Bisnis.com, JAKARTA – Grup Lippo telah memberikah hibah tanah seluas lebih dari 30 hektar tanah untuk program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan hibah secara simbolik dilakukan di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

Adapun, proyek Meikarta merupakan besutan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan entitas bisnis PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK).

Pendiri Grup Lippo Mochtar Riady menjelaskan alasannya memberikan tanah tersebut sebagai hibah adalah ingin mendukung program pemerintah.

"Mengikuti instruksi pemerintah, Bapak Presiden. Kami mendukung ide-ide dari pemerintah," ujarnya saat ditemui Bisnis di lokasi, Minggu (8/3/2026).

Konglomerat dengan julukan 'Raja Mal' tersebut mengaku dukungan tanah hibah lebih dari 30 hektar tersebut juga bukan menyoal benefit bisnis, namun menjadi kepuasan tersendiri ketika perusahaan yang dia dirikan dapat berkontribusi mendukung salah satu program prioritas Prabowo itu.

"Kami tidak melihat benefit kami sendiri, tapi kami akan sangat senang sekali kami bisa mendukung suatu program pemerintah," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Satgas Perumahan sekaligus adik kandung Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan tanah hibah seluas 37 hektar kemungkinan bisa dibangun untuk 140.00 unit apartemen.

Hashim menjelaskan sektor properti khususnya rumah hunian dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional di saat pemerintah menargetkan pertumbuhan PDB 8%.

"Ternyata industri perumahan, dan saya kira ini sudah pasti sudah dihafal Pak Mochtar, Pak James [Riady] dan Pak John [Riady] kalau perumahan itu dampak multiplier berhadap ekonomi kita bisa luar biasa, bisa berdampak 1,5 sampai 5 kali, ada yang bilang 2,5 kali. Berarti setiap rupiah kita keluarkan untuk perumahan, untuk properti, ini dampaknya luar biasa," ujar Hashim.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada perkara hukum di kawasan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat. Sebab kawasan ini akan dibangun rumah susun bersubsidi.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat konferensi pers bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).

Budi menjelaskan bahwa kawasan di Meikarta dapat digunakan sebagai rumah susun bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Artinya dalam kaitan dalam penindakan yang KPK lakukan Bahwa status dari Meikarta adalah clear and clean Sehingga tentu KPK juga mendukung penuh upaya-upaya pemerintah melalui Kementerian PKP untuk mengoptimalisasikan aset-aset,'" kata Budi.

Budi menyampaikan pihaknya mendukung upaya pembangunan rumah susun melalui monitoring dan pencegahan korupsi.

"Pencegahan dan monitoring maupun dalam basis pendekatan wilayah," jelas Budi.

Dalam kesempatan itu, Maruarar mengatakan pembangunan rumah susun itu untuk menjalankan program 3 juta rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah

Menurutnya ada lebih dari 20 juta penduduk Indonesia yang memiliki rumah tidak layak huni. Targetnya di 2026 akan disediakan 400 ribu rumah.

"Tahun ini, 2026 menjadi 400 ribu rumah kenaikannya 800 persen. Ini untuk menjawab betul-betul negara hadir," katanya.

Dia menjelaskan pihaknya akan bekerja sama dengan KPK untuk mencegah tindak pidana korupsi selama proses pembangunan rumah susun bersubsidi.

Bisnis.com, JAKARTA - Saham PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) ditutup pada Rp710 per lembar pada penutupan pasar Senin (19/1), naik 11,81%. Kenaikan harga saham emiten Grup Lippo itu disinyalir menjadi respons pasar terhadap rencana pemerintah membangun hunian vertikal subsidi di Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diketahui sedang mematangkan rencana pembangunan hunian vertikal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi.