JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) membuka pendaftaran sertifikasi kompetensi gratis bagi alumni Program Pemagangan Nasional (MagangHub) 2025 Batch 3. Program sertifikasi ini diselenggarakan melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi peserta untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengajak, seluruh lulusan magang nasional untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna memperkuat kompetensi dan meningkatkan peluang karier.

"Pendaftaran sertifikasi kompetensi secara gratis sudah dibuka. Saatnya alumni pemagangan membuktikan kemampuan dan menambah nilai sebagai bekal karier ke depan," ujar Darmawansyah dalam keterangan resmi, Rabu (1/7/2026).

Seskab Teddy Beberkan Keberhasilan Program Magang Nasional: 30% Peserta Langsung Kerja



Darmawansyah menjelaskan, melalui sertifikasi kompetensi, lulusan pemagangan akan memperoleh pengakuan kompetensi secara nasional, meningkatkan daya saing di dunia kerja, memperkuat portofolio, melengkapi pengalaman magang, serta membuktikan kemampuan melalui uji kompetensi.

"Manfaat lain dengan mengantongi sertifikasi kompetensi yakni dapat mendorong pengembangan karier, meningkatkan kepercayaan perusahaan, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia," katanya.

Peserta dapat memilih 15 skema sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan bidang masing-masing, yaitu Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Asisten Pengembang Web (Assistant Web Developer), Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal, Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemula, Supervisor Sumber Daya Manusia, dan Analis Data (Data Analyst).

Skema lainnya yaitu Digital Filing, Junior Secretary, Operator Komputer (Computer Operator), Memproduksi Karya Audio Visual, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Menyediakan Layanan Front Office, Pembuatan Desain Grafis, Pelayanan Pelanggan, serta Digital Marketing.

Magang Nasional 2026 Segera Dibuka, Kuota Peserta Capai 150 Ribu Orang



Darmawansyah menambahkan, pendaftaran sertifikasi kompetensi bagi lulusan MagangHub 2025 Batch 3 dilaksanakan secara daring pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026. Untuk lokasi asesmen, peserta dapat memilih Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terdekat dengan domisilinya, sedangkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi secara luring dilaksanakan pada 13 Juli hingga 13 Agustus 2026.

Pendaftaran sertifikasi kompetensi dapat dilakukan melalui laman maganghub.kemnaker.go.id.

Adapun tata cara pendaftaran sertifikasi kompetensi sebagai berikut:

1. Akses laman resmi Kemnaker melalui https://account.kemnaker.go.id/auth/login.

2. Login menggunakan akun Kemnaker yang telah terdaftar. Jika belum memiliki akun, lakukan registrasi terlebih dahulu.

3. Masuk ke menu Sertifikasi Kompetensi atau layanan yang tersedia pada akun.

4. Pilih bidang sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan latar belakang atau keahlian yang dimiliki.

5. Lengkapi data diri dan unggah dokumen yang diperlukan.

6. Periksa kembali data yang telah diisi, kemudian klik Submit/Kirim untuk menyelesaikan pendaftaran.

7. Tunggu proses verifikasi dari Kemnaker dan pantau informasi jadwal pelaksanaan sertifikasi.

8. Peserta yang lolos verifikasi wajib mengikuti uji sertifikasi secara luring sesuai jadwal dan lokasi yang ditentukan.

9. Setelah asesmen selesai, peserta dapat melihat hasil sertifikasi dengan status Kompeten atau Belum Kompeten.

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan Program Magang Nasional (PMN) 2026 telah diluncurkan dengan melibatkan 150 ribu peserta. Program ini juga membuka ruang bagi difabel.

Menurut pengamat politik Igor Dirgantara, terbukanya ruang bagi difabel untuk mengikuti program magang nasional merupakan sebuah terobosan. Ini menandakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan kerja bagi semua kalangan, termasuk difabel.

"Program ini bisa dibilang sebagai salah satu terobosan paling progresif di era pemerintahan Prabowo dalam hal inklusivitas. Dalam hal krusial memberikan kesempatan kerja tidak saja bagi lulusan PT (perguruan tinggi) tapi juga berlaku bagi kelompok difabel," katanya, Rabu (1/7/2026).

Program ini diinisiasi Presiden Prabowo sebagai upaya konkret untuk menurunkan angka pengangguran terbuka yang masih menjadi tantangan nasional. Igor pun memberikan gambaran positif bahwa PMN 2025, dari 100 ribu peserta sebanyak 30 persen atau sekitar 30 ribu berhasil diserap langsung menjadi karyawan tetap oleh perusahaan tempat mereka magang.

