Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Kota (Pemko) Dumai menyiapkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif Wali Kota Dumai untuk tahun 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai, Fahmi Rizal sejumlah ranperda yang disiapkan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kota Dumai.

"Kami harap proses pembahasan dan legislasi keempat Ranperda inisiatif Wali Kota Dumai dapat berjalan lancar dan diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan," ujarnya, Selasa (13/1/2026).

Empat ranperda dimaksud yaitu pertama terkait pemekaran wilayah Kota Dumai, Fahmi Rizal menjelaskan bahwa rencana pemekaran kecamatan akan difokuskan pada Kecamatan Bukit Kapur. Selain itu, Pemko Dumai juga merencanakan pemekaran enam kelurahan, yakni Lubuk Gaung, Tanjung Penyebal, Purnama, Bagan Besar, Bukit Nenas, dan Bukit Kapur.

Menurutnya, langkah tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dengan tetap memperhatikan aspek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), ketersediaan infrastruktur dasar, serta aspirasi masyarakat setempat.

Kemudian kedua, Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Fahmi Rizal menyebut Pemko Dumai sepakat bahwa Ranperda tersebut bertujuan untuk pembinaan dan pengawasan agar Ormas dapat menjadi wadah pemersatu yang profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memitigasi potensi konflik horizontal di Kota Dumai.

Ketiga, Ranperda mengenai perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Fahmi Rizal menegaskan bahwa perubahan tersebut merupakan mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

Perubahan regulasi ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan aset daerah berjalan lebih tertib, efektif, dan sesuai ketentuan terbaru.

Terakhir, Pemko Dumai juga menaruh perhatian serius pada Ranperda penanggulangan bencana. Mengingat kondisi geografis Kota Dumai yang berada di wilayah pesisir dan memiliki lahan gambut yang cukup luas.

"Melalui Ranperda ini, pemerintah daerah Kota Dumai melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan mengubah paradigma pelayanan kebencanaan dari sebelumnya bersifat responsif menjadi preventif atau pencegahan," pungkasnya.

Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) bersama DPRD Sumut menyetujui 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis Sumatra Utara pada Senin (29/12/2025).

Ketiga Ranperda itu yakni Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumut, Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumut menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumut, serta Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumut.

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan Ranperda tersebut telah disetujui bersama dengan DPRD.

"Kami mengapresiasi DPRD Sumut, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) atas kerja keras dan kolaborasi yang intensif, sehingga ketiga Ranperda tersebut dapat diselesaikan dengan baik melalui pembahasan yang dinamis antara eksekutif dan legislatif," kata Bobby dalam keterangan resmi, Selasa (30/12/2025).

Secara rinci, dalam Ranperda perubahan perangkat daerah akan dilakukan penataan organisasi di lingkungan Pemprov Sumut.

Bobby menyebut Ranperda itu akan memecah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi 2 perangkat daerah.

Ranperda itu juga membahas pemindahan urusan penataan ruang ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Selain itu, dilakukan pula penggabungan beberapa dinas sektor pertanian menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta penyesuaian nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Adapun Ranperda perubahan bentuk hukum Bank Sumut menjadi Perseroda, lanjutnya, merupakan amanat peraturan perundang-undangan.

Status Perseroan yang berubah dari Swasta Nasional menjadi Perseroda dinilai sebagai bentuk paling tepat untuk memperkuat peran Bank Sumut khususnya dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sedangkan terkait permodalan Bank Sumut, Pemprov dan DPRD telah menyepakati penambahan penyertaan modal berupa barang milik daerah senilai Rp280,98 miliar.

Bobby mengungkapkan barang itu berupa gedung kantor seluas 7.805 meter persegi.

"Penyertaan modal ini diharapkan dapat menjadikan kepemilikan saham Pemprov Sumut sebagai pemegang saham mayoritas serta memperkuat kinerja Bank Sumut ke depan," kata dia.

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis di bidang pendidikan, infrastruktur utilitas, kesehatan masyarakat, dan layanan air minum dalam Rapat Paripurna pada Selasa (23/12/2025). Rapat ini turut dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno.

Dalam sambutannya, Rano mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan subtansi keempat Ranperda hingga mencapai persetujuan bersama. Dia menyebut, berbagai masukan dan rekomendasi DPRD menjadi catatan penting yang akan ditindaklanjuti oleh jajaran eksekutif.

