Semasa hidupnya, founding father Singapura, Lee Kuan Yew (LKY) sering memberi peringatan pada para pemerintah negara berkembang agar tak terobsesi survei kepuasan publik dan program kesejahteraan tanpa syarat (welfare).

Menurutnya, dua hal tersebut rawan mendorong negara jatuh ke jebakan hak permanen (entitlement trap) yang korbannya adalah kemajuan ekonomi. Tulisan ini membahas apa maksud jebakan ini dan mengapa Indonesia harus mewaspadainya.

Hari ini, berbagai program dan kebijakan kesejahteraan sedang jadi pusat perhatian publik di Indonesia. Di antaranya, subsidi BBM, berbagai bantuan sosial, makan bergizi gratis (MBG), dan proyek koperasi desa (KDMP).

Berbagai program ini pun terindikasi berkontribusi besar menjaga kepuasan publik kepada pemerintah Presiden Prabowo. Survei Indikator Politik (Februari, 2026) misalnya, mengindikasikan mayoritas (79,9%) masyarakat mengaku puas dengan kinerja presiden.

Namun, di balik kepuasan itu, berbagai pertanyaan muncul: apakah semua kebijakan mahal itu benar-benar menggerakkan sektor riil? Apakah ia menciptakan pekerjaan formal berkualitas? Apakah ia memperkuat manufaktur? Apakah ia menaikkan penerimaan pajak? Ataukah ia justru menciptakan kepuasan politik yang mahal, sementara daya saing ekonomi riil dikorbankan?

Sektor Riil Stagnan

Ijma’ ahli menegaskan bahwa kemajuan dan daya saing ekonomi riil ditentukan oleh kualitas empat ranah kualitas kelembagaan (institutional quality): sosial, ekonomi, administratif, dan politik (Jazuli et al, 2022). Dari lensa analisis itu, kebijakan dan program pemerintah tak bisa hanya mengejar kepuasan publik saja.

Kebijakan yang efektif harus bisa menjamin kepastian ekonomi dan kapasitas administratif sehingga hasilnya tak parsial dan tak memperburuk ruang fiskal. Kata lainnya, sebuah kebijakan yang jitu harus jelas dampaknya pada sektor riil.

Misalnya, manufaktur tumbuh dan pekerjaan informal turun. Nyatanya, berbagai data menunjukkan berbagai kebijakan kesejahteraan di awal tulisan ini belum cukup produktif untuk memajukan ekonomi riil kita.

Sebagai gambaran, kontribusi manufaktur terhadap PDB terus melemah. Kontribusinya hanya sekitar 19,07% pada 2025, bahkan 16,6% jika komoditas sawit (CPO) dikeluarkan. Pekerja informal masih sangat besar, sekitar 60% versi resmi BPS, dan bahkan mencapai 70%-75% menurut sebagian pelaku usaha. Ekspor juga masih sangat bergantung pada komoditas.

Selain itu, rasio pajak relatif rendah, sekitar 9,31% pada 2025. Lebih lagi, meski UMR terus dinaikkan, pendapatan riil masyarakat tergerus inflasi.

Dalam kondisi ini, hadirnya berbagai kebijakan kesejahteraan di atas dalam jangka pendek memang diperlukan sebagai bantalan (cushioning) sementara. Akan tetapi, jika berlarut tanpa evaluasi, cepat atau lambat publik akan menganggapnya sebagai bantuan kesejahteraan yang bukan hanya tanpa syarat, tapi permanen.

Ketika dihadapkan pada cekaknya ruang fiskal, hak-hak permanen ini kemudian bertransformasi menjadi apa yang LKY sebut sebagai entitlement trap. Artinya, kebijakan welfare yang semula jadi penyangga sementara, berubah menjadi hak yang dianggap tetap. Lama-lama, ia makin sulit direformasi, dan makin mahal dibiayai.

Lebih buruk lagi, program kesejahteraan sering secara alami menciptakan ketergantungan politik. Politisi makin sulit menolaknya karena takut dihukum pemilih.

Masyarakat makin sulit diajak disiplin karena terbiasa menerima. Penolakan kenaikan harga BBM adalah contohnya. Pada titik tertentu, pemerintah tak lagi memimpin arah kemajuan dan pembangunan ekonomi, melainkan tersandera oleh janji-janji kesejahteraannya (yang boros) sendiri.

Nigeria dan Kenya adalah contoh penting. Selama bertahun-tahun, subsidi BBM menjadi instrumen kesejahteraan yang populer di negara-negara Afrika ini. Pada 2025, biaya subsidi bensin dari kedua negara tersebut berkisar 0,5%-0,8% dari PDB. Subsidi ini kurang bijak mengingat rasio pembayaran utang (debt service ratio) mereka berkisar 70%-80%.

Ketika ingin mengurangi subsidi BBM itu, kedua negara ini terus disibukkan dengan kekacauan dan demonstrasi sosial yang mematikan. Di Kenya baru-baru ini (19/5/2026) terjadi demonstrasi besar anti-kenaikan harga BBM. Sekitar 300 orang ditangkap dan sekitar empat nyawa melayang akibat demonstrasi yang anarkis.

Kinerja ekonomi Indonesia tentu jauh lebih baik dari dua negara contoh tersebut. Namun, keduanya selayaknya menjadi peringatan bagaimana kebijakan kesejahteraan yang berlebihan dapat membahayakan ekonomi negara.

Entitlement trap sebagaimana terjadi di dua negara Afrika tersebut tak hanya mencederai disiplin fiskal dan menekan pendapatan domestik, tetapi juga memperburuk relasi antara pemerintah dan masyarakatnya.

Sense of Survival

Dalam ekonomi, pasar sejatinya bisa menjadi mekanisme penyeimbang ketika ada kebijakan inefisien. Dari sisi dalam negeri, sayangnya, pasar domestik sering tak bisa “menghukum” inefisiensi kebijakan karena harga. subsidi, dan distribusi kepuasan bisa dikendalikan negara. Biaya politik dapat ditunda dengan mengalihkan beban fiskal ke APBN dan BUMN.

Namun, pasar global tak selalu bisa dikendalikan. Ia membaca sinyal fiskal, kualitas tata kelola, arah regulasi, transparansi pasar, dan kredibilitas kebijakan secara lebih tajam dan anti-intervensi. Peringatan MSCI terhadap pasar Indonesia awal tahun ini adalah refleksinya.

Peringatan atas risiko penurunan status Indonesia dari emerging market ke frontier market menyiratkan kekhawatiran berbagai investor. Di antaranya atas transparansi pasar, independensi bank sentral, dan ambisi belanja pemerintah yang berlebihan.

Sayangnya, di dalam negeri, “hukumannya” juga mulai terasa: rupiah mudah tertekan, investasi tersendat, industri tidak cukup kuat menyerap tenaga kerja, dan kelas menengah terjepit.

Pemerintah perlu keluar dari “rasa telah sampai” atau sense of arrival, dan menyalakan kembali naluri bertahannya atau “sense of survival”. Rasa telah sampai membuat pemerintah merasa cukup dengan legitimasi elektoral, survei kepuasan, dan program besar. Sebaliknya, naluri bertahan membuat pemerintah bertanya lebih keras.

Pertanyaan-pertanyaan kritis perlu diajukan: apakah kebijakan ini memperkuat daya tahan ekonomi? Apakah belanja ini menciptakan produktivitas? Apakah program ini memperluas pekerjaan formal? Apakah regulasi ini membuat investor dan pelaku usaha berani mengambil risiko jangka panjang?

Pemerintahaan Presiden Prabowo tak perlu malu mengoreksi janji kampanye jika kondisi fiskal dan ekonomi menuntut penyesuaian. Yang berbahaya bukanlah mengubah janji, tetapi mempertahankan janji yang inefisien, tak produktif, dan membebani masa depan.

Toh, masyarakat pada akhirnya akan mendukung pemerintah yang berhasil memperbaiki ekonomi warga, bukan sekadar membagi bantuan.

Agenda Presiden Prabowo harus bergeser dari mengejar kepuasan publik menuju membangun produktivitas. Misalnya, MBG harus lebih efisien. Subsidi BBM juga harus makin efisien dan presisi.

Harapannya, anggaran hasil efisiensi bisa diarahkan ke berbagai program produktif seperti pelatihan kerja, kredit bisnis murah, industrialisasi padat karya, pendidikan vokasi, kepastian usaha, dan penciptaan pekerjaan formal.

Adalah naif jika kita berpandangan Indonesia sudah gagal atau kolaps. Sebab, Bank Indonesia dan pemerintah masih punya banyak ruang untuk mengambil instrumen kebijakan korektif. Langkah BI menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25, misalnya, harus diapresiasi.

Namun, perlu ditekankan bahwa Indonesia masih jauh dari “sampai”. Bahkan, boleh jadi, kita sedang berada di bibir entitlement trap. Jangan sampai jatuh ke dalamnya. Karenanya, sense of survival harus “dikobarkan”. Pemerintah perlu benar-benar mengevaluasi dan mengoreksi berbagai kebijakan dan program kesejahteraannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan peluncuran Buku Saku 0%: Manfaat dan Penerima Dukungan Kesejahteraan 2026 menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat transparansi sekaligus memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

Qodari mengungkapkan, buku saku tersebut merangkum sedikitnya 17 program utama yang dirancang khusus untuk menekan angka kemiskinan hingga nol persen, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Qodari dalam agenda peluncuran buku di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

“Untuk nol persen kemiskinan saja ada 17 program, belum lagi yang universal dan lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, buku ini disusun agar masyarakat dapat dengan mudah memahami jenis bantuan yang tersedia sekaligus cara mengaksesnya.

Salah satu terobosan utama yang disoroti Qodari adalah integrasi data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), yang disebut sebagai revolusi dalam kebijakan publik.

“DTSN ini adalah game changer, revolusi data sekaligus kebijakan publik,” tegasnya.

Melalui DTSN, pemerintah mengintegrasikan berbagai sumber data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Regsosek, dan DTKS untuk meningkatkan akurasi penerima manfaat.

Langkah ini bertujuan menghapus dua masalah klasik bantuan sosial, yakni inclusion error (yang tidak berhak menerima) dan exclusion error (yang berhak justru tidak menerima).

Qodari menjelaskan, sistem satu data memungkinkan penyaluran bantuan menjadi lebih presisi, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

“Semua bantuan sosial dasarnya adalah data. Karena itu datanya diperbaiki dan diintegrasikan,” ujarnya.

Selain itu, masyarakat juga dapat mengecek status penerimaan bantuan secara mandiri melalui sistem digital yang disiapkan pemerintah.

142 Juta Kelas Menengah Rentan Jadi Fokus

Dalam paparannya, Qodari menyebut mayoritas masyarakat Indonesia kini berada dalam kategori aspiring middle class atau menuju kelas menengah, dengan jumlah mencapai 142 juta orang.

Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan besar karena terdapat 67,9 juta penduduk rentan miskin (near poor), 23,8 juta penduduk miskin, dan 2,38 juta penduduk miskin ekstrem

“Tantangan kita bukan hanya menurunkan kemiskinan, tetapi menjaga agar kelompok rentan tidak jatuh kembali,” katanya.

Qodari menekankan pendekatan pemerintah kini tidak lagi parsial, melainkan menyeluruh dari masa kandungan hingga lanjut usia.

Program yang diintegrasikan mencakup untuk masa awal kehidupan yang menargetkan PKH ibu hamil dan anak usia dini. Lalu untuk usia sekolah melalui Program Indonesia Pintar, Sekolah Rakyat. Selanjutnya ada usia produktif dengan KIP Kuliah, LPDP, KUR, subsidi dan program yang ditujukan bagi lansia yaitu PKH lansia dan bantuan sosial lainnya

“Kesejahteraan bukan bantuan sesaat, tapi dukungan berkelanjutan sepanjang hayat,” ujarnya.

Qodari juga memaparkan contoh konkret dampak integrasi program. Salah satunya keluarga penerima manfaat yang bisa mendapatkan dukungan hingga lebih dari Rp200 juta per tahun dari berbagai program terintegrasi.

Bantuan tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, hingga subsidi energi.

Mengacu pada data Bank Dunia, Qodari menyebut Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan dalam 40 tahun terakhir, dari 74% pada 1984 menjadi hanya 0,85% pada 2024.

“Ini hasil kerja kolektif dan berkelanjutan seluruh elemen bangsa,” ujarnya.

Menurut Qodari, buku saku ini tidak hanya ditujukan bagi pemerintah, tetapi juga masyarakat luas agar memahami hak dan akses terhadap program kesejahteraan.

Pemerintah pun membuka ruang masukan dari publik dan media untuk menyempurnakan buku tersebut ke depan. Dengan integrasi data, penguatan program, dan transparansi informasi, pemerintah optimistis target pengentasan kemiskinan dapat dicapai secara lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan.

“Ini panduan praktis menuju kesejahteraan, agar masyarakat tahu apa haknya dan bagaimana mengaksesnya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memasuki masa satu tahun pada Senin (20/10/2025) esok.

Meski menawarkan keberlanjutan kebijakan pemerintahan terdahulu, Prabowo-Gibran telah mengambil sejumlah pendekatan ekonomi yang berbeda.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas (FEB Unand) Syafruddin Karimi melihat bahwa Prabowo dan pendahulunya Joko Widodo (Jokowi) memiliki prioritas dan instrumen ekonomi yang berbeda.

Syafruddin mencontohkan, Jokowi menaruh bobot besar pada infrastruktur fisik dan hilirisasi mineral seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, irigasi, serta larangan ekspor bijih nikel untuk menarik smelter.

Kebijakan itu, sambungnya, ditopang penerbitan Omnibus Law untuk menyederhanakan regulasi tenaga kerja dan investasi.

Sementara itu, dia melihat pemerintahan Prabowo memutar fokus ke program kesejahteraan skala nasional seperti makan bergizi gratis hingga sekolah rakyat.

Selain itu, pemerintahan Prabowo membentuk Danantara untuk konsolidasi aset dan investasi strategis, membuka kembali pasar karbon bagi pembeli asing, menambah opsi pembiayaan termasuk dim sum bond, dan insentif diskon 100%pajak pertambahan nilai (PPN) properti sampai 2027.

"Pendekatan baru ini lebih menekankan permintaan domestik dan mobilisasi aset negara, dibanding dorongan fisik infrastruktur yang mendominasi dekade sebelumnya," jelas Syafruddin kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025).

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mencatat setidaknya ada lima perbedaan pendekatan ekonomi antara pemerintahan Prabowo dengan Jokowi. Pertama, Prabowo lebih jor-joran mengeluarkan instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Dia mencontohkan paket stimulus ekonomi terbaru yang diumumkan pemerintahan Prabowo untuk pemulihan daya beli dan menyerap tenaga kerja: mulai program magang bagi lulusan baru perguruan tinggi, insentif pajak untuk pekerja pariwisata, bantuan pangan, diskon iuran JKK/JKM, perumahan pekerja, percepatan OSS/RDTR, hingga program perkotaan untuk pelaku ekonomi digital.

"Ini menambah bantalan sosial ekonomi di luar skema rutin bansos," ujar Josua kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025).

Kedua, penguatan likuiditas domestik. Di satu sisi, bank sentral mulai mengarahkan kebijakan ke pro-pertumbuhan: suku bunga acuan sudah turun 150 basis poin dari 6,25% menjadi 4,75% sejak Prabowo-Gibran menjabat.

Di sisi lain, sambung Josua, ada manajemen kas negara yang proaktif untuk menurunkan biaya dana dan mempercepat kredit. Pada medio September 2025, pemerintah menempatkan Rp200 triliun dana lima bank Himbara.

"Corak kebijakan yang lebih langsung ke transmisi perbankan," ujar Josua.

Ketiga, reformasi arus barang dan devisa melalui PP No. 8/2025. Lewat aturan itu, pemerintah mengatur penempatan dana hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% selama 12 bulan.

Menurut Josua, kebijakan itu bertujuan untuk memperkuat cadangan devisa dan menata ulang tata niaga impor agar bahan baku dan barang strategis lebih lancar sekaligus pelengkap kebijakan hilirisasi yang sudah berjalan sejak periode pemerintahan sebelumnya.

Keempat, diplomasi ekonomi lebih agresif. Josua mencontohkan pemerintah mencapai kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat hingga mendorong penyelesaian perjanjian dagang komprehensif dengan Uni Eropa (IEU-CEPA).

Kelima, Proyek Strategis Nasional masih menjadi tulang punggung konektivitas dan daya saing (228 proyek/16 program, nilai konstruksi Rp6.480 triliun) dan fokus hilirisasi mineral/industri tetap berlanjut.

Hanya saja, Josua melihat pemerintahan Prabowo lebih fokus ke injeksi likuiditas, percepatan perizinan berbasis risiko, dan program sosial berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.