknologi yang paling banyak diadopsi PLTN di dunia.
Meskipun sebetulnya, kata Syaiful, semua jenis reaktor punya kemungkinan untuk dibangun di Indonesia. Baik itu MSR, PWR, Pressurized Heavy Water Reactor (PHWR), atau jenis lainnya. Pokok penting: harus memenuhi aspek keberterimaan desain terhadap kondisi vulkanologi, seismik, geologi, demografi, serta aspek-aspek lingkungan.
Berbagai syarat itu tuntas dibahas di fase perizinan. “Kalau (teknologi) sudah komersial, perlu apa lagi? Bawa saja sertifikatnya ke Indonesia, lebih cepat.”
Teknologi-teknologi itu masih menggunakan uranium sebagai bahan bakar. Hal ini sekaligus mengindikasikan, pengembangan PLTN bahan bakar thorium belum menjadi pilihan utama.
Cadangan Uranium Indonesia Terbatas
Dalam dokumen RUPTL, Kalimantan Barat menjadi salah satu lokasi potensial pengembangan PLTN, karena kaya dengan uranium. “Potensi uranium di Kabupaten Melawi menurut Atlas Geologi Sumber Daya Mineral dan Energi Kalimantan Barat sebesar +/- 24.112 ton,” demikian dikutip dari RUPTL 2025-2034.
Namun dalam perhitungan Yayasan Indonesia CERAH, cadangan uranium terukur Indonesia hanya sekitar 1.608 ton. Ini hanya cukup membangkitkan listrik di PLTN selama enam sampai tujuh tahun. Padahal, rata-rata usia PLTN mencapai 40 tahun.
Meski begitu Syaiful menjelaskan, tahun-tahun awal operasional PLTN memang akan membutuhkan suplai bahan bakar dari negara vendor atau negara mitra pengembang PLTN.
“Bahan bakarnya spesifik, tergantung PLTN itu sendiri,” kata dia.
Oleh karena itu, kemungkinan untuk impor uranium memang jelas terbuka sejak awal. Dalam kemitraan yang terjalin juga diharapkan terjadi transfer teknologi, sehingga memacu Indonesia untuk memproduksi sendiri bahan bakar PLTN-nya.
“Kalau sudah tahun ketiga, keempat, PLTN kita sudah banyak dan secara keekonomian cukup menguntungkan, untuk produksi bahan bakar sendiri ya why not?”
Menjadikan PLTN sebagai Opsi
Meriahnya kemunculan PLTN dipicu rencana mitigasi perubahan iklim, pembangunan sosial-ekonomi, dan minat terhadap energi nuklir untuk keamanan dan kedaulatan energi oleh pemerintah maupun perusahaan di dunia.
Indonesia termasuk dalam daftar negara-negara yang menempatkan PLTN dalam arah kebijakan energi nasionalnya. Kementerian ESDM menyebut nuklir sebagai penyeimbang, menjamin keandalan sistem ketenagalistrikan.
Sementara itu, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025-2034 menyebut pemanfaatan energi ini untuk mencapai target dekarbonisasi.
RUPTL sekaligus membeberkan rencana pembangunan dua unit PLTN berkapasitas 2x250 MW mulai 2032 mendatang. Upaya diversifikasi energi itu terus dibahas, terbaru disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo pekan lalu.
“Awalnya membangun 500 megawatt dan secara bertahap akan mencapai tujuh gigawatt PLTN hingga 2034,” kata Hashim, dalam Indonesia Economic Summit 2026, di Jakarta, Rabu (4/2).
Sebuah badan baru bernama Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) tengah dibentuk, khusus untuk mengurusi PLTN. Pembentukan badan ini diharapkan menjadi titik mula menuju pengembangan PLTN yang progresif.
Saat ini rancangan peraturan presiden soal pembentukan NEPIO sudah di meja Sekretariat Negara, hanya menunggu sentuhan akhir dari Presiden Prabowo untuk menekennya.
