Kami menyambut baik pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta ini sebagai dukungan terhadap program prioritas nasional

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mendukung pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Lippo Cikarang yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyatakan pemerintah daerah siap mendukung percepatan pembangunan hunian vertikal subsidi bagi masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dengan sektor swasta.

"Kami menyambut baik pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta ini sebagai bagian dari dukungan terhadap program prioritas nasional penyediaan 3 juta rumah bagi masyarakat," katanya di Cikarang, Minggu.

Dia memastikan pemerintah daerah siap memfasilitasi percepatan proses pembangunan baik dari aspek perizinan maupun hal teknis lain agar program strategis pemerintah untuk menghapus backlog perumahan segera terwujud.

"Pemerintah Kabupaten Bekasi siap mendukung agar program ini dapat berjalan dengan baik sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait turut meminta bantuan serta dukungan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten demi percepatan realisasi pembangunan rumah susun bersubsidi di wilayah Kabupaten Bekasi.

Menurut dia, kolaborasi yang selama ini telah berjalan baik mampu mewujudkan upaya percepatan pembangunan sehingga target minimal tiga juta unit rumah per tahun sebagaimana Instruksi Presiden bisa terpenuhi.

"Sejauh ini sinergi kami sangat baik dan kami pastikan percepatan pembangunan ini hasil dari super team, bukan Superman," ucapnya.

Dia juga mengaku tahapan rencana pembangunan rusun subsidi ini telah melalui proses panjang, termasuk memastikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

"Proses ini tidak hanya terjadi hari ini. Saya sudah beberapa kali datang ke lokasi ini untuk memastikan berbagai hal, terutama kepastian hukum bagi publik, perbankan, pengembang serta masyarakat calon konsumen," katanya.

Ara menekankan aspek kepastian hukum menjadi faktor penting dalam pembangunan hunian, khususnya bagi masyarakat yang akan membeli rumah subsidi. Tanpa bermodal kepastian hukum, masyarakat ragu untuk membeli produk hunian ini.

Ketua Satuan Tugas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo menyebut pembangunan rumah susun subsidi ini sebagai momentum penting dalam percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat yang belum memiliki rumah.

"Pada Bulan Ramadhan ini kita menyaksikan momentum yang sangat baik. Saya kira tidak berlebihan jika kegiatan hari ini disebut sebagai peristiwa yang bersejarah," ujarnya.

Dia menjelaskan pembangunan tersebut didukung kontribusi pihak swasta yang menyerahkan lahan seluas lebih dari 30 hektare kepada pemerintah untuk dimanfaatkan sebagai hunian masyarakat.

"Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun hunian yang diperuntukkan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Dari kawasan ini diharapkan dapat terbangun hingga sekitar 140 ribu unit apartemen bagi masyarakat," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026