Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk memusatkan komunikasi kebijakan perpajakan di bawah kendalinya langsung usai sejumlah pernyataan Direktorat Jenderal Pajak yang memicu polemik dan keresahan di masyarakat.

Purbaya menyoroti pola komunikasi otoritas pajak yang belakangan ini kerap memicu polemik di ruang publik. Dia mencontohkan sejumlah pengumuman kebijakan perpajakan yang meresahkan masyarakat, seperti wacana pajak jalan tol dan sejumlah pungutan lainnya.

Demi mencegah kesimpangsiuran informasi yang dapat mengganggu stabilitas iklim investasi, Menteri Keuangan memutuskan untuk memusatkan pintu komunikasi kebijakan fiskal. Mulai saat ini, Direktur Jenderal Pajak tidak lagi memiliki wewenang untuk mengumumkan kebijakan baru kepada publik.

"Ke depan kan sudah berkali-kali nih, pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan. Jadi, nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya," kata Purbaya, Senin (11/5/2026).

Dia menekankan bahwa posisi DJP dalam struktur Kementerian Keuangan murni sebagai aparat pelaksana dari regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sebelumnya, dalam konferensi pers APBN Kita pada Selasa (5/5/2026), Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan dalam waktu dekat fiskus akan melakukan pemeriksaan wajib terhadap peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II.

"Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap," katanya, Selasa (5/5/2026).

Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran di kalangan dunia usaha karena PPS menjanjikan tidak adanya pemeriksaan terhadap harta yang telah diungkap secara sukarela.

Namun, pernyataan tersebut telah diklarifikasi oleh Purbaya bahwa harta yang sudah didaftarkan secara sukarela dalam program pengampunan pajak tidak akan diutak-atik atau digali kembali oleh otoritas fiskal.

Ke depannya, kepatuhan wajib pajak hanya akan diukur berdasarkan pembayaran pajak dari aktivitas bisnis dan perkembangan ekonomi seperti biasa.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp44,55 triliun hingga 30 November 2025.

Jumlah tersebut berasal dari berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp34,54 triliun, pajak atas aset kripto Rp1,81 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp4,27 triliun serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) Rp3,94 triliun.

"Realisasi penerimaan pajak digital yang mencapai Rp44,55 triliun mencerminkan semakin besarnya kontribusi ekonomi digital terhadap penerimaan negara," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli dalam keterangan resmi, dikutip Senin (29/12/2025).

Sampai November 2025, pemerintah telah menunjuk 254 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE. Pada bulan tersebut, terdapat tiga penunjukan baru, yaitu International Bureau of Fiscal Documentation, Bespin Global, dan OpenAI OpCo, LLC.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga melakukan satu pencabutan data pemungut PPN PMSE, yakni Amazon Services Europe S.a.r.l. Menurut Rosmauli, hingga 30 November 2025, dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 215 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total sebesar Rp34,54 triliun.

Adapun jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp9,19 triliun hingga 2025. Pajak fintech juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp4,27 triliun sampai dengan November 2025.

Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp1,17 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp724,5 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,37 triliun. Sedangkan penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp284,42 miliar dan PPN sebesar Rp3,65 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pajak hampir dikenakan di setiap bagian hidup kita. Mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Ternyata sistem pajak atau pungutan kepada rakyat diperkenalkan sejak lama. Tepatnya pada peradaban Mesir yang dipimpin Firaun pada 300 SM.

Saat itu, Firaun mengenakan pajak atas barang-barang seperti gandum, tekstil, tenaga kerja serta sejumlah komoditas lain.

Namun pengenaan pajaknya tak menggunakan mekanisme sama rata. Firaun menetapkan sistem penyesuain, yakni disesuaikan dengan kemampuan finansial objek pajak.

Sebagai contoh, Firaun akan menetapkan pajak tinggi pada ladang yang sangat produktif dengan hasil panen melimpah. Sebaliknya pajak rendah dibayarkan pemilik ladang yang tidak produktif.

Hasil pungutan pajak ini menjadi tambahan pendapatan negara. Beribu-ribu tahun kemudian sistem pajak ini diterapkan oleh banyak pemerintah di negara modern.

Orang Pertama yang Kenalkan Sistem Pajak di Indonesia

Di Indonesia sendiri, sistem pajak baru hadir tahun 1811. Thomas Stanford Raffles jadi sosok pertama memperkenalkan sistem itu.

Saat itu dia datang ke Hindia Belanda atas nama Kerajaan Inggris. Sejarawan Ong Hok Ham dalam Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang (2018) mengungkapkan peran Raffles dalam penetapan konsep pajak di wilayah Indonesia.

"Raffles (1811-1816) adalah penguasa Barat pertama yang meletakkan dasar finansial negara kolonial baru di Indonesia. Inggris, dan koloninya, menurut dia, harus dibiayai dengan pajak. Konsep pajak dilahirkan olehnya," tulis Ong Hok Ham.

Raffles menyebutkan Inggris, secara teori, punya hak atas semua tanah yang menggantikan kepemilikan raja-raja di Jawa. Jadi petani yang memiliki tanah atau bekerja di tanah orang wajib membayarkan pajak.

"Pajak tanah Raffles adalah atas petani individual dan bukan atas desa atau wilayah. Dan berupa uang," tulis Ong Hok Ham.

Meski ide penerapan sistem pajak itu darinya, Raffles tak pernah merasakan hasil dari idenya itu. Dia pergi lima tahun setelah sampai di Hindia Belanda, pada 1816.

Baru pada 1870, pemerintah kolonial memperkenalkan berbagai jenis, dari pajak pribadi, pajak usaha, hingga pajak jual beli.

Sasaran pajak bukan hanya masyarakat biasa, namun juga orang Eropa dan pribumi kaya raya. Namun pribumi tetap menyumbang pajak terbesar saat itu.

"Kira-kira dasawarsa pertama abad ke-20, penduduk pribumi yang sebagian besar terkena pajak tanah, menyumbang 60% penghasilan Hindia Belanda," tulis Ong.

Namun sistem pajak kolonial ini pada akhirnya dinilai negatif. Sebab negara tak memberikan apapun pada rakyat yang memberikan uangnya sebagai pajak.

Terkesan, pemerintah kolonial kala itu memeras masyarakat lewat pengenaan pajak.

Bertahun-tahun kemudian, para negara modern berupaya untuk mengubah konsep pajak. Jadi bukan hanya untuk pendapatan, namun untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan.

Sayangnya tujuan itu masih jauh dari harapan. Masih banyak masyarakat yang teriak karena tak mendapatkan timbal balik yang sepadan.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

IDXChannel - Ketua Umum Indonesia Aircraft Maintenance Services Association (IAMSA) sekaligus Direktur Utama Garuda PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) Andi Fahrurrozi mengakui banyak calon investor global yang gagal berinvestasi membangun fasilitas industri MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) pesawat di Indonesia.

Salah satu hal yang memberatkan calon investor adalah terkait pungutan pajak dan bea masuk yang dipungut pemerintah terkait komponen pesawat terbang.

"Dari luar itu (investor) sudah banyak yang menunggu. Cuma tadi masalah regulasinya kita tunggu. Karena investor selama ini tidak jadi masuk karena masalah seperti perpajakan, bea masuk, dan lainnya," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (14/10/2025)

Ia menjelaskan saat ini kemampuan industri dalam negeri untuk perbaikan mesin pesawat dan komponen semakin lama semakin menurun. Perkembangan teknologi pesawat terbang belum mampu diimbangi oleh kapasitas industri di dalam negeri.

Andi Fahrurrozi memproyeksikan, dalam lima tahun ke depan 100 persen perbaikan mesin pesawat akan dilakukan di luar negeri. Adapun posisi saat ini, 70 persen perbaikan pesawat dilakukan di luar negeri akibat keterbatasan di dalam negeri.

Menurutnya ada 3 tantangan utama dalam peningkatan kapabilitas MRO nasional. Pertama, keterbatasan volume pekerjaan yang membuat investasi peningkatan kemampuan teknis menjadi tidak ekonomis.

Kedua, dominasi OEM (Original Equipment Manufacturer) dalam layanan aftersales dan reparasi komponen, di mana sebagian besar aktivitas repair masih menjadi hak eksklusif OEM.

Ketiga, tingginya biaya investasi, sehingga diperlukan kemitraan atau partnership untuk memperkuat kapasitas dan menambah capital expenditure.

"Itu yang kita harapkan, pemerintah bisa mengasih solusi dari masalah perpajakan, masalah regulasi, dan sebagainya. Minimal bisa kompetitif saja dengan apa yang diberikan negara terhadap industrinya," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Sokhib Al Rokhman mengaku saat ini pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan terkait relaksasi bea masuk untuk spare part dan mesin pesawat.

"Bea masuk, kita sudah berdiskusi dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan, ini kita upayakan, sehingga spare part mudah, dan kalau bisa beamasuk nol. Ini akan memberikan stimulus industri penerbangan Indonesia untuk bisa berdaya saing," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)