Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dapat meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor manufaktur padat karya.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan pelemahan rupiah meningkatkan biaya produksi perusahaan, khususnya industri yang bergantung pada bahan baku impor dan pasar ekspor.

Menurut dia, kondisi tersebut mulai berdampak pada sejumlah perusahaan yang melakukan efisiensi hingga menghentikan operasional.

“Harga rupiah yang ambruk terhadap dolar juga karena bahan baku impor membelinya pakai dolar, sehingga meningkat ongkos produksinya,” kata Said dalam konferensi pers daring, Senin (25/5/2026).

Namun demikian, Said menilai tekanan terhadap industri bukan hanya dipicu pelemahan rupiah. Dia menyebut konflik geopolitik global juga mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) industri nonsubsidi yang turut menambah biaya produksi perusahaan.

Dia mencontohkan penutupan operasional pabrik elektronik PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat, yang menyebabkan sekitar 350 pekerja terkena PHK. Menurut dia, kondisi itu dipengaruhi tekanan biaya impor dan melemahnya pasar ekspor.

Selain sektor elektronik, Said menyebut tekanan juga terjadi di industri otomotif. Menurut dia, kenaikan harga kendaraan akibat mahalnya komponen impor mulai menekan permintaan pasar.

Di Sidoarjo, Jawa Timur, dia menyebut CV Asri yang bergerak di sektor otomotif telah melakukan PHK terhadap sekitar 200 pekerja akibat penurunan penjualan kendaraan.

“Akibat harga mobil naik, permintaan untuk membeli mobil dan motor menurun. Mau nggak mau perusahaan melakukan PHK,” ujarnya.

Selain itu, Said mengatakan tekanan juga mulai dirasakan industri tekstil, garmen, dan alas kaki. KSPI memperkirakan potensi PHK di sektor formal industri tersebut dapat mencapai 9.000 pekerja dalam tiga bulan ke depan.

Karena itu, KSPI meminta pemerintah melalui Satuan Tugas Mitigasi PHK mengambil langkah antisipatif, termasuk memperluas penyaluran tenaga kerja ke daerah atau sektor industri yang masih berkembang.

Said menambahkan pihaknya juga berencana berkomunikasi dengan DPR RI untuk menyampaikan kondisi industri dan ancaman PHK akibat tekanan ekonomi global serta pelemahan rupiah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Memasuki Kuartal II 2026, dunia usaha yang tengah tertekan akibat ketidakpastian global, mulai masuk ke mode bertahan hidup.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan, adanya konflik geopolitik sejak awal tahun ini menyebabkan biaya produksi meningkat.

Sementara di dalam negeri, daya beli masyarakat tengah melemah. Kedua faktor ini memberikan tekanan kepada dunia usaha nasional.

"Business penuh tantangan dan ketidakpastian. Biaya produksi naik, di lain sisi daya beli melemah. Jadi benar kita business survival mode lebih dahulu dibanding pemerintah," ungkapnya kepada Kompas.com, Senin (4/5/2026).

Bob menegaskan, dalam kondisi saat ini, isu pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan lagi menjadi fokus utama pelaku usaha.

Prioritas perusahaan, kata dia, adalah menjaga keberlangsungan bisnis di tengah tekanan yang ada. "Jadi bukan issue PHK lagi tapi survival usaha," kata Bob.

Isu PHK tidak lagi menjadi isu utama saat ini bukan karena pelaku usaha tidak peduli dengan nasib pekerja, melainkan karena isu ini dapat dicegah atau dicari jalan tengahnya agar tidak merugikan kedua belah pihak.

Dia mengungkapkan, upaya untuk menekan potensi PHK lebih banyak ditentukan oleh hubungan industrial di tingkat perusahaan.

Karena itu, komunikasi antara manajemen dan serikat pekerja menjadi faktor kunci. "Kunci menghindari PHK adalah bipartite antara perusahaan dan serikat pekerja. Bagaimana komunikasi dibangun dan mutual trust," ucapnya.

Di sisi lain, dunia usaha tidak dapat terlalu berharap pada dukungan insentif dari pemerintah.

Hal ini seiring dengan kondisi fiskal yang dinilai semakin terbatas.

Oleh karenanya, pelaku usaha diperkirakan akan lebih mengandalkan strategi internal untuk bertahan, sembari menjaga agar risiko PHK dapat ditekan di tengah tekanan bisnis yang masih berlangsung.