“Persetujuan empat Ranperda ini mencerminkan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam menghadirkan kebijakan strategis dan memperkuat arah pembangunan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan,” kata Rano.

Adapun, empat Ranperda yang disetujui meliputi Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Ranperda tentang Penempatan Jaringan Utilitas. Lalu, Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan Ranperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah).

Terkait Ranperda pendidikan, Rano menjelaskan bahwa regulasi ini merupakan pembaruan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 yang telah berlaku hampir dua dekade. Aturan ini menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung wajib belajar 13 tahun.

“Ranperda ini memperkuat komitmen wajib belajar 13 tahun serta menjamin hak setiap anak di Jakarta untuk memperoleh pendidikan bermutu, sekaligus menyiapkan generasi yang mampu bersaing di tingkat global tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal,” katanya.

Soal Ranperda tentang Penempatan Jaringan Utilitas, Rano menjelaskan aturan ini disusun untuk mendukung penataan infrastruktur perkotaan yang lebih tertib, terintegrasi, dan berkelanjutan.

“Melalui pengaturan penempatan jaringan utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, Jakarta akan menjadi kota yang lebih aman, nyaman, dan layak huni, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas dan aktivitas warga,” ujarnya.

Terkait Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, Wagub Rano menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bentuk pelarangan total maupun diskriminasi terhadap perokok. Sebaliknya, regulasi tersebut merupakan upaya memberikan kepastian hukum dalam melindungi hak masyarakat atas udara bersih dan lingkungan yang sehat.

“Perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia, menjadi prioritas utama. Masyarakat yang lebih sehat akan mendorong produktivitas dan menciptakan iklim ekonomi yang berkelanjutan,” ucapnya.

Terakhir, Ranperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PAM JAYA menjadi Perseroan Daerah, hal ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas layanan air minum di Jakarta. Transformasi ini diharapkan dapat mendukung percepatan pencapaian layanan air minum 100 persen pada 2029.

“Perubahan bentuk badan hukum ini memberikan fleksibilitas bagi PAM JAYA dalam pengembangan jaringan dan pembiayaan infrastruktur, dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta orientasi pada kepentingan publik,” tuturnya.

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penambahan penyertaan modal ke PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut). Ranperda tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Surya, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, di Gedung Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (14/11/2025).

Kebijakan penambahan modal ini bertujuan memperkuat kinerja dan struktur permodalan Bank Sumut sebagai salah satu BUMD strategis di daerah. Penyetoran modal dilakukan secara non-kas melalui pemanfaatan aset daerah berupa tanah dan bangunan.

Surya menjelaskan bahwa langkah ini penting untuk menjaga kepemilikan saham Pemprov Sumut di Bank Sumut tetap minimal 51%, sekaligus memperkuat kapasitas bank dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan.

“Selain itu, ini juga untuk meningkatkan kemampuan Bank Sumut dalam memperluas fungsi intermediasi keuangan bagi masyarakat dan pelaku ekonomi daerah,” ujar Surya.

​Adapun barang milik daerah yang akan dijadikan penyertaan modal adalah, tanah dan bangunan gedung kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumut. ​Tanah dan bangunan parkir Kantor Gubernur Sumut (dahulu Medan Club) serta tanah dan bangunan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).

​Menurut Surya, penyertaan modal ini juga merupakan langkah strategis untuk mendukung agenda transformasi Bank Sumut yang saat ini tengah menuju Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2.

​"Penyertaan modal ini akan mendukung rencana PT Bank Sumut yang tengah melaksanakan agenda transformasi menuju KBMI 2, dengan target modal inti di atas Rp6 triliun sebagaimana tertuang dalam Corporate Planning periode 2024–2028," jelas Surya.

​Surya berharap penguatan permodalan ini dapat memperluas kapasitas ekspansi kredit, meningkatkan daya saing, serta memperkuat ketahanan dan keberlanjutan bisnis bank.
​
Surya juga menegaskan bahwa penyertaan modal berupa barang milik daerah ini diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 411 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang memungkinkan penyertaan modal pemerintah daerah atas BMD untuk pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja BUMD.
​
Kebijakan penyertaan modal non-kas ini dinilai sebagai strategi fiskal yang inovatif dan berkelanjutan, karena mampu mengoptimalkan aset daerah tanpa mengganggu likuiditas APBD, sekaligus memberikan multiplier effect positif terhadap perekonomian daerah.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, pimpinan DPRD Sumut, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Sumut.(H14/DISKOMINFO SUMUT)