"Ini artinya bahwa program ini mampu menjawab kebutuhan pasar kerja akan tenaga kerja yang siap pakai," ujarnya.

Igor menambahkan, hal lain yang membuat PMN 2026 menjadi penting adalah perluasan cakupan pesertanya. Sekarang juga mencakup kaum disabilitas, apalagi jika program ini juga menjangkau sampai luar pulau Jawa.

"Dan Presiden Prabowo sejatinya mampu menjawab persoalan utama yang menjadi titik perhatian masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi meluncurkan PMN 2026. Program yang inisiasi Presiden Prabowo memasuki tahun kedua dengan cakupan peserta yang makin luas.

“(Peserta PMN) dilatih dan didampingi oleh mentor atau pekerja senior perusahaannya agar skillnya bertambah. Tahun ini juga tidak hanya merekrut lulusan S1, tetapi juga dari profesi dan saudara kita dari difabel,” kata Teddy.

Para lulusan sarjana dapat mengikuti program PMN selama enam bulan di perusahaan mitra. Mereka akan mendapatkan gaji sekitar Rp3,5-6 juta per bulan tergantung upah minimum kabupaten/kota tempat mereka bekerja.

Mataram (ANTARA) - Sebanyak 400 kilogram kedelai edamame hasil tanam warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, laku terjual dalam satu hari usai panen.

Kepala Lapas Kelas II A Lombok Barat, M. Fadli di Lombok Barat, Rabu, menjadikan keberhasilan tersebut sebagai motivasi untuk terus mengembangkan pembinaan berbasis pertanian yang tidak hanya memberikan keterampilan kepada warga binaan, tetapi juga menghasilkan produk berkualitas yang mampu bersaing di pasaran.

"Alhamdulillah, panen ketiga pada Selasa (30/6) kemarin kembali membuahkan hasil yang sangat baik. Sebanyak 400 kilogram edamame habis terjual dalam sehari," katanya.

Dengan laku terjual di pasaran, Fadli menilai hal ini sebagai bukti bahwa hasil budi daya warga binaan memiliki kualitas yang baik dan semakin dipercaya masyarakat.

"Untuk itu, kami optimistis target produksi tiga sampai empat ton hingga akhir masa panen dapat tercapai," ujarnya.

Ia mengakui bahwa keberhasilan panen ini tidak terlepas dari kerja sama seluruh jajaran lapas dan warga binaan dalam mengelola lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) secara produktif.

"Melalui wadah ini kami ingin warga binaan memperoleh pengalaman dan keterampilan yang bernilai ekonomi. Harapannya, mereka memiliki bekal untuk memulai hidup yang lebih mandiri setelah bebas," ucapnya.

Panen 400 kilogram ini dilakukan di atas lahan seluas 5 are dari total area budidaya edamame seluas 0,9 hektare. Tanaman dipanen secara bertahap dan masih menyisakan lima kali panen lagi dengan target produksi keseluruhan mencapai empat ton.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Malang (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Jawa Timur memperkuat literasi dan inklusi keuangan pelajar di daerah itu dengan mengenalkan Program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) dan Rajin Menabung (Rabu) sebagai fondasi pembentukan generasi yang cerdas finansial.

Penguatan dan komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi OJK Malang bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Malang, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, dan industri perbankan dalam penyelenggaraan Program Kejar dan Rabu di satuan pendidikan se-Kabupaten Malang dengan tema “Pelajar Makmur, Cerdas Finansial”.

Kepala OJK Malang Farid Faletehan dalam keterangan di Malang, Rabu, mengatakan melalui Program Kejar, pihaknya mendorong pelajar memiliki akses terhadap layanan keuangan formal sekaligus membangun perilaku pengelolaan keuangan yang bijak.

"Budaya menabung yang ditanamkan sejak dini diharapkan dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam mengambil keputusan keuangan yang bertanggung jawab di masa depan,” ujar Farid.

Hingga 31 Mei 2026, Program Kejar di Kabupaten Malang mencatatkan lebih dari 568.527 rekening pelajar dengan total saldo sekitar Rp187,67 miliar, yang menunjukkan meningkatnya partisipasi pelajar dalam memanfaatkan layanan keuangan formal.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia dan industri jasa keuangan, OJK berharap Program Kejar dan Rabu tidak hanya meningkatkan kepemilikan rekening tabungan pelajar, tetapi juga menanamkan budaya menabung, disiplin dalam mengelola keuangan, serta perilaku finansial yang bertanggung jawab sejak usia dini sebagai fondasi menuju masyarakat yang semakin inklusif dan sejahtera.

Pada kesempatan itu, Farid Faletehan menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam mendukung implementasi Program Kejar tersebut.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, satuan pendidikan, dan industri jasa keuangan menjadi kunci dalam membangun budaya menabung sejak dini.

Sementara itu , Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang Siti Nurfalinda menyampaikan bahwa Program Kejar dan Rabu sejalan dengan berbagai program edukasi keuangan Bank Indonesia, antara lain melalui Gerakan Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah.

Bupati Malang Sanusi berharap kolaborasi yang terjalin dapat menjadi investasi jangka panjang dalam membentuk generasi muda yang lebih mandiri dan sejahtera.

“Kebiasaan menabung sejak dini tidak hanya membentuk kemampuan mengelola keuangan, tetapi juga menumbuhkan karakter disiplin, tanggung jawab, dan perencanaan yang baik,” ujar Sanusi

Kegiatan yang diselenggarakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang pada Selasa (30/6) itu juga dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Prasetyani Arum Anggorowati, serta diikuti lebih dari 500 kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan siswa dari 33 kecamatan di kabupaten setempat, serta diikuti sekitar 1.100 peserta secara daring.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Program Kejar dan Rabu di Satuan Pendidikan Kabupaten Malang sebagai pembaruan komitmen yang telah dibangun sejak tahun 2021.

Penandatanganan tersebut menjadi bentuk penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas implementasi program secara berkelanjutan.

Kegiatan juga diisi dengan penyerahan lebih dari 5.000 rekening Simpanan Pelajar (Simpel) oleh BRI, Bank Mandiri, BSI, BNI, Bank Jatim, dan BPR Artha Kanjuruan kepada siswa SD dan SMP/MTs negeri maupun swasta di Kabupaten Malang.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) juga memberikan apresiasi kepada satuan pendidikan yang aktif mendukung implementasi Program Kejar dan Rabu.

Selain itu, OJK bersama PUJK menghadirkan booth layanan yang memberikan informasi mengenai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), layanan keuangan, konsultasi produk dan jasa keuangan, akses pembiayaan, pembukaan rekening, serta edukasi keuangan kepada masyarakat.

Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Program Magang Nasional yang dijalankan pemerintah sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi diapresiasi oleh Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar. Dia menilai program tersebut menjadi langkah positif untuk meningkatkan pengalaman kerja sekaligus mempertemukan lulusan baru dengan kebutuhan dunia industri.

Dikatakannya, Program Magang Nasional yang telah dimulai sejak September 2025 mendukung pemberdayaan tenaga kerja muda melalui penyediaan pengalaman kerja, akses ke perusahaan, serta pendapatan selama masa magang yang mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Program ini mendukung pemberdayaan, termasuk dalam hal terciptanya lapangan kerja dan memastikan bahwa lulusan S1 bisa mengikuti program magang yang memberikan pintu dan kesempatan ke perusahaan terkait sekaligus juga ada pendapatan berdasarkan UMP," ujar Adinda pada Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, capaian awal program patut diapresiasi. Berdasarkan data pemerintah yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan dan Sekretaris Kabinet, sekitar 30 persen peserta berhasil memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan enam bulan masa magang.

"Saya rasa tahun ini tentu patut diapresiasi. Setidaknya berdasarkan data dari pemerintah yang disampaikan oleh Menaker maupun Setkab disebutkan bahwa 30 persen bahkan setelah enam bulan magang sudah bisa bekerja dan mendapatkan pendapatan sesuai dengan UMP selain tentunya pengalaman selama magang tersebut," ujarnya.

Meski memberikan apresiasi, Adinda juga menyampaikan sejumlah catatan konstruktif. Dirinya meminta pemerintah memastikan perluasan kuota dari 100 ribu menjadi 150 ribu peserta disertai pemerataan akses, evaluasi berbasis data, serta tetap mengedepankan prinsip meritokrasi agar penempatan peserta benar-benar sesuai kebutuhan dunia usaha.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pemerintah juga perlu membuka data mengenai asal perguruan tinggi peserta, sebaran wilayah, kompetensi, hingga tingkat penyerapan tenaga kerja agar evaluasi kebijakan dapat dilakukan secara transparan dan menjadi dasar penyempurnaan Program Magang Nasional pada angkatan berikutnya.

Kemudian, menurut Adinda, evaluasi tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga harus melibatkan peserta magang dan perusahaan mitra. Ia juga mengingatkan agar perluasan program bagi penyandang disabilitas dibarengi dengan kesiapan dunia usaha sehingga pelaksanaannya berjalan optimal.

Di sisi lain, pemerintah menyebut Program Magang Nasional telah menunjukkan hasil yang positif. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan sebanyak 100 ribu orang mengikuti Program Magang Nasional sepanjang 2025 dan sekitar 30 persen di antaranya langsung diterima bekerja setelah menyelesaikan masa magang.

"Program ini menjadi jembatan bagi para lulusan baru untuk memasuki dunia kerja, sekaligus memberikan pengalaman dan penghasilan selama masa magang," kata Teddy.

Pemerintah juga memperluas cakupan Program Magang Nasional 2026 dengan membuka kesempatan bagi lebih banyak lulusan perguruan tinggi, termasuk lulusan pendidikan profesi dan penyandang disabilitas. Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus memperbesar peluang lulusan baru untuk memasuki dunia kerja.

PT Pegadaian (Persero) Cabang Praya kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kali ini, Pegadaian menyalurkan bantuan berupa material bangunan untuk mendukung pembangunan ruang kelas baru di Yayasan Insan Tangkas, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.

Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Praya, Gunaji Agus Wibowo, bersama jajaran karyawan, pada Mei 2026 lalu. Kehadiran Pegadaian disambut hangat oleh pihak yayasan, guru, serta para wali murid yang berharap pembangunan ruang kelas baru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi para siswa.

Gunaji Agus Wibowo mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari komitmen Pegadaian dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan sebagai salah satu pilar utama program TJSL Pegadaian.

"Pegadaian tidak hanya berorientasi pada layanan bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk turut berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami berharap bantuan material ini dapat mempercepat pembangunan ruang kelas sehingga anak-anak dapat belajar dengan fasilitas yang lebih baik," ujar Gunaji (29/06).

Ia menambahkan bahwa investasi di bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan melahirkan generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing di masa depan.

Selain menyerahkan bantuan, tim Pegadaian juga turut memberikan edukasi kepada para wali murid mengenai pentingnya literasi keuangan dan investasi sejak dini. Dalam sesi sosialisasi tersebut, Pegadaian memperkenalkan berbagai produk unggulan, seperti Cicil Emas, menabung emas, hingga Arisan Emas yang dapat menjadi solusi masyarakat dalam merencanakan keuangan secara aman dan terjangkau.

Antusiasme para wali murid terlihat tinggi. Mereka aktif berdiskusi mengenai manfaat investasi emas sebagai instrumen yang relatif stabil untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan di masa depan, mulai dari biaya pendidikan anak hingga kebutuhan lainnya.

Menurut Gunaji, peningkatan literasi keuangan merupakan bagian penting dari upaya Pegadaian Praya dalam mendorong masyarakat agar semakin bijak dalam mengelola keuangan, khususnya di wilayah Lombok Tengah.

"Melalui edukasi ini kami ingin masyarakat memahami bahwa investasi tidak harus menunggu memiliki dana besar. Dengan produk Pegadaian, masyarakat dapat mulai berinvestasi emas secara bertahap sesuai kemampuan sehingga dapat membantu mewujudkan berbagai rencana keuangan di masa depan," jelasnya.

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah VII Denpasar, Edy Purwanto, mengatakan bahwa kegiatan TJSL merupakan komitmen nyata Pegadaian dalam menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.

"Pendidikan merupakan investasi terbaik bagi masa depan bangsa. Melalui program TJSL, Pegadaian ingin memastikan kehadiran perusahaan tidak hanya dirasakan melalui layanan keuangan, tetapi juga melalui kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa," ujar Edy Purwanto (29/06).

Ia menambahkan bahwa Pegadaian akan terus memperkuat sinergi antara program sosial dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Menurutnya, edukasi mengenai investasi emas menjadi bagian penting dalam membangun kebiasaan masyarakat untuk merencanakan masa depan secara lebih bijak. "Melalui produk-produk Pegadaian, kami ingin mendorong masyarakat agar semakin mudah mengakses layanan keuangan yang aman, inklusif, dan mampu membantu mewujudkan berbagai tujuan finansial, termasuk mempersiapkan biaya pendidikan anak," tutupnya.

Pegadaian berharap sinergi antara program sosial di bidang pendidikan dan edukasi literasi keuangan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui berbagai program TJSL, Pegadaian akan terus hadir memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan sosial, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan kesejahteraan masyarakat. Bersama Danantara, Pegadaian Selalu Hadir Melayani Sepenuh Hati untuk MengEMASkan Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap meningkatkan secara signifikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di enam provinsi.

Dia mengatakan enam provinsi tersebut adalah Provinsi Gorontalo, Riau, Sulawesi Barat, Papua Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bengkulu.

"Kami memperhatikan daerah-daerah ini masih banyak yang membutuhkan di bidang perumahan, terutama program BSPS atau bedah rumah. Dan kami sudah diskusi untuk bedah rumah di provinsi ini, dari evaluasi staf kami, kami akan tingkatkan secara signifikan," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan bahwa program BSPS merupakan contoh bagaimana program ini sangat dinikmati dan ditunggu masyarakat, sekaligus sangat bermanfaat bagi rakyat.

"Ini adalah program unggulan dari Presiden Prabowo untuk (merenovasi) rumah yang tidak layak huni, dan juga bisa menggerakkan ekonomi rakyat," katanya.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah dukungan dana dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang meningkatkan kualitas atau pembangunan baru rumah dengan berswadaya dan berasaskan kegotong-royongan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat tata kelola pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar semakin tepat sasaran.

Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pemutakhiran data penerima bantuan dengan memanfaatkan sistem digital "Go PKP".

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan usulan kebutuhan anggaran tahun 2027 salah satunya diprioritaskan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah sebanyak 2 juta unit.

Program BSPS untuk menggerakkan dan meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni dan lingkungannya.

Tata kelola program ini juga diperkuat oleh sistem Pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400.000 unit dari sebelumnya 45.000 unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IX Jakarta 2 menggelar Program ParenTRING Khitanan Massal Tahun 2026. Aksi sosial ini berupa layanan kesehatan gratis yang aman dan berkualitas kepada ratusan anak yang berasal dari keluarga prasejahtera serta komunitas yang tinggal di sekitar wilayah Kalideres, Pondok Jaya, Pondok Aren dan Cirendeu.

Khitanan massal diselenggarakan di dua tempat, yakni pada Senin 29 Juni 2026 terfokus di Gedung Almaka, Kalideres. Sementara di hari kedua yakni pada Selasa 30 Juni 2026 dilaksanakan di Gedung Graha Praba Dakara, Pondok Aren. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang difokuskan pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Penyelenggaraan khitanan massal ini merupakan bentuk komitmen Environmental, Social, and Governance (ESG) yang diusung secara kuat oleh Pegadaian, khususnya dalam penguatan aspek sosial. Melalui penyediaan akses medis yang inklusif dan merata ini, Pegadaian secara aktif berkontribusi dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 3, yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IX Jakarta 2, Maryono mengungkapkan khitanan massal ini menjadi bukti nyata bahwa Pegadaian tidak hanya fokus pada bisnis, tetapi juga selalu berupaya hadir untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Khususnya dalam pemenuhan hak kesehatan anak sejak dini, sebagai investasi sosial jangka panjang yang krusial bagi masa depan bangsa.

Sebagai perusahaan yang tengah bertransformasi modern, Pegadaian ingin memastikan bahwa penguatan aspek ESG dan TJSL tidak sekadar menjadi pelengkap administrasi, melainkan sebuah aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan mendasar masyarakat prasejahtera. ”Kami berharap layanan kesehatan yang kami fasilitasi ini dapat membantu anak-anak tumbuh lebih sehat dan ceria dalam menyongsong masa depan mereka," katanya, Selasa (30/6/2026).

Kegiatan ini sukses diwujudkan berkat adanya sinergi yang solid dan kolaboratif antara Pegadaian, tim tenaga medis profesional, mitra pelaksana, serta pemerintah setempat, khususnya Kelurahan Kalideres dan Kelurahan Jurangmangu Timur yang memberikan dukungan penuh sejak tahap persiapan.

Apresiasi mendalam disampaikan oleh Camat Kecamatan Kalideres, Ziki Zulkarnaen, yang hadir memantau pelaksanaan di hari pertama. Menurutnya, program khitanan massal gratis ini memberikan dampak langsung yang sangat meringankan beban finansial warga, khususnya keluarga prasejahtera di wilayah Kalideres. ”Sinergi seperti inilah yang kami harapkan dari sektor korporasi—hadir memberikan solusi konkret bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan pihak pemerintah setempat pada pelaksanaan hari kedua di wilayah Pondok Aren. Sekretaris Lurah Kelurahan Jurangmangu Timur, Salahuddin menyatakan dukungan penuhnya terhadap keberlanjutan program ini.

"Pemerintah Kelurahan Jurangmangu Timur menyambut sangat baik kolaborasi ini. Akses kesehatan yang higienis, aman, dan ramah anak seperti ini adalah hak dasar yang sangat dibutuhkan oleh generasi penerus kita. Kami berharap program ParenTRING dari Pegadaian ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat terus menjadi agenda berkelanjutan demi mewujudkan lingkungan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera," katanya.

Keterlibatan aktif dari para dokter dan perawat ahli memastikan bahwa seluruh proses tindakan khitan dilakukan dengan standar operasional medis yang ketat, higienis, dan ramah anak. Melalui kolaborasi terintegrasi ini, Pegadaian tidak hanya memastikan acara berjalan dengan aman dan lancar, melainkan juga berupaya menciptakan dampak sosial positif yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapat amanah dari Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, untuk mendampingi dan mengawal pelaksanaan program 3 juta rumah agar dapat berjalan dengan baik sejak awal hingga selesai.

“Sebagai auditor intern pemerintah, BPKP tidak hanya berperan melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan pendampingan agar tata kelola program terlaksana secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan,” ujar Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan lancar, meminimalisasi potensi penyimpangan, serta menjaga agar setiap tahapan pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan.

Hal yang menjadi perhatian utama BPKP adalah memastikan program ini benar-benar tepat sasaran. Dia menekankan bahwa manfaat yang diberikan harus dapat dirasakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan para pekerja informal yang jumlahnya cukup besar, khususnya di wilayah Cikarang dan Bekasi, Jawa Barat.

“Kami sebagai auditor dapat tugas dari Presiden, khususnya Menteri PKP, untuk mendampingi, mengawal program ini dengan baik, supaya program ini bisa berjalan dengan lancar, tata kelolanya baik, tidak ada penyimpangan dan terakhir terutama supaya bisa tepat sasaran, bener-bener diterima para masyarakat yang berpenghasilan rendah terutama para pekerja informal yang tentu sangat banyak di daerah Cikarang, Bekasi,” kata Ateh.

Untuk itu, BPKP berkomitmen penuh terhadap pelaksanaan program ini melalui sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Keuangan, Danantara, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

BPKP berharap melalui pengawalan yang kuat dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, program ini dapat terlaksana secara efektif, memiliki tata kelola yang baik, bebas dari penyimpangan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai tambahan, pemerintah menerima hibah lahan seluas 30 hektare yang berlokasi di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Lahan tersebut direncanakan untuk pembangunan rumah susun subsidi yang ditujukan bagi MBR. Kehadiran lahan hibah tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan kawasan hunian vertikal di wilayah penyangga Jakarta.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kalau semester 2 ini masih ada sekitar Rp80 triliun, kayak sekarang ini, kita rasa sih masih bagus ya sektor perunggasan

Jakarta (ANTARA) - Senior Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Andreas Kristo Saragih mengatakan profitabilitas sektor perunggasan (poultry) di Indonesia diprediksi membaik dengan adanya program Makan Bergizi Gratis yang bertindak sebagai pendorong pemulihan permintaan ayam.

Andreas menjelaskan hingga bulan Mei 2026, secara kumulatif penyerapan anggaran MBG mencapai Rp88 triliun dengan ekspektasi hingga akhir tahun lebih dari dua kali lipat. Dengan angka ini, Andreas mengatakan sektor perunggasan akan diprediksi terus membaik dengan dengan semakin luasnya cakupan penerima manfaat dan jumlah dapur MBG yang semakin naik.

“Kalau semester 2 ini masih ada sekitar Rp80 triliun, kayak sekarang ini, kita rasa sih masih bagus ya sektor perunggasan. Dari sisi penerimanya kalau kita lihat memang meskipun di spending di bulan Mei itu turun, tapi kan jumlah penerimanya justru naik, ini new beneficiary, penerimanya. Jumlah dapurnya juga sama, ikut naik,” kata Andreas dalam acara Media Day Mirae Asset di Jakarta, Senin.

Andreas mengatakan sektor perunggasan juga semakin baik lantaran setelah ada program MBG dan adanya peningkatan jumlah SPPG mencapai 29 ribu dapur. Pemerintah juga menanamkan investasi untuk mencapai kesejahteraan produksi ayam dari daerah.

Tercatat 60 persen pasokan ayam masih didominasi datang dari Pulau Jawa. Maka itu pemerintah melakukan investasi Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan juga cold storage di Sumatera, Kalimantan dan Papua untuk menjaga pasokan ayam tidak terpusat hanya dari pulau Jawa.

Hal ini juga akan mendorong tingkat konsumsi ayam per kapita di Indonesia yang naik sebesar 5 persen setiap tahun, namun masih jauh di bawah konsumsi ayam per kapita negara Asean lainnya seperti Malaysia, Vietnam dan Filipina yang di atas 10-30 persen per kapita.

Investasi pemerintah di sektor perunggasan ini akan memiliki dampak pemerataan sentra produksi ayam dan telur, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan petani, terciptanya stabilitas harga ayam dan telur dan kontribusi dalam bagi BUMN.

Dengan stabilnya pasokan ayam dan adanya program MBG, diharapkan pemusnahan (culling) ayam dapat berkurang di 2026 dan peternak bisa membeli bibit (DOC) dengan harga murah.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - BPJS Kesehatan terus menghadirkan kemudahan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menjaga keaktifan kepesertaan dan memperoleh kepastian status kepesertaan sebelum mengakses layanan kesehatan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembaruan Program REHAB menjadi REHAB 3.0 dan menghadirkan PASTI JKN.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan inovasi yang dihadirkan merupakan bagian dari komitmen BPJS Kesehatan untuk menghadirkan layanan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kemudahan dalam menjaga kepesertaan dan memperoleh informasi yang akurat menjadi faktor penting agar peserta dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kendala administratif.

"BPJS Kesehatan berkomitmen memastikan setiap peserta dapat mengakses Program JKN dengan lebih mudah dan memperoleh kepastian layanan. Melalui REHAB 3.0 dan PASTI JKN, kami ingin membantu peserta menjaga keaktifan kepesertaannya sekaligus memastikan status kepesertaan sebelum mengakses layanan kesehatan," ujar Pujo, Selasa (30/6/2026).

Ia menjelaskan, REHAB 3.0 merupakan pembaruan dari Program REHAB yang telah membantu jutaan peserta menyelesaikan tunggakan iuran secara bertahap. Hingga Mei 2026, sebanyak 3,60 juta peserta telah mengikuti Program REHAB. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,24 juta peserta atau sekitar 62 persen berhasil mengaktifkan kembali kepesertaannya. Selain itu, program tersebut telah menghimpun penerimaan iuran sebesar Rp1,45 triliun, sementara 1,36 juta peserta lainnya masih menjalani proses pembayaran secara bertahap.

"Melalui REHAB 3.0, peserta kini memiliki fleksibilitas dalam menentukan skema pembayaran tunggakan, termasuk pilihan pembayaran harian maupun mingguan, sehingga keterbatasan kemampuan membayar tidak lagi menjadi penghalang untuk kembali memperoleh perlindungan JKN," tambah Pujo.

Untuk mempermudah akses layanan, pendaftaran REHAB 3.0 dapat dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari Aplikasi Mobile JKN, kantor cabang BPJS Kesehatan, hingga Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 0811 8 165 165. Beragam kanal tersebut diharapkan memberikan keleluasaan bagi peserta untuk memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

Selain memudahkan peserta menjaga keaktifan kepesertaan melalui REHAB 3.0, BPJS Kesehatan juga memberikan kemudahan untuk memastikan status kepesertaan melalui PASTI (Pantau Status Kepesertaan dan Informasi) JKN. Melalui layanan ini, peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dan Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU Pemda) cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui menu Cek Keaktifan Peserta yang berada di laman resmi BPJS Kesehatan.

"Kami ingin memastikan peserta dapat dengan mudah mengetahui status keaktifannya kapan pun dan di mana pun, terutama saat akan mengakses layanan kesehatan," ujar Pujo.

Pada kesempatan yang sama, BPJS Kesehatan juga menerima dukungan dari sejumlah mitra perbankan, seperti Bank Nano Syariah, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank BCA, SeaBank, MNC Bank, Bank Panin Syariah, dan Bank Aladin Syariah melalui penyerahan donasi Program Corporate Social Responsibility (CSR). Dukungan tersebut menjadi wujud kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan Program JKN sekaligus memperkuat semangat gotong royong yang menjadi fondasi program tersebut.