"Saat ini sudah tidak bisa bicara insentif karena ruang fiskal praktis tertutup. Pemerintah sekarang juga butuh likuiditas, terutama untuk menopang subsidi yang membengkak," tuturnya

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan ketersediaan stok beras nasional berada dalam kondisi sangat aman, bahkan mencatatkan level tertinggi sepanjang sejarah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa lonjakan stok ini menjadi bantalan kuat menghadapi potensi kekeringan ekstrem akibat fenomena El Nino.

“Pertama alhamdulillah stok kita 4,6 juta ton hari ini. Bulan April insya Allah bisa 5 juta ton, ini tertinggi sepanjang sejarah,” ujar Amran jelang rapat terbatas bersama Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Amran membandingkan capaian tersebut dengan kondisi historis, di mana stok beras pada periode yang sama biasanya jauh lebih rendah.

“Dulu kalau bulan April hanya 1,5 juta ton, maksimal 2 juta ton. Berarti ini tiga kali lipat. Ini yang patut kita syukuri,” katanya.

Kenaikan signifikan ini didorong oleh produksi yang meningkat serta optimalisasi serapan hasil panen di dalam negeri.

Antisipasi El Nino Godzilla

Pemerintah juga telah menghitung skenario terburuk jika terjadi El Nino kuat yang berpotensi menyebabkan kekeringan hingga enam bulan.

“Kemudian antisipasi ada El Nino ‘godzilla’, yaitu kering enam bulan, stok kita 5 juta ton nanti bulan ini,” ujar Amran.

Selain stok di gudang, pemerintah juga memperhitungkan potensi produksi dari tanaman yang sedang dalam fase siap panen.

“Kemudian di horeka [hotel, restoran, dan kafe] itu 12,5 juta ton, standing crop tanaman sekarang siap panen 11 juta ton. Total 28 juta ton,” jelasnya.

Dengan total ketersediaan mencapai sekitar 28 juta ton, Amran optimistis kebutuhan beras nasional dapat terpenuhi dalam jangka panjang.

“Kalau 28 juta ton itu cukup untuk 10,7 bulan sampai 11 bulan ke depan,” ungkapnya.

Dalam skenario musim kemarau panjang selama enam bulan, konsumsi diperkirakan mencapai sekitar 2 juta ton per bulan atau total sekitar 12 juta ton.

“Artinya apa, kita insya Allah sampai bulan Mei cukup, padahal panen puncak di Maret dan keringnya hanya enam bulan,” tandas Amran.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkirakan adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran dalam 3 bulan mendatang, lantaran kenaikan harga komoditas energi akibat konflik geopolitik global hingga kebijakan perekonomian dalam negeri.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa perang antara Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel telah membuat harga bahan bakar minyak (BBM) industri melambung. Meningkatnya harga energi disebutnya membuat biaya produksi juga membengkak, sehingga perusahaan akan punya pertimbangan untuk menekan biaya ketenagakerjaan.

“Kalau dia sudah menekan labor cost atau biaya buruh, maka ujung-ujungnya efisiensi. Ini yang sudah disampaikan oleh para pimpinan perusahaan kepada serikat-serikat pekerja di tingkat perusahaan. Ancaman PHK sudah di depan mata, besar-besaran,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, dikutip pada Selasa (7/4/2026).

Dia melanjutkan, risiko ini kian besar mengingat BBM industri tidak bersubsidi, di samping pemerintah yang memutuskan belum akan meningkatkan harga BBM baik subsidi maupun nonsubsidi.

Apabila perang berlangsung lebih panjang, maka Said menyebut biaya bahan bakar untuk menggerakkan mesin-mesin di industri akan lebih besar dibandingkan keuntungan suatu perusahaan dari sisi penjualan produk.

Pihaknya lantas menyinggung kebijakan dalam negeri yakni impor ratusan ribu mobil operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dari India. Menurut Said, apabila pengadaan unit kendaraan itu dikerjakan oleh industri otomotif dalam negeri, maka justru akan menyerap 20.000 hingga 50.000 tenaga kerja.

“Kalau mobil impor yang dari India tadi dikerjakan di Indonesia, maka akan memperpanjang kontrak, juga menambah tenaga kerja yang baru. Di tengah ancaman perang ini, ancaman PHK akan terjadi besar-besaran dalam 3 bulan ke depan,” tuturnya.

Adapun, berdasarkan portal Satu Data Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan total pekerja yang terkena PHK pada Januari 2026 mencapai 359 orang. Tenaga kerja yang terdampak PHK ini merupakan yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Lebih lanjut, PHK paling banyak terjadi di Jawa Barat dan Sumatra Selatan yang masing-masing tercatat sebanyak 49 orang pada bulan pertama tahun ini.

“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat dan Sumatra Selatan yaitu sekitar 13,65% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” demikian dikutip dari Satu Data Ketenagakerjaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Eskalasi konflik di Timur Tengah usai serangan Israel-AS ke Iran meningkatkannya ketidakpastian ekonomi global membuat Bank Indonesia (BI) menutup ruang pelonggaran kebijakan moneter dalam waktu dekat. Imbasnya, laju pemulihan sektor riil domestik dinilai akan makin lambat.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman meyakini selama tekanan eksternal dari geopolitik, tingginya harga energi, serta dominasi dolar AS masih membayangi, BI diproyeksikan akan terus memprioritaskan stabilitas nilai tukar dan menjaga arus modal, terlebih posisi rupiah saat ini masih berada di dekat angka psikologis Rp17.000 per dolar AS.

Rizal menjelaskan penahanan suku bunga acuan membuat biaya dana (cost of fund) tetap relatif tinggi. Akibatnya, laju pemulihan sektor riil diproyeksikan berjalan lebih lambat terutama sektor berbasis kredit.

"Di saat yang sama, tekanan kurs dan energi meningkatkan biaya produksi, menekan margin usaha," ujarnya, dikutip Minggu (22/3/2026).

Di sektor keuangan, yield alias imbal hasil deposito akan tetap menarik. Kendati demikian, sejalan dengan itu, risiko kualitas kredit akan meningkat sehingga pembiayaan berpotensi makin sulit.

Di samping itu, Rizal menilai stance kebijakan BI yang fokus menjaga stabilitas sangat beralasan untuk memitigasi risiko ketidakpastian global saat ini.

Menurutnya, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, tren kenaikan harga minyak dunia, serta langkah bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve yang juga masih menahan suku bunga di kisaran 3,50%–3,75% membuat ruang penurunan BI Rate menjadi sangat terbatas.

"Di tengah tekanan rupiah, kenaikan harga minyak, dan The Fed yang masih menahan suku bunga, ruang penurunan BI Rate memang terbatas. BI mempertahankan suku bunga di 4,75% dengan fokus stabilisasi," jelas Rizal.

Meski demikian, pengajar di Universitas Trilogi Jakarta ini meyakini bahwa era pelonggaran suku bunga bukan berarti berakhir sepenuhnya, melainkan sekadar tertunda dan menjadi lebih selektif.

"Dengan demikian, BI berada dalam mode defensive stability, bukan pelonggaran. Penurunan suku bunga masih mungkin, tetapi bergantung pada meredanya tekanan eksternal, stabilnya harga energi, dan penguatan rupiah," simpul Rizal.

Ruang Penurunan BI Rate Tertutup

Sebelumnya, dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) edisi Maret pada Selasa (17/3/2026), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa bank sentral tidak lagi menyinggung kemungkinan penurunan suku bunga acuan dalam waktu dekat.

Keputusan ini diambil setelah BI melakukan kalkulasi mendalam terkait durasi, intensitas, serta dampak rambatan (spillover effect) dari perang di Timur Tengah. Ketegangan geopolitik ini ditakar akan memicu lonjakan harga minyak dunia, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan ancaman inflasi global.

"Kenapa kami dalam pernyataan ini tidak lagi menyampaikan kemungkinan penurunan suku bunga? Ini karena memang kemungkinan kami akan tetap mempertahankan BI Rate selama ini untuk memperkuat intervensi dan juga kecukupan cadangan devisa," tegas Perry.

Dia menekankan bahwa transmisi dampak geopolitik tersebut terbukti telah memukul pasar keuangan global dan menjalar ke pasar domestik, tecermin dari derasnya arus modal asing keluar (capital outflow) dari negara-negara emerging market.

Kondisi ini diperparah oleh kedigdayaan dolar AS dan lonjakan yield US Treasury yang secara langsung menekan nilai tukar rupiah dan mengerek yield Surat Berharga Negara (SBN). Oleh sebab itu, Perry menyatakan bank sentral akan fokus menjaga stabilitas dalam jangka pendek.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan upah tenaga kerja yang terus berlanjut di tengah produktivitas yang relatif stagnan menjadi sinyal peringatan bagi daya saing industri padat karya nasional.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan dalam catatannya pertumbuhan produktivtias tenaga kerja manufaktur tidak bergerak secepat kenaikan upah minimum maupun upah rata-rata industri.

"Tetapi tantangan berlimpah, biaya tenaga kerja dan produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif stagnan, upah meningkat jauh lebih tinggi daripada peningkatan produktivitas," kata Yose dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026).

Kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi meningkat tanpa diimbangi oleh efisiensi atau peningkatan output yang sepadan, sehingga margin usaha pelaku industri makin tergerus.

Tekanan tersebut kian terasa bagi industri padat karya yang struktur biayanya sangat bergantung pada tenaga kerja. Ketika upah meningkat signifikan setiap tahun, sementara produktivitas hanya naik terbatas, daya saing Indonesia dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam, Kamboja, dan India menjadi melemah.

"Negara-negara tersebut mampu menjaga keseimbangan antara biaya tenaga kerja dan produktivitas," tuturnya.

Di sisi lain, peningkatan biaya tenaga kerja tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada pembeli global. Oleh karena itu, pelaku usaha didorong untuk memperbaiki skema hubungan dengan buyer internasional, antara lain melalui kontrak jangka panjang, kepastian volume pesanan, atau harga yang lebih mencerminkan struktur biaya aktual.

CSIS juga menekankan pentingnya kepastian dan prediktabilitas regulasi ketenagakerjaan. Aturan yang konsisten dan dapat diprediksi dinilai menjadi faktor kunci bagi keputusan investasi, terutama di sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Ke depan, CSIS menilai peningkatan produktivitas harus menjadi agenda utama, baik melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, adopsi teknologi, maupun perbaikan proses produksi.

"Tanpa langkah tersebut, kenaikan upah yang tidak diimbangi produktivitas dikhawatirkan akan terus menjadi alarm bagi daya saing industri padat karya nasional," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Laba sektor industri China mencatatkan lonjakan tertinggi dalam hampir dua tahun pada September 2025, seiring dengan meningkatnya produksi dan meredanya tekanan harga di tengah upaya pemerintah menekan kelebihan kapasitas.

Menurut data Biro Statistik Nasional China (NBS) pada Senin (27/10/2025), laba industri naik 21,6% secara year on year (yoy) pada September 2025, menandai kenaikan dua bulan berturut-turut sekaligus capaian tertinggi sejak November 2023.

Angka tersebut jauh melampaui proyeksi Bloomberg Economics sebesar 3,9%, setelah mencatat kenaikan 20,4% pada Agustus.

Secara kumulatif, laba industri sepanjang Januari–September naik 3,2%. Sektor manufaktur menjadi penopang utama dengan pertumbuhan laba 9,9%, yang membantu menutupi penurunan dua digit pada sektor pertambangan dan gas.

Yu Weining, analis NBS, dalam pernyataan terpisah mengatakan capaian tersebut mencerminkan penerapan kebijakan makro yang lebih aktif serta berkembangnya titik pertumbuhan ekonomi baru.

“Tenaga produktif baru, termasuk industri manufaktur berteknologi tinggi dan peralatan, tumbuh pesat. Pemulihan laba berlanjut sebagian berkat efek perbandingan dari basis rendah tahun lalu,” ujar Yu dikutip dari Bloomberg.

Peningkatan output dan permintaan ekspor yang tetap kuat, meskipun dihadapkan pada tarif AS, turut mendongkrak pendapatan pabrik dan tambang China. Tekanan deflasi di tingkat produsen juga mulai mereda dalam beberapa bulan terakhir, seiring langkah pemerintah menertibkan overcapacity dan persaingan harga yang ketat.

Namun, analis memperingatkan bahwa pemulihan tersebut masih rapuh karena efek basis rendah tahun lalu.

Laba industri China sempat anjlok selama empat bulan berturut-turut hingga November 2023 ketika pertumbuhan ekonomi melambat tajam, sebelum pemerintah meluncurkan paket stimulus untuk memulihkan momentum.

Meski demikian, permintaan domestik masih lemah akibat penurunan investasi dan prospek ketenagakerjaan yang suram, sehingga menimbulkan keraguan atas keberlanjutan pemulihan laba.

Dalam komunike yang dirilis pekan lalu, Partai Komunis China menegaskan komitmennya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun ini dengan fokus menstabilkan lapangan kerja, dunia usaha, pasar, dan ekspektasi publik.

Pemerintah juga menyatakan akan terus memberikan dukungan kebijakan makro dan siap meningkatkan stimulus jika diperlukan.

Selama sebulan terakhir, otoritas China telah mengumumkan tambahan dukungan pendanaan senilai 1 triliun yuan (US$140 miliar) untuk mempercepat investasi dan memperkuat keuangan pemerintah daerah.