Penajam Paser Utara (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menguatkan sinergi atau kerja sama strategis gerbang wilayah utara Indonesia dengan Provinsi Kalimantan Utara sebagai upaya menunjang perkembangan ibu kota negara baru Indonesia yang dibangun di sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

"Memperkuat sinergi antara pembangunan ibu kota negara baru dengan wilayah di sekitarnya terus dilakukan," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Rabu, ketika ditanya menyangkut perkembangan pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Khususnya dengan Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki posisi strategis sebagai gerbang wilayah utara Indonesia," tambahnya.

Provinsi Kalimantan Utara direncanakan menjadi daerah mitra IKN melalui skema kerja sama diformalkan melalui Peraturan Kepala Otorita, sehingga berbagai program pembangunan dapat dijalankan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Kemitraan tersebut dapat memperkuat kolaborasi antarwilayah, sekaligus membuka peluang Provinsi Kalimantan Utara terhubung lebih erat, jelas Basuki Hadimuljono, dengan ekosistem pembangunan IKN aspek ekonomi, logistik, maupun pengembangan kawasan.

Kolaborasi diharapkan memperkuat konektivitas kawasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional, timpal Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala, memastikan pembangunan IKN memberikan manfaat luas bagi wilayah di sekitarnya.

Provinsi Kalimantan Utara bisa menunjang perkembangan IKN, antara lain melalui pengembangan desa adat dan budaya yang berpotensi menjadi destinasi pariwisata, serta penguatan pengelolaan taman nasional.

"Juga peningkatan konektivitas dan jaringan transportasi, kerja sama di bidang pendidikan, hingga pengembangan pusat distribusi barang," kata Ingkong Ala.

Masyarakat Dayak sangat mendukung pembangunan IKN sebagai cita-cita besar bangsa, tegas Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Utara Jhonny Laing Impang, serta mengapresiasi Otorita IKN menjadikan Provinsi Kalimantan Utara menjadi mitra ibu kota negara baru Indonesia.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang menumpuk uang dalam jumlah besar di perbankan meskipun realisasi belanja daerah berjalan lambat sepanjang 2025.

Ia menyebut hingga akhir September 2025, total dana pemda yang tersimpan di bank mencapai Rp234 triliun, naik dibanding tahun sebelumnya.

"Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi," kata Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Purbaya menjelaskan pemerintah pusat telah menyalurkan dana ke daerah secara penuh dan tepat waktu. Hingga kuartal III-2025, realisasi transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp644,9 triliun atau 74,2 persen dari pagu. Artinya, menurut Purbaya, dana untuk pembangunan di daerah sudah tersedia dan siap digunakan.

"Pesan saya sederhana, dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat," ujarnya.

Meski demikian, rendahnya penyerapan anggaran membuat uang daerah justru mengendap di rekening bank, alih-alih menggerakkan ekonomi lokal. Purbaya menyoroti praktik sebagian daerah yang menempatkan dana kasnya di bank pusat di Jakarta, bukan di wilayah masing-masing.

"Itu kan daerahnya uangnya enggak ada uang jadinya. Barangnya enggak bisa muter tuh, enggak bisa minjemkan di sana. Harusnya walaupun enggak dibelanjakan, biar aja uangnya di daerah," ucapnya.

Purbaya juga menyinggung adanya selisih data sebesar Rp18 triliun antara catatan kas daerah dengan laporan Bank Indonesia (BI). Ia meminta agar perbedaan tersebut ditelusuri dengan cermat.

"Kalau di pemda kurang Rp18 triliun, mungkin pemda kurang teliti itu yang nulisnya. Kalau BI itu pasti sudah di sistem semuanya, jadi itu mesti diinvestigasi itu ke mana yang selisih Rp18 triliun itu," kata Purbaya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar dana pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak dikelola untuk mencari keuntungan bunga dari deposito. Pemerintah, menurutnya, harus memastikan seluruh anggaran bekerja bagi perekonomian.

Purbaya pun menitipkan pesan kepada kepala daerah agar lebih bijak dalam mengelola kas daerah dan mempercepat realisasi belanja produktif.

"Kelola dana pemda di bank dengan bijak, simpan secukupnya untuk kebutuhan rutin, tapi jangan biarkan uang tidur. Uang itu harus kerja bantu ekonomi daerah," katanya.

Berdasarkan data BI per 15 Oktober 2025, berikut 15 pemda dengan simpanan tertinggi di perbankan per September 2025: