Bisnis.com, SURABAYA – Selain minimnya setoran dividen yang hanya bertumpu pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) atau Bank Jatim, DPRD Provinsi Jawa Timur juga menyoroti besaran gaji pokok yang diterima jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wilayah setempat yang dinilai tak sepadan dengan kontribusi mereka terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Juru Bicara Panitia Khusus Kinerja BUMD DPRD Jatim Abdullah Abu Bakar mengungkapkan bahwa jumlah honorarium yang diterima jajaran manajemen setiap bulannya tersebut merupakan persoalan yang dinilainya sangat serius.

Apalagi, terhadap perusahaan daerah Jawa Timur yang pendistribusian dividennya ke kas daerah tidak mencapai angka 1%.

Abdullah menerangkan bahwa persoalan tersebut dapat terjadi berawal dari sistem kerja yang kuat di sejumlah BUMD Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak dapat bekerja optimal.

Pansus menilai bahwa persoalan mendasar BUMD terletak pada tidak adanya sistem kinerja yang benar-benar mengikat.

"Key Performance Indicator (KPI) yang diterapkan selama ini cenderung bersifat administratif, tidak berbasis pada outcome yang terukur, serta tidak memiliki konsekuensi nyata terhadap keberlanjutan jabatan manajemen," ungkap Abdullah, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, hal tersebut sampai-sampai menelurkan fenomena “kinerja tanpa tekanan”, di mana direksi dan komisaris tidak terdorong untuk melakukan perbaikan signifikan, bahkan ketika perusahaan berada dalam kondisi stagnan atau menurun.

Evaluasi kinerja yang secara rutin dilakukan hanya sekadar formalitas, bukan sebagai instrumen pengendali yang efektif.

Lebih lanjut, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) mengungkapkan pihaknya menemukan adanya ketidakseimbangan antara tingkat remunerasi dengan kinerja yang dihasilkan oleh para petinggi BUMD Provinsi Jawa Timur tersebut.

Menurutnya, hal tersebut tidak hanya mencerminkan lemahnya akuntabilitas, tetapi juga berpotensi menimbulkan moral hazard karena tidak adanya keterkaitan yang jelas antara pencapaian kinerja dengan hak yang diterima oleh para pejabat teras BUMD Provinsi Jawa Timur.

"Dalam beberapa kasus, direksi dan komisaris tetap menerima gaji dan fasilitas yang tinggi, sementara kinerja perusahaan tidak menunjukkan hasil yang sebanding, bahkan berada dalam kondisi lemah atau tidak memberikan kontribusi optimal terhadap daerah," tegasnya.

Pansus membeberkan bahwa jomplangnya remunerasi serta bagi hasil yang disetorkan menjadi PAD Provinsi Jawa Timur tampak terjadi pada PT. Panca Wira Usaha (PWU). Dalam laporan pansus, jabatan direktur utama (dirut) perusahaan tersebut memperoleh honorarium senilai Rp100,69 juta tiap bulannya, yang bila diakumulasi selama setahun, maka total gaji pokok yang diterima mencapai Rp1,2 miliar.

Hal tersebut tentunya menjadi catatan kritis legislator karena perusahaan tersebut hanya mampu memberikan sumbangsih dividen ke Pemprov Jawa Timur sebesar Rp1.650.950.000 pada tahun 2025 atau hanya sebesar 0,34% dari total dividen BUMD Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan.

Tak hanya itu, pansus DPRD Provinsi Jawa Timur juga menemukan hal serupa pada PT. Jatim Grha Utama (JGU), di mana perusahaan tersebut pada tahun lalu menyetor sebesar Rp1.213.627.000 atau hanya 0,25% dari total keseluruhan dividen BUMD yang disalurkan kepada Pemprov Jatim. Tiap bulannya, dirut PT. JGU tercatat menerima honorarium sebesar Rp100,695 juta.

Selain itu, BUMD lainnya, seperti PT. Air Bersih Jatim hanya menyumbang sebesar Rp1.231.413.086 atau 0,25% dari total dividien BUMD yang disetor kepada kas daerah, dengan sosok yang menjabat sebagai dirut perusahaan itu menerima gaji pokok senilai Rp37,98 juta tiap bulannya.

Oleh sebab itu, Abdullah menyatakan bahwa pihaknya merekomendasikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk dapat menerapkan kontrak kinerja bagi direksi dan komisaris yang bersifat wajib, terukur, dan mengikat, sebagai pedoman utama dalam penilaian, keberlanjutan jabatan, hingga pemberian remunerasi.

"Kontrak kinerja tersebut harus berbasis pada indikator kinerja keuangan yang nyata, sekurang-kurangnya meliputi tingkat pengembalian aset atau ekuitas (ROA/ROE), arus kas operasional, rasio efisiensi seperti BOPO untuk sektor perbankan, serta kontribusi dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah," jelasnya.

Lebih lanjut, DPRD Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa remunerasi yang diperoleh direksi dan komisaris harus dikaitkan langsung dengan capaian KPI, sehingga tidak terjadi lagi ketidakseimbangan antara besarnya gaji dan lemahnya kinerja perusahaan.

"Setiap bentuk kompensasi harus berbasis kinerja (pay for performance), bukan sekadar hak jabatan," tambahnya.

Untuk memastikan implementasi berjalan di lapangan, pansus memberi batas waktu yang tegas, yakni selama 30 hari seluruh BUMD wajib menyusun dan menetapkan KPI baru berbasis kontrak kinerja.

Evaluasi pamungkas untuk tahun berjalan akan dilangsungkan paling lambat pada Desember 2026 untuk menentukan nasib dari masing-masing petinggi perusahaan daerah tersebut.

"Sebagai konsekuensi, pansus menegaskan bahwa direksi dan komisaris yang tidak mencapai target KPI wajib diganti tanpa kompromi, sebagai bentuk penegakan akuntabilitas dan upaya memutus praktik kinerja tanpa konsekuensi yang selama ini terjadi," pungkasnya.

Berikut adalah daftar gaji Direksi dan Komisaris BUMD Provinsi Jatim mengacu pada laporan Pansus DPRD Provinsi Jawa Timur:

1. PT. Air Bersih Jatim

- Direktur Utama: Rp 37.982.319

- Direktur Umum dan Keuangan: Rp 34.184.087

- Direktur Teknik: Rp 34.184.087

- Komisaris Utama: Rp 17.092.044

- Komisaris: Rp 15.382.839

2. PT. Panca Wira Usaha Jatim

- Direktur Utama: Rp 100.695.000

- Direktur: Rp 77.756.000

- Komisaris Utama: Rp 28.462.500

- Komisaris: Rp 22.770.000

3. PT. Jatim Grha Utama

- Direktur Utama: Rp 54.414.526

- Direktur: Rp 42.652.726

- Komisaris Utama: Rp 24.750.000

- Komisaris: Rp 22.275.000

4. PT. BPR Jatim

- Direktur Utama: Rp 49.500.000

- Direktur: Rp 39.600.000

- Komisaris Utama: Rp 19.800.000

- Komisaris: Rp 15.840.000

5. PT. Petrogas Jatim Utama

- Direktur Utama: Rp 71.250.000

- Direktur: Rp 56.250.000

- Komisaris Utama: Rp 60.000.000

- Komisaris: Rp 52.500.000

6. PT. Jamkrida Jatim

- Direktur Utama: Rp 68.110.000

- Direktur Penjaminan: Rp 57.693.500

- Direktur Keuangan: Rp 57.693.500

- Komisaris Utama: Rp 31.799.400

- Komisaris: Rp 28.269.460

- Komisaris Independen: Rp 28.269.460

7. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Tbk.

- Direktur Utama: Rp 160.000.000

- Direktur: Rp 128.000.000

- Komisaris Utama: Rp 88.000.000

- Komisaris: Rp 79.200.000

Bisnis.com, SURABAYA – DPRD Provinsi Jawa Timur menyoroti ketimpangan setoran dividen atau pembagian sebagian laba bersih oleh segenap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) wilayah setempat.

Juru Bicara Panitia Khusus BUMD DPRD Provinsi Jawa Timur Abdullah Abu Bakar mengungkapkan berdasar pada komposisi setoran dividen BUMD Jawa Timur, terdapat fakta yang mencolok dan tidak bisa ditutupi dengan narasi administratif semata.

Abdullah memaparkan bahwa total setoran dividen BUMD Provinsi Jawa Timur per tahun pembukuan 2025 tercatat sebesar Rp488.116.592.768, yang hampir sepenuhnya ditopang oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) atau yang lazim dikenal sebagai Bank Jatim.

Lembaga perbankan daerah tersebut menyumbang dividen bagi PAD Provinsi Jawa Timur senilai Rp420.003.945.682 atau 86,05% dari total perolehan dividen BUMD Jatim pada tahun lalu.

"Bila diamati dari komposisi setoran dividen BUMD Jawa Timur, fakta yang muncul sangat mencolok dan tidak dapat ditutupi dengan narasi administratif semata. Dari total setoran dividen sebesar Rp488,1 miliar, kontribusi terbesar berasal dari satu entitas, yaitu Bank Jatim, yang menyumbang sekitar 86% atau lebih dari Rp420 miliar," ungkap Abdullah, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan sumbangan dividen oleh seluruh BUMD kecuali Bank Jatim terhadap PAD Provinsi Jawa Timur masih jauh panggang dari api. Rinciannya, perusahaan holding, seperti PT. Jatim Grha Utama (JGU) hanya menyetor dividen sebesar Rp1.213.627.000 atau 0,25% serta PT. Panca Wira Usaha (PWU) Rp1.650.950.000 atau 0,34% dari total dividen secara keseluruhan.

Selanjutnya, PT. Air Bersih Jatim menyumbang sebesar Rp1.231.413.086 atau 0,25%, PT. Jamkrida Rp2.500.000.000 atau 0,51%, dan PT. BPR UMKM Rp9.616.657.000 atau senilai 1,97% dari total perolehan dividen BUMD Provinsi Jawa Timur bagi PAD.

Terakhir, PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) menyetor dividen kepada Provinsi Jawa Timur sebesar Rp17.900.000.000 atau 3,67% dari total keseluruhan dividen yang disalurkan oleh BUMD Jatim serta PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) tercatat senilai 6,97% dari sumbangan dividen BUMD Jatim kepada PAD atau sebesar Rp34.000.000.000.

Abdullah menyebut pansus menilai bahwa nominal-nominal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang sangat serius, di mana hanya satu BUMD yang menjadi tulang punggung utama PAD, dan mayoritas lainnya belum dapat mampu memberikan kontribusi yang signifikan.

Diversifikasi sumber pendapatan yang diharapkan dari perusahaan-perusahaan daerah di luar yang bergerak di bidang perbankan dinilai pihak legislatif tidak dapat berdampak besar terhadap kondisi fiskal daerah.

"Struktur BUMD Jawa Timur saat ini tidak mencerminkan diversifikasi sumber pendapatan daerah, melainkan justru menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi pada sektor perbankan, khususnya Bank Jatim," tegasnya.

Sebagai perbandingan, Abdullah menyebut Provinsi Jawa Tengah misalnya dengan total keseluruhan investasi yang digelontorkan daerah sebesar Rp698,3 miliar, mampu mewujudkan diversifikasi sumber pendapatan yang didapat dari perusahaan daerah sektor perbankan maupun riil.

"Kontribusi terhadap kinerja tidak hanya bertumpu pada satu entitas, meskipun Bank Jateng tetap dominan dengan sekitar 81,3%. Namun, BUMD lainnya seperti BPR, sektor energi, hingga perusahaan jasa, masih mampu memberikan kontribusi yang lebih proporsional dibandingkan Jawa Timur," paparnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menerangkan persoalan utama BUMD Jawa Timur bukan hanya terletak pada kinerja individu perusahaan yang buruk, melainkan pada kegagalan sistemik atas pengelolaan portofolio BUMD secara strategis.

Permasalahan mendasar tersebut antara lain adalah perusahaan holding tidak mampu bekerja optimal, arah bisnis tidak terintegrasi, dan tidak terdapat mekanisme yang kuat untuk memastikan bahwa setiap penyertaan modal daerah benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

Dengan besaran aset dan penyertaan modal daerah yang selama ini telah diberikan kepada BUMD non-keuangan di Jawa Timur, Abdullah menyebut kontribusi dividen yang terlampau minim tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara input dan output.

DPRD menyatakan aset yang besar tidak berbanding lurus dengan hasil yang diperoleh. Bahkan dalam beberapa kasus, aset yang dikelola perusahaan daerah malahan tidak produktif, idle, atau tidak menghasilkan nilai ekonomi yang memadai.

Oleh sebab itu, bila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan, maka kehadiran BUMD-BUMD terkait yang tidak menghasilkan nilai tambah akan senantiasa menggerus kas daerah dan membebani pemerintah provinsi.

"Apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki, maka keberadaan sebagian BUMD tidak lagi dapat dipandang sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah, melainkan berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang yang terus menggerus efektivitas keuangan daerah," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi atas pendapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025.

Apresiasi tersebut disampaikan Khofifah usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda Penyampaian Pendapat Pansus terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur Surabaya, Senin (6/4).

Berdasarkan pendapat Pansus, LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dinyatakan layak dan telah memenuhi standar minimal yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kemudian dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih atas kerja keras DPRD Jawa Timur, khususnya Tim Pansus, dalam melakukan pembahasan secara komprehensif dan konstruktif.

“Alhamdulillah, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pendapat Pansus DPRD Jawa Timur yang menyatakan LKPJ layak dilanjutkan pembahasannya,” ujar Khofifah.

Khofifah menegaskan bahwa proses pembahasan LKPJ merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Ia menambahkan, berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD akan menjadi bahan evaluasi strategis bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kinerja pembangunan.

“Seluruh rekomendasi DPRD akan kami tindak lanjuti sebagai penjalin sinergi untuk memperkuat kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Timur,” tegasnya.

Lebih lanjut, Khofifah memastikan bahwa Pemprov Jawa Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus memastikan setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai Informasi, Rapat Paripurna tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam rangka pengawasan DPRD terhadap kinerja kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemprov Jawa Timur selanjutnya akan mengikuti tahapan pembahasan berikutnya serta menindaklanjuti hasil rekomendasi DPRD secara berkelanjutan.

Bisnis.com, SURABAYA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi meminta klarifikasi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengenai alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Jatim, yang tercatat pernah mendapat sorotan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Pertanyaan tersebut diperuntukkan bagi mantan Menteri Sosial RI tersebut dalam persidangan dugaan korupsi dana hibah pokir DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024, yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya, Kamis (12/2/2026).

Dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum membeberkan bahwa alokasi dana pokir DPRD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 tercatat mencapai nominal Rp2,8 triliun, yang diperuntukkan bagi 120 legislator guna dapat menyerap aspirasi masyarakat atau konstituen yang terdapat di masing-masing daerah pemilihan.

Selanjutnya, menurut jaksa penuntut umum sejumlah alokasi anggaran di luar dana pokir, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) bila ditotal secara keseluruhan, nilai secara keseluruhan hanya sebesar kurang lebih Rp5 triliun.

"Apakah saudara saksi sebagai penguasa pengelola keuangan sebenarnya, walaupun bagaimana pun saudara sebagai penguasa untuk menentukan mana yang penting, mana yang tidak penting. Bisakah saudara merubah itu?," tanya jaksa penuntut umum kepada Khofifah.

Merespons pertanyaan itu, Khofifah menjelaskan bahwa sebelum fiksasi alokasi dana hibah pokir, dirinya beserta jajarannya tetap melakukan pencermatan dan mengkurasi aspirasi masyarakat yang ditampung anggota DPRD Jatim agar tetap selaras dengan program-program prioritas pemerintah provinsi.

"Jadi program-program prioritas ini berseiring enggak dengan program pemprov. Kemudian secara fiskal, ini kira-kira berseiring enggak dengan kemampuan skala fiskal di Pemprov. Ini tidak APBD murni saja. Kalau secara teknis ini jadi APBD dan P-APBD. Jadi, misalkan mungkin pada P-APBD ada program-program prioritas lain yang ternyata berseiring dengan program prioritas Pemprov Jawa Timur," papar Khofifah.

Selanjutnya, JPU KPK juga mengkonfirmasi kepada Khofifah apakah dirinya dan mendiang Kusnadi Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur saat itu pernah berkomunikasi untuk menentukan nominal dari alokasi dana hibah pokir tersebut.

"Kalau untuk saya tidak. Tidak ada," tegas Khofifah.

Lebih lanjut, JPU KPK kemudian menampilkan Surat dari Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri bertarikh 29 Juli 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Jatim. Pada halaman kelima surat tersebut, disebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur tercatat sebesar Rp16 triliun

Dalam surat tersebut pula, JPU menyebutkan bahwa proporsi belanja hibah non-BOS terhadap PAD presentasenya sebesar 25,36%. Sementara, belanja hibah pokir presentasenya sebesar 13,31%. Atas dasar perhitungan itu, Dirjen Bangda Kemendagri kemudian menyarankan agar proporsi maksimal belan|a hibah pokir adalah maksimum sebesar 10% dari PAD.

Selanjutnya, JPU KPK juga memperlihatkan surat lainnya dengan perihal hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Jatim tahun 2023, yang kembali dikirimkan Dirjen Bangda Kemendagri kepada Gubernur Jawa Timur tertanggal 21 Juni 2022, di mana belanja hibah pokir pada periode itu tercatat sebesar Rp2,1 triliun atau proporsinya sebesar 11,7% dari jumlah PAD.

Selanjutnya, JPU mengungkap pada 2023, presentase alokasi dana hibah pokir terhadap PAD dapat ditekan di bawah angka 10% atau sebesar Rp1,53 triliun. Tak hanya itu, penuntut umum juga menyinggung apakah capaian tersebut memiliki kaitan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak pada akhir 2022.

"Apakah ibu tahu pada saat itu, di akhir tahun 2022 ada wakil pimpinan DPRD [Jawa Timur] ditangkap oleh penyidik KPK? Apakah betul di tahun anggaran 2023 kemudian dana hibah pokir ini mengalami perubahan?," tanya JPU.

Khofifah pun menjawab bahwa alokasi dana pokir yang dapat ditekan pihaknya tersebut adalah hasil dari usaha yang berjalan secara bertahap. Berbagai pembenahan tersebut dilakukan, tutur dia, juga sebagai tindak lanjut dari pertemuan antara pimpinan DPRD Jawa Timur dengan Mendagri saat itu.

Ia juga menjelaskan berbagai langkah pembenahan di segala aspek tersebut salah satunya adalah perubahan atas persyaratan dokumen legalitas.

"Saya ingin menyampaikan bahwa proses untuk berbenah ini sudah sangat bertahap yang kami lakukan. Jadi semula itu penerima hibah hanya menyandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Setelah mengajukan pendapat hukum ke Kejaksaan dan Polda bahwa kami minta untuk ditambahkan Surat Tanggung Jawab Mutlak," ungkapnya.

Khofifah menegaskan bahwa setiap penerima dana hibah dari Pemprov Jawa Timur harus bertanggung jawab penuh atas segenap pelaksanaan program atas dasar RAB, yang dilaksanakan secara profesional, dan bila tersandung masalah wajib bersiap sedia berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

"Dan, masih ada lagi pakta integritas. Jadi kami sudah melapisinya sedemikian. Sudah banyak hal yang kita ingin ikhtiarkan untuk bisa meningkatkan dari proses penerimaan hibah ini supaya yang tadi kami sampaikan itu juga sesuai, dan berseiring dengan program prioritas provinsi dan tentu dengan kapasitas skala fiskal pemprov," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dipastikan tidak akan hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Kepala Biro Hukum Pemprov Jawa Timur Adi Sarono menjelaskan Khofifah telah mengajukan permohonan penundaan waktu kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ya, saya sebagai Kepala Biro Hukum mendapat tugas untuk menyampaikan kepada tim Jaksa KPK untuk menyampaikan permohonan penundaan waktu beliau,” ucap Adi kepada awak media di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Adi membeberkan Khofifah berhalangan untuk hadir dalam persidangan karena kesibukan pekerjaannya sebagai seorang gubernur. Menurutnya, mantan Menteri Sosial RI tersebut hari ini harus hadir dalam sejumlah agenda penting yang tidak dapat dilewatkan.

“Karena beliau hari ini berhalangan. Hari ini sudah ada tiga agenda jadwal. Yang memang yang pertama ada kegiatan Sarasehan Kebangsaan MPR RI sebagai keynote speaker. Terus kemudian ada rapat Paripurna DPRD [Jatim]. Kemudian hari-hari ini menjelang kunjungan Bapak Presiden [ke Malang]. Sehingga tentu sampai dengan nanti hari-H akan banyak sekali rapat, koordinasi, persiapan-persiapan. Memang harus beliau penuhi, harus beliau ikuti,” paparnya.

Meski begitu, Adi mengungkapkan dirinya tidak tahu waktu pasti Khofifah akan hadir sebagai saksi dalam sidang tersebut. Ia mengaku masih berkomunikasi dengan jaksa dari KPK.

“Sedang dikomunikasikan. Jadi saya belum bisa menyampaikan kapan atau bagaimana, tapi saya sedang komunikasikan dan koordinasikan dengan jaksa. Saya belum bisa menjawab lebih dari itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adi menegaskan ini adalah panggilan pertama yang diterima oleh Khofifah untuk hadir dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam persidangan kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Pemprov Jawa Timur.

“Ini yang pertama,” pungkas Adi.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur Heru Satriyo yang mengaku berkomunikasi langsung dengan Khofifah juga menyebut mantan Menteri Sosial itu tak dapat hadir dalam persidangan hari ini.

Namun, Heru menegaskan ketidakhadiran Khofifah sebagai saksi dalam persidangan tersebut bukanlah bentuk tindakan mangkir, melainkan permohonan penjadwalan ulang karena harus menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur.

“Dengan sangat berat hati karena memang sudah harus mendatangi jadwal paripurna dari DPRD Jawa Timur undangan paripurna sehingga ibunda [Khofifah] minta dijadwalkan ulang. Bukan mangkir. Minta dijadwalkan ulang,” beber Heru kepada awak media di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Heru menyatakan Khofifah wajib secara langsung menghadiri agenda rapat paripurna tersebut. Pasalnya Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak maupun Sekretaris Daerah Provinsi Adhy Karyono berhalangan untuk mewakili karena sedang bertugas di tempat lain.

“Sebenarnya paripurna bisa diwakili. Cuman bisa dicek semuanya, Sekda Prov lagi di luar negeri dan Pak Emil lagi menghadiri rapat dengan Kementerian PU untuk masalah jembatan bantuan APBN untuk jembatan layang. Sehingga tidak ada yang bisa mewakili beliau [Khofifah] di paripurna. Permasalahannya di situ,” paparnya.

Heru mengklaim rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur itu sudah dijadwalkan sejak sebulan yang lalu, yang jauh sebelum terbitnya surat panggilan sang gubernur sebagai saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sedangkan undangan di paripurna sudah dikirimkan satu bulan yang lalu, sudah dijadwalkan terlebih dulu, daripada surat undangan dari JPU KPK,” tambahnya.

Meski meminta penjadwalan ulang, dirinya menyatakan Khofifah sangat siap untuk memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim. Sebagai warga negara yang taat terhadap hukum, Heru menjelaskan Khofifah tengah menunggu undangan resmi berikutnya yang dilayangkan JPU KPK usai surat permohonan penundaan disampaikan secara resmi oleh Biro Hukum Pemprov Jawa Timur.

“[Khofifah] sangat siap. InsyaAllah beliau menyampaikan bahwa sebagai warga negara yang patuh hukum, beliau siap untuk menghadiri persidangan selanjutnya. Masih menunggu, masih menunggu undangan dari JPU KPK setelah surat permohonan untuk penundaan jadwal sidang ini dikirimkan oleh Kabiro Hukum,” katanya.

Bisnis.com, SURABAYA — Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama DPRD Jawa Timur menetapkan enam peraturan daerah (perda) yang dinilai strategis bagi penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam keterangan resmi, Selasa (30/12/2025), Khofifah menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif penting untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.

“Persetujuan enam Perda ini mencerminkan sinergi yang produktif antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat landasan hukum pembangunan daerah serta menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Jawa Timur,” ucapnya.

Enam perda tersebut mencakup penetapan Perda tentang Pencabutan Lima Perda Provinsi Jawa Timur, Perda tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, Perda tentang Pelindungan Perempuan dan Anak, Perda tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Perda tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Perda tentang Penyertaan Modal Daerah.

Khofifah menjelaskan bahwa pencabutan lima perda dilakukan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan peraturan yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pencabutan ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan sekaligus memastikan regulasi daerah tetap relevan dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.

Perda yang ditetapkan yakni tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat disusun untuk merespons dinamika sosial yang berkembang, baik di ruang publik maupun ruang digital. Menurut Khofifah, kebijakan tersebut tidak hanya menekankan aspek penegakan aturan.

“Perda ini tidak hanya menekankan aspek penegakan aturan, tetapi juga mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan berkeadilan agar ketertiban dapat terwujud secara berkelanjutan,” jelasnya.

Pada saat yang sama, perhatian terhadap kelompok rentan diperkuat melalui Perda tentang Pelindungan Perempuan dan Anak.

“Pelindungan perempuan dan anak membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha, hingga komunitas harus bergerak bersama agar Perda ini benar-benar efektif di lapangan,” bebernya.

Di sektor lingkungan, Perda tentang Penyelenggaraan Kehutanan diarahkan untuk memastikan pengelolaan hutan berjalan lestari sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Pengelolaan kehutanan harus menjaga keseimbangan antara aspek ekologi, sosial, dan ekonomi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan berkelanjutan,” tutur Khofifah.

Pada bidang ekonomi, Perda tentang BUMD menjadi landasan penguatan tata kelola dan profesionalisme perusahaan daerah.

“Dengan regulasi yang lebih kuat, BUMD diharapkan tumbuh lebih sehat, profesional, dan berdaya saing sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah,” ungkapnya.

Adapun Perda tentang Penyertaan Modal Daerah difokuskan pada penguatan akuntabilitas dalam penempatan modal pemerintah daerah.

“Setiap rupiah penyertaan modal harus dikelola secara profesional, akuntabel, dan memberi nilai tambah bagi perekonomian Jawa Timur,” katanya.