Mereka yang mau tidak mau harus berdesakan di gerbong kereta komuter kala berangkat dan pulang kerja

Jakarta (ANTARA) - Kelas menengah di Indonesia masih menjadi segmen yang dominan dan krusial sebagai penopang perekonomian nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah di Indonesia turun 17,13 persen dari 57,33 juta jiwa pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada tahun 2024.

Penurunan ini setara dengan 9,48 juta orang yang turun kelas ke kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class) dan rentan untuk berada di ambang batas garis kelompok miskin.

Adapun BPS mengklasifikasikan kelas menengah sebagai kelompok dengan pengeluaran per kapita bulanan antara Rp2.132.060 hingga Rp10.355.720.

Sementara, aspiring middle class, yang merupakan kelompok dengan jumlah terbesar di Indonesia, berjumlah 137,5 juta orang atau hampir 50 persen dari penduduk Indonesia.

Mereka dikategorikan oleh BPS sebagai kelompok dengan pengeluaran per kapita bulanan di rentang Rp874.398 hingga Rp2.040.262.

Maka, secara total jumlah kelas menengah dan aspiring middle class di Indonesia dua tahun lalu adalah sebanyak 66,35 persen dari total penduduk, dan menyumbang setidaknya 81,49 persen dari total konsumsi rumah tangga nasional.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa penurunan signifikan dari jumlah kelompok ini dapat berdampak pada pelemahan perekonomian Indonesia.

Kerentanan ini meningkat lantaran dipengaruhi beberapa faktor seperti pemulihan ekonomi pascapademi COVID-19 yang masih terasa, inflasi, biaya hidup yang semakin tinggi, hingga sejumlah isu di aspek ketenagakerjaan termasuk badai pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penyerapan tenaga kerja yang belum masif.

Bertahan dengan “pas-pasan”

Meski memiliki peran yang begitu vital bagi roda perekonomian nasional, sesuai dengan posisinya, kelas menengah dan kelas menuju menengah terus dikejar oleh berbagai masalah ekonomi dan sosial yang menantang stabilitas kebutuhan rumah tangga mereka.

Ketahanan ekonomi kedua kelompok ini sangat dipengaruhi oleh kebergantungan mereka pada pendapatan tetap bulanan.

Di tengah kenaikan biaya hidup, inflasi, sampai iklim usaha dan ketenagakerjaan, mereka bersusah-payah mengatur keuangannya yang harus cukup untuk memenuhi kebutuhan. Untung-untung kalau masih bisa menabung di sela tuntutan untuk hidup dari paycheck to paycheck.

Oleh karena itu, kelompok ini pun menjadi tidak aman dan memiliki risiko untuk turun kelas, bahkan ketika mereka mendapatkan goyangan ekonomi yang skalanya tidak terlalu besar.

Meskipun saat ini indikator ekonomi Indonesia masih terlihat stabil di atas kertas, tekanan dari berbagai faktor global dan domestik bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, termasuk mereka yang terhimpit di tengah-tengah.

Bisa dibilang, kelas menengah dan kelas menuju menengah memiliki kemampuan terbatas untuk bisa punya simpanan uang, atau bahkan sekadar memenuhi kebutuhan primer: sandang, pangan, papan, di tengah naiknya biaya kesehatan, pendidikan, tempat tinggal. Juga kesulitan para penganggur muda dan terdidik untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang sesuai dengan indeks kebutuhan hidup layak (KHL).

Ini semua adalah dampak atau risiko sosial imbas dari dinamika perekonomian dan sistem perlindungan yang belum berjalan dengan tepat.

Karena pada hakikatnya, stabilitas, utamanya dari aspek ekonomi, sangat bergantung pada kemampuan negara untuk memberikan dukungan dan perlindungan bagi warganya agar mampu bertahan dari berbagai skala guncangan ekonomi dari dalam dan luar negeri.

Keberpihakan pemerintah

Melihat berbagai tantangan bagi si kelas menengah yang merupakan kontributor perekonomian nasional, maka pemerintah perlu hadir dengan keberpihakan yang sepadan: inisiatif kebijakan berbasis data dan empati untuk memulihkan upaya yang masih belum efektif.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai kebijakan-kebijakan fiskal yang bersifat mendorong permintaan dengan cara yang berkelanjutan menjadi sangat urgen.

Pendorong pendapatan pun masih harus dilakukan secara konsisten melalui berbagai stimulus. Salah satu contohnya adalah inisiatif 8+4+5 pada Oktober 2025 yang menyasar program penciptaan lapangan kerja di sektor padat karya dan pembukaan akses ke pekerjaan formal.

Langkah ini, kata Faisal, perlu diperluas demi mencapai masyarakat kelas menengah dan menuju kelas menengah agar mereka mendapatkan angin segar dari berbagai rintangan sosial dan ekonomi yang tengah dihadapi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara menilai kelas menengah perlu mendapat perhatian pemerintah dari sisi belanja, misalnya perluasan perlindungan sosial ke desil 5 sampai 6.

Lebih lanjut, opsi bantuan sosial (bansos) seperti bantuan subsidi upah (BSU) di tahun 2025 juga dapat dipertimbangkan, sejalan dengan dukungan dari sisi perluasan kemudahan akses kerja, dan kebijakan pajak yang tidak agresif ke kelas menengah.

Namun, perlu diingat bahwa pembicaraan sosio-ekonomi tidak bisa lepas dari sistem yang menggerakkannya. Pemerintah tak hanya harus mempertimbangkan dan membuat kebijakan fiskal dan pendorong konsumsi, tapi juga berangkat dari hal-hal fundamental lainnya yang berhak didapatkan oleh masyarakat, terlepas apa pun kelompoknya.

Akses pendidikan yang berkualitas, akses kesehatan yang inklusif dan mudah, akses untuk mendapatkan dukungan perumahan yang laik, akses untuk memiliki pekerjaan dengan upah dan perlindungan, akses fasilitas publik yang memadai, merupakan beberapa hal yang dapat diintervensi langsung dengan regulasi yang berpihak.

Toh, bukan rahasia lagi bahwa Indonesia bermimpi agar rakyatnya dapat keluar dari label middle-income trap.

Hanya saja, mimpi yang besar tentunya membutuhkan upaya kolektif yang sama besarnya, terutama dari para pembuat kebijakan kepada mereka yang menggerakkan perekonomian bangsa dari bawah dan tengah.

Mereka yang harus bersusah-payah menerjang puluhan kilometer dari tempat tinggal ke tempatnya mencari nafkah. Mereka yang mau tidak mau harus berdesakan di gerbong kereta komuter kala berangkat dan pulang kerja.

Mereka yang harus menghemat rupiah agar anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan terbaik dan bernasib lebih cerah di masa depan.

Kehadiran negara pun, idealnya memberikan harapan, terutama bagi mereka yang rentan, atau bahkan, mungkin, tidak punya banyak pilihan selain bertahan.

Copyright © ANTARA 2026