Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ritme pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tetap berada dalam koridor target yang telah ditetapkan.

Dalam peninjauan langsung ke sejumlah proyek strategis di IKN, Selasa (30/12/2025), Gibran menyatakan bahwa kunjungannya bertujuan untuk memastikan akselerasi infrastruktur berjalan sinkron dengan amanat regulasi terbaru.

Dalam penjelasannya, pengawasan di lapangan dilakukan untuk menjamin seluruh progres fisik maupun non-fisik sesuai dengan target yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

"Hari ini, saya meninjau langsung beberapa proyek strategis di IKN untuk memastikan pembangunan sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2025," jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/12/2025).

Gibran menegaskan bahwa estafet pembangunan IKN merupakan prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini sekaligus menepis keraguan publik terkait keberlanjutan proyek raksasa di Kalimantan Timur tersebut.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan, bahwa pemerintah dibawah kepemimpinan Bapak Presiden, memiliki komitmen kuat dalam melanjutkan pembangunan IKN," tambahnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan pengembangan IKN akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah diundangkan.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028," bunyi beleid tersebut, dikutip Jumat (19/9/2025).

Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono menjelaskan tengah mempercepat konstruksi proyek IKN tahap 2, mencakup pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif IKN.

"Konstruksi IKN [Tahap 2] batch 1 sekarang hanya single years, akan selesai Desember ini. Sekarang progresnya 76,1% dan akan diselesaikan akhir Desember 2025," kata Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (25/11/2025).

Mengacu pada paparan yang disampaikan, konstruksi IKN Tahap 2 Batch 1 senilai Rp3,1 triliun tersebut mencakup 16 paket pekerjaan, terdiri dari 9 paket fisik dan 7 paket nonfisik.

Perinciannya, terdapat 7 paket konstruksi yang mendukung peningkatan jalan kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Sub-WP 1B, 1C, sepanjang 12,2 kilometer (Km). Kemudian, OIKN juga tengah melakukan penyelesaian penataan kawasan Pasar Sepaku.

Kontrak terakhir yakni mencakup proyek penataan kawasan olahraga dan ruang terbuka hijau. Selain itu, terdapat 7 paket nonfisik yang mencakup kegiatan pengelolaan gedung perkantoran, hunian, infrastruktur baik jalan, MUT, air minum, sanitasi hingga kawasan.