Laksma TNI Salim

Kepala Pusat Pengkajian Maritim Seskoal

Kandidat Doktor Universitas Airlangga

TREN global abad ke-21 menunjukkan ritme pergeseran besar dalam konsep Sea Power yang selama lebih dari satu abad dipengaruhi pemikiran Alfred Thayer Mahan. Jika Mahan menempatkan dominasi armada besar, penguasaan sea lines of communication (SLOC), dan kontrol atas jalur pelayaran sebagai inti kejayaan negara, maka dinamika kontemporer justru bergerak ke arah yang berbeda: perang asimetris, anti-access/area denial (A2/AD), teknologi tanpa awak, sistem satelit, cyber warfare, dan legitimasi hukum internasional.

Dalam konteks ini, kemenangan tidak lagi selalu ditentukan oleh siapa yang menguasai laut, tetapi siapa yang mampu mengatur, membatasi, dan membentuk ruang gerak di laut secara sistematis dan strategis. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, perubahan ini seharusnya dibaca sebagai peluang historis untuk membangun formula maritim yang berakar pada empat pilar: geografi, hukum, diplomasi, dan teknologi.

Geografi memberikan posisi silang yang menjadikan laut sebagai ruang integrasi; hukum melalui Deklarasi Djuanda dan UNCLOS’82 memperkuat legitimasi kedaulatan; diplomasi menjaga keseimbangan kawasan; sementara teknologi memperbesar efek strategis tanpa harus menandingi kekuatan secara simetris. Gagasan ini sesungguhnya telah dimulai sejak Sumpah Pemuda 1928 bukan sekadar momen budaya, melainkan tindakan awal Wawasan Nusantara Indonesia: laut menghubungkan, bukan memisahkan.

Ketika Alfred Thayer Mahan membangun teori sea power pada akhir abad ke-19, asumsi dasarnya sederhana namun sangat berpengaruh: siapa yang menguasai laut, jalur perdagangan, dan armada besar, maka ia akan menguasai dunia. Namun perjalanan sejarah menunjukkan bahwa tidak semua negara maritim dibentuk oleh logika penguasaan laut terbuka.

Indonesia hadir dengan paradigma berbeda. Sejak awal, karakter geografis kepulauan Nusantara justru memandang laut sebagai ruang kedaulatan dan perekat bangsa. Karena itu, ketika Indonesia memperjuangkan konsep negara kepulauan yang kemudian menjadi fondasi UNCLOS’82, muncul resistensi dari kekuatan maritim besar, terutama Amerika Serikat. Dokumen CIA Agustus 1973 (CIA/BGI RP-74-2) secara eksplisit mencatat kekhawatiran bahwa didalam dokumen tersebut menyatakan “Indonesia wants the right to deny use of the sea lanes that cross her archipelago”.

Kalimat ini bukan sekadar catatan intelijen, tetapi refleksi kecemasan strategis bahwa Indonesia berupaya memperoleh hak hukum untuk mengatur ruang laut yang selama ini dipandang sebagai kebebasan navigasi global. Kekhawatiran serupa muncul dalam komunikasi pemerintahan Presiden Nixon kepada Presiden Soeharto tahun 1974 yang menegaskan kepentingan Amerika terhadap perlindungan hak navigasi internasional. Pada Sidang UNCLOS III tahun 1974, delegasi Amerika yang dipimpin oleh Richardson bahkan menempatkan bahwa “Selat-selat Indonesia sejajar dengan Hormuz dan Babel-Mandeb sebagai prioritas navigasi strategis Amerika Serikat.”

Di titik inilah lahir makna besar yang sering terlupakan: sea denial Indonesia sebenarnya telah beroperasi secara strategis melalui hukum jauh sebelum Indonesia memiliki kemampuan kinetik apapun armada besar, atau teknologi maritim modern. Deklarasi Djuanda, rezim negara kepulauan, dan kemudian UNCLOS membentuk instrumen yang memungkinkan Indonesia mengatur ruang gerak di laut melalui legitimasi internasional. Ini adalah antitesis terhadap Mahan: bukan menguasai seluruh laut, tetapi memiliki kewenangan menentukan bagaimana laut digunakan.

UNCLOS 1982 menjadi titik balik penting. Pasal 3 menetapkan laut teritorial sejauh 12 mil laut, menggantikan paradigma lama 3 mil laut. Bagi doktrin Mahan, perubahan ini bukan sekadar angka; ini adalah transformasi geopolitik. Wilayah berdaulat negara pesisir bertambah secara signifikan sehingga ruang gerak kekuatan laut besar kini tidak lagi sepenuhnya bebas, tetapi bersyarat secara hukum. Laut yang dahulu dianggap ruang manuver terbuka kini memiliki batas legitimasi.

Perubahan itu semakin kuat melalui Pasal 17 sampai Pasal 19 tentang lintas damai. Hak melintas tetap dijamin, tetapi kehilangan status damai apabila terdapat ancaman, Latihan laut yang menggunakan senjata, pengumpulan intelijen, atau aktivitas militer yang mengganggu keamanan negara pantai. Dalam perspektif ini, operasi yang membawa proyeksi kekuatan tidak otomatis memperoleh legitimasi hanya karena berada di laut.

Lebih jauh lagi, Pasal 46 sampai Pasal 54 mengenai rezim negara kepulauan menjadi fondasi strategis Indonesia. Perairan di dalam garis pangkal kepulauan memperoleh status sebagai perairan kepulauan yang berada di bawah kedaulatan negara. Ruang yang dalam paradigma klasik Mahan dipersepsikan sebagai laut terbuka kini memperoleh dimensi hukum yang berbeda bagi Indonesia.

Kemudian Pasal 53 memperkuat gagasan tersebut melalui penetapan alur laut kepulauan. Kapal asing dapat melintas melalui alur yang ditetapkan negara kepulauan, sehingga arah dan pola pergerakan maritim tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan eksternal. Dalam kerangka ini, konsep Freedom of Navigation Operations (FONOP) sering memunculkan perdebatan karena navigasi secara hukum berbeda dari operasi militer.

Indonesia tidak sedang membangun dominasi laut ala Mahan. Indonesia sedang menunjukkan bahwa di abad ke-21, hukum dapat menjadi instrumen strategi. Inilah sea denial melalui legitimasi, di mana geografi, kedaulatan, dan aturan internasional membentuk pertahanan paling awal sebuah negara kepulauan. Teori Alfred Thayer Mahan menempatkan armada besar dan pertempuran fleet to fleet sebagai puncak kekuatan maritim.

Dalam logika tersebut, kemenangan ditentukan oleh siapa yang memiliki lebih banyak kapal perang, menguasai jalur pelayaran, dan mampu memproyeksikan kekuatan ke laut lepas. Namun perkembangan teknologi dan dinamika konflik abad ke-21 menunjukkan bahwa premis itu semakin mengalami tantangan mendasar. Laut tidak lagi hanya dimenangkan oleh jumlah kapal, tetapi oleh kemampuan membatasi penggunaan laut secara efektif sea denial.

Perkembangan pertama adalah digunakannya rudal presisi jarak jauh. Rudal anti-kapal berbasis darat kini mampu menjangkau 200–400 mil laut dengan biaya yang hanya sebagian kecil dari harga sebuah kapal perusak modern. Dampaknya sangat strategis: platform yang relatif murah dapat menciptakan ancaman nyata terhadap kapal bernilai miliaran dolar dan memaksa armada besar beroperasi dengan risiko tinggi. Perkembangan kedua adalah sistem otonom tak berawak.

Kawanan Unmanned Surface Vehicle (USV), yang bernilai jauh lebih rendah dibanding kapal perang konvensional, mampu menciptakan saturasi terhadap pertahanan maritim. Konflik di Laut Hitam memperlihatkan bagaimana platform kecil, cepat, dan adaptif dapat mengubah kalkulasi operasi dan pertempuran laut yang selama ini bertumpu pada dominasi armada besar. Perkembangan ketiga adalah peperangan jaringan (network-centric warfare). Faktor penentu tidak lagi semata jumlah kapal, tetapi kualitas integrasi sensor, kecepatan pemrosesan informasi, kemampuan penargetan, dan siklus pengambilan keputusan. Kemenangan bergerak dari ukuran armada menuju keunggulan jaringan.

Empat kasus kontemporer memperlihatkan perubahan tersebut. Ukraina menunjukkan bahwa armada besar dapat ditekan oleh kombinasi rudal dan sistem tak berawak. Kelompok Houthi memperlihatkan bahwa jalur pelayaran strategis dapat dipengaruhi tanpa armada laut konvensional. Iran di Selat Hormuz selama bertahun-tahun membangun efek deterrence melalui geografi, rudal, dan mengembangkan asymetric dan Hybrid warfare.

Sementara dinamika di kawasan Teluk menunjukkan bahwa penguasaan laut tidak selalu identik dengan kebebasan bermnouvre di laut. Dalam konteks inilah UNCLOS memperoleh relevansi baru bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia tidak harus meniru Mahan untuk menjadi kuat. Dengan geografi, legitimasi hukum, diplomasi, dan teknologi, Indonesia dapat membangun sea denial yang sah, efisien, dan strategis bukan untuk menutup laut, tetapi untuk memastikan laut Nusantara digunakan sesuai kepentingan nasional dan tatanan hukum internasional.

Posisi Indonesia menjadi semakin penting karena berada pada jalur maritim paling menentukan di dunia. Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan salah satu urat nadi perdagangan global dengan sekitar 40 persen perdagangan dunia melintasi kawasan ini. Di bagian tengah Nusantara, Selat Lombok dan Selat Makassar membentuk jalur strategis ALKI yang menghubungkan Samudera Hindia dan Pasifik.

Di utara, Laut Natuna Utara menjadi ruang yang memiliki dimensi strategis karena keterkaitannya dengan hak berdaulat di ZEE, sumber daya energi, dan stabilitas kawasan. Seluruh jalur tersebut pada saat yang sama merupakan jalur ketahanan energi, pangan, dan distribusi bahan bakar yang menentukan keberlanjutan pembangunan nasional.

Sejarah menunjukkan bahwa meskipun visi pemerintah dan karakter masyarakatnya cenderung ke kontinental mindset, pencapaian maritim terbesar Indonesia tidak lahir dari dominasi armada, melainkan dari kecakapan dan kecerdasan diplomasi. UNCLOS menjadi bukti bahwa kemenangan maritim Indonesia diraih di meja perundingan, bukan di medan tempur laut.

Melalui diplomasi, Indonesia mengubah geografi menjadi legitimasi, dan legitimasi menjadi kekuatan strategis. Inilah bentuk sea denial modern yang menjadi antitesis terhadap Mahan: bukan menguasai semua laut, tetapi memastikan laut digunakan dengan aturan yang mengakui kedaulatan negara kepulauan. Bagi Indonesia, diplomasi maritim bukan pelengkap kekuatan nasional melainkan salah satu bentuk tertinggi dari kekuatan itu sendiri.

Mahan menempatkan penguasaan laut sebagai jalan menuju kejayaan negara: armada besar, dominasi jalur pelayaran, dan kemampuan menghadirkan kekuatan di laut terbuka. Namun bagi Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, masa depan tidak dibangun dengan menyalin paradigma tersebut. UNCLOS membuka kemungkinan yang berbeda bahwa kedaulatan maritim tidak hanya dijaga oleh jumlah kapal, tetapi melalui kemampuan membentuk ruang strategis secara berlapis. Dari sinilah lahir konsep implementasi sea denial berbasis tiga layer lingkaran konsentris.

Lingkaran terluar adalah kawasan strategis di sekitar Indonesia ruang penyangga yang menentukan apakah ancaman dapat dihentikan sebelum mencapai jantung kepulauan. Pada lapisan ini, kapal selam menjadi instrumen utama karena bekerja dalam senyap namun menciptakan efek penangkalan yang besar.

Bersamaan dengan itu, rudal anti-kapal jarak jauh dengan jangkauan ratusan mil laut menghadirkan kemampuan membatasi ruang gerak sejak jauh dari garis pantai. Tujuannya bukan mencari pertempuran, tetapi membentuk kalkulasi ulang bagi setiap pihak yang memasuki kawasan. Rintangan akan bermakna jauh lebih strategis apabila Indonesia telah dapat menciptakan ranjau ranjau permukaan maupun bawah air.

Lingkaran kedua adalah selat dan alur laut utama: Malaka, Sunda, Lombok, Laut Sulawesi, hingga Ombai sampai Wetar. Inilah ruang transisi tempat hukum, geografi, dan kemampuan pertahanan bertemu. Sistem pengawasan udara, patroli maritim, dan pertahanan pesisir menciptakan kesadaran situasional dibalut dengan swarm drone yang memastikan setiap pergerakan terjadi dalam koridor yang dapat dipahami, diawasi dan dihancurkan.

Lingkaran terdalam adalah perairan kepulauan ruang hidup Nusantara. Di wilayah ini, kecepatan, fleksibilitas, dan efisiensi menjadi kunci. Seluruh fighting instrumen baik darat, laut dan udara dan berfungsi secara maksimal. Drone maritim dan fast attack craft dalam pola operasi berjejaring memungkinkan efek besar dengan biaya yang lebih rendah, terutama di perairan sempit dan dangkal yang menjadi karakter geografis Indonesia.

Inilah antitesis terhadap Mahan di abad ke-21: Indonesia tidak harus menguasai seluruh laut untuk menjadi kuat. Dengan geografi, legitimasi UNCLOS, teknologi, dan desain pertahanan berlapis, Indonesia membangun kedaulatan yang tidak bergantung pada dominasi armada, tetapi pada kemampuan memastikan bahwa laut Nusantara tetap menjadi ruang yang menghubungkan, melindungi, dan menjaga masa depan bangsa.

Sejarah Indonesia tidak pernah dibangun dari kondisi yang ideal. Pada tahun 1945, kita belum memiliki pengakuan namun bangsa ini memilih berdiri dan membangunnya. Pada tahun 1957, hukum laut internasional belum mampu membaca kenyataan geografis Nusantara namun Indonesia tidak menyerah pada keadaan; Indonesia mengubah cara dunia memahami laut melalui Deklarasi Djuanda hingga lahirnya pengakuan negara kepulauan dalam UNCLOS’82. Inilah pelajaran terbesar bangsa maritim: sejarah tidak selalu berpihak kepada yang paling kuat, tetapi kepada mereka yang mampu mendefinisikan ulang aturan permainan.

Hari ini, Kekuatan maritim tidak lagi semata diukur dari berapa banyak kapal yang dapat dikerahkan, berapa jauh armada dapat berlayar, atau seberapa besar tonase yang dimiliki. Ukuran baru kekuatan adalah kemampuan menciptakan ruang strategis yang membuat lawan berpikir ulang sebelum bergerak. Kemenangan tidak selalu hadir dalam pertempuran; sering kali kemenangan hadir ketika konflik tidak pernah terjadi. Di sinilah makna terdalam UNCLOS’82 sebagai Sea Denial Melawan AT. Mahan.

Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa geografi dapat diubah menjadi legitimasi, hukum menjadi instrumen kekuatan, diplomasi menjadi pengungkit kedaulatan, dan teknologi menjadi pengali daya. Laut bukan ruang kosong yang diperebutkan, tetapi ruang kehidupan yang dijaga. Masa depan Indonesia bukan menjadi bangsa yang paling ditakuti di laut melainkan bangsa yang begitu kuat secara hukum, strategi, dan persatuan sehingga tidak ada yang berani mengabaikan kedaulatannya. Laut menghubungkan, bukan memisahkan. Dan dari laut, Indonesia akan terus membangun masa depannya.

MIANGAS - Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan dari Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bahwa Puskesmas yang ada di Miangas belum pernah dilakukan perbaikan sejak zaman Presiden ke-2 RI Soeharto.

Laporan dari Menkes itu diungkapkan Prabowo saat menyapa masyarakat Kecamatan Khusus Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, pada Sabtu (9/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah meninjau langsung kondisi sejumlah fasilitas publik, termasuk puskesmas di Miangas. Dia mengatakan bahwa pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas kesehatan yang dinilai membutuhkan perhatian serius.

“Menteri kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, 'Pak sejak sekian tahun sejak zaman Pak Harto, puskesmas belum pernah diperbaiki.' Kita perbaiki semua puskesmas segera,” katanya.

Tidak hanya sektor kesehatan, Prabowo juga memastikan pemerintah akan melanjutkan renovasi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk di Miangas. Menurut Presiden, program renovasi sekolah akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan.

Lihat video: Kunjungi Miangas, Presiden Segera Realisasikan Kampung Nelayan Modern

“Semua sekolah pun akan kita renovasi. Semua sekolah akan kita renovasi juga. Tahun ini dan dua, tiga tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi,” tuturnya.

Sebelumnya, setibanya di halaman SMK Negeri 2 Talaud, Prabowo disambut antusias oleh masyarakat dan anak-anak sekolah yang menyanyikan lagu “Maju Tak Gentar’ secara bersama-sama.

Suasana kebersamaan langsung terasa sejak Prabowo turun dari kendaraan. Tidak hanya menyapa, Presiden juga mengajak bernyanyi bersama dan beberapa kali melontarkan candaan yang disambut tawa masyarakat.

“Terima kasih sudah menerima saya. Saya datang ingin lihat keadaan di Pulau Miangas, pulau terluar Republik Indonesia di paling utara,” ucap Prabowo.

Kehangatan suasana makin terasa ketika lagu “Tabola Bale” diperdengarkan. Presiden dan masyarakat tampak menari bersama mengikuti irama lagu, menciptakan suasana penuh kegembiraan di tengah kebersamaan warga Miangas dengan Kepala Negara.

Bagi masyarakat, momen kebersamaan ini menjadi pengalaman yang tidak terlupakan, menikmati Sabtu siang bersama Presiden di wilayah paling utara Indonesia.

JAKARTA - Indonesia berduka, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno meninggal dunia pada hari ini di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Selama hidupnya, Try Sutrisno memiliki andil besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Kiprahnya di dunia militer tak perlu diragukan, pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur 15 November 1935 ini merupakan anak dari pasangan Soebandi yang berprofesi sebagai sopir ambulans di Rumah Sakit Belanda dan Mardiyah.

Try Sutrisno yang lahir di masa Revolusi Kemerdekaan, merasakan sulitnya hidup di masa itu. Bahkan, Try Sutrisno harus mengungsi ke Mojokerto ketika Belanda yang berkedok NICA mendarat di Surabaya. Untuk membantu orang tuanya, Try Sutrisno menjual air minum di stasiun. Termasuk berjualan koran dan rokok.

Sekitar 1948, Try Sutrisno kemudian menjadi Tobang (pesuruh) di markas tentara tidak jauh dari tempatnya mengungsi di Purwosari, Kediri. Keberhasilannya dalam menjalankan tugas sebagai Tobang membuat Try Sutrisno dipercaya menjadi Penyidik Dalam (PD) Batalyon Poncowati.

Tugasnya adalah memberikan informasi penting kepada pejuang yang masih bertahan di Surabaya. Kehidupan semakin membaik setelah perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB). Bersama keluarganya, Try Sutrisno kembali ke rumahnya di Surabaya. Setelah lulus dari SMA, Try Sutrisno kemudian mendaftar di Atekad. Sayangnya, dia gagal dalam pemeriksaan fisik.

Meskipun demikian, Mayor Jenderal GPH Djatikusumo tertarik dengan Try Sutrisno dan memanggilnya kembali. Try Sutrisno akhirnya mengikuti tes kembali di Bandung, Jawa Barat, dan diterima di Atekad. Dari sinilah pengabdiannya di dunia militer di mulai.

Jadi Ajudan karena Wajah Mirip Anak Presiden Soeharto

Karier Try Sutrisno mulai menanjak ketika Presiden Soeharto tengah mencari seorang ajudan. Wajahnya yang mirip dengan Tommy Soeharto, putra dari Presiden ke-2 RI Soeharto membuatnya kelak menjadi orang nomor satu di tubuh militer.

Dikutip dari buku biografinya berjudul “Jenderal TNI Try Sutrisno Sosok Arek Suroboyo” yang diterbitkan Dinas Sejarah Angkatan Darat (Disjarahad) diceritakan, saat itu Presiden Soeharto tengah mencari ajudan baru untuk menggantikan Kolonel Suharso.

”Ketika itu, Soeharto meminta pada stafnya untuk menyiapkan seorang ajudan yang wajahnya mirip Tommy putranya. Setelah dicek ternyata yang mirip itu Try Sutrisno,” tulis buku tersebut dikutip SINDOnews, Senin (2/3/2026).



Selain sesuai keinginan Presiden Soeharto, pengangkatan Try Sutrisno sebagai ajudan juga sesuai dengan prosedur dan kriteria di internal Angkatan Darat. Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI (Purn) Sayidiman Surjohadiprodjo mengaku, dirinya yang mengajukan Try Sutrisno sebagai calon ajudan Presiden Soeharto.

Sementara dalam buku B. Wiwoho berjudul “Memori Jenderal Yoga” diceritakan, pada suatu malam di pertengahan 1973 di Kantor Ali Murtopo di Jalan Tanah Abang III No 25, Tanah Abang Jakarta Pusat, Kolonel Prasetyo Sudarto yang merupakan senior Try Sutrisno di Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad), dipanggil untuk ditugaskan menjadi ajudan Presiden Soeharto. Namun, Sudarto yang sudah terbiasa berpakaian dan berprilaku sipil karena bertugas di Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) merasa tugas menjadi ajudan cukup berat.

Sudarto pun memohon agar diizinkan menolak tugas tersebut. Ali Murtopo yang saat itu menjabat Wakil Kepala BAKIN merangkap Asisten Pribadi (Aspri) Presiden Bidang Khusus memahami alasan yang disampaikan Sudarto dan meminta masukan siapa nama yang layak dicalonkan untuk menggantikannya.

”Tatkala nama Try Sutrisno diajukan dengan sejumlah pujian dan rekomendasi positif spontan Ali Murtopo menyetujui,” tulis buku tersebut.

Akhirnya Letnan Kolonel (Letkol) Czi Try Sutrisno secara resmi diangkat menjadi ajudan Presiden Soeharto. Sementara itu, Try Sutrisno yang mengetahui dirinya diajukan sebagai ajudan Presiden Soeharto mengaku terkejut karena tidak ada dalam pikirannya untuk menjabat sebagai ajudan Presiden. Try Sutrisno menyadari ajudan Presiden harus orang yang cerdas, sehat jasmani dan rohani.

”Pengangkatan menjadi ajudan Presiden merupakan tanggung jawab yang tidak bisa dianggap karena menyangkut tugas Presiden. Menjadi ajudan harus siap setiap saat untuk melayani kegiatan Presiden yang cukup padat,” ucap Try Sutrisno.

Selama menjadi ajudan, Try Sutrisno tidak hanya mendampingi Presiden Soeharto melakukan kunjungan di dalam maupun luar negeri. Namun juga menjaga kerahasiaan setiap kegiatan yang dilakukan orang nomor satu di negara ini dengan tidak memberitahukan kepada siapa pun tentang apa yang dilihat dan didengar dari Presiden. Termasuk kepada Panglima ABRI. Hanya kalangan terbatas yang boleh tahu di antaranya, Ketua G-I/Sintel Hankam Mayjen TNI Benny Moerdani.

Setelah empat tahun menjabat sebagai ajudan Presiden Soeharto, karier Try Sutrisno terus menanjak dengan ditunjuknya sebagai Kasdam IX/Udayana. Tugas dan tanggung jawab Kodam IX/Udayana sangat strategis ketika itu karena membawahi empat provinsi di antaranya, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Timor-Timur. Setelah menjabat tidak lebih dari 1 tahun, Try Sutrisno dipercaya menjadi Pangdam IV/Sriwijaya.

Setelah tiga tahun menjabat sebagai Pangdam IV/Sriwijaya kariernya terus mentereng dengan dipercaya menjadi Pangdam Jaya. Saat memimpin Kodam Jaya, beberapa peristiwa besar sempat terjadi di antaranya, ledakan gudang mesiu di Cilandak, Jakarta Selatan dan kerusuhan massa di Tanjung Priok.

Setelah dua tahun delapan bulan menjabat Pangdam Jaya, Try Sutrisno dipromosikan menjadi Wakasad mendampingi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Rudini. Pangkatnya pun naik menjadi Jenderal Bintang Tiga.

Pengangkatan ini menandai naiknya generasi pasca 45 ke jajaran pimpinan TNI AD. Baru sepuluh bulan menjabat Wakasad, tepat pada 7 Juni 1986 Try Sutrisno resmi menjadi KSAD ke-15 menggantikan Jenderal TNI Rudini.

Puncak kariernya di militer diraih Try Sutrisno ketika diangkat menjadi Panglima ABRI menggantikan Jenderal TNI L.B Moerdani. Tak lama kemudian, dia diangkat menjadi Wakil Presiden (Wapres) mendampingi Presiden Soeharto menjalankan pemerintahan.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan gelar pahlawan ke-10 tokoh, salah satunya Presiden ke-2 RI Soeharto, Senin (10/11/2025), di Istana Negara.

Peresmian ini Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional tertuang 10 nama yang mendapatkan gelar pahlawan nasional.

Namun, pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto menuai pro dan kontra di masyarakat mengingat Soeharto lekat dengan beberapa kasus seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) hingga pada 1998-1999 terjadi demo besar-besaran dan melengserkan Soeharto setelah tiga dekade memimpin Indonesia.

Di sisi lain, Soeharto juga dikenal sebagai pemimpin yang mendorong swasembada pangan dan membangun infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia.

Profil Soeharto

Soeharto lahir di Yogyakarta, 8 Juni 1921. Dia lahir sebagai anak petani dari pasangan Kertosudiro dan ibu bernama Sukirah.

Namun, dia hidup bersama Mbak Kromodiryo, seorang dukun bayi di Kemusuk selama empat tahun saat umurnya belum 40 hari.

Ketika berumur delapan tahun, Soeharto menjadi siswa sekolah dasar (SD) di Puluhan, Godean.

Dia sempat pindah ke SD Pedes, Yogyakarta, setelah orang tuanya bercerai dan Soeharto ikut bersama sang ibu dan ayah tirinya.

Soeharto menjajaki pendidikan menengah pertama atau SMP Muhammadiyah di Yogyakarta. Keterbatasan ekonomi membuat Soeharto tak melanjutkan pendidikan jenjang menengah ke atas.

Dia mengikuti pelatihan militer di Sekolah Militer Belanda (KNIL) dan pendidikan milter Pembela Tanah Air (PETA). Soeharto diangkat menjadi komandan peleton dan ditempatkan di Wates, Yogyakarta.

Dari titik inilah Soeharto memulai karirnya sebagai anggota militer. Pasca kemerdekaan 1945, Soeharto bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) hingga menjabat sebagai Penglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

Dia juga terlibat dalam penumpasan Partai Komunis Indonesia atau peristiwa G30S/PKI.
Soeharto menikah dengan Siti Hartinah pada 26 Desember 1947 di Solo. Dia dikaruniai enam anak, yakni Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang, Trihatmofo, Siti Hediati Herjiadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih.

Pada tahun 1949, Soeharto memimpin pasukan untuk merebut Yogyakarta dari jajahan Belanda. Dia pernah mengikuti misi pembebasan Irian Barat.

Pada 1965, berdasarkan hasil Sidang Istimewa MPRS, Soeharto ditunjuk sebagai Presiden Indonesia dan dilantik pada Maret 1968.

Setelah memimpin selama 32 tahun, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah masyarakat melakukan demo besar-besaran, menuntut dirinya mundur sebagai presiden.

Pada 2008, Soeharto wafat dinumurnya yang ke 87 tahun karena masalah kesehatan.

Semasa hidupnya, Soeharto menyabet beberapa penghargaan, diantaranya:

1. Bintang Gerilya

2. Bintang Mahaputra Adipurna

3. Bintang Republik Indonesia Adipurna

4. Bintang Sakti

5. Bintang Dharma

6. Order of the Sacred Treasure dari Jepang

7. The Mos Exalted Order of the Crown of Thailand.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan sepakat atas usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Ke-2 RI Soeharto, terlepas dari kontroversinya.

Dia mengatakan bahwa Partai NasDem melihat sisi positif terhadap pemberian gelar pahlawan tersebut. Meski ada kekurangan, dia menilai Soeharto telah memberikan peran dan dan arti terhadap pembangunan negara.

"Sukar juga kita menghilangkan objektivitas bahwa sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi, peran, dan arti, keberadaan beliau sebagai Presiden yang membawa progres pembangunan nasional kita cukup berarti, seperti apa yang kita nikmati hari ini," kata Surya Paloh usai acara FunWalk HUT Ke-14 NasDem di Jakarta, Minggu (9/11/2025) seperti dikutip dari Antara.

Selama 32 tahun memimpin Indonesia, menurut dia, Soeharto pasti tak lepas dari kekurangan, kesalahan, dan kesilapan. Namun jika ingin membawa gerakan perubahan, dia mengatakan bahwa faktor objektif atas peran Soeharto juga harus dihargai bersama.

"Saya pikir memang kalau sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk konsekuensi pro dan kontra, polemik yang terjadi, bagi NasDem melihat sisi positifnya saja," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.

Selain Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta tokoh lain yang diusulkan, antara lain ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri; K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).

JAKARTA - Dukungan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Ke-2 RI Soeharto semakin menguat. Sejumlah tokoh adat, organisasi masyarakat, hingga elemen kepemudaan menyatakan dukungan pemberian gelar pahlawan itu.

Ketua Umum DPP Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII) Paulus Sinambela menegaskan Soeharto adalah sosok pemimpin yang memberikan keteladanan dalam pengabdian dan pembangunan bangsa.

“Di masa pemerintahan beliau, kondisi ekonomi, politik, budaya, dan pembangunan berjalan dengan baik. Tak ada kegaduhan dan keriuhan, semua tenang dan tenteram,” ujar Paulus, Jumat (7/11/2025).

Dia mengingatkan perjalanan panjang Soeharto dalam sejarah bangsa tidak hanya terjadi saat memimpin Indonesia, tetapi juga ketika berjuang di medan perang.

“Beliau pernah menjadi pengawal Jenderal Besar Sudirman saat berjuang menggempur Belanda. Soeharto juga menjadi Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat pada 11 Januari 1962. Selain itu, beliau menjaga NKRI dari Gerakan G30S/PKI dan menjadi pelopor penanaman nilai-nilai Pancasila kepada seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Soeharto sangat layak dan sudah saatnya diwujudkan sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa-jasanya.

Dukungan serupa juga datang dari Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro (PPK Kosgoro). Ketua Umum Kosgoro Hayono Isman mendukung penuh dan objektif terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Soeharto adalah figur pemimpin yang tidak hanya berhasil menjaga stabilitas nasional, tetapi juga menegakkan Pancasila sebagai ideologi negara di tengah berbagai tantangan politik dan ideologi dunia.

Menurut dia, Soeharto menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menjaga persatuan bangsa dan memimpin Indonesia di masa penuh dinamika global. Sikap legawa Soeharto ketika mengundurkan diri pada Mei 1998 menjadi salah satu bukti jiwa kesatria seorang negarawan sejati.

“Soeharto menunjukkan sikap kesatria untuk berhenti dari jabatan Presiden RI demi persatuan bangsa dan mencegah perpecahan,” ujarnya.

Keberanian mengambil keputusan yang sulit demi menjaga keutuhan bangsa merupakan bentuk tertinggi pengorbanan seorang pemimpin. “Inilah semangat kepahlawanan sejati mengutamakan bangsa di atas kepentingan pribadi,” ucapnya.

JAKARTA - Sejumlah akademisi di Bali mendukung Presiden Ke-2 RI Soeharto yang menjadi salah satu kandidat penerima gelar pahlawan nasional pada 10 November atau pada Hari Pahlawan. Soeharto dianggap sebagai sosok yang memiliki jasa besar bagi Indonesia.

“Kalau kita melihat dari segi objektifnya, Bapak Soeharto memimpin kita puluhan tahun. Kita juga harus melihat apa yang sudah dibangun oleh beliau. Jadi berhak juga beliau untuk diberikan gelar tersebut,” ujar Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Universitas Dwijendra Ni Made Adi Novayanti dalam diskusi “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Sudut Pandang Energi” di Denpasar, Kamis (6/11/2025).

Terlepas dari pro dan kontra gelar pahlawan tersebut, Nova menilai banyak capaian yang sudah ditorehkan Soeharto selama memimpin Indonesia 32 tahun. “Yang jelas, kita tidak boleh melupakan sejarah dan jasa beliau,” ucapnya.

Dia tidak ingin pemberian gelar malah menimbulkan sebuah isu yang kemudian mengakibatkan konflik. Karena itu, peran media menjadi penting dalam hal ini.

“Kita tanggapi secara positif tapi tidak digoreng dalam bahasa medianya itu sebagai sebuah konflik. Kita tujuannya seperti lagi-lagi kita sebagai media yang harus netral ketika ada isu-isu itu,” ucapnya.

Senada dengan Nova, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana I Gede Nandya Oktora menilai bangsa yang besar tidak boleh melupakan jasa para pemimpin terdahulu, termasuk Soeharto yang dikenal sebagai bapak pembangunan nasional. “Yang jelas, kita tidak boleh melupakan sejarah dan jasa beliau,” ujar Nandya.

Dia menyerahkan seluruh proses administrasi dan kelaikan gelar pahlawan Presiden Soeharto kepada pihak berwenang agar lebih tepat dengan juga mendengarkan masukan publik. “Untuk urusan setuju atau tidaknya, saya serahkan pada pihak berwenang,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan usulan mengenai Soeharto menjadi pahlawan nasional saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, Prabowo mempertimbangkan mengenai usulan tersebut.

"Saya bilang Bapak Presiden dengan penuh harapan lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar, kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai pahlawan nasional," kata Bahlil setelah bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Sayat (72), seorang marbot masjid sekaligus tukang becak, mendadak menyandang gelar sebagai miliarder pada era 1990.

Usahanya untuk mengadu nasib dengan membeli kupon undian Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) membuahkan hasil. Program undian itu digelar era pemerintahan Presiden Soeharto.

Pada Rabu, 9 Mei 1990, radio pemerintah mengumumkan pemenang SDSB. Tak disangka, ucapan penyiar sesuai dengan nomor kupon yang Sayat beli.

"Delapan, empat, sembilan, tiga, tujuh.... dan terakhir sembilan!," ungkap si penyiar, dikutip harian Waspada (17 Mei 1990).

Dengan demikian, Sayat sah mendapat undian Rp1 miliar dari pemerintah. Surat kabar Pelita (22 Mei 1990) mewartakan, Sayat menjadi satu dari enam orang pemenang undian SDSB periode ke-14.

"Saya menang karena rahmat Tuhan Yang Maha Esa," kata Sayat, kepada pewarta Pelita.

Era 1990, uang Rp 1 miliar sangat besar. Harga rumah di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta, saja masih sekitar Rp 80 juta per unit. Artinya, dengan uang Rp1 miliar, Sayat bisa membeli 12 unit rumah di Pondok Indah.

Harga emas pada 1990 hanya Rp 20 ribu per gram. Dengan uang Rp 1 miliar, Sayat bisa memborong 50 Kg emas. Berarti jika dikonversikan melalui penyetaraan harga emas (1 gram: Rp2.350.000), diketahui uang Rp1 miliar setara Rp 117,5 miliar pada masa sekarang.

Surat kabar Angkatan Bersenjata (22 Mei 1990) menyebut, Sayat dan istri langsung pergi ke Jakarta untuk mengambil uang hadiah. Di Jakarta, marbot masjid itu sempat pingsan. Sebab sepanjang hidupnya Sayat tak pernah membayangkan bakal jadi miliarder dan memegang uang Rp1 miliar.

Kepada media, Sayat menyebut uang akan dipakai untuk membeli rumah. Lalu, dia juga akan menyumbangkan Rp5 juta kepada para pedagang asongan. Tak lupa dia menyisihkan sedikit uang untuk renovasi masjid yang dia urus di sisa hidup. Sisanya, akan disimpan untuk anak-cucunya kelak.

Sebelum kehidupannya berubah, hidup Sayat tak jauh-jauh dari masjid. Bukan hanya demi menuntaskan kewajiban sebagai seorang Muslim, tetapi juga untuk menjalankan pengabdiannya sebagai penjaga alias marbot masjid.

Tugas warga Magelang itu sebagai marbot tak ringan. Dia harus menjaga kebersihan rumah Allah setiap saat. Setiap hari dia menyapu halaman masjid, membersihkan sajadah, hingga mengecek air. Semua dilakukan agar jamaah bisa ibadah secara nyaman.

Di luar rutinitas itu, Sayat masih mengayuh becak di sekitar rumah sekalipun usianya tak lagi muda. Ini dilakukan demi mendapat uang untuk bisa menyambung hidup dan membayar sewa rumah setiap bulannya.

Jauh sebelum menjadi tukang becak dan marbot masjid, Sayat sebenarnya adalah tentara. Dia pernah berperang melawan musuh di Magelang. Saat pensiun, dia menyandang gelar Sersan Satu.

Sayang, selama menjalani beragam profesi, hidup Sayat tak berubah. Puluhan tahun tetap miskin dan tak punya rumah tetap. Pria kelahiran 1917 selalu mencoba beragam cara agar bisa merubah nasib. Salah satunya membeli kupon SDSB.

SDSB merupakan kupon undian yang diselenggarakan pemerintah sejak 1 Januari 1989. Sistemnya rakyat membeli kupon seharga paling murah Rp1.000 hingga puluhan ribu.

Uang dari masyarakat akan dipakai untuk modal pembangunan. Sebagai pengganti, pemerintah memberikan hadiah miliaran yang ditentukan berdasarkan angka kupon pembelian. Tentu saja, peluangnya sangat kecil.

Sayat melihat kupon ini sebagai cara melepas jeratan kemiskinan. Dia selalu menyisihkan uang untuk membeli kupon undian hingga akhirnya beruntung mendapatkan hadiah Rp1 miliar pada 9 Mei 1990.

Kisah Sayat menjadi salah satu fenomena yang hanya terjadi di era kekuasaan Presiden Soeharto. SDSB tercatat dalam sejarah sebagai judi yang dilegalisasi pemerintah melalui Kementerian Sosial. Kini, kita semua tahu segala bentuk perjudian dilarang pemerintah.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, salah satu capaian besar yang diklaim sebentar lagi tercapai adalah swasembada pangan, khususnya beras di bawah komando Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Pemerintah menyebut telah berhasil menutup keran impor sekaligus meningkatkan produksi padi nasional pada 2025.

Keberhasilan ini mengingatkan pada masa keemasan swasembada beras era Presiden Soeharto pada 1984-1988. Kala itu, Indonesia yang semula menjadi salah satu pengimpor beras terbesar di dunia bertransformasi menjadi negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Bahkan mendapat pengakuan resmi dari FAO.

Soeharto Sukses Swasembada

Ketika awal berkuasa, Soeharto harus menghadapi persoalan besar di sektor pangan. Harga bahan pokok melambung tinggi, diperparah dengan kegagalan panen pada awal 1970-an. Ini menjadi ironis sebab sebagai negara agraris, Indonesia justru mengalami krisis beras hingga terpaksa mengimpor dalam jumlah besar.

Menurut majalah Yudhagama (1979), puncaknya terjadi pada 1977, ketika Indonesia harus memborong sekitar seperempat dari total ekspor beras dunia, yakni sekitar 2 juta ton beras. Kondisi serupa kembali terjadi pada 1980.

Beranjak dari kondisi ini, Bank Dunia sempat memprediksi Indonesia akan selamanya bergantung pada impor beras setidaknya selama satu dekade ke depan. Namun prediksi itu meleset. Memasuki awal 1980-an, kondisi pangan nasional mulai membaik.

Pemerintah Orde Baru yang menyadari beras sebagai bahan pokok tak tergantikan mulai gencar mendorong program intensifikasi pertanian, pembangunan irigasi, penggunaan bibit unggul, serta penyediaan pupuk bersubsidi. Hasilnya, produksi beras nasional melonjak signifikan hingga akhirnya pada 1984 Indonesia mencapai swasembada beras.

Pencapaian ini diperkuat oleh pengakuan dari Badan Padan PBB atau FAO (Food and Agriculture Organization). Pada 14 November 1985, Presiden Soeharto mendapat undangan dari FAO untuk berbicara di hadapan banyak negara soal keberhasilan Indonesia dari semula krisis menjadi swasembada beras. Menurut Soeharto, pencapaian ini bukan kerja kerasnya seorang diri, melainkan upaya bersama seluruh rakyat Indonesia.

"Jika pembangunan pangan kami dapat dikatakan mencapai keberhasilan, maka hal itu merupakan kerja raksasa dari suatu bangsa secara keseluruhan," kata Soeharto, dikutip dari Presiden RI ke II Jenderal Besar H.M. Soeharto dalam berita: 1985-1986 (2008).

Pada momen ini pula, Soeharto bahkan menyerahkan bantuan 100.000 ton beras bagi korban kelaparan di Afrika. Tahun depannya, giliran FAO menyerahkan penghargaan untuk Soeharto. Pada 1986, FAO menganugerahkan medali emas bergambar Soeharto dengan tulisan "From Rice Importer to Self-Sufficiency."

"Penerbitan medali tersebut sebagai penghargaan kepada Presiden RI dan memperingati keberhasilan Indonesia di bidang pertanian, khususnya keberhasilan swasembada beras," ujar Menteri Pertanian Ahmad Affandi, dikutip dari surat kabar Berita Yudha (17 April 1986).

Meski begitu, berdasarkan riset "Analisis Impor Beras di Indonesia Periode 1980-2010" (2001), ternyata swasembada beras tak benar-benar keran impor ditutup. Pada tahun yang sama, Indonesia masih melakukan impor dalam jumlah kecil untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Produksi beras nasional kala itu mencapai sekitar 25 juta ton, sementara konsumsi domestik sedikit di bawah 27 juta ton. Selisih dua ton itulah yang kemudian diimpor.

Akan tetapi, kejayaan swasembada beras di era Soeharto tak bertahan lama. Memasuki akhir dekade 1980-an, Indonesia kembali membuka keran impor beras skala besar. Menurut Anne Booth dalam buku Ekonomi Orde Baru (1990), kondisi ini terjadi karena pemerintah mulai mengalihkan fokus pembangunan dari sektor pertanian ke industri sejak 1988.

Kebijakan industrialisasi membuat banyak lahan pertanian beralih fungsi, sementara investasi dan perhatian terhadap sektor pangan menurun. Pemerintah saat itu menilai pengembangan industri lebih menjanjikan secara ekonomi, sedangkan kebutuhan beras dianggap masih bisa dipenuhi lewat impor.

(mfa/mfa)

Bisnis.com, JAKARTA — Swasembada pangan menjadi salah satu program unggulan yang dirumuskan untuk dicapai oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Demi mencapai target tersebut, pemerintah berencana untuk mencetak lahan sawah seluas 3 juta haktare dalam kurun waktu 3—4 tahun ke depan, sehingga diharapkan nantinya akan bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional hingga puluhan tahun ke depan.