Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, optimistis produktivitas padi pada tahun ini bisa tembus 500.000 ton gabah kering panen (GKP) dari target sekitar 321.000 ton GKP seiring dengan adanya inovasi pupuk organik cair dari limbah rumah tangga.

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan pemanfaatan limbah rumah tangga seperti kulit buah, sisa sayur dan lainnya dilakukan oleh komunitas peduli sampah yang juga petani.

"Kita lihat bersama panen padi yang menjadi percontohan menggunakan pupuk organik cair dari limbah rumah tangga, dan hasil ubinan produksi padi mampu mencapai 9,1 ton gabah per hektare, ini luar biasa bila dibandingkan sebelumnya 7,3 ton gabah per hektare," kata Bupati Rio usai panen padi bersama hasil optimalisasi pemanfaatan limbah rumah tangga di area persawahan Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, Kamis.

Bupati mengapresiasi komunitas peduli sampah Situbondo itu yang terus melakukan inovasi membuat pupuk organik cair limbah rumah tangga dan berhasil meningkatkan produktivitas tanaman padi.

Dalam kesempatan itu, Rio mendorong inovasi pengolahan limbah rumah tangga menjadi pupuk organik cair ini perlu dikembangkan dan ditiru petani di kecamatan lainnya, karena selain mampu meningkatkan hasil panen padi juga bisa menekan biaya produksi.

Bupati juga meminta kepada komunitas peduli sampah di Kecamatan Situbondo itu untuk segera melengkapi izinnya agar bisa lebih luas menjangkau pasar, sehingga memberikan manfaat kepada petani lainnya.

"Kami minta jangan berhenti sampai di sini, lengkapi izinnya, kolaborasi dengan komunitas lainnya, salah satunya komunitas kampus, karena ini sudah terbukti produksi padi naik dari 7,3 ton gabah menjadi 9,1 ton gabah per hektare," katanya.

Sementara itu, Petani Milenial Situbondo, Purwanto mengatakan akan terus melakukan percobaan di lahan sendiri maupun lahan komunitasnya untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk organik cair dari limbah rumah tangga tersebut.

"Semula kami uji coba dari hasil produksi padi 6 ton per hektare dan sampai saat ini bisa mencapai 9,1 ton per hektare, dan saat ini kami akan coba lagi sampai produksi padi mencapai 12 ton per hektare," ujarnya.

Purwanto mengaku berinisiatif mengolah sampah rumah tangga menjadi pupuk organik cair karena banyak sampah organik yang dibuang, selain itu semangat itu terdorong dari harga pupuk kimia cukup mahal, dan ketergantungan petani terhadap pupuk kimia masih tinggi.

"Menggunakan pupuk cair organik dari limbah dapur ini bisa hemat biaya produksi 30 persen, manfaat lainnya sampah bisa teratasi, biaya produksi bisa ditekan karena nutrisi tanaman yang murah dan tanaman tumbuh dengan lebih baik," katanya.

Dari pantauan, panen padi bersama bertajuk "Optimalisasi Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Untuk Pertanian Produktif Berkelanjutan" itu dihadiri pula Dandim 0823/Situbondo Letkol Inf Ferry Ardian, pimpinan OPD terkait dengan kelompok tani setempat.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bandarlampung (ANTARA) - Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tin Latifah mengatakan Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah kontributor utama tercapainya swasembada pangan nasional dengan adanya peningkatan produksi padi tahunan.

"Provisi Lampung dalam capaian produksi padi menjadi enam besar nasional yang mencatat kenaikan tertinggi tahun kemarin," ujar Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tin Latifah di Bandarlampung, Selasa.

Ia mengatakan produksi padi di Provinsi Lampung pada 2025 melonjak 16,53 persen dari 2024, dengan produksi padi hanya 2,79 juta ton pada 2024 menjadi 3,25 juta ton di 2025.

"Capaian ini mengukuhkan posisi Lampung sebagai kekuatan pangan nasional, dan Lampung menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional. Serta memiliki peran penting dalam menjaga pasokan komoditas utama salah satunya padi," katanya.

Dia menjelaskan dari sisi produksi beras, Provinsi Lampung mencatat peningkatan produksi beras terjadi setiap tahun. Pada 2023 produksi beras Lampung sebesar 1,58 juta ton, lalu meningkat 1,60 juta ton di 2024, dan menjadi 1,86 juta ton di 2025.

"Lampung memberikan kontribusi luar biasa terhadap produksi nasional, contohnya di 2024 ketika produksi nasional turun dari 31,10 juta ton di 2023 menjadi 30,62 juta ton di 2024. Lampung justru kontribusinya untuk produksi nasional meningkat dari 5,07 persen di 2023 menjadi 5,11 persen di 2024, dan 5,97 persen di 2025," ucap dia.

Menurut dia, Provinsi Lampung konsisten memberikan kontribusi lebih dari 4,5 persen sejak 2020 terhadap produksi padi dan beras nasional.

"Dengan capaian tahunan yang baik ini di 2025, Lampung diberikan target yang lebih besar di 2026 dari tahun lalu sekitar 20 persen. Ini menjadi kebanggaan kita semua, karena diberi kepercayaan bahwa Provinsi Lampung menjadi pendukung utama, bahkan tulang punggung tercapainya swasembada pangan nasional," tambahnya.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menilai produksi padi tetap terjaga di tengah dinamika iklim 2026, didukung berbagai upaya pemerintah dalam menjaga produksi, distribusi sarana, serta pendampingan kepada petani.

"Kami optimistis produksi padi nasional pada 2026 tetap terjaga di tengah dinamika iklim yang masih berpotensi memicu curah hujan tinggi di sejumlah wilayah pertanian," kata Dewan Pakar DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat Entang Sastraatmaja sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.

Entang menegaskan, tantangan iklim tidak serta-merta menjadi penghambat produksi. Justru, berbagai program Kementerian Pertanian yang fokus pada peningkatan produksi dinilai telah berada di jalur yang tepat dan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat swasembada pangan nasional.

“Saya yakin petani tetap mampu berproduksi dengan baik meskipun terjadi hujan ekstrem. Pemerintah secara serius membangun optimisme petani melalui berbagai program yang nyata dan terukur,” ujar Entang.

Menurutnya, kesiapan produksi dan penyerapan gabah pada musim panen 2026 ditopang oleh distribusi benih unggul, penambahan alokasi pupuk subsidi, serta dukungan sarana pengelolaan air seperti sistem pompanisasi yang membantu mengatur lalu lintas air di lahan pertanian.

“HKTI mendukung penuh langkah pemerintah dalam mempersiapkan musim tanam para petani. Persiapan tanam adalah fondasi utama untuk menjaga keberlanjutan produksi padi nasional,” tegasnya.

Entang menilai, keberhasilan peningkatan produksi padi nasional sepanjang 2025 menjadi bukti konkret bahwa kerja bersama antara pemerintah dan petani membuahkan hasil positif. Persiapan tanam yang matang pada periode sebelumnya dinilai menjadi kunci agar capaian tersebut tidak hanya bertahan, tetapi juga meningkat pada 2026.

“Petani harus tetap optimistis dan menjaga semangat. Apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah berada di jalur yang benar dan sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada beras yang berkelanjutan,” katanya.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), potensi luas panen Januari-Maret 2026 memiliki peningkatan yang cukup siginifikan, diperkirakan mencapai 3,28 juta hektare, atau meningkat sebesar 15,32 persen dibandingkan Januari-Maret 2025 yang hanya 0,42 juta hektare untuk bulan Januari, 0,76 juta hektare untuk Februari dan 1,67 juta hektare untuk Maret.

Dari sisi produksi, sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 34,69 juta ton atau meningkat 13,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Sementara produksi padi tercatat sebesar 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 7,06 juta ton GKG atau 13,29 persen secara tahunan.

