MANADO - Nama Iptu Priscilla Tissy Atotoy kembali menyita perhatian publik. Polisi wanita (Polwan) yang dikenal bertugas di Satlantas Polresta Manado tersebut dikabarkan mendapat penugasan baru di lingkungan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Perjalanan karier Iptu Priscilla Tissy Atotoy dinilai terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sosoknya dikenal sebagai perwira muda yang aktif, disiplin, dan memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas kepolisian, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas.

Berdasarkan data yang dihimpun SindoNews, Selasa (2/6/2026), perpindahan tugas ke Divisi Propam Polri dinilai menjadi langkah penting dalam perjalanan kariernya. Divisi Propam merupakan salah satu unsur strategis di tubuh Polri yang memiliki peran dalam pengawasan internal, penegakan disiplin, serta pembinaan kode etik profesi anggota kepolisian.

Sejumlah kalangan menilai penempatan personel muda yang memiliki rekam jejak baik merupakan bagian dari upaya regenerasi dan penguatan institusi dalam mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya.

Selain dikenal karena prestasinya di dunia kepolisian, Iptu Priscilla Tissy Atotoy juga kerap menjadi sorotan publik karena kepribadiannya yang ramah dan penampilannya yang menarik, sehingga memiliki banyak pengikut di berbagai platform media sosial.

Lihat video: Peringati Hari Ibu, Polwan Polres Cimahi Tampilkan Atraksi Moge & Bagikan Bunga



Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Iptu Priscilla Tissy Atotoy terkait informasi perpindahan tugas tersebut. Pihak terkait juga masih belum memberikan pernyataan resmi mengenai detail penugasan maupun posisi yang akan diemban di lingkungan Divisi Propam Polri.

Masyarakat pun menantikan konfirmasi resmi terkait kabar tersebut, sekaligus berharap agar karier Iptu Priscilla Tissy Atotoy terus berkembang dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia.

JAKARTA - Penggerebekan Tempat Hiburan Malam (THM) New Zone di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Operasi yang dilakukan Bareskrim Polri tersebut dinilai sebagai langkah tegas dalam menekan peredaran narkoba di Sumatera Utara.

Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan sebanyak 34 orang yang terdiri dari owner, manajer, pengunjung dewasa, hingga anak-anak yang berada di lokasi saat operasi berlangsung.

“Kita apresiasi tindakan tegas Bareskrim Polri yang mengobok-obok THM New Zone di Kota Medan. Tempat hiburan malam ini kabarnya berulangkali terdeteksi menjadi sumber peredaran narkoba. Daripada jadi sumber peredaran narkoba kita minta Bareskrim Polri rekomendasikan agar izinnya ditutup Pemda," kata Penasihat Ahli Kapolri Edi Hasibuan, Senin (25/5/2026).

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menyebut, saat ini Kabareskrim Polri Komjen Pol Sahardiantono terus menindak tempat hiburan yang menjadi sarang narkoba di berbagai daerah.

“Kita harapkan operasi ini terus berkelanjutan agar bisa menekan peredaran narkoba. Kita juga harapkan kepada Bareskrim Polri bekerja sama dengan Propam Polri untuk mendalami apakah ada pihak lain yang selama ini ikut melindungi tempat hiburan malam tersebut,” katanya.

Lihat video: Kampung Narkoba Digerebek Usai Lagu “Siti Mawarni” Viral, 31 Orang Ditangkap



"Kita dukung Polri melakukan operasi besar-besaran terhadap peredaran narkoba di semua tempat hiburan malam ysng dideteksi sarang narkoba. Kita memuji Bareskrim Polri yang belakangan ini gencar menindak hiburan malam rawan narkoba tanpa pandang bulu. Diharaokan langkah cepat dan tegas aparat kepolisian akan meneksn peredaran narkoba dan menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika,” sambungnya.

Edi juga mengharapkan pengusutan kasus ini dilakukan secara transparan dan menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan narkoba yang lebih besar di balik aktivitas tempat hiburan tersebut.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam membersihkan tempat hiburan malam yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba.

“Pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2026, sekitar pukul 03.25 WIB, tim gabungan telah melakukan penindakan di tempat hiburan malam New Zone yang berlokasi di Kota Medan,” katanya, Minggu, 24 Mei 2026.

TANJUNGBALAI - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama menyoroti penanganan kasus sindikat penipuan daring scammer dan lodes di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara (Sumut). Haris meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Bidang Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Propam) Polri mengevaluasi penanganan kasus tersebut.

Haris menilai langkah kepolisian setempat tidak tuntas dalam penanganan kasus tersebut. Sebab dari 35 orang yang digerebek dan diamankan pada 12 Mei lalu, sebagian besar justru dikembalikan kebebasannya tanpa kejelasan status hukum, padahal bukti-bukti keterlibatan mereka dalam jaringan penipuan sudah terungkap di lokasi.

“Mengapa puluhan pelaku yang tertangkap basah di lokasi kejahatan bisa dilepaskan begitu saja? Ini mencederai rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat pada kepolisian. Kapolres dan Kasat Reskrim wajib dipertanggungjawabkan kinerjanya oleh pimpinan pusat dan Propam,” tegas Haris, Jumat (20/5/2026).

Haris mendesak Kapolri agar memerintahkan jajarannya menangkap dua nama yang diduga kuat sebagai bos besar di balik jaringan kriminal berinisial SO dan EA. “Jangan hanya memproses pelaku lapangan. Mereka dalang yang menggerakkan semuanya, bertindak di balik layar, sementara orang lain yang bekerja kotor,” tambahnya.

Lihat video: Puluhan WNA Diamankan, Diduga Korban Penyekapan Jaringan Scam di Bali



Haris menegaskan, hal ini bentuk keprihatinan dan pengawalan kebijakan, agar kasus ini tidak berhenti di tengah jalan dan dibongkar sampai ke akar-akarnya. Ia mengingatkan, kejahatan penipuan daring telah menjerat banyak korban di berbagai daerah, sehingga penindakan tegas mutlak diperlukan untuk memulihkan rasa aman dan keadilan masyarakat.

“Kami dari KNPI siap mengawal sampai tuntas. Kami tidak akan diam jika ada upaya pemutihan kasus atau perlindungan terhadap pelaku, apalagi bos besarnya. Kami percaya Kapolri dan Propam akan bertindak tegas dan profesional demi nama baik institusi,” ucapnya.

JAKARTA - Sebanyak 2 Perwira Menengah (Pamen) Polri berpangkat Kombes Pol digeser ke Divisi Propam Polri pada mutasi Mei 2026. Keduanya yakni Kombes Pol Komarudin dan Kombes Pol Rizki Agung Prakoso.

Pergeseran Pamen Polri itu merupakan bagian dari mutasi dan rotasi yang dilakukan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terhadap 108 perwira baik Pamen maupun Perwira Tinggi (Pati) Polri.

Mutasi Polri tertuang dalam Surat Telegram Rahasia Nomor ST/960/KEP.2026 yang ditandatangani As SDM Kapolri Irjen Pol Anwar tertanggal Kamis, 7 Mei 2026.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penguatan organisasi di tubuh Polri.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” ujar Johnny dikutip, Kamis (21/5/2026).

Menurut dia, pergantian jabatan di lingkungan Polri juga diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

“Polri terus berkomitmen melakukan regenerasi kepemimpinan dan penguatan organisasi agar semakin adaptif, profesional, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

2 Kombes Digeser ke Propam Polri pada Mutasi Mei 2026

1. Kombes Pol Komarudin

Jabatan lama: Dirlantas Polda Metro Jaya

Jabatan baru: Karowabprof Div Propam Polri

2. Kombes Pol Rizki Agung Prakoso

Jabatan lama: Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri

Jabatan baru: Penyelidik Pengamanan Internal Madya TK I Div Propam Polri.

BIMA - Polri telah menonaktifkan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro terkait dengan dugaan aliran dana dari bandar narkotika jenis sabu. Bahkan, AKBP Didik juga diperiksa oleh Propam Polri dalam perkara tersebut.

"Betul," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Sayangnya, Isir tak mengungkap secara detail terkait pemeriksaan AKBP Didik tersebut.

Sebelumnya, AKBP Didik Putra Kuncoro mencuat ke publik setelah muncul dugaan keterlibatannya dalam kasus narkoba yang menyeret Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi.

AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar Rp1 miliar dari seorang bandar narkoba bernama Koko Erwin. Dalam penyidikan Polda NTB, Koko Erwin disebut sebagai pemasok sabu-sabu kepada AKP Malaungi.

Barang bukti narkotika jenis sabu seberat 488 gram ditemukan dari hasil penggeledahan rumah dinas AKP Malaungi di Kompleks Asrama Polres Bima Kota.

Selain menetapkan AKP Malaungi sebagai tersangka dalam perkara narkoba, Polda NTB juga menjatuhkan sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Lihat video: Usai Diberhentikan Sementara, Kapolres Sleman kini Diperiksa Propam



Keputusan tersebut diambil melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang digelar pada Senin, 9 Februrai 2026. Sebagai informasi, proses penonaktifan seorang Kapolres umumnya dilakukan untuk menjamin objektivitas penyelidikan dan mencegah potensi konflik kepentingan selama pemeriksaan berlangsung.

Dalam sistem kepolisian, pemeriksaan oleh Mabes Polri biasanya dilakukan jika kasus dinilai memiliki dampak besar secara institusional.

Kasus narkoba yang melibatkan aparat kepolisian sendiri menjadi perhatian serius karena dinilai mencoreng citra penegakan hukum dan dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap institusi Polri, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Puteranegara

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memutasi 18 perwira yang menyandang pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propram). Hal itu menyusul kebijakan mutasi terhadap 85 perwira Polri pada pertengahan Januari 2026.

Mutasi para Pamen Polri tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/99/I/KEP./2026 tanggal 15 Januari 2026 yang ditandatangani AS SDM Polri Irjen Pol Anwar atas nama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, mutasi jabatan adalah hal yang rutin dan wajar dalam organisasi Polri.

“Ini dilakukan sebagai bentuk penyegaran, penguatan struktur organisasi, serta pembinaan karier guna memastikan pelaksanaan tugas Polri berjalan optimal dan profesional,” katanya, selasa (2/2/2026).

Trunoyudo menambahkan, melalui mutasi ini diharapkan para pejabat yang mendapatkan amanah baru dapat segera menyesuaikan diri dan memberikan kontribusi terbaik dalam menjaga stabilitas kamtibmas serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut ini Kombes Pol yang dipindah ke Propam:

1. Kombes Pol Wahyu Agung Jatmiko

Jabatan lama: Analis Kebijakan Madya Bidang Paminal Divpropam Polri

Jabatan baru: Kabagprodok Ropaminal Divpropam Polri

2. Kombes Pol Armaini

Jabatan lama: Sesrowabprof Divpropam Polri

Jabatan baru: Akreditor Propam Kepolisian Utama TK II Divpropam Polri

3. Kombes Pol Hardiono

Jabatan lama: Kabaggaketika Rowabprof Divpropam Polri

Jabatan baru: Sesrowabprof Divpropam Polri

4. Kombes Pol Beny Arjanto

Jabatan lama: Sesroprovos Divpropam Polri

Jabatan baru: Pemeriksa Propam Kepolisian Utama TK II Divpropam Polri

5. Kombes Pol Prianto Teguh Nugroho

Jabatan lama: Kabdi Propam Polda Kaltim

Jabatan baru: Sesroprovos Divpropam Polri

6. Kombes Pol Hariyanto

Jabatan lama: Kabagstandar Rowabprof Divpropam Polri

Jabatan baru: Kabidpropam Polda Kaltim

7. Kombes Pol Eko Hadi Prayitno

Jabatan lama: Analis Kebijakan madya Bidang Wabprof Divpropam Polri

Jabatan baru: Kabagstandar Rowabprof Divpropam Polri

8. Kombes Pol Bambang Satriawan

Jabatan lama: Kabagbinpam Ropaminal Divpropam Polri

Jabatan baru: Kabagyanduan Divpropam Polri

9. Kombes Pol Aris Supriyono

Jabatan lama: Analis Kebijakan Madya Bidang Paminal Divpropam Polri

Jabatan baru: Kabag Binpam Ropaminal Divpropam Polri

10. Kombes Pol Joas Feriko Panjaitan

Jabatan lama: Kabaggaktibplin Roprovos Divpropam Polri

Jabatan baru: Kabagrehabpers Divpropam Polri

11. Kombes Pol Ian Rizkian Milyardin

Jabatan lama: Analis Kebijakan Madya Bidang Provos Divpropam Polri

Jabatan baru: Kabaggaktibplin Roprovos Divpropam Polri

12. Kombes Pol Leonardo Marojahan Sinambela

Jabatan lama: Kaden B Ropaminal Divpropam Polri

Jabatan baru: Analis Kebijakan Madya Bidang Paminal Divpropam Polri

13. Kombes Pol Safi’i Nafsikin

Jabatan lama: Pemeriksa Propam Kepolisian Madya TK III Divpropam Polri

Jabatan baru: Kaden B Ropaminal Divpropam Polri

14. Kombes Pol Nugroho Agus Setiawan

Jabatan lama: Kabid Propam Polda Kalteng

Jabatan baru: Analis Kebijakan madya Bidang Provos Divpropam Polri

15. Kombes Pol Rudi Asriman

Jabatan lama: Kabid Propam Polda Papua

Jabatan baru: Kabid Propam Polda Kalteng

16. Kombes Pol Eko Yudi Karyanto

Jabatan lama: Analis Kebijakan Madya Bidang Wabprof Divpropam Polri

Jabatan baru: Kabdi Propam Polda Papua

17. Kombes Pol Firman Andreanto

Jabatan lama: Analis Kebijakan Madya Bidang Paminal Divpropam Polri

Jabatan baru: Akreditor Propam Kepolisian Madya TK II Divpropam Polri

18. Kombes Pol Alfonso Doly Gelbert Sinaga

Jabatan lama: Analis Kebijakan Madya Bidang Provos Divpropam Polri

Jabatan baru: Penyelidik Pengamanan Internal Madya TK II Divpropam Polri.

JAKARTA - Kuasa hukum dari Ng Kim Tjoa, Julianus Halawa melaporkan Kapolsek, mantan Kapolsek dan dua anggota Polsek Danau Paris, Aceh Singkil ke Divisi Propam Mabes Polri, Senin (12/1/2026). Laporan itu terkait surat tanda bukti lapor kematian istri Ng Kim yakni Yuliana akibat dipatuk ular pada 12 September 2024 lalu tidak teregister di Polsek tersebut.

Julianus menerangkan kliennya mengajukan pelaporan pada 25 Februari 2025 lalu dalam rangka memenuhi persyaratan klaim yang diminta perusahaan asuransi. Kliennya datang bersama saksi-saksi ke Polsek Danau Paris dan kemudian diberikan dokumen berupa Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor (SKTBL) Nomor: SKTBL/10/IX/2024/SPKT/POLSEK DANAU PARIS tertanggal 12 September 2024 (sesuai waktu kematian Yuliana).

Namun demikian surat yang diserahkan ke pihak asuransi tersebut dianggap palsu, dengan alasan tidak terdaftar dalam administrasi Polsek Danau Paris. Hal itu kata Julianus menjadi dasar Ng Kim Tjoa dilaporkan oleh perusahaan ke Polda Metro Jaya.

"Beberapa bulan kemudian yang surat didapat dari Polsek tersebut, klien kami dianggap memalsukan surat dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya, kasusnya saat ini masih Lidik," kata Julianus di Mabes Polri.

Lebih lanjut, Julianus bersama rekannya Eliadi Hulu mendampingi Ng Kim Tjoa ke Polsek Danau Paris, Senin (5/1/2026) kemarin. Kedatangan ke Polsek untuk meminta klarifikasi resmi terkait SKTBL yang dituding palsu oleh pihak asuransi.

Hadir dalam pertemuan dari pihak Polsek Danau Paris, Iptu Rahman (Kapolsek), Aipda B Sembiring, Bripka Andi Syahputra serta beberapa personel lainnya.

"Dari pertemuan tersebut keterangan klien kami, yang bersangkutan bertemu langsung dengan Aipda Sembiring serta Kapolsek sebelumnya Ipda Ardiansyah. Dan surat (SKTBL) tersebut langsung diberikan oleh Aipda Sembiring ke klien kami dan diakui oleh Aipda Sembiring bahwa dia pernah berkordinasi dengan Klien kami dalam pembuatan SKTBL tersebut," bebernya.

Namun demikian, Kapolsek menyampaikan bahwa permintaan surat balasan atau konfirmasi secara resmi tertulis bahwa SKTBL yang dikeluarkan tidak dapat diberikan.

Pasalnya, sebelum kedatangan Julianus bersama kliennya, pihak Polsek Danau Paris sudah terlebih dahulu membalas surat dari perusahaan asuransi yang menyatakan surat keterangan yang dimiliki oleh Ng Kim Tjoa tidak terdaftar dan tidak dikeluarkan oleh Polsek.

Menurut Julianus hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar alasan SKTBL tersebut dinyatakan tidak terdaftar. Padahal secara faktual surat tersebut benar telah dikeluarkan.

"Keadaan ini jelas menimbulkan kerugian sangat serius bagi klien kami selaku warga negara yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum dari negara," imbuhnya.

"Ini bukan hanya masalah nasib klien kami yang dilaporkan dengan ancaman enam tahun penjara, tetapi juga nasib banyak orang jika terjadi hal yang sama terhadap mereka karena ketidakprofesionalan pihak kepolisian," tambahnya.

Atas ketidakprofesionalan Polsek Danau Paris, Julianus berujar kliennya mencari keadilan dengan mengajukan laporan dan pengaduan dalam upaya memperoleh perlindungan hukum kepada Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim.

"Keadaan ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dan tekanan psikologis terhadap klien kami dan potensi pelanggaran hak asasi manusia," tandasnya.

Dalam laporan ke Propam kata Julianus, ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polsek Danau Paris. Adapun yang dilaporkan yakni Aipda B Sembiring, Ipda Ardiansyah selalu Kapolsek Danau Paris sebelumnya, Iptu Rahman Kapolsek yang saat ini menjabat dan Bripka Andi Syahputra serta beberapa personel lainnya.

"Kami juga akan bersurat kepada Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri mengenai apa yang dialami oleh klien kami dan pekan depan akan memantau kembali atas laporan yang kami buat ke Propam," ujar Julianus.

MEDAN - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan menonaktifkan sementara Kabid Propam Polda Sumut Kombes Pol Julihan Muntaha terkait dugaan pemerasan terhadap personel polisi.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan mengungkapkan, penonaktifan itu juga dilakukan kepada Kasubdit Paminal. "Pak Kapolda menonaktifkan sementara Kabid Propam dan Kasubdit Paminal," ujarnya, Selasa (25/11/2025).

Keduanya dinonaktifkan dalam rangka pemeriksaan internal terkait dugaan pemerasan. Kabid Propam Polda Sumut yang dinonaktifkan rencananya bakal diperiksa langsung di tingkat Mabes Polri atau Propam.

"Dalam rangka pemeriksaan Propam. Kalau Kasubdit diperiksa Itwasda. Kalau Kabid Propam mungkin akan diperiksa Mabes Polri," katanya.

Sampai saat ini yang bersangkutan masih diperiksa mendalam. Belum diketahui berapa jumlah korban dan hasil dari dugaan pemerasan. "Belum masih proses pemeriksaan," ucap Ferry.

Peristiwa ini viral di media sosial. Pasalnya, sebuah akun media sosial menampilkan video yang menyebutkan adanya dugaan praktik pemerasan terhadap anggota polisi jajaran Polda Sumut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bakal memaksimalkan layanan hotline 110 untuk merespons aduan masyarakat.

Pernyataan Sigit ini sekaligus merespons soal fenomena masyarakat yang lebih memilih melapor pemadam kebakaran (damkar) dibandingkan dengan Poliisi.

Oleh karena itu, Sigit mengatakan Polri harus bisa memiliki pelayanan optimal untuk merespons aduan masyarakat melalui hotline itu.

"Kami lakukan perbaikan sehingga kemudian masyarakat yang melaporkan tidak kecewa harapan kita dengan memencet 110 maka respon segera bisa diperoleh kehadiran polisi," ujar Sigit, di Bogor, Senin (24/11/2025).

Dia menambahkan, pihaknya juga akan menyebarkan barcode di sejumlah fasilitas publik untuk mempermudah masyarakat melaporkan anggota yang melakukan pelanggaran.

Barcode itu akan terhubung langsung dengan bidang atau divisi profesi dan pengamanan (Propam). Setelah itu, Propam Polri bakal menindak anggota yang melanggar.

"Tadi sudah kita tekankan bahwa propam harus segera menindaklanjuti, mungkin kalau dilihat mungkin di halte, di ruang hotel, di lift itu semuanya sudah kita pasang. Kalau ada masalah tinggal pasang barcode, laporkan di situ, maka propam akan langsung tangani," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengakui minimnya respons Polri terhadap laporan masyarakat masih lambat dibandingkan dengan Pemadam Kebakaran (Damkar).

Berdasarkan data yang ada, respons cepat aduan masyarakat di Polri rata-rata masih di atas 10 menit. Sebaliknya, Damkar justru lebih cepat merespons aduan masyarakat dibandingkan dengan Polri.

"Saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar karena Damkar quick response-nya cepat," ujar Dedi saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa (18/11/2025).

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan telah melakukan penguatan pengawasan Propam Polri terkait dengan indikasi-indikasi terjadinya pelanggaran oleh polisi. Warga pun bisa melaporkan di mana saja.

"Kehadiran Polisi berkait dengan apa yang menjadi pengaduan masyarakat juga segera bisa ditindaklanjuti. Termasuk juga tadi kita memperkuat pengawasan di bidang Propam," kata Sigit usai Apel Kasatwil di Mako Satuan Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11/2025).

Menurut Sigit, masyarakat bisa melakukan pelaporan polisi 'nakal' di mana pun. "Sehingga hampir di semua tempat itu kita tempel pengawasan sehingga begitu masyarakat melihat ada Polri yang mungkin melakukan pelanggaran bisa langsung lapor," ujar Sigit.

Sigit mengungkapkan, pelaporan bisa dilakukan mulai dari halte hingga hotel. Pasalnya, hampir di setiap titik telah dipasangi Barcode untuk masyarakat bisa melakukan pelaporan.

"Mungkin kalau dilihat mungkin di halte, di ruang hotel, di lift itu semuanya sudah kita pasang bagaimana kalau ada masalah tinggal pasang barcode, laporkan di situ, maka Propam akan langsung tangani hal-ha itu yang tentunya kita lakukan perbaikan," ucap Sigit.

"Termasuk tentunya memberikan kemampuan mengisi dengan kemampuan yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin baik di tingkat bawah, di tingkat menengah, maupun di tingkat atas tentunya itu menjadi bagian yang terus-menerus harus kita lakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang," tambah Sigit mengakhiri.

JAKARTA - Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim memastikan Propam Polri akan terus berbenah, berjuang, dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Halitu demi mewujudkan Polri yang semakin profesional dan dicintai masyarakat.

Komitmen itu disampaikan langsung Irjen Pol Abdul Karim pada peringatan HUT Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri yang ke-23 pada hari ini, Jumat (17/10/2025).

“Dirgahayu Propam Polri ke-23, profesional, disiplin, akurat, dan beretika. Kami akan terus berbenah, berjuang dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik demi mewujudkan Polri yang semakin profesional dan dicintai masyarakat,” kata dia, Jumat,(17/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Irjen Pol Abdul Karim juga menyampaikan permintaan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di usia ke-23. Irjen Pol Abdul Karim menyadari, masih terdapat kekurangan dari Propam Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Di momen hari jadi ke- 23, saya selaku pimpinan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelayanan kami,” ucapnya.

Irjen Pol Abdul Karim memastikan momentum hari jadi Propam ini menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Irjen Pol Abdul Karim berharap, Propam Polri makin matang dan adaptif menghadapi tantangan zaman.

“Di usia ke-23 ini, Propam Polri diharapkan semakin matang dan adaptif menghadapi tantangan zaman, tetap menjadi garda terdepan dalam membangun kepercayaan publik, serta menjadi teladan integritas bagi seluruh anggota Polri," katanya.

JAKARTA - Divisi Profesi dan Pengamanan ( Propam ) Polri memperingati HUT ke-23 yang jatuh pada 17 Oktober 2025. Di momen peringatan itu, Propam Polri akan terus berbenah diri untuk memperbaiki pelayanan masyarakat .

Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menyampaikan permohonan maaf pada seluruh masyarakat Indonesia. Ia menyadari, Propam masih banyak kekurangan dalam melayani masyarakat. Profil Irjen Abdul Karim, Kadiv Propam yang Tangani Kasus 7 Anggota Brimob Pelindas Affan Kurniawan

"Di momen hari jadi ke-23 Propam Polri, saya selaku pimpinan menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelayanan kami," kata Abdul dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025).

Namun Abdul berjanji, pihaknya tak akan tinggal diam. Propam akan terus berbenah diri untuk memperbaiki layanan ke masyarakat. "Kami akan terus berbenah, berjuang dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, demi mewujudkan Polri yang semakin profesional dan dicintai masyarakat," ujarnya.