Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) memberikan klarifikasi terkait dengan lahan yang dihibahkan kepada pemerintah untuk proyek pembangunan rumah susun atau rusun subsidi di Kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Presiden Direktur LPCK Agus Arismunandar menyampaikan bahwa lahan yang dihibahkan tersebut dimiliki langsung oleh perseroan dan entitas anak. Lahan itu juga tercatat sebagai persediaan dan tanah untuk pengembangan dari LPCK dan entitas anaknya.

"Nilai buku atas lahan yang akan dihibahkan adalah sekitar Rp291 miliar," tulis Agus dalam keterbukaan informasi, dikutip Minggu (28/6/2026).

Adapun, hibah lahan ini akan menyebabkan penurunan aset dan ekuitas emiten berkode saham LPCK itu senilai Rp291 miliar karena beban hibah tanah sekitar Rp291 miliar.

Adapun, hibah ini disebut tidak termasuk transaksi material, transaksi afiliasi, maupun transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Awal tahun ini, pemerintah telah memulai proyek pembangunan rumah susun atau rusun subsidi di Kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proyek ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan lokasi pembangunan mencakup 30 hektar tanah yang akan dibangun secara bertahap dengan total unit yang akan dibangun total mencapai 14.000 unit apartemen.

"Kan rencana dari 12,8 hektare ini, itu kita akan bangun totalnya menjadi 18 tower. Itu perhitungannya kalau jadi dengan 32 lantai, kurang lebih itu antara Rp14 [triliun] sampai Rp16 triliun," kata Rosan kala itu.

Rosan mengatakan Danantara akan mengambil peran sebagai penyedia pendanaan sedangkan untuk eksekutor proyek Danantara bisa mengerahkan BUMN-BUMN Karya untuk berkolaborasi.

"Dari pembiayaan kita akan dukung secara full. Di kami, kan, ada BUMN-BUMN Karya yang kami bekerja sama juga di dalam proyek ini. Tentunya bersama kontraktor swasta lainnya, kita akan berkolaborasi. Jadi, itu peran Danantara di proyek Meikarta ini," tandasnya.

Proyek Meikarta merupakan garapan dari PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), entitas bisnis PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK). Tanah seluas 30 hektare itu merupakan tanah hibah yang diberikan Lippo Grup kepada pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan proyek pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, berjalan sesuai jadwal.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa tahapan konstruksi saat ini telah berjalan sesuai rencana. Proyek hunian vertikal ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada Agustus 2028.

"Proses pembangunan dimulai dari land clearing pada Februari 2026, kemudian groundbreaking Maret 2026, dan targetnya selesai Agustus 2028," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Selasa (26/5/2026).

Adapun saat ini, progres konstruksi telah memasuki tahapan pemasangan tiang pancang (test pile). Dari total target 8.600 pile yang dibutuhkan, sebanyak 1.836 tiang pancang telah berhasil terpasang di lokasi proyek.

Ara menekankan bahwa percepatan pembangunan tetap harus mengedepankan kualitas dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Pihaknya berkomitmen untuk tidak hanya mengejar kuantitas unit, tetapi juga memastikan aspek keselamatan serta fasilitas pendukung bagi penghuni.

Ara menuturkan, skema pembangunan proyek ini melibatkan kolaborasi lintas sektor. Kementerian PKP bertindak sebagai regulator, sementara pembiayaan dan konstruksi dilakukan oleh Danantara, dengan dukungan hibah lahan seluas 30 hektare dari Lippo Group.

Dalam laporannya, suplai hunian rusun subsidi tersebut bakal tembus 141.000 hunian di tiga lokasi lahan yang telah disiapkan. Adapun, pembangunan ditujukan untuk menekan angka backlog perumahan sekaligus memangkas jarak antara tempat tinggal dan pusat industri.

Pada saat yang sama, CEO Lippo Group James Riady menyambut baik realisasi proyek tersebut bagi para pekerja industri. Menurutnya, kawasan sekitar Meikarta merupakan pusat industri dengan ribuan pabrik, sehingga kehadiran hunian terjangkau akan meningkatkan efisiensi mobilitas pekerja.

Di sisi lain, Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menambahkan bahwa dukungan administratif kini terus dipercepat guna mendukung kelancaran proyek.

"Proses perizinan sudah masuk di Dinas Cipta Karya dan persyaratan sudah terpenuhi 100 persen. Secepatnya kami keluarkan izinnya," tegas Asep.

Melalui proyek ini, pemerintah berharap masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian layak yang dekat dengan pusat aktivitas ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkap rencana pengembangan rumah susun (rusun) subsidi lanjutan yang bakal dilaksanakan untuk mendukung program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ara menjelaskan, setelah melaksanakan groundbreaking rusun subsidi di Meikarta, pemerintah berencana melakukan hal serupa pada proyek rusun subsidi di wilayah Depok di atas lahan seluas 45 hektare (Ha).

“Kita ada tanah 45 hektare [Ha] di Depok. Saya izin Selasa sudah koordinasi, kita akan segera ke Depok [membangun rusun subsidi],” jelas Ara saat ditemui di Meikarta, Minggu (8/3/2026).

Ara melanjutkan, lahan 45 Ha di Depok tersebut merupakan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ara juga memastikan telah melakukan koordinasi lanjutan dengan Menkomdigi, Meutya Hafidh.

Dia mengatakan, lewat pembangunan di atas lahan 45 Ha itu diharapkan dapat membantu menyelesaikan backlog perumahan di wilayah Depok, yang angkanya mencapai 70.000 unit.

Kendati demikian, Ara belum merinci secara pasti pengembang mana yang akan digandeng untuk proyek tersebut. Hanya saja, dia memastikan proses pembangunannya dibidik bakal dimulai pada Juni 2026.

“Izinnya berarti akan dipercepat. Kita mau groundbreaking Juni di Depok, mohon doanya untuk 45 Ha,” tambahnya.

Untuk diketahui, pemerintah pada hari ini resmi memulai rangkaian pembangunan hunian vertikal subsidi yang bakal diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Minggu (8/3/2026).

Adapun proyek rusun subsidi perdana dibangun di atas lahan milik Lippo Group seluas 30 hektare di kompleks Meikarta.

“Kalau 30 hektare (Ha) ini luar biasa. Dari gambaran timnya Danantara dan Pak James [Lippo Group], ini akan jadi kurang lebih 140.000 unit dengan 30 hektare,” jelasnya dalam agenda Groundbreaking Proyek Rusun Subsidi Meikarta, Minggu (8/3/2026).

Ara melanjutkan, nilai lahan di area tersebut berkisar antara Rp15 juta hingga Rp20 juta per meter persegi. Mengacu pada asumsi tersebut, kontribusi Lippo Group untuk mendukung pengembangan rusun subsidi ini diperkirakan mencapai Rp4,5 triliun hingga Rp6 triliun.

“Di sini tanahnya antara Rp15 juta hingga Rp20 juta. Hitunglah angkanya, Rp15 juta per meter kalau 30 hektare (Ha) artinya Rp4,5 triliun. Kalau dia Rp20 juta, artinya adalah Rp6 triliun,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap bakal melakukan koordinasi lanjutan dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyiapkan skema pembangunan rumah susun (rusun) subsidi.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan pihaknya telah mendapat arahan langsung untuk segera berkoordinasi dengan CEO Danantara, Rosan P. Roeslani mengenai perumusan skema pembangunan rusun subsidi.

"Nanti bagaimana pembangunannya, saya sudah dapat arahan untuk berkoordinasi dengan Pak Rosan Danantara," kata Maruarar di Kompleks Parlemen RI, Selasa (9/2/2026).

Saat ini, tambah Ara, Lippo Group telah menyampaikan komitmen investasinya mendukung program 3 Juta Rumah lewat rencana pengembangan rusun subsidi di Meikarta. Di mana, Lippo tak hanya akan membangun huniannya, melainkan turut menghibahkan lahan seluas 30 hektare (Ha).

Sejalan dengan hal itu, diperlukan dukungan pemerintah agar komitmen investasi tersebut benar-benar terealisasi. Pasalnya, nantinya pemerintah tidak lagi perlu mengucurkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek tersebut.

"Kami juga sampaikan secara terbuka, tanahnya 30 hektare hibah, jadi negara itu mendapatkan hibah. Tadi kan kan disampaikan bagaimana melibatkan swasta, jadi negara tidak mengeluarkan uang untuk tanahnya," kata Ara.

Ara menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya kreatif kementerian dalam mengejar target pembangunan hunian subsidi di tengah keterbatasan fiskal. Dengan mekanisme hibah, pemerintah dapat menekan biaya pengadaan tanah yang selama ini menjadi komponen biaya tertinggi dalam pembangunan rusun.

Sebelumnya, investasi yang bakal dikucurkan oleh Lippo Group mencapai Rp39 triliun untuk pembangunan rusun subsidi di Meikarta. Ara menjelaskan investasi tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan sekitar 54 tower yang terletak di 3 area berbeda di atas lahan kurang lebih seluas 30 hektare (Ha).

Secara keseluruhan masing-masing kawasan akan dibangun 18 tower yang mencakup 2.600 unit hunian. Dengan demikian, total tower yang akan dibangun di 3 lokasi bakal mencapai 54 tower dengan total 141.000 unit.

"Nilai investasi di satu kawasan bisa Rp13 triliun diluar tanah. Akan dibangun di 3 area, itu Rp39 triliun kurang lebih dluar tanah," jelasnya dalam agenda Land Clearing Rusun Subsidi di Meikarta, Cikarang Selatan, Kamis (29/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA —Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) Marlo Budiman mengajukan pengunduran diri di tengah geliat Grup Lippo menggarap proyek rumah susun (rusun) subsidi di Kawasan Meikarta.

Sekretariat Perusahaan Lippo Cikarang Peter Adrian mengatakan perseroan telah menerima surat pengunduran diri Marlo Budiman dari jabatannya sebagai Presiden Direktur perseroan pada 30 Januari 2026.

Merujuk laman resmi perseroan, Marlo menjabat sebagai Presiden Direktur LPCK berdasarkan keputusan RUPS Tahunan pada 21 Mei 2025 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada 2026.

Saat ini, Marlo juga menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) dan Presiden Komisaris PT Multipolar Technology Tbk. (MLPT).

Marlo memiliki karier yang panjang di bidang profesional dan menduduki berbagai posisi manajemen senior. Marlo pernah menjabat sebagai Manager di Kenlin Inc., New York.

Selanjutnya, Marlo berkarier sebagai CFO dan posisi eksekutif lainnya di PT Pindo Deli Pulp Paper Mills and PT Lontar Papyrus Pulp Paper Industry di bawah Asia Pulp Paper milik Sinarmas Group sejak 1997 sampai dengan 2006.

Marlo juga tercatat pernah menjabat Commercial Director di PT Argo Pantes Tbk pada 2006, CFO dan Corporate Resources Officer di PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia pada 2008, Managing Partner di PT Y&K Capital pada 2016, dan Direktur dan Deputi CEO di PT Bumiputera Investasi Indonesia Tbk. pada 2016.

Pada 2018, Marlo bergabung dengan PT Link Net Tbk. (LINK) dengan posisi terakhir sebagai Presiden Direktur dan CEO. Pada Desember 2023, Marlo ditunjuk menjadi Deputi CEO Grup di PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) dan Presiden Direktur di PT Lippo Malls Indonesia.

Latar belakang pendidikan Marlo adalah Sarjana Sains dengan predikat magna cum laude di bidang Administrasi Bisnis, khususnya Finance and Real Estate Urban Analysis, dari The Ohio State University, Amerika Serikat.

“Pelaksanaan rapat umum pemegang saham terkait dengan pengunduran diri tersebut akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” paparnya dalam keterbukaan informasi, Senin (2/2/2026).

Peter menegaskan tidak terdapat dampak dari kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap perseroan.

Pengunduran diri Marlo itu terjadi di tengah langkah ekspansi Grup Lippo dengan menggarap pengembangan rumah susun (Rusun) subsidi di Kawasan Meikarta. Rencananya rusun tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektare (ha).

Seperti diberitakan Bisnis, Head of Project Management LPKR Fritz Atmodjo menjelaskan bahwa pengembangan rusun subsidi tersebut akan dibangun di 3 area berbeda dengan masing-masing luas lahan tiap kawasan seluas 10 ha.

"Satu tower akan terdiri 2.600 unit, di dalam lahan 10 hektare ini," kata Fritz dalam agenda Land Clearing Rumah Susun Subsidi Untuk Rakyat, di Meikarta, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).

Berdasarkan rencananya, LPKR bakal membangun 18 tower di setiap kawasan. Artinya, LPKR bakal membangun 54 towerrusun subsidi dengan total unit mencapai 141.000 unit di atas lahan 30 Ha.

Bisnis.com, JAKARTA —Manajemen PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) buka suara terkait dengan keterlibatan perseroan dalam proyek rumah subsidi pemerintah.

Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Peter Adrian menyampaikan LPCK mendukung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan.

“Perseroan melakukan pengkajian lebih lanjut atas rencana Kementerian PKP tersebut dan memastikan bahwa penyediaan atau kerja sama akan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku,” paparnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (21/1/2026).

Menurut Peter, rencana pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta sejalan dengan kerangka kebijakan dan program pemerintah, yang pelaksanaannya akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mekanisme perizinan yang berlaku.

Sepanjang pengetahuan LPCK, lanjutnya, hingga saat ini tidak terdapat kewajiban hukum tertentu yang secara langsung menghalangi pelaksanaan rencana tersebut.

Seperti diberitakan Bisnis, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pihaknya akan membangun sedikitnya 18 tower rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan penyediaan hunian layak di wilayah perkotaan dan penyangga industri.

Adapun, rencana pembangunan tersebut akan berada di dua titik lokasi, yakni di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, dan Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat. Masing-masing lokasi memiliki luas lahan sekitar 10 hektare.

Ara menilai pemilihan lokasi di Meikarta sangat strategis bagi para pekerja karena letaknya yang berdekatan dengan kawasan industri. Berdasarkan kalkulasinya, jarak hunian ke pusat industri hanya berkisar antara 2 kilometer hingga 2,5 kilometer.

Sebelumnya, Ara memang telah memastikan akan bekerja sama dengan Lippo Group dalam waktu dekat menghadirkan rusun bagi MBR di kompleks Meikarta yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Apabila berjalan sesuai rencana, konstruksi rusun MBR di Meikarta tersebut akan dijalankan pada tahun ini.

"Rencana pembangunan Rusun subsidi yang pertama di Meikarta, pak James [Grup Lippo] sudah siapkan yang saya rasa besar [ukurannya]. Nanti kita pastikan dahulu," kata Maruarar saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Kamis (15/1/2026).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Saham PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) ditutup pada Rp710 per lembar pada penutupan pasar Senin (19/1), naik 11,81%. Kenaikan harga saham emiten Grup Lippo itu disinyalir menjadi respons pasar terhadap rencana pemerintah membangun hunian vertikal subsidi di Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diketahui sedang mematangkan rencana pembangunan hunian vertikal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi.