Mencegah terjadi ada penyimpangan di lapangan, bermain-main. Makanya kami koordinasi bukan saja KPK, ada kepolisian, ada kejaksaan, semua

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), TNI-Polri, dan kejaksaan untuk mengawal program pengembangan kebun rakyat seluas 870 ribu hektare.

“Tadi ada Satgas TNI-Polri, dan KPK, kami minta (program) ini dikawal, kita kawal bersama karena ini adalah masa depan anak cucu kita,” kata Amran usai rapat koordinasi hilirisasi perkebunan dan produksi benih perkebunan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pengawasan tersebut diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang guna memastikan kualitas dan proses pembibitan komoditas perkebunan strategis dapat berjalan lancar.

"Nanti KPK akan memberikan arahan juga sebagai untuk pencegahan. Mencegah terjadi ada penyimpangan di lapangan, bermain-main. Makanya kami koordinasi bukan saja KPK, ada kepolisian, ada kejaksaan, semua. Kita bahu-membahu mencegah penyalahgunaan wewenang," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa program pengembangan kebun rakyat mencakup komoditas kelapa, tebu, kakao, kopi, mete, pala, dan lada.

Menurut dia, komoditas tersebut memiliki permintaan tinggi hingga di tingkat pasar dunia sehingga pengembangan perlu dilakukan secara tepat sejak awal proses pembenihan dan pembibitan.

Amran menegaskan kualitas bibit dan seluruh proses pembibitan menjadi faktor penting karena tanaman perkebunan memiliki masa produksi panjang.

“Satu kali tanam seperti kelapa, itu bisa panen sampai 30 sampai 60 tahun. Kalau salah di pembibitan akan salah 30 tahun, salah di pembibitan akan salah 60 tahun,” tutur dia.

Ia menyampaikan total target pengembangan program kebun rakyat mencapai 870 ribu hektare dengan anggaran sekitar Rp9,95 triliun dalam periode 2025–2027 untuk memperkuat pasokan bahan baku industri dan menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.

Program tersebut diharapkan mulai memberikan hasil dalam tiga hingga empat tahun ke depan setelah tanaman memasuki masa panen.

Hingga awal Juni 2026, pemerintah telah menyiapkan sekitar 280 juta batang bibit kakao dan kelapa secara nasional.

Ia menyebutkan bahwa Kementan menerapkan pola pembibitan berbasis keunggulan komparatif daerah, agroklimat, dan budaya tanam masyarakat setempat.

Menurut dia, pendekatan tersebut dilakukan agar komoditas yang dikembangkan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

“Supaya (program) ini enggak sulit didorong. Jangan yang tidak biasa tanam kelapa diberi kelapa. Jangan tidak biasa tanam kakao diberi kakao. Yang sudah budayanya tanam kakao, iklimnya mendukung, udah diarahkan ke sana,” ucapnya.

Amran menambahkan pembibitan dilakukan di daerah masing-masing agar tidak perlu mengangkut bibit antardaerah yang berjauhan.

“Di tempat itu kita pembibitan, ahlinya kita datangkan. Jadi hemat anggaran, efisien anggaran,” ungkapnya.

Terkait distribusi lahan, ia mengatakan alokasi lahan bagi petani diberikan sekitar dua hingga lima hektare per orang sementara luasan di atas ketentuan tersebut masuk kategori pelaku usaha.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen minuman beralkohol, PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI) menargetkan pertumbuhan keterwakilan perempuan secara signifikan di level manajemen senior hingga 2030.

Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di level manajemen senior menjadi tantangan tersendiri di tengah dominasi laki-laki di industri manufaktur dan minuman, termasuk di PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI).

Direktur People Multi Bintang Indonesia Norma Astyari mengungkapkan saat ini keterwakilan perempuan di jajaran manajemen senior perusahaan baru mencapai sekitar 29%. Angka tersebut masih di bawah target global perusahaan induk yang menargetkan 40% pada 2030.

Target tersebut menjadi bagian dari strategi keberlanjutan Brew a Better World yang menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu pilar utama.

“Kami memiliki ambisi untuk mendorong kesetaraan gender dalam kepemimpinan senior hingga 40% pada tahun 2030,” ujarnya kepada Bisnis, baru-baru ini.

Menurut Norma, tantangan utama bukan hanya pada karakter industri yang maskulin, tetapi juga pada kemampuan perempuan dalam menyeimbangkan berbagai peran sekaligus, baik profesional maupun personal.

Selain itu, bias terhadap kepemimpinan perempuan masih menjadi hambatan yang harus dihadapi di dunia kerja.

Namun demikian, perusahaan berupaya mempercepat pencapaian target tersebut melalui berbagai program pengembangan talenta perempuan. Salah satunya melalui Women Interactive Network dan program mentoring rutin.

Secara global, program tersebut telah diikuti oleh 290 peserta dengan tingkat promosi mencapai 47% ke posisi yang lebih senior.

Di tingkat operasional, perusahaan juga mulai mendorong keterwakilan perempuan di fungsi yang sebelumnya didominasi laki-laki, seperti penjualan. Pada 2025, porsi perempuan di tim sales telah mencapai 27%, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2022.

Norma menilai peningkatan tersebut menunjukkan bahwa intervensi perusahaan mulai berdampak terhadap pipeline kepemimpinan perempuan di masa depan.

Di sisi lain, perusahaan juga memperkuat kebijakan rekrutmen tanpa bias gender, termasuk melalui panel wawancara yang beragam untuk memastikan objektivitas dalam proses seleksi.

Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan ketersediaan talenta perempuan yang siap mengisi posisi strategis di masa depan.

MBI juga konsisten mendapatkan predikat Great Place to Work yang turut mengantarkan MBI menjadi salah satu perusahaan yang terdaftar dalam Fortune 100 Companies to Work For in South East Asia tahun 2025.

Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan komitmennya untuk menyiapkan 9 juta talenta digital Indonesia sebagai bagian dari agenda strategis transformasi digital nasional.

Komitmen ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memperkuat daya saing bangsa di tengah percepatan ekonomi digital global, sekaligus memastikan sumber daya manusia Indonesia mampu beradaptasi dan berperan aktif dalam ekosistem teknologi yang semakin kompleks. Termasuk pada sektor kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), data, dan ekonomi digital berbasis platform.

Di sisi lain, strategi ini selaras dengan potensi ekonomi digital yang diproyeksikan bernilai US$366 miliar pada tahun 2030 dan target 8% untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar 12 juta talenta digital pada tahun 2030, sedangkan pasokan yang tersedia saat ini baru mencapai sekitar 3 juta orang. Kesenjangan tersebut menunjukkan urgensi percepatan program pengembangan talenta digital secara masif dan berkelanjutan.

Nezar menambahkan, adopsi teknologi digital akan meningkatkan produktivitas bisnis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Talenta digital kita di tahun 2030 itu dibutuhkan sekitar 12 juta orang, sementara saat ini kita baru bisa menyuplai sekitar 3 juta. Itu pun sudah dihimpun dari berbagai ekosistem yang ada. Maka, kita perlu memacu berbagai program pengembangan talenta,” kata Nezar dalam siaran pers, Rabu (11/2/2026).

Sejak 2018, pemerintah telah menjalankan Program Digital Talent Scholarship (DTS) sebagai salah satu instrumen utama pengembangan kompetensi digital nasional. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan, profesionalisme, dan produktivitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Sasaran program DTS mencakup angkatan kerja muda, pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, hingga aparatur sipil negara (ASN). Upaya ini diperkuat dengan penyelenggaraan Digital Leadership Academy (DLA) yang bertujuan menyiapkan pemimpin digital masa depan, serta pelaksanaan Gerakan Nasional Literasi Digital yang menjangkau jutaan masyarakat.

Pada awal 2026, Komdigi juga terus memperluas kolaborasi lintas sektor dan lintas daerah. Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Komdigi menandatangani Adendum Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai langkah strategis memperkuat pengembangan talenta digital di daerah.

Kerja sama tersebut menargetkan pengembangan sekitar 19.000 talenta digital hingga 2026, dengan sasaran ASN, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Inisiatif ini menegaskan bahwa penciptaan talenta digital nasional memerlukan ekosistem yang terbuka, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Berbagai kebijakan di ruang digital, termasuk pengaturan mengenai pembatasan usia penggunaan media sosial sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS), perlu diselaraskan secara cermat. Tujuannya agar tidak menimbulkan dampak yang kontraproduktif terhadap tujuan besar pengembangan talenta digital nasional.

Media sosial, khususnya bagi generasi muda, telah berkembang melampaui fungsi hiburan semata. Platform digital kini menjadi ruang pembelajaran informal, pengembangan kreativitas, kolaborasi, pembentukan jejaring, serta pintu masuk awal menuju ekonomi digital dan industri kreatif berbasis teknologi.

Putra Pamungkas, Kepala UNS Fintech Center and Banking, menilai bahwa pendekatan kebijakan yang terlalu berfokus pada pembatasan akses berisiko mengabaikan realitas ekosistem pembelajaran digital saat ini.

“Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterampilan digital, termasuk etika bermedia sosial, kolaborasi, dan kreativitas, justru tumbuh melalui praktik langsung di ruang digital. Tantangannya bukan sekadar membatasi, tetapi bagaimana negara memastikan pendampingan, literasi, dan perlindungan yang memadai,” ujarnya.

Dalam kerangka tersebut, perlindungan anak dan remaja di ruang digital tetap menjadi agenda penting dan tidak terpisahkan dari kebijakan publik. Namun, perlindungan tersebut perlu diwujudkan melalui pendekatan yang lebih edukatif dan adaptif, seperti penguatan literasi digital, etika bermedia, keamanan digital, serta pelibatan orang tua, pendidik, dan platform digital.

Pendekatan ini dinilai lebih selaras dengan kebutuhan jangka panjang pembangunan sumber daya manusia digital dibandingkan pembatasan akses semata.