TOKYO - Nissan dilaporkan telah mengajukan paten untuk desain pintu belakang baru untuk truk pikap yang berbeda dari biasanya.

Tidak lagi hanya membuka ke bawah, sistem ini memungkinkan pintu belakang untuk sepenuhnya tersembunyi di ruang bak melalui mekanisme geser.

Berdasarkan gambar paten, pintu belakang berfungsi seperti pintu garasi – dapat "menghilang" dari bagian belakang kendaraan, memberikan akses penuh ke ruang kargo tanpa halangan.

Sistem ini menggunakan konfigurasi dua bagian yang dipisahkan secara horizontal – bagian atas dan bawah – dengan masing-masing memiliki pegangannya sendiri.

Pegangan pertama berfungsi secara konvensional, yaitu untuk membuka pintu belakang ke bawah seperti biasa. Pegangan kedua mengaktifkan fungsi geser, memungkinkan pintu belakang untuk bergerak ke atas dan masuk ke rel khusus yang terletak di bawah bagian atas bak.

Konsep ini memberikan fleksibilitas dalam hal akses, terutama untuk memuat barang-barang besar tanpa kesulitan membuka pintu belakang.

Paten ini juga menunjukkan kemungkinan penggunaan sistem bertenaga listrik. Ini berarti pintu belakang dapat dikontrol menggunakan kunci fob, mirip dengan pintu belakang SUV modern.

Jika terwujud, ini bisa menjadi salah satu sistem pintu belakang tercanggih di segmen pikap.

Produsen lain seperti Ford dan General Motors juga telah memperkenalkan pintu belakang multifungsi, tetapi masih mempertahankan konsep dasar yang dapat dibuka ke bawah karena lebih praktis.

Seperti kebanyakan paten otomotif, tidak ada jaminan bahwa desain ini akan memasuki tahap produksi. Ini mungkin hanya tindakan untuk melindungi ide tersebut dari pesaing.

Namun, dengan tren industri yang semakin agresif dalam inovasi, bukan tidak mungkin Nissan akan mencoba konsep ini pada model-model mendatang.

Jika benar, ini memang salah satu desain bak belakang yang paling unik, tetapi sekaligus salah satu yang paling banyak diperdebatkan di dunia truk pikap.

JAKARTA - Pendatang baru PT Indomobil Global Transportasi bersama hadir di ajang GIICOMVEC 2026.

Mengusung tema “Electric Strength for Every Journey”, Foton menghadirkan pendekatan kendaraan komersial berbasis listrik sebagai solusi masa depan yang lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan bagi berbagai sektor industri.

Sebagai pemain global yang telah hadir di lebih dari 130 negara, Foton terus mengembangkan inovasi kendaraan komersial yang adaptif terhadap kebutuhan industri modern. Dukungan jaringan manufaktur dan pusat riset global menjadi fondasi dalam menghadirkan solusi mobilitas yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga relevan dengan arah perkembangan industri menuju elektrifikasi.

“Foton berkomitmen untuk menghadirkan solusi kendaraan komersial yang berorientasi pada masa depan. Melalui inovasi kendaraan listrik, kami ingin memastikan bahwa setiap perjalanan bisnis dapat berjalan lebih efisien, berkelanjutan, dan dapat diandalkan,” ujar Luis Huo, Foton Global.



Di Indonesia, komitmen ini diperkuat melalui strategi jangka panjang yang berfokus pada pengembangan ekosistem kendaraan listrik komersial. COO Foton Indonesia, Edi Napis, menegaskan bahwa Indonesia merupakan pasar strategis dengan potensi besar dalam adopsi kendaraan listrik untuk kebutuhan bisnis.

Hal tersebut didukung dengan langkah pemerintah dalam mempercepat elektrifikasi di sektor otomotif, termasuk segmen komersial, sebagai bagian dari upaya mendorong efisiensi energi dan transisi menuju mobilitas lebih ramah lingkungan.

“Foton hadir di Indonesia tidak hanya untuk menghadirkan produk, tetapi sebagai mitra yang mendukung transformasi operasional bisnis melalui solusi mobilitas yang terintegrasi dan berkelanjutan,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, Foton memperkenalkan “Easy Move”, sebuah ekosistem mobilitas terintegrasi yang menjadi wujud komitmen jangka panjang dalam mendukung transformasi industri transportasi menuju era elektrifikasi di Indonesia. Didukung Indomobil Group sebagai distributor resmi, Foton tidak hanya menghadirkan kendaraan komersial listrik, tetapi juga solusi mobilitas bisnis yang menyeluruh.

“Easy Move” dirancang sebagai solusi end-to-end yang mengintegrasikan manusia, kendaraan, dan logistik dalam satu sistem yang saling terhubung, menegaskan value beyond vehicle bahwa Foton tidak sekadar menyediakan produk, tetapi menghadirkan nilai tambah untuk mendukung keseluruhan operasional bisnis pelanggan, khususnya dalam pengelolaan armada.

Melalui ekosistem ini, Foton menghadirkan pendekatan komprehensif yang mencakup teknologi kendaraan listrik, solusi pengisian daya, serta layanan purna jual untuk memastikan operasional tetap optimal.

Dalam waktu sekitar tiga tahun, Foton Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan pesat dengan memperluas jaringan layanan purna jual hingga lebih dari 59 titik di berbagai wilayah, menghadirkan dukungan yang cepat dan andal untuk meminimalkan downtime serta menjaga keberlangsungan operasional pelanggan.

Partisipasi Foton di GIICOMVEC 2026 menjadi salah satu bukti keseriusan dalam menggarap pasar Tanah Air, sekaligus memperkenalkan arah pengembangan brand yang berfokus pada elektrifikasi.

Dalam ajang ini, Foton menampilkan lini lengkap kendaraan komersial yang mencakup solusi berbasis listrik sebagai fokus utama, dengan tetap adaptif terhadap kebutuhan operasional di berbagai sektor.

Foton juga memanfaatkan momentum untuk menghadirkan first appearance model unggulan, yaitu double cabin listrik eTUNLAND sebagai kendaraan multifungsi untuk kebutuhan bisnis.

Selama pameran berlangsung, Foton turut menampilkan eVIEW CONNECT sebagai van listrik yang andal untuk mobilitas operasional, eTRUCKMATE sebagai truk listrik ringan untuk kebutuhan logistik, serta eMILER dan eAUMARK yang dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan distribusi dan logistik.

Guna mendukung ekspansi lini produk tersebut, Foton Indonesia juga memperkuat komitmennya melalui perakitan kendaraan secara lokal dengan skema Completely Knocked Down (CKD) di fasilitas Indomobil, Pulo Gadung, Jakarta, khususnya untuk model eMILER, eAUMARK, dan eTRUCKMATE.

Langkah ini tidak hanya memastikan kesiapan suplai unit secara berkelanjutan, tetapi juga memungkinkan penyesuaian kendaraan dengan kebutuhan pasar domestik sekaligus mempercepat waktu distribusi ke pelanggan. Selain itu, kendaraan yang dirakit telah mencapai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 36,25%, sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap industri otomotif nasional.

Foton juga menghadirkan pengalaman booth yang interaktif, termasuk kesempatan bagi pengunjung untuk mengenal lebih dekat teknologi kendaraan listrik Foton melalui sesi konsultasi dan eksplorasi produk

JAKARTA - Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara , Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan, sudah melakukan pembayaran uang muka (down payment/DP) sebesar 30% untuk impor ratusan ribu kendaraan pikap sebagai operasional logistik Koperasi Merah Putih, yang didatangkandari India. Selain itu pada awal pekan ini diperkirakan 1.000 unit pikap asal India itu sudah mendarat di Indonesia.

Joao menekankan, soal dana yang sudah dikeluarkan Agrinas demi kendaraan impor pikap ini menyusul adanya desakan dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad untuk menunda kelanjutan proyek pengadaan impor 105.000 kendaraan pikup dan truk dari India ini.

Bangkai Mobil India Hantui Desa, Kadin dan Dasco Coba Tunda Impor 105.000 Pikap Agrinas



"Awalnya Mahindra hanya mampu mensuplai 2.000 unit, kemudian kami melakukan lobi, melakukan diskusi yang cukup panjang. Sehingga mereka mau menutup lainnya hanya untuk memproduksi mobil sesuai dengan kebutuhan Agrinas. Oleh karena itu kami harus memberikan down payment 30 persen dan itu sudah kami lakukan," kata Joao saat ditemui di kantor Agrinas, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Sehingga, Joao bakal mempertimbangkan lebih lanjut desakan penundaan dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Sampai saat ini, belum ada kepastian soal apakah proyek impor kendaraan ini bakal ditunda ataupun bahkan dibatalkan.

Namun, dia memastikan bakal menerima konsekuensi, termasuk denda atau pinalti atas kontrak yang ditunda ataupun dibatalkan. Di samping itu, dia menekankan soal uang DP yang tidak sedikit jumlahnya, yakni sebesar Rp21,58 triliun.

"Kami melakukan pengadaan (impor kendaraan)dengan etika baik, kami tidak pernah memikirkan penalti pembatalan. Saya pikir kami harus optimis dan saya yakin bahwa apa yang kami lakukan in good faith pasti, kalau ada masalah ada pemahaman yang kurang tepat atau tidak sama, itu mungkin hanya perlu ada penjelasan dan akan menjadi solusi," urai Joao.

Meski begitu, Joao bakal sepenuhnya patuh pada perintah pemerintah pusat, termasuk DPR yang menjadi mitra kerja Agrinas. Entah itu keputusan ditunda untuk sementara waktu ataupun pembatalan proyek secara penuh.

"Apapun keputusan negara, keputusan DPR itu adalah suara rakyat dan wakilnya rakyat. Saya sebagai Direktur Badan Usaha Milik Negara, saya akan taat, saya akan loyal dan saya akan manut apapun keputusan negara apabila itu memang untuk kepentingan rakyat," katanya.

Ke depan, Joao mengatakan bakal berkomunikasi dengan Dasco untuk memaparkan apa yang menjadi pertimbangan Agrinas mengimpor kendaraan operasional Koperasi Merah Putih dari India.

Pada intinya, Joao menekankan soal sejumlah korporasi otomotif ternama telah dimintai kesanggupan produksi, tapi tidak ada satu pun yang menyanggupi pemenuhan produksi untuk ratusan ribu unit. Seturut itu, harga yang ditawarkan pula jauh lebih mahal dibandingkan alokasi anggaran Agrinas.

Adapun Dasco sebelumnya menyampaikan bahwa permintaan penundaan impor kendaraan ini tak terlepas dari keberadaan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke Luar Negeri.

"Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2).

JAKARTA - Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara , Joao Angelo De Sousa Mota mengklaim bahwa korporasi berhasil melakukan efisiensi anggaran dari impor pembelian kendaraan 105.000 unit pikap 4x4 dan truk hingga Rp46,5 triliun. Penghematan anggaran ini disebut Joao sebagai efisiensi ekstrem.

Joao menekankan, efisiensi anggaran untuk kepentingan operasional logisitk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih ini sejalan dengan arahan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan anggaran dalam menggarap proyek koperasi. Termasuk di dalamnya pengadaan kendaraan operasional Kopdes Merah Putih.

Klarifikasi Dirut Agrinas soal Impor 105.000 Pikap India: Produsen Lokal Tak Sanggup, Harga Mahal

Adapun Agrinas menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menggarap gerai-gerai koperasi. Sehingga katanya, sebisa mungkin setiap pengadaan mempertimbangkan harga melalui skema impor.

"Jadi untuk kegiatan pembangunan Koperasi Merah Putih itu dari awal kami selalu ditekankan mengenai efisiensi. Makanya saya katakan di sini, kami melakukan efisiensi secara ekstrem," ujar Dirut Agrinas Joao saat ditemui di kantor Agrinas, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

JAKARTA - Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara , Joao Angelo De Sousa Mota membantah tidak mengutamakan pabrikan otomotif dalam negeri dalam pengadaan kendaraan operasional logistik jenis pikap untuk Koperasi Merah Putih . Ia jugamenekankan soal sejumlah korporasi otomotif ternama telah dimintai kesanggupan untuk memproduksi massal mobil pikap.

Namun ternyata diungkapnyatidak ada satu pun yang menyanggupi pemenuhan produksi pikap untuk ratusan ribu unit. Selain itu harga yang ditawarkan pula jauh lebih mahal dibandingkan alokasi anggaran Agrinas.

Bos Agrinas Jawab Desakan Dasco soal Impor 105.000 Pikap: Kami Taat Perintah



"Klarifikasi kami bahwa tidak memberikan kesempatan atau tidak memberikan ruang kepada produsen lokal itu tidak benar. Karena kami terbuka, kami juga melakukan kegiatan (proses penawaran pengadaan) ini secara transparan, dan semua produsen kami beri kesempatan yang sama," kata Joao saat ditemui di kantor Agrinas, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Dari dokumen yang dibeberkan Joao tercatat sedikitnya ada empat perusahaan otomotif yang menyatakan hanya menyanggupi kapasitas produksi truk dan kendaraan unit pikap 4x4 dan kendaraan niaga tidak lebih dari 45.000 unit. Sedangkan kebutuhan Agrinas untuk kepentingan operasional Koperasi Merah Putih lebih dari 100.000 unit.

Seperti Mitsubishi lewat unit Fuso yang hanya mampu memproduksi 20.600 unit, Foton Aumark (13.500 unit), Hino (10.000 unit), dan Astra Isuzu Canter (900 unit). Produksi Pick-Up Lokal Tembus 1 Juta Unit, Potensi Ekonomi Bisa Capai Rp27 Triliun!



"Mereka hanya mampu memproduksi inden unit per bulan. Artinya bahwa kebutuhan kami tidak bisa terpenuhi, dan harganya pun ditawarkan sekitar 25 persen lebih mahal dengan kompetitor yang kami akhirnya berkontrak," ujar Joao.

Meski begitu, Joao dalam setiap sesi pertemuan bisnis dengan produsen mulai Astra hingga Mitsubishi mengklaim melakukan lobi termasuk harga. Namun semua terbentur pada kalkulasi bisnis sehingga tidak ada titik temu soal harga di antara kedua belah pihak.

"Seharusnya kami bisa diberikan harga khusus sehingga kami mampu atau kami mau untuk ber-deal dengan mereka. Tapi sampai dengan terakhir, kami tidak mendapatkan atau tidak dikasih kesempatan untuk memberikan dengan harga khusus, sehingga kami terpaksa melakukan impor dari luar. Khususnya India," katanya.

JAKARTA - Gelombang penolakan terhadap impor105.000 unit mobil pikap asal India untukmemenuhi kebutuhan operasional Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih , terus bermunculan. Kali iniKonfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menolak keras pengadaan 105.000 unit mobil pikap, yang dinilai berpotensi mengancam kelangsungan kerja puluhan ribu buruh di industri otomotif nasional.

Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan, masuknya 105.000 unit kendaraan impor akan berdampak langsung terhadap penurunan output produksi pabrik otomotif dalam negeri. Kondisi itu, menurutnya, berpotensi memicu pengurangan kontrak kerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bos Agrinas Jawab Desakan Dasco soal Impor 105.000 Pikap: Kami Taat Perintah



“Anggota kami di produsen-produsen mobil sudah datang dan menyampaikan langsung. Ada potensi PHK karena output produksi bisa turun akibat impor 105.000 pick up dari India,” ujar Said Iqbal dalam keterangan resminya pada Selasa (24/2/2026).