"Keberhasilan Program JKN merupakan hasil kolaborasi seluruh pihak. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra yang telah memberikan dukungan melalui Program CSR. Kami berharap langkah bersama ini menjadi praktik baik yang bisa menginspirasi dunia usaha dan korporasi untuk turut mengambil bagian dalam memperkuat sistem jaminan sosial nasional," tutup Pujo.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan inovasi Rehab 3.0 dan PASTI JKN yang diluncurkan BPJS Kesehatan menjadi terobosan luar biasa bagi masyarakat. Melalui inovasi tersebut, masyarakat bisa membayar tunggakan iuran secara dicicil sesuai dengan kemampuan dan kembali menjadi peserta JKN aktif.

Bukan hanya itu, ia juga mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan atas inovasi PASTI JKN. Inovasi ini bisa membantu peserta, khususnya di segmen PBI JK dan PBPU yang dibayarkan pemerintah daerah untuk mengecek status keaktifannya hanya dengan memasukkan data NIK dan tanggal lahir.

"Capaian BPJS Kesehatan sudah banyak, begitu pula dengan tantangan yang dihadapi. Kolaborasi dan sinergi lintas lembaga perlu dilakukan agar Program JKN tetap sustain dan masyarakat tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan baik," tegas Kunta.

Seluruh program dirancang agar masyarakat mampu tumbuh menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi di daerahnya

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memperkuat kemandirian masyarakat lewat program pemberdayaan berbasis potensi lokal atau community involvement and development (CID).

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan ketahanan energi tidak hanya diwujudkan melalui ketersediaan BBM dan LPG bagi masyarakat, tetapi juga melalui upaya memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi di wilayah operasi.

"Semangat inilah yang terus diwujudkan Pertamina Patra Niaga melalui berbagai program CID, yang mendorong masyarakat mengembangkan potensi daerahnya secara berkelanjutan," katanya.

Kitty melanjutkan program CID tersebut antara lain mulai dari kampung kreatif di Sumatera Selatan, kawasan hortikultura di Maluku, hingga desa pesisir di Aceh.

"Seluruh program dirancang agar masyarakat mampu tumbuh menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi di daerahnya," ujarnya.

Menurut Kitty, di Sugihwaras, Kota Palembang, Sumsel, Pertamina Patra Niaga mendampingi masyarakat mengembangkan ekonomi kreatif berbasis lingkungan.

Beragam produk bernilai tambah, seperti madu kelulut, lilin aromaterapi berbahan minyak jelantah, hingga produk olahan melati, menjadi sumber pendapatan baru bagi para pelaku UMKM.

Tidak hanya meningkatkan keterampilan, program ini juga membuka peluang bagi ibu rumah tangga, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya untuk membangun usaha yang berdaya saing.

Ketua RT 06 Sugihwaras, sekaligus penerima manfaat program, Munir mengapresiasi program yang telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Melalui evaluasi ini, kami juga menyusun rencana agar manfaat program dapat semakin besar dan berkelanjutan bagi masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, di Wayame, Kota Ambon, melalui program demplot hortikultura, Pertamina Patra Niaga menghadirkan solusi penyediaan air ramah lingkungan sekaligus pendampingan budi daya hortikultura.

Kehadiran fasilitas tersebut membantu petani meningkatkan hasil panen, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi keluarga.

Di pesisir Kota Lhokseumawe, Aceh, melalui program Gampong Berdikari, kelompok petambak, mengembangkan budi daya udang vaname semiintensif dengan dukungan sarana produksi, pelatihan, hingga penguatan kapasitas usaha.

Program ini membuka peluang peningkatan produktivitas tambak sekaligus menciptakan sumber penghasilan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

Kitty juga mengatakan pendekatan pemberdayaan disesuaikan dengan karakteristik lokal.

"Bagi Pertamina Patra Niaga, keberhasilan program CID tidak hanya diukur dari banyaknya bantuan yang diberikan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu berkembang secara mandiri setelah memperoleh pendampingan," ujarnya.

Karena itu, Pertamina selalu memulai dari potensi yang dimiliki masyarakat, kemudian mengembangkannya bersama melalui kolaborasi yang berkelanjutan.

Melalui pendekatan yang mengedepankan kolaborasi dan pemberdayaan, Pertamina Patra Niaga berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi lokal yang menciptakan dampak berkelanjutan bagi lingkungan sekitarnya.

"Kami percaya bahwa ketika masyarakat bertumbuh dan mandiri, manfaat yang dihasilkan akan terus berkembang, tidak hanya bagi keluarga penerima manfaat, tetapi juga bagi komunitas dan daerah tempat mereka tinggal. Inilah bentuk energi yang sesungguhnya energi, yang menggerakkan kehidupan," sebut Kitty.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026