Semasa hidupnya, founding father Singapura, Lee Kuan Yew (LKY) sering memberi peringatan pada para pemerintah negara berkembang agar tak terobsesi survei kepuasan publik dan program kesejahteraan tanpa syarat (welfare).

Menurutnya, dua hal tersebut rawan mendorong negara jatuh ke jebakan hak permanen (entitlement trap) yang korbannya adalah kemajuan ekonomi. Tulisan ini membahas apa maksud jebakan ini dan mengapa Indonesia harus mewaspadainya.

Hari ini, berbagai program dan kebijakan kesejahteraan sedang jadi pusat perhatian publik di Indonesia. Di antaranya, subsidi BBM, berbagai bantuan sosial, makan bergizi gratis (MBG), dan proyek koperasi desa (KDMP).

Berbagai program ini pun terindikasi berkontribusi besar menjaga kepuasan publik kepada pemerintah Presiden Prabowo. Survei Indikator Politik (Februari, 2026) misalnya, mengindikasikan mayoritas (79,9%) masyarakat mengaku puas dengan kinerja presiden.

Namun, di balik kepuasan itu, berbagai pertanyaan muncul: apakah semua kebijakan mahal itu benar-benar menggerakkan sektor riil? Apakah ia menciptakan pekerjaan formal berkualitas? Apakah ia memperkuat manufaktur? Apakah ia menaikkan penerimaan pajak? Ataukah ia justru menciptakan kepuasan politik yang mahal, sementara daya saing ekonomi riil dikorbankan?

Sektor Riil Stagnan

Ijma’ ahli menegaskan bahwa kemajuan dan daya saing ekonomi riil ditentukan oleh kualitas empat ranah kualitas kelembagaan (institutional quality): sosial, ekonomi, administratif, dan politik (Jazuli et al, 2022). Dari lensa analisis itu, kebijakan dan program pemerintah tak bisa hanya mengejar kepuasan publik saja.

Kebijakan yang efektif harus bisa menjamin kepastian ekonomi dan kapasitas administratif sehingga hasilnya tak parsial dan tak memperburuk ruang fiskal. Kata lainnya, sebuah kebijakan yang jitu harus jelas dampaknya pada sektor riil.

Misalnya, manufaktur tumbuh dan pekerjaan informal turun. Nyatanya, berbagai data menunjukkan berbagai kebijakan kesejahteraan di awal tulisan ini belum cukup produktif untuk memajukan ekonomi riil kita.

Sebagai gambaran, kontribusi manufaktur terhadap PDB terus melemah. Kontribusinya hanya sekitar 19,07% pada 2025, bahkan 16,6% jika komoditas sawit (CPO) dikeluarkan. Pekerja informal masih sangat besar, sekitar 60% versi resmi BPS, dan bahkan mencapai 70%-75% menurut sebagian pelaku usaha. Ekspor juga masih sangat bergantung pada komoditas.

Selain itu, rasio pajak relatif rendah, sekitar 9,31% pada 2025. Lebih lagi, meski UMR terus dinaikkan, pendapatan riil masyarakat tergerus inflasi.

Dalam kondisi ini, hadirnya berbagai kebijakan kesejahteraan di atas dalam jangka pendek memang diperlukan sebagai bantalan (cushioning) sementara. Akan tetapi, jika berlarut tanpa evaluasi, cepat atau lambat publik akan menganggapnya sebagai bantuan kesejahteraan yang bukan hanya tanpa syarat, tapi permanen.

Ketika dihadapkan pada cekaknya ruang fiskal, hak-hak permanen ini kemudian bertransformasi menjadi apa yang LKY sebut sebagai entitlement trap. Artinya, kebijakan welfare yang semula jadi penyangga sementara, berubah menjadi hak yang dianggap tetap. Lama-lama, ia makin sulit direformasi, dan makin mahal dibiayai.

Lebih buruk lagi, program kesejahteraan sering secara alami menciptakan ketergantungan politik. Politisi makin sulit menolaknya karena takut dihukum pemilih.

Masyarakat makin sulit diajak disiplin karena terbiasa menerima. Penolakan kenaikan harga BBM adalah contohnya. Pada titik tertentu, pemerintah tak lagi memimpin arah kemajuan dan pembangunan ekonomi, melainkan tersandera oleh janji-janji kesejahteraannya (yang boros) sendiri.

Nigeria dan Kenya adalah contoh penting. Selama bertahun-tahun, subsidi BBM menjadi instrumen kesejahteraan yang populer di negara-negara Afrika ini. Pada 2025, biaya subsidi bensin dari kedua negara tersebut berkisar 0,5%-0,8% dari PDB. Subsidi ini kurang bijak mengingat rasio pembayaran utang (debt service ratio) mereka berkisar 70%-80%.

Ketika ingin mengurangi subsidi BBM itu, kedua negara ini terus disibukkan dengan kekacauan dan demonstrasi sosial yang mematikan. Di Kenya baru-baru ini (19/5/2026) terjadi demonstrasi besar anti-kenaikan harga BBM. Sekitar 300 orang ditangkap dan sekitar empat nyawa melayang akibat demonstrasi yang anarkis.

Kinerja ekonomi Indonesia tentu jauh lebih baik dari dua negara contoh tersebut. Namun, keduanya selayaknya menjadi peringatan bagaimana kebijakan kesejahteraan yang berlebihan dapat membahayakan ekonomi negara.

Entitlement trap sebagaimana terjadi di dua negara Afrika tersebut tak hanya mencederai disiplin fiskal dan menekan pendapatan domestik, tetapi juga memperburuk relasi antara pemerintah dan masyarakatnya.

Sense of Survival

Dalam ekonomi, pasar sejatinya bisa menjadi mekanisme penyeimbang ketika ada kebijakan inefisien. Dari sisi dalam negeri, sayangnya, pasar domestik sering tak bisa “menghukum” inefisiensi kebijakan karena harga. subsidi, dan distribusi kepuasan bisa dikendalikan negara. Biaya politik dapat ditunda dengan mengalihkan beban fiskal ke APBN dan BUMN.

Namun, pasar global tak selalu bisa dikendalikan. Ia membaca sinyal fiskal, kualitas tata kelola, arah regulasi, transparansi pasar, dan kredibilitas kebijakan secara lebih tajam dan anti-intervensi. Peringatan MSCI terhadap pasar Indonesia awal tahun ini adalah refleksinya.

Peringatan atas risiko penurunan status Indonesia dari emerging market ke frontier market menyiratkan kekhawatiran berbagai investor. Di antaranya atas transparansi pasar, independensi bank sentral, dan ambisi belanja pemerintah yang berlebihan.

Sayangnya, di dalam negeri, “hukumannya” juga mulai terasa: rupiah mudah tertekan, investasi tersendat, industri tidak cukup kuat menyerap tenaga kerja, dan kelas menengah terjepit.

Pemerintah perlu keluar dari “rasa telah sampai” atau sense of arrival, dan menyalakan kembali naluri bertahannya atau “sense of survival”. Rasa telah sampai membuat pemerintah merasa cukup dengan legitimasi elektoral, survei kepuasan, dan program besar. Sebaliknya, naluri bertahan membuat pemerintah bertanya lebih keras.

Pertanyaan-pertanyaan kritis perlu diajukan: apakah kebijakan ini memperkuat daya tahan ekonomi? Apakah belanja ini menciptakan produktivitas? Apakah program ini memperluas pekerjaan formal? Apakah regulasi ini membuat investor dan pelaku usaha berani mengambil risiko jangka panjang?

Pemerintahaan Presiden Prabowo tak perlu malu mengoreksi janji kampanye jika kondisi fiskal dan ekonomi menuntut penyesuaian. Yang berbahaya bukanlah mengubah janji, tetapi mempertahankan janji yang inefisien, tak produktif, dan membebani masa depan.

Toh, masyarakat pada akhirnya akan mendukung pemerintah yang berhasil memperbaiki ekonomi warga, bukan sekadar membagi bantuan.

Agenda Presiden Prabowo harus bergeser dari mengejar kepuasan publik menuju membangun produktivitas. Misalnya, MBG harus lebih efisien. Subsidi BBM juga harus makin efisien dan presisi.

Harapannya, anggaran hasil efisiensi bisa diarahkan ke berbagai program produktif seperti pelatihan kerja, kredit bisnis murah, industrialisasi padat karya, pendidikan vokasi, kepastian usaha, dan penciptaan pekerjaan formal.

Adalah naif jika kita berpandangan Indonesia sudah gagal atau kolaps. Sebab, Bank Indonesia dan pemerintah masih punya banyak ruang untuk mengambil instrumen kebijakan korektif. Langkah BI menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25, misalnya, harus diapresiasi.

Namun, perlu ditekankan bahwa Indonesia masih jauh dari “sampai”. Bahkan, boleh jadi, kita sedang berada di bibir entitlement trap. Jangan sampai jatuh ke dalamnya. Karenanya, sense of survival harus “dikobarkan”. Pemerintah perlu benar-benar mengevaluasi dan mengoreksi berbagai kebijakan dan program kesejahteraannya.

LONDON - Pemerintah Wales, yang dikuasai Partai Buruh, membuat terobosan yang berani untuk "memerangi" para politisi penebar janji palsu. Pemerintah tersebut sedang menyiapkan undang-undang (UU) yang melarang politisi berbohong saat kampanye pemilu, dan pelanggarnya bisa dijerat sanksi pidana.

Rencana ini telah memicu kegelisahan di Parlemen. Sebab, untuk pertama kalinya kebohongan politik tak lagi sekadar dosa moral, tapi bisa jadi kejahatan hukum.

Rancangan undang-undang (RUU) tersebut kini dibahas di Senedd (Parlemen) Wales, dan digadang-gadang sebagai langkah paling berani di Eropa untuk memerangi janji palsu, manipulasi data, dan klaim menyesatkan dalam kampanye pemilu.

RUU ini sudah melewati rintangan pertama di legislatif pada 12 Januari lalu.

Janji Palsu Politisi Bisa Jadi Bukti Kejahatan

Dalam draf RUU itu, politisi yang secara sengaja menyebarkan informasi palsu demi meraih suara pemilih dapat diproses secara hukum. Artinya, janji kampanye, klaim keberhasilan, hingga serangan ke lawan politik berpotensi diperiksa kebenarannya.

Bagi pendukung aturan ini, langkah tersebut adalah obat bagi penyakit lama demokrasi, yakni politik penuh kebohongan. Di dunia politik mana pun, publik merasa dibohongi tanpa konsekuensi nyata. Kini, pemerintah Wales ingin membalik keadaan.

“Demokrasi tak bisa hidup jika kebohongan dibiarkan bebas" telah menjadi narasi utama kelompok pendukung RUU ini.

Politisi Mulai Panik, Mempertanyakan Kebebasan Bicara

Sebuah pernyataan dari Partai Buruh Wales mengatakan, "Undang-undang tersebut bertujuan untuk membangun fondasi yang lebih kuat bagi demokrasi Wales."

Para pendukung mengatakan bahwa hal itu diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan dan keyakinan pada pemerintah dan politik.

Namun, tidak semua pihak menyambut aturan ini dengan tepuk tangan. Sejumlah politisi justru menyebut aturan ini berbahaya dan bisa disalahgunakan.

Para politisi yang cemas dengan aturan tersebut menilai definisi “bohong” akan menjadi alat politik untuk membungkam kritik atau menjegal lawan. beberapa anggota Senedd telah menyuarakan kekhawatiran bahwa hal itu dapat membatasi kebebasan berbicara.

Saat ini, RUU tersebut tidak menentukan apa yang akan dianggap sebagai pernyataan palsu, sesuatu yang menurut beberapa anggota Senedd perlu diubah agar memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan yang cukup.

Ini bukan pertama kalinya parlemen Wales mencoba memperkenalkan undang-undang semacam itu. RUU serupa hampir disahkan pada tahun 2024, bertentangan dengan keinginan pemerintah.

Setelah itu, pemerintah Wales berjanji larangan bagi politisi untuk berbohong akan diberlakukan sebelum pemilihan Senedd 2026.

Namun, BBC melaporkan bahwa larangan tersebut tidak akan siap sebelum pemilihan Wales mendatang dan tidak akan berlaku hingga pemilu 2030 paling cepat.

Komite yang dibentuk untuk meneliti RUU tersebut mengkritiknya karena tidak mendefinisikan apa yang akan dianggap sebagai pernyataan "palsu atau menyesatkan" atau bagaimana hukum tersebut akan ditegakkan dan kepada siapa.

Jika RUU tersebut disahkan, para menteri Wales kemudian akan diwajibkan untuk membuat tindak pidana hanya setelah RUU tersebut menjadi undang-undang.

Komite tersebut telah menyampaikan kekhawatiran tentang undang-undang yang diusulkan, dengan mengatakan, "Kekuasaan untuk membatasi kebebasan berbicara sebelum atau selama pemilu dengan begitu sedikit parameter mengenai ruang lingkup larangan apa pun akan luar biasa seperti yang dirancang."

Jane Dodds, seorang anggota Senedd dari Partai Liberal Demokrat, mengatakan komite telah mengidentifikasi "kekhawatiran serius". Namun, dia mendukung pemberlakuan larangan berbohong, dan mendesak rekan-rekannya di Senedd untuk melakukan perubahan pada RUU tersebut agar dapat diberlakukan sebelum pemilu berikutnya pada bulan Mei.

"Kebohongan berkembang di dunia politik karena kita bisa lolos begitu saja," katanya."Karena kita tidak menghadapi konsekuensi nyata," ujarnya.

Sementara itu, anggota Senedd dari Partai Buruh, Alun Davies, menyampaikan kekhawatiran tentang RUU tersebut yang "dipercepat pengesahannya agar orang merasa nyaman dengan diri mereka sendiri tanpa mengatasi masalah mendasar yang harus dihadapi masyarakat ini."

Perihal siapa yang menentukan mana fakta dan mana opini menjadi pertanyaan besar yang memicu perdebatan panas di Senedd.

Para pengkritik RUU tersebut juga menilai, jika aturan ini tidak dirumuskan dengan sangat ketat, maka kampanye politik bisa berubah menjadi ladang kriminalisasi.

Langkah Berani, Tapi Berisiko

Meski menuai kontroversi, pemerintah Wales bersikeras melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Mereka menyebut kepercayaan publik terhadap politik berada di titik terendah, dan langkah ekstrem diperlukan untuk menyelamatkan demokrasi.

Jika RUU ini lolos menjadi UU, Wales akan menjadi wilayah pertama di Inggris Raya yang secara eksplisit melarang kebohongan politisi saat pemilu. Langkah ini bahkan berpotensi menjadi preseden global, karena banyak negara menghadapi krisis serupa: hoaks politik, manipulasi emosi, dan janji kosong.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama satu tahun berjalan dengan baik.

Menurutnya, seluruh program unggulan yang dijanjikan saat kampanye telah direalisasikan. Mulai dari makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, hingga program Koperasi Desa Merah Putih di tingkat kelurahan dan kota,

"Ya dari segi program seluruh program unggulan pak Presiden yang sudah dijanjikan saat kampanye seluruhnya sudah dijalankan," ujar Airlangga saat ditemui usai Pembukaan Program Pemagangan Nasional Batch I, di Kemnaker, Senin (20/10/2025).

Selain itu, Airlangga menyebut kondisi ekonomi nasional juga menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan ekonomi fundamental tetap terjaga, sementara inflasi berhasil ditekan di kisaran 2,6%.

Cadangan devisa berada di kisaran US$148-150 miliar, dan neraca perdagangan juga masih mencatatkan surplus.

Dengan capaian tersebut, Airlangga menegaskan bahwa janji kampanye Presiden Prabowo selama tahun pertama pemerintahannya telah terwujud dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Dengan demikian, apa yang dijanjikan saat kampanye dalam satu tahun ini sudah ter-deliver." ujarnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]