Jakarta, CNBC Indonesia - Pajak hampir dikenakan di setiap bagian hidup kita. Mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Ternyata sistem pajak atau pungutan kepada rakyat diperkenalkan sejak lama. Tepatnya pada peradaban Mesir yang dipimpin Firaun pada 300 SM.

Saat itu, Firaun mengenakan pajak atas barang-barang seperti gandum, tekstil, tenaga kerja serta sejumlah komoditas lain.

Namun pengenaan pajaknya tak menggunakan mekanisme sama rata. Firaun menetapkan sistem penyesuain, yakni disesuaikan dengan kemampuan finansial objek pajak.

Sebagai contoh, Firaun akan menetapkan pajak tinggi pada ladang yang sangat produktif dengan hasil panen melimpah. Sebaliknya pajak rendah dibayarkan pemilik ladang yang tidak produktif.

Hasil pungutan pajak ini menjadi tambahan pendapatan negara. Beribu-ribu tahun kemudian sistem pajak ini diterapkan oleh banyak pemerintah di negara modern.

Orang Pertama yang Kenalkan Sistem Pajak di Indonesia

Di Indonesia sendiri, sistem pajak baru hadir tahun 1811. Thomas Stanford Raffles jadi sosok pertama memperkenalkan sistem itu.

Saat itu dia datang ke Hindia Belanda atas nama Kerajaan Inggris. Sejarawan Ong Hok Ham dalam Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang (2018) mengungkapkan peran Raffles dalam penetapan konsep pajak di wilayah Indonesia.

"Raffles (1811-1816) adalah penguasa Barat pertama yang meletakkan dasar finansial negara kolonial baru di Indonesia. Inggris, dan koloninya, menurut dia, harus dibiayai dengan pajak. Konsep pajak dilahirkan olehnya," tulis Ong Hok Ham.

Raffles menyebutkan Inggris, secara teori, punya hak atas semua tanah yang menggantikan kepemilikan raja-raja di Jawa. Jadi petani yang memiliki tanah atau bekerja di tanah orang wajib membayarkan pajak.

"Pajak tanah Raffles adalah atas petani individual dan bukan atas desa atau wilayah. Dan berupa uang," tulis Ong Hok Ham.

Meski ide penerapan sistem pajak itu darinya, Raffles tak pernah merasakan hasil dari idenya itu. Dia pergi lima tahun setelah sampai di Hindia Belanda, pada 1816.

Baru pada 1870, pemerintah kolonial memperkenalkan berbagai jenis, dari pajak pribadi, pajak usaha, hingga pajak jual beli.

Sasaran pajak bukan hanya masyarakat biasa, namun juga orang Eropa dan pribumi kaya raya. Namun pribumi tetap menyumbang pajak terbesar saat itu.

"Kira-kira dasawarsa pertama abad ke-20, penduduk pribumi yang sebagian besar terkena pajak tanah, menyumbang 60% penghasilan Hindia Belanda," tulis Ong.

Namun sistem pajak kolonial ini pada akhirnya dinilai negatif. Sebab negara tak memberikan apapun pada rakyat yang memberikan uangnya sebagai pajak.

Terkesan, pemerintah kolonial kala itu memeras masyarakat lewat pengenaan pajak.

Bertahun-tahun kemudian, para negara modern berupaya untuk mengubah konsep pajak. Jadi bukan hanya untuk pendapatan, namun untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan.

Sayangnya tujuan itu masih jauh dari harapan. Masih banyak masyarakat yang teriak karena tak mendapatkan timbal balik yang sepadan.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta: Pajak punya peran besar dalam menjaga roda ekonomi negara tetap berputar. Dari membangun infrastruktur hingga membiayai layanan publik, pajak menjadi sumber utama pendapatan pemerintah.

Setiap warga negara yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) wajib melaporkan dan membayar pajak sesuai peraturan. Tapi, sudah tahu belum apa saja jenis pajak di Indonesia dan bagaimana sistem pemungutannya?

Jenis-Jenis Pajak di Indonesia

Merangkum dari laman Sahabat Pegadaian, secara umum, pajak di Indonesia dibagi menjadi dua jenis besar yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

1. Pajak pusat

Pajak pusat dipungut oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jenis-jenis pajak pusat meliputi:

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN dikenakan pada setiap transaksi jual beli Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di wilayah Indonesia.

Subjek PPN terbagi dua: PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang wajib memungut dan menyetor PPN, dan Non-PKP yang tidak wajib memungut tapi tetap membayar ketika membeli barang atau jasa yang dikenakan PPN.

Mulai 1 Januari 2025, tarif umum PPN naik dari 11% menjadi 12%, sesuai UU HPP (UU No.7 Tahun 2021).

b. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi atau badan usaha dalam satu tahun pajak. Tarifnya tergantung pada penghasilan.

5% untuk penghasilan Rp0-Rp60 juta
15% untuk penghasilan Rp60-Rp250 juta
25% untuk penghasilan Rp250-Rp500 juta
30% untuk penghasilan Rp500 juta-Rp5 miliar
35% untuk penghasilan di atas Rp5 miliar

Sementara itu, tarif PPh badan usaha ditetapkan sebesar 22% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP).

c. Bea Meterai (BM)

Bea Meterai dikenakan atas dokumen-dokumen penting seperti akta notaris, surat perjanjian, surat berharga, efek, hingga kuitansi pembayaran dengan nominal tertentu.

d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PPnBM dikenakan pada transaksi Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah. Misalnya mobil sport, perhiasan mahal, atau jam tangan premium.

Kriteria barang mewah antara lain:

- Bukan kebutuhan pokok
- Hanya dikonsumsi kelompok masyarakat tertentu
- Digunakan sebagai simbol status sosial

2. Pajak Daerah

Berbeda dari pajak pusat, pajak daerah dikelola oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota melalui Badan Pendapatan Daerah (BPD).

Beberapa contoh pajak daerah antara lain:

- Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
- Pajak Hotel dan Restoran
- Pajak Reklame
- Pajak Air Tanah dan Air Permukaan
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan
- Pajak Hiburan
- BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

Dasar hukum pajak daerah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia

Tidak sembarang orang bisa memungut pajak. Pemerintah telah menetapkan tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia:

1. Self-Assessment System

Dalam sistem ini, wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Wajib pajak bisa menggunakan DJP Online (djponline.pajak.go.id) untuk melapor dan membayar pajak tanpa perlu datang ke kantor pajak. Sistem ini diterapkan untuk PPh dan PPN.

2. Official Assessment System

Berbeda dari self-assessment, pada sistem ini petugas pajak yang menentukan besaran pajak terutang. Wajib pajak bersifat pasif, dan sistem ini umumnya diterapkan pada pajak daerah.

3. Withholding Assessment System

Dalam sistem ini, pihak ketiga seperti bendahara perusahaan bertugas memotong dan menyetor pajak dari penghasilan karyawan. Sistem ini digunakan untuk pajak PPh Pasal 21, 22, 23, serta PPh Pasal 4 Ayat 2.

Memahami jenis pajak dan sistem pemungutannya bukan hanya soal kewajiban, tapi juga bentuk kontribusi terhadap kemajuan bangsa.

Dengan pajak yang dikelola baik, pembangunan bisa berjalan lancar, ekonomi tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)