Ia mempertanyakan, rasionalitas kebijakan tersebut, terlebih di tengah tekanan ketenagakerjaan yang masih berlangsung. Menurutnya, gelombang PHK masih terjadi di berbagai sektor industri.

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mendesak pemerintah membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga jenis pikap untuk operasional Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih . Presiden KSPN, Ristadi menilai, rencana impor oleh PT Agrinas dari perusahaan India tersebut tidak logis dan berpotensi merugikan industri otomotif nasional yang tengah lesu.

Menurut Ristadi, semangat pembentukan Kopdes Merah Putih sejatinya untuk menggerakkan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menciptakan lapangan kerja dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal. Ia pun mempertanyakan keputusan PT Agrinas yang justru memilih mengimpor kendaraan dari luar negeri.

Bangkai Mobil India Hantui Desa, Kadin dan Dasco Coba Tunda Impor 105.000 Pikap Agrinas



"Proses dari hulu ke hilir yang seharusnya mendapatkan manfaat adalah pelaku ekonomi dalam negeri khususnya rakyat pedesaan," katanya dalam keterangan tertulis pada Selasa (24/2/2026).

Ia menambahkan, industri otomotif nasional saat ini sedang mengalami penurunan pesanan yang berdampak pada pengurangan jam kerja bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam kondisi seperti itu, menurutnya, pesanan dalam jumlah besar seharusnya menjadi stimulus bagi industri dalam negeri.

Ristadi juga menepis anggapan bahwa industri otomotif nasional tidak mampu memproduksi kendaraan sesuai kebutuhan. Mengacu pada pernyataan Menteri Perindustrian dan Kadin, ia menyebut kapasitas produksi kendaraan nasional bisa mencapai sekitar 1 juta unit per tahun.

Impor 105.000 Pikap Kopdes Merah Putih Dicicil Pakai Dana Desa, Purbaya Buka Suara



"Artinya bahwa Industri otomotif dalam Negeri mampu memproduksinya. Lalu dimana rasa Nasionalisme Dirut PT. Agrinas untuk membangun kemandirian ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja sekaligus pencegahan PHK," ujar Ristadi.

Selain itu ia mempertanyakan alasan penggunaan pickup 4x4 untuk seluruh wilayah pedesaan. Menurutnya, selama ini mayoritas hasil pertanian diangkut menggunakan pickup 4x2 produksi dalam negeri dan berjalan dengan baik.

"Yang disampaikan Dirut PT.Agrinas ini kan seolah-olah selama ini hasil-hasil pertanian tidak terangkut karena ketidaktersediaan pick up 4x4," lanjutnya.

Terkait klaim efisiensi anggaran, Ristadi juga menilai perbandingan harga yang disampaikan kurang jelas. Ia menyebut harga pickup 4x4 impor dari India berkisar Rp290 juta hingga Rp400 juta per unit.

Sementara pickup produksi dalam negeri seperti Carry dan Gran Max berada di kisaran Rp170 juta hingga Rp190 juta. Jadi lebih efesien mana dengan alat angkut yang selama ini sudah berjalan," ujarnya.

KSPN meminta Presiden Prabowo untuk memerintahkan Dirut PT Agrinas membatalkan impor kendaraan niaga tersebut dan mengalihkan pemesanan ke industri otomotif dalam negeri.

Menurut Ristadi, langkah tersebut tidak hanya akan menggerakkan kembali industri yang sedang lesu, tetapi juga mencegah PHK dan membuka lapangan kerja baru, sehingga manfaat ekonominya benar-benar dirasakan oleh rakyat Indonesia.

"Kami meminta Presiden Prabowo perintahkan Dirut PT.Agrinas agar membatalkan import kendaraan niaga operasional Kopdes Merah Putih, dan memesan ke industri otomotif dalam negeri yang sedang dalam kondisi lesu karena berkurangnya order supaya bisa bergairah kembali," tegas Ristadi.

"Manfaat lainya juga untuk mencegah PHK sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan, dengan demikian akhirnya yang mendapat manfaat ekonominya adalah rakyat Indonesia pada umumnya dan pekerja Indonesia pada khususnya, bukan pelaku ekonomi luar negeri," pungkasnya.

JAKARTA - Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara , Joao Angelo De Sousa Mota merespons pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, yang meminta pemerintah untuk menunda terlebih dahulu rencana untuk melakukan impor 105.000 unit mobil pikap Mahindra Scorpio dari India. Sebagai mitra kerja DPR, Joao menekankan apa yang menjadi keputusan kolektif dari level legislatif dan eksekutif bakal dilakoni Agrinas. Termasuk melakukan penundaan impor kendaraan 105.000 unit.

"Kami loyal setia dan taat kepada perintah," kata Joao, Senin (23/2/2026).

Respons Joao ini berbeda dari hari sebelumnya, yang mengatakan tidak bakal melakukan penyesuaian kebijakan impor kendaraan dari India, seiring kebijakan ini menimbulkan polemik. Terlebih sebagian kendaraan diklaimnya sudah tiba di Tanah Air.

"Baru datang seribuan. Bulan ini komplitlah seribuan (datang) iru pickup single cabin," ujar Joao kepada awak media.

Selain itu Joao membeberkan, alasan melakukan impor kendaraan untuk operasional logisitk Koperasi Merah Putih ini dilatarbelakangi faktor harga, kualitas dan ketersediaan produk serupa di dalam negeri. Dari sisi harga, kendaraan impor asal India dinilai lebih kompetitif dibandingkan harga yang dipatok pabrikan lain. Seturut itu, produk yang lebih murah diklaim memiliki kualitas setara.

JAKARTA - Rencana PT Agrinas Pangan Nusantara mendatangkan 105.000 unit kendaraan pikap dari India kini berada di ujung tanduk. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberikan apresiasi setinggi langit atas langkah cepat Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang meminta pemerintah menunda rencana impor kontroversial senilai Rp24,66 triliun tersebut.

Langkah Dasco dinilai bukan hanya menyelamatkan industri otomotif nasional dari kehancuran, tetapi juga melindungi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dari kerugian jangka panjang.

Risiko Mobil Bangkai dan Ancaman Lapangan Kerja

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin memperingatkan risiko fatal jika Indonesia memaksakan impor massal 105.000 unit kendaraan niaga tersebut. Menurutnya layanan purna jual menjadi taruhan utama.

“Bisa bayangkan kalau 105.000 mobil yang dipakai Kopdes Merah Putih adalah produk impor? Tanpa dukungan industri lokal, mobil-mobil ini bisa menjadi bangkai setelah beberapa tahun akibat kesulitan suku cadang,” ungkap Saleh Husin dalam keterangannya, Senin (23/02/2026).

Saleh menegaskan, jika produsen India seperti Tata atau Mahindra serius ingin menggarap pasar Indonesia, mereka seharusnya membangun pabrik di dalam negeri, mengikuti jejak raksasa otomotif lain seperti Toyota, Suzuki, hingga pemain baru seperti BYD dan VinFast.

Intervensi DPR: Menunggu Keputusan Presiden Prabowo

Sufmi Dasco Ahmad menyatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah untuk menghentikan sementara proses impor yang sedang berjalan. Alasan utamanya adalah menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan kerja luar negeri.

JAKARTA - Rencana PT Agrinas Pangan Nusantara mendatangkan 105.000 unit kendaraan pikap dari India kini berada di ujung tanduk. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberikan apresiasi setinggi langit atas langkah cepat Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang meminta pemerintah menunda rencana impor kontroversial senilai Rp24,66 triliun tersebut.

Langkah Dasco dinilai bukan hanya menyelamatkan industri otomotif nasional dari kehancuran, tetapi juga melindungi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dari kerugian jangka panjang.

Risiko Mobil Bangkai dan Ancaman Lapangan Kerja

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin memperingatkan risiko fatal jika Indonesia memaksakan impor massal 105.000 unit kendaraan niaga tersebut. Menurutnya layanan purna jual menjadi taruhan utama.

“Bisa bayangkan kalau 105.000 mobil yang dipakai Kopdes Merah Putih adalah produk impor? Tanpa dukungan industri lokal, mobil-mobil ini bisa menjadi bangkai setelah beberapa tahun akibat kesulitan suku cadang,” ungkap Saleh Husin dalam keterangannya, Senin (23/02/2026).

Saleh menegaskan, jika produsen India seperti Tata atau Mahindra serius ingin menggarap pasar Indonesia, mereka seharusnya membangun pabrik di dalam negeri, mengikuti jejak raksasa otomotif lain seperti Toyota, Suzuki, hingga pemain baru seperti BYD dan VinFast.

Intervensi DPR: Menunggu Keputusan Presiden Prabowo

Sufmi Dasco Ahmad menyatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah untuk menghentikan sementara proses impor yang sedang berjalan. Alasan utamanya adalah menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan kerja luar negeri.

"Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu. Presiden akan membahas secara terperinci, meminta pendapat para pihak, dan mengalkulasi kesiapan perusahaan dalam negeri," tegas Dasco.

Presiden Prabowo dijadwalkan akan mengevaluasi apakah kebijakan Agrinas ini sejalan dengan visi Hilirisasi dan Industrialisasi yang sering beliau suarakan.

Kejanggalan Anggaran Rp24,6 Triliun

Salah satu poin paling mengejutkan dalam polemik ini adalah pengakuan dari kementerian terkait. Saleh Husin mengungkapkan, bahwa pihaknya telah mengecek langsung ke Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi.

“Kedua menteri sama sekali tidak mengetahui soal impor 105.000 kendaraan niaga senilai Rp24,66 triliun itu. Ini bukan angka kecil! Jika digunakan untuk membeli produk dalam negeri, multiplier effect-nya akan sangat besar bagi ekonomi nasional,” tutur mantan Menteri Perindustrian tersebut.

Melanggar Semangat Permenperin 23/2021?

Kadin mengingatkan bahwa setiap pihak yang ingin memasukkan kendaraan ke Indonesia harus tunduk pada Permenperin No. 23 Tahun 2021. Aturan ini mewajibkan pendalaman struktur industri, mendorong penggunaan komponen lokal.

Standar teknis ketat, dimana termasuk uji emisi CO2 dan konsumsi bahan bakar. Lalu substitusi impor, dengan memperkuat daya saing nasional, bukan justru mematikan investasi yang sudah ada.

Regulasi yang mulai berlaku 1 September 2021 ini menjadi pijakan dalam memperkuat struktur industri otomotif nasional, sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah dan penggunaan komponen dalam negeri.

Aturan tersebut mengatur ruang lingkup industri perakitan kendaraan dalam bentuk completely knocked down (CKD) maupun incompletely knocked down (IKD), serta pembuatan komponen kendaraan roda empat atau lebih. Surat persetujuan CKD/IKD yang telah diterbitkan sebelumnya tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir, namun pelaku industri wajib menyesuaikan diri dengan standar baru sesuai Permenperin 23/2021.

“Pemerintah juga menekankan kewajiban pendalaman struktur industri dan peningkatan kandungan lokal sebagai bagian dari strategi substitusi impor dan penguatan daya saing nasional,” papar Saleh.

Mengancam Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

Kadin menilai impor utuh (CBU) oleh BUMN seperti Agrinas bertentangan dengan target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah. Industri otomotif memiliki rantai keterkaitan (backward & forward linkage) yang luas; mematikannya berarti memutus urat nadi ekonomi ribuan industri komponen kecil di Indonesia.

Impor mobil dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, kata Saleh, dapat mematikan industri otomotif dalam negeri, tidak menggerakkan ekonomi, dan bertentangan dengan program industrialisasi yang sedang didorong pemerintah. Target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo bisa tidak tercapai jika industri nasional tidak bertumbuh.

Kini, bola panas ada di tangan pemerintah pusat. Akankah kontrak dengan India dibatalkan demi produk bernuansa lokal?.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan skema pembiayaan di balik pengadaan masif 105.000 unit mobil pikap asal India untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih . Impor pikap ini dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dengan target penyelesaian secara bertahap hingga penghujung tahun 2026.

Purbaya menegaskan, bahwa sumber dana untuk proyek besar ini tidak berasal dari alokasi tambahan di luar anggaran yang sudah ada. Melainkan menggunakan mekanisme pinjaman perbankan yang dicicil oleh negara.

Presiden Didesak Batalkan Impor 105.000 Pikap Kopdes Merah Putih, Kadin: Membunuh Industri Otomotif

"Komposisi dana (Kopdes) Merah Putih adalah mereka meminjam uang dari bank Himbara. Kewajiban saya Kementerian Keuangan adalah setiap tahun kira-kira akan menyicil pinjamannya sebesar Rp40 triliun selama 6 tahun ke depan," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (23/2/2026).

Purbaya menjamin bahwa pengadaan kendaraan operasional ini tidak memberikan beban baru bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dikarenakan dana untuk mencicil pinjaman ke bank Himbara diambil dari pos Dana Desa yang sudah dialokasikan setiap tahunnya.

"Jadi untuk saya sih risikonya clear, enggak ada tambahan dari sisi fiskal karena setiap tahun pun itu sebagian uangnya dipindahkan dari uang Dana Desa. Jadi setiap tahun pun memang kita belanja segitu, cuma sekarang cara belanjanya berubah," jelas Purbaya.

Inilah Dirut Agrinas yang Memutuskan Impor 105.000 Pikap dari India untuk Kopdes Merah Putih



Kepastian payung hukum atas pengalihan fungsi dana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang telah berlaku sejak 12 Februari lalu.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menetapkan bahwa lebih dari separuh pagu Dana Desa tahun 2026 akan difokuskan untuk menyokong program Kopdes Merah Putih, mulai dari cicilan kendaraan, pembangunan gerai fisik, hingga sistem pergudangan di desa.

"Penyesuaian alokasi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung implementasi Kopdes Merah Putih dihitung sebesar 58,03 persen dari pagu Dana Desa setiap desa atau sebesar Rp34.570.000.000.000," tulis Pasal 15 ayat (3) aturan tersebut.

Sebagai informasi, total pagu Dana Desa nasional pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp60,57 triliun. Dengan adanya kebijakan ini, maka sekitar Rp34,57 triliun akan langsung diarahkan untuk memperkuat ekosistem Kopdes di seluruh pelosok Indonesia.

JAKARTA - Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota mengungkapkan, alasan impor 105.000 unit mobil pikap 4x4 dan kendaraan niaga asal India senilai Rp24,66 triliun untuk operasional logisitk Koperasi Merah Putih dilatarbelakangi faktor harga, kualitas dan ketersediaan produk serupa di dalam negeri.

Dari sisi harga, kendaraan impor pikap asal India dinilai lebih kompetitif dibandingkan harga yang dipatok pabrikan lain. Seturut itu, produk yang lebih murah diklaim memiliki kualitas setara.

"Kami memesan dengan harga yang sangat kompetitif atau hampir 50 persen lebih murah dari kompetitornya. Dari sisi durability, power, dan fuel consumption, kendaraan ini sangat andal dan sangat bagus," kata Joao dalam keterangannya.

Masih soal harga, Joao mengatakan, Agrinas mesti menyiasati ketersediaan dana dari program Koperasi Merah Putih yang memiliki keterbatasan. Pembelian kendaraan impor dari India ini dianggap sesuai dengan kemampuan finansial program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yang digadang-gadang menjadi ceruk baru ekonomi lokal ini.

"Kalau saya tidak pintar-pintar cari harga yang bagus, barang bagus, ya duitnya tidak cukup. Tapi dengan seperti ini (impor dari India), kan Indonesia dapet barang bagus, kualitas bagus, harganya sangat bagus sehingga kami bisa manfaatkan ini untuk kepentingan rakyat untuk memotong distribusi yang