Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi atas pendapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025.

Apresiasi tersebut disampaikan Khofifah usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda Penyampaian Pendapat Pansus terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur Surabaya, Senin (6/4).

Berdasarkan pendapat Pansus, LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dinyatakan layak dan telah memenuhi standar minimal yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kemudian dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih atas kerja keras DPRD Jawa Timur, khususnya Tim Pansus, dalam melakukan pembahasan secara komprehensif dan konstruktif.

“Alhamdulillah, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pendapat Pansus DPRD Jawa Timur yang menyatakan LKPJ layak dilanjutkan pembahasannya,” ujar Khofifah.

Khofifah menegaskan bahwa proses pembahasan LKPJ merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Ia menambahkan, berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD akan menjadi bahan evaluasi strategis bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kinerja pembangunan.

“Seluruh rekomendasi DPRD akan kami tindak lanjuti sebagai penjalin sinergi untuk memperkuat kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Timur,” tegasnya.

Lebih lanjut, Khofifah memastikan bahwa Pemprov Jawa Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus memastikan setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai Informasi, Rapat Paripurna tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam rangka pengawasan DPRD terhadap kinerja kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemprov Jawa Timur selanjutnya akan mengikuti tahapan pembahasan berikutnya serta menindaklanjuti hasil rekomendasi DPRD secara berkelanjutan.

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis di bidang pendidikan, infrastruktur utilitas, kesehatan masyarakat, dan layanan air minum dalam Rapat Paripurna pada Selasa (23/12/2025). Rapat ini turut dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno.

Dalam sambutannya, Rano mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan subtansi keempat Ranperda hingga mencapai persetujuan bersama. Dia menyebut, berbagai masukan dan rekomendasi DPRD menjadi catatan penting yang akan ditindaklanjuti oleh jajaran eksekutif.

“Persetujuan empat Ranperda ini mencerminkan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam menghadirkan kebijakan strategis dan memperkuat arah pembangunan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan,” kata Rano.

Adapun, empat Ranperda yang disetujui meliputi Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Ranperda tentang Penempatan Jaringan Utilitas. Lalu, Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan Ranperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah).

Terkait Ranperda pendidikan, Rano menjelaskan bahwa regulasi ini merupakan pembaruan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 yang telah berlaku hampir dua dekade. Aturan ini menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung wajib belajar 13 tahun.

“Ranperda ini memperkuat komitmen wajib belajar 13 tahun serta menjamin hak setiap anak di Jakarta untuk memperoleh pendidikan bermutu, sekaligus menyiapkan generasi yang mampu bersaing di tingkat global tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal,” katanya.

Soal Ranperda tentang Penempatan Jaringan Utilitas, Rano menjelaskan aturan ini disusun untuk mendukung penataan infrastruktur perkotaan yang lebih tertib, terintegrasi, dan berkelanjutan.

“Melalui pengaturan penempatan jaringan utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, Jakarta akan menjadi kota yang lebih aman, nyaman, dan layak huni, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas dan aktivitas warga,” ujarnya.

Terkait Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, Wagub Rano menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bentuk pelarangan total maupun diskriminasi terhadap perokok. Sebaliknya, regulasi tersebut merupakan upaya memberikan kepastian hukum dalam melindungi hak masyarakat atas udara bersih dan lingkungan yang sehat.

“Perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia, menjadi prioritas utama. Masyarakat yang lebih sehat akan mendorong produktivitas dan menciptakan iklim ekonomi yang berkelanjutan,” ucapnya.

Terakhir, Ranperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PAM JAYA menjadi Perseroan Daerah, hal ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas layanan air minum di Jakarta. Transformasi ini diharapkan dapat mendukung percepatan pencapaian layanan air minum 100 persen pada 2029.

“Perubahan bentuk badan hukum ini memberikan fleksibilitas bagi PAM JAYA dalam pengembangan jaringan dan pembiayaan infrastruktur, dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta orientasi pada kepentingan publik,” tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jateng Tahun 2026. Dalam struktur APBD Jateng 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp23,74 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp24,15 triliun. Terdapat defisit Rp414,5 miliar.

“Secara ringkas, rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 dapat kami sampaikan sebagai berikut: pendapatan daerah sebesar Rp23,74 triliun, belanja daerah Rp24,15 triliun, defisit Rp414,5 miliar,” kata Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin, ketika menghadiri rapat paripurna DPRD Jateng dengan agenda persetujuan Raperda APBD Jateng 2026, Jumat (28/11/2025).

Taj Yasin menambahkan, defisit Rp414,5 miliar dalam struktur APBD Jateng 2026 ditutup menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). “Sementara pembiayaan daerah seperti penerimaan pembiayaan sebesar Rp484,5 miliar, pengeluaran pembiayaan Rp70 miliar, sementara pembiayaan netto Rp414,5 miliar. Sehingga SILPA nihil,” ucapnya.

Ia mengatakan rancangan APBD Jateng 2026 akan dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk proses evaluasi selama beberapa hari kerja. “Tujuannya untuk memastikan bahwa APBD yang kita sepakati telah sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Yasin.

Ketika diwawancara seusai rapat paripurna, Yasin mengungkapkan struktur APBD Jateng 2026 lebih kecil dibandingkan APBD 2025. “Ini lebih kecil, karena dana transfer (ke daerah) turun,” ucapnya.

Dalam struktur APBD Jateng 2026, pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp23,74 triliun dijaring melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. PAD dan pendapatan transfer menjadi penyumbang terbesar dengan nilai masing-masing Rp16,31 triliun dan Rp7,39 triliun.

Sementara itu, belanja operasi (belanja pegawai, barang/jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial) menjadi pos belanja terbesar dalam APBD Jateng 2026, yakni sebesar Rp15,63 triliun. Adapun anggaran belanja modal sebesar Rp1,67 triliun.

“Alhamdulillah, dengan selesainya pembahasan anggaran, artinya teman-teman dewan sangat kooperatif, sangat mendukung perubahan di Jawa Tengah dan nawacita kita untuk menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah lewat tema kita di 2026, yakni bagaimana Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional,” ucap Taj Yasin.