Capaian tersebut, lanjut Entang, sejalan dengan proyeksi lembaga internasional seperti FAO dan USDA yang memperkirakan produksi beras Indonesia berada di kisaran 34,6 juta ton.

“Lonjakan produksi ini menunjukkan bahwa produktivitas, perluasan luas panen, serta kebijakan yang berpihak kepada petani menjadi modal kuat menghadapi musim tanam berikutnya, termasuk awal 2026 yang masih menjanjikan,” ujarnya.

HKTI juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi, khususnya dalam memastikan kesiapan tanam petani di tengah dinamika iklim.

Pendampingan lapangan, kemudahan akses sarana produksi, serta kepastian distribusi input pertanian dinilai penting agar petani dapat bekerja dengan tenang dan produktif.

Menurutnya Indonesia sudah membuktikan mampu menggenjot produksi. Tantangan ke depan hanya menjaga dan melestarikan capaian itu agar swasembada beras tidak hanya menjadi prestasi sesaat, tetapi berkelanjutan.

"Ini pekerjaan besar yang harus dijalankan dengan kehormatan dan tanggung jawab,” kata Entang.

HKTI optimistis, dengan persiapan tanam yang matang dan dukungan kebijakan yang konsisten, sektor pertanian nasional akan tetap menjadi penopang utama ketahanan pangan Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh daerah.

“Harus optimistis, karena apa yang dibangun hari ini bisa menjadi percontohan bagi masa tanam berikutnya,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sudaryono menegaskan komitmen pihaknya untuk terlibat aktif dalam mengawal dan memastikan keberhasilan program sektor pertanian nasional.

“Sendirian kita lemah, tetapi jika kita bersama, kita akan menjadi semakin kuat. HKTI siap berperan aktif mendukung program prioritas pertanian nasional, termasuk swasembada pangan dan penguatan kedaulatan pangan nasional,” kata Wamentan Sudaryono saat membuka Dialog HKTI bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang berlangsung terbatas di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menyatakan seluruh insan HKTI siap menjadi garda terdepan bersama para petani di Indonesia untuk mewujudkan swasembada menuju kedaulatan pangan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan dijalankan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Produksi padi NTB yang melonjak adalah kabar baik. Namun ujian sesungguhnya adalah menjaga agar lonjakan itu tidak sekadar sesaat, melainkan menjadi fondasi kuat menuju kemandirian pangan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan negeri.

Mataram (ANTARA) - Produksi padi di Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menanjak tajam. Angka-angka resmi menunjukkan lonjakan yang tidak kecil, bahkan menempatkan NTB sebagai salah satu daerah penopang utama agenda swasembada pangan nasional 2026.

Setelah sempat turun pada 2024, produksi padi NTB pada 2025 melonjak hingga sekitar 1,7 juta ton gabah kering giling, meningkat lebih dari 16 persen dibanding tahun sebelumnya. Luas panen bertambah puluhan ribu hektare, produktivitas ikut naik, dan stok benih tersedia dalam kondisi surplus.

Kenaikan ini bukan sekadar statistik tahunan. Ia menandai pergeseran fase penting dalam perjalanan pertanian NTB. Dari daerah yang kerap dihantui fluktuasi iklim, keterbatasan air, dan alih fungsi lahan, NTB kini tampil lebih percaya diri sebagai wilayah dengan basis produksi pangan yang menguat.

Namun di balik kabar baik itu, pertanyaan mendasar perlu diajukan: Apakah lonjakan produksi ini sudah cukup kokoh untuk menopang swasembada yang berkelanjutan, atau masih rapuh karena bergantung pada momentum dan intervensi jangka pendek?

Penting untuk digarisbawahi bahwa swasembada pangan bukan sekadar target angka. Ia menyangkut keberlanjutan lahan, kesejahteraan petani, stabilitas harga, serta kemampuan daerah menjaga keseimbangan antara produksi, lingkungan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.

Kerja kolektif

Kenaikan produksi padi NTB pada 2025 tidak terjadi secara tiba-tiba. Data menunjukkan peningkatan luas panen dari sekitar 281 ribu hektare menjadi lebih dari 322 ribu hektare.

Produktivitas juga naik meski tidak spektakuler, dari kisaran 51 kuintal per hektare menjadi lebih dari 52 kuintal per hektare. Artinya, lonjakan produksi lebih banyak ditopang oleh perluasan area tanam yang berhasil dioptimalkan, bukan semata lonjakan hasil per hektare.

Program optimalisasi lahan menjadi faktor kunci. Lahan-lahan nonrawa yang selama ini hanya mengandalkan hujan mulai disentuh dengan pendekatan baru, mulai dari pompanisasi, sumur resapan, hingga perbaikan jaringan irigasi sederhana.

Hasilnya, indeks pertanaman perlahan meningkat. Petani yang sebelumnya hanya bisa menanam sekali setahun mulai mencoba dua kali, bahkan di beberapa lokasi bersiap menuju tiga kali tanam.

Ketersediaan benih juga memainkan peran penting. Dengan stok benih padi mencapai hampir dua kali lipat dari kebutuhan daerah, NTB tidak hanya aman untuk kebutuhan internal, tetapi juga berkontribusi bagi provinsi lain. Ini menandakan sistem perbenihan mulai terkelola lebih rapi dan tidak lagi menjadi titik lemah seperti tahun-tahun sebelumnya.

Namun keberhasilan ini sejatinya adalah hasil kerja kolektif yang rapuh bila tidak dijaga. Lonjakan produksi masih sangat bergantung pada program pemerintah, subsidi pupuk, harga pembelian gabah yang relatif menguntungkan, serta dukungan lintas sektor. Jika salah satu penopang ini goyah, capaian produksi bisa kembali stagnan atau bahkan menurun.

Tantangan struktural

Di balik grafik yang menanjak, NTB masih menyimpan persoalan struktural yang tidak kecil. Salah satunya adalah ketergantungan pada pola pertanian tadah hujan.

Sebagian besar sawah di NTB belum memiliki jaminan air sepanjang tahun. Program optimalisasi lahan memang membantu, tetapi cakupannya masih terbatas dibanding luas baku sawah yang ada.

Persoalan lain adalah kompetisi penggunaan lahan. Diversifikasi komoditas seperti tembakau, bawang, dan cabai merupakan pilihan rasional bagi petani, terutama saat musim kemarau. Komoditas tersebut memberikan nilai ekonomi lebih cepat dan relatif stabil.

Namun konsekuensinya, luas tanam padi berkurang dan indeks pertanaman tertahan. Data menunjukkan puluhan ribu hektare lahan baku sawah digunakan untuk komoditas nonpadi, menyebabkan potensi produksi padi yang hilang tidak kecil.

Di sisi hilir, lonjakan produksi juga membawa tantangan pasar. Produksi yang meningkat tanpa pengelolaan serapan yang baik berisiko menekan harga di tingkat petani.

Di sinilah peran penyerapan gabah dan beras menjadi krusial. Jika tidak diimbangi dengan manajemen stok dan distribusi yang efisien, surplus bisa berubah menjadi beban ekonomi bagi petani.

Aspek lingkungan juga tak boleh diabaikan. Intensifikasi dan peningkatan indeks tanam berpotensi meningkatkan tekanan pada tanah dan air. Tanpa pengelolaan berkelanjutan, produktivitas jangka panjang justru bisa tergerus.

Swasembada yang mengejar angka tetapi mengabaikan daya dukung lingkungan akan sulit bertahan.

Menjaga swasembada

Lonjakan produksi padi NTB seharusnya dibaca sebagai momentum, bukan garis akhir. Tantangan ke depan adalah mengubah capaian tahunan menjadi sistem yang tahan guncangan. Kebijakan pertanian perlu bergerak dari pendekatan proyek menuju penguatan ekosistem.

Pertama, perlindungan lahan pertanian harus menjadi agenda utama. Tanpa kepastian ruang, upaya peningkatan produksi akan selalu berhadapan dengan ancaman alih fungsi lahan.

Kedua, pengelolaan air perlu ditingkatkan dari sekadar pompanisasi darurat menuju sistem irigasi yang lebih terencana dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Ketiga, kesejahteraan petani harus ditempatkan sebagai indikator utama keberhasilan. Produksi tinggi tanpa margin keuntungan yang layak akan melemahkan motivasi petani. Skema harga, serapan, dan akses pasar perlu terus diperkuat agar surplus benar-benar menjadi berkah.

Terakhir, swasembada pangan perlu dipahami sebagai bagian dari ketahanan nasional. Ketika NTB mampu menjaga produksi padi secara berkelanjutan, daerah ini tidak hanya mengamankan kebutuhan lokal, tetapi juga ikut menopang stabilitas pangan Indonesia. Di sinilah nilai kebangsaan itu bekerja, melalui sawah, benih, dan kerja keras petani.

Produksi padi NTB yang melonjak adalah kabar baik. Namun ujian sesungguhnya adalah menjaga agar lonjakan itu tidak sekadar sesaat, melainkan menjadi fondasi kuat menuju kemandirian pangan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan negeri.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa produksi beras nasional tahun 2025 mencapai capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir yakni naik sebesar 4,1 juta ton dibandingkan 2024.

“Kami laporkan kepada Bapak Presiden, sesuai data BPS, produksi beras nasional meningkat signifikan sebesar 4,1 juta ton. Ini capaian tertinggi sejak 2019,” kata Amran dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11), Mentan menyampaikan bahwa lonjakan produksi tersebut mengacu pada hasil resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Amran, Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap ketersediaan pangan dan kesejahteraan petani. Karena itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan bahwa peningkatan produksi beras juga diikuti dengan penguatan stok nasional dan pengendalian harga di pasar.

“Stok beras nasional kita diproyeksikan menembus lebih dari 3 juta ton hingga akhir tahun. Ini juga tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kami laporkan kepada Presiden bahwa kondisi stok dan produksi saat ini sangat kuat untuk menjaga stabilitas pangan,” katanya, menjelaskan.

Amran mengatakan juga melaporkan berbagai langkah strategis yang sedang ditempuh untuk menjaga kesinambungan produksi, mulai dari penguatan irigasi, optimalisasi lahan, hingga hilirisasi pertanian sebagai bagian dari strategi jangka panjang menciptakan lapangan kerja.

“Kami terus memperkuat irigasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi lahan pertanian. Selain itu, hilirisasi pertanian kini menjadi fokus utama. Potensinya besar untuk menciptakan hingga 1,6 juta lapangan kerja baru dan memperkuat ekspor nonmigas yang sudah tumbuh 9,57 persen hingga September 2025,” katanya.

Selain soal produksi dan hilirisasi, Amran juga menyampaikan laporan terkait kebijakan stabilisasi harga beras. Pemerintah terus melanjutkan operasi pasar bersama Bulog untuk memastikan harga beras tetap berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Dua bulan terakhir harga beras mulai turun, namun kami tidak akan berhenti. Operasi pasar terus kami jalankan hingga seluruh harga di lapangan benar-benar stabil,” kata Amran, menegaskan.

Pencapaian itu bukan hanya meneguhkan kembali posisi Indonesia menuju kedaulatan pangan, tetapi juga membuktikan efektivitas kebijakan yang dijalankan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data bahwa produksi beras tahun 2025 mencapai 34,77 juta ton, meningkat 13,54 persen dibandingkan tahun lalu. Lonjakan tersebut didorong oleh kenaikan luas panen hampir 13 persen, dengan potensi produksi padi mencapai 60,34 juta ton gabah kering giling (GKG).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan kenaikan produksi beras tahun 2025 sebagai tonggak penting menuju swasembada pangan.

“Potensi produksi beras 2025 meningkat terutama pada subround pertama (Januari-April), yang tumbuh 26,54 persen dibanding tahun sebelumnya,” kata Pudji.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dinobatkan sebagai satu dari 5 menteri dengan kinerja terbaik di jajaran Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Demikian hasil survei yang digelar oleh lenbaga Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Menurut Peneliti Celios M Bakhrul Fikri, survei ini melibatkan 120 responden yang berprofesi sebagai jurnalis.

"Survei CELIOS bertujuan mengidentifikasi menteri-menteri yang memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan kebijakan pemerintah selama satu tahun pemerintahan," kata Bakhrul dalam keterangan di situs resmi Kementerian Pertanian, dikutip Rabu (22/10/2025).

"Evaluasi dilakukan melalui dua pendekatan, survei berbasis expert judgment yang melibatkan sejumlah jurnalis dan analis kebijakan dari berbagai media nasional. Serta, survei masyarakat umum yang mencakup lebih dari 1.300 responden dari berbagai wilayah Indonesia," paparnya.

Dalam laporan bertajuk 'Rapor Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran", sambungnya, Mentan Amran menempati posisi kelima secara keseluruhan dan masuk tiga besar pejabat dengan kinerja terbaik di sektor ekonomi.

"Menteri terbaik itu diduduki oleh Airlangga Hartarto, mendapatkan nilai 25 dari setiap responden. Kemudian Rosan Roeslani sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, yang juga menduduki peringkat kedua terbaik di bidang ekonomi. Nilainya adalah 9," papar Bakhrul.

Dijabarkan, dalam satu tahun terakhir, sektor pertanian mencatat berbagai capaian positif. Produksi padi meningkat, harga gabah petani tetap stabil, dan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 124,36 per September 2025-angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Nilai di atas 100 menunjukkan pendapatan petani lebih besar dari biaya produksinya, menandakan kesejahteraan mereka terus membaik.

Tak hanya itu, program hilirisasi komoditas strategis dan perluasan akses pasar juga memperkuat kontribusi pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Mentan Amran menyampaikan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan para petani. Kementan berkomitmen menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

"Fokus kami adalah memastikan produksi dalam negeri terus meningkat, harga gabah petani tetap stabil, dan masyarakat mendapatkan akses terhadap beras yang terjangkau serta berkualitas," katanya.

"Penilaian ini menjadi pengakuan publik atas kuatnya pertumbuhan sektor pertanian yang terus memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional," tulis Kementerian Pertanian (Kementan).

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa Indonesia kini tidak lagi mengimpor beras. Pernyataan ini disampaikan untuk menepis keraguan publik terhadap klaim swasembada pangan yang disampaikan pemerintah.

"Tahun lalu Pak Mentan (Menteri Pertanian Amran Sulaiman), kita impor 4,5 juta (ton). Tahun 2024 ini saya masih Mendag (Menteri Perdagangan)-nya, jadi saya agak hafal ini, ini kita impor 4,52 juta ton, sekarang tahun 2025 nol, tidak ada," kata Zulhas dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Auditorium Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Ia menjelaskan, meski impor beras tahun ini dihentikan, stok beras nasional masih dalam kondisi aman. "Stok kita di gudang Bulog ada 3,8 juta ton. Jadi kita sudah tidak impor, tapi stoknya ada 3,8 (juta ton)," ujarnya.

Dengan kondisi itu, Zulhas menyebut Menteri Pertanian (Mentan) sudah berani memastikan Indonesia tidak akan melakukan impor beras hingga akhir tahun ini.

"Oleh karena itu Mentan (Amran) sudah berani mengatakan sampai Desember kita tidak impor beras. Artinya kita sudah swasembada pangan," ucap dia.

Zulhas memberikan apresiasi kepada tim Kementerian Pertanian yang disebutnya bekerja keras di lapangan untuk mewujudkan capaian tersebut.

"Pak Mentan, Mas Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan), dan tim semua, terima kasih banyak atas kerja mereka Pak, saya di sini hanya koordinir saja," ungkapnya.

Menurut Zulhas, capaian ini bukan hasil keajaiban, melainkan buah dari langkah konkret pemerintah dalam mempercepat kebijakan dan memperbaiki sistem pertanian.

"Apa yang dilakukan teman-teman sederhana sebetulnya, kok bisa? Orang bilang mana mungkin (pertumbuhan ekonomi) tumbuh 6%, mana mungkin 7%, mana mungkin swasembada, apalagi target swasembada pangan yang sebelumnya 4 tahun jadi cuma setahun. Walaupun kadang-kadang teman-teman timnya sampai sakit-sakit kerjanya, nggak ada libur," ujarnya.

Zulhas kemudian menjelaskan faktor utama yang membuat produksi padi meningkat signifikan dalam waktu singkat.

"Kenapa? Sederhana sebetulnya. Pertama dilihat dulu luas sawahnya 7,5 juta hektare, tertanam 10 juta hektare. Berarti ada yang miss, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Maka enaknya kalau sama-sama perjuangannya itu cepat Pak, lapor Presiden, cuma 2 hari keluar Inpres (Instruksi Presiden)," jelas dia.

Ia mengatakan, berbagai kebijakan strategis seperti pembangunan irigasi dan penyediaan pupuk kini bisa dilakukan jauh lebih cepat berkat dukungan langsung Presiden.

"Lahir Inpres sudah, bangun irigasi. Dulu nggak boleh pemerintah pusat (ikut bangun irigasi), karena itu tugasnya Pak Gubernur. Tiga hari selesai, bangun irigasi, ada yang sudah berhasil, ada yang belum," ujar Zulhas.

Adapun salah satu terobosan penting lainnya, kata dia, adalah percepatan distribusi pupuk yang selama ini menjadi masalah klasik petani.

"Apalagi distribusi pupuk. Mentan pupuk rumit potong, dipangkas, satu minggu lahir Inpres. Dulu pupuk hadir biasanya itu waktu panen, pas panen baru pupuk hadir, ini pupuk hadir sebelum tanam," katanya.

Dampak dari kebijakan tersebut terasa nyata di lapangan. Zulhas menyebut produksi beras nasional meningkat hampir 13 persen.

"Baru beberapa itemnya dikerjakan, produksi kita tadi naik hampir 13 persen," ucap dia.

Selain itu, petani kini juga merasakan keuntungan ganda karena harga gabah ditingkatkan pemerintah melalui Bulog. "Artinya petani memiliki dua keuntungan, terbukti pertama harganya dinaikkan oleh Bulog keluar Inpres, usulan Pak Mentan ya, gabah jadi Rp6.500 per kg dari Rp6.000, cepat juga itu satu minggu Inpres keluar," jelas Zulhas.

Ia menambahkan, kenaikan harga gabah ini menjadi bentuk keberpihakan negara kepada petani.

"Tidak mudah Pak biasanya harga gabah Rp6.000 per kg, di bawah Rp5.000 per kg, tengkulak-tengkulak luar biasa. Nah ini terima kasih TNI bantu kita ya, Polri juga bantu kita," pungkasnya.

Foto: Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Auditorium Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Auditorium Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, salah satu capaian besar yang diklaim sebentar lagi tercapai adalah swasembada pangan, khususnya beras di bawah komando Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Pemerintah menyebut telah berhasil menutup keran impor sekaligus meningkatkan produksi padi nasional pada 2025.

Keberhasilan ini mengingatkan pada masa keemasan swasembada beras era Presiden Soeharto pada 1984-1988. Kala itu, Indonesia yang semula menjadi salah satu pengimpor beras terbesar di dunia bertransformasi menjadi negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Bahkan mendapat pengakuan resmi dari FAO.

Soeharto Sukses Swasembada

Ketika awal berkuasa, Soeharto harus menghadapi persoalan besar di sektor pangan. Harga bahan pokok melambung tinggi, diperparah dengan kegagalan panen pada awal 1970-an. Ini menjadi ironis sebab sebagai negara agraris, Indonesia justru mengalami krisis beras hingga terpaksa mengimpor dalam jumlah besar.

Menurut majalah Yudhagama (1979), puncaknya terjadi pada 1977, ketika Indonesia harus memborong sekitar seperempat dari total ekspor beras dunia, yakni sekitar 2 juta ton beras. Kondisi serupa kembali terjadi pada 1980.

Beranjak dari kondisi ini, Bank Dunia sempat memprediksi Indonesia akan selamanya bergantung pada impor beras setidaknya selama satu dekade ke depan. Namun prediksi itu meleset. Memasuki awal 1980-an, kondisi pangan nasional mulai membaik.

Pemerintah Orde Baru yang menyadari beras sebagai bahan pokok tak tergantikan mulai gencar mendorong program intensifikasi pertanian, pembangunan irigasi, penggunaan bibit unggul, serta penyediaan pupuk bersubsidi. Hasilnya, produksi beras nasional melonjak signifikan hingga akhirnya pada 1984 Indonesia mencapai swasembada beras.

Pencapaian ini diperkuat oleh pengakuan dari Badan Padan PBB atau FAO (Food and Agriculture Organization). Pada 14 November 1985, Presiden Soeharto mendapat undangan dari FAO untuk berbicara di hadapan banyak negara soal keberhasilan Indonesia dari semula krisis menjadi swasembada beras. Menurut Soeharto, pencapaian ini bukan kerja kerasnya seorang diri, melainkan upaya bersama seluruh rakyat Indonesia.

"Jika pembangunan pangan kami dapat dikatakan mencapai keberhasilan, maka hal itu merupakan kerja raksasa dari suatu bangsa secara keseluruhan," kata Soeharto, dikutip dari Presiden RI ke II Jenderal Besar H.M. Soeharto dalam berita: 1985-1986 (2008).

Pada momen ini pula, Soeharto bahkan menyerahkan bantuan 100.000 ton beras bagi korban kelaparan di Afrika. Tahun depannya, giliran FAO menyerahkan penghargaan untuk Soeharto. Pada 1986, FAO menganugerahkan medali emas bergambar Soeharto dengan tulisan "From Rice Importer to Self-Sufficiency."

"Penerbitan medali tersebut sebagai penghargaan kepada Presiden RI dan memperingati keberhasilan Indonesia di bidang pertanian, khususnya keberhasilan swasembada beras," ujar Menteri Pertanian Ahmad Affandi, dikutip dari surat kabar Berita Yudha (17 April 1986).

Meski begitu, berdasarkan riset "Analisis Impor Beras di Indonesia Periode 1980-2010" (2001), ternyata swasembada beras tak benar-benar keran impor ditutup. Pada tahun yang sama, Indonesia masih melakukan impor dalam jumlah kecil untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Produksi beras nasional kala itu mencapai sekitar 25 juta ton, sementara konsumsi domestik sedikit di bawah 27 juta ton. Selisih dua ton itulah yang kemudian diimpor.

Akan tetapi, kejayaan swasembada beras di era Soeharto tak bertahan lama. Memasuki akhir dekade 1980-an, Indonesia kembali membuka keran impor beras skala besar. Menurut Anne Booth dalam buku Ekonomi Orde Baru (1990), kondisi ini terjadi karena pemerintah mulai mengalihkan fokus pembangunan dari sektor pertanian ke industri sejak 1988.

Kebijakan industrialisasi membuat banyak lahan pertanian beralih fungsi, sementara investasi dan perhatian terhadap sektor pangan menurun. Pemerintah saat itu menilai pengembangan industri lebih menjanjikan secara ekonomi, sedangkan kebutuhan beras dianggap masih bisa dipenuhi lewat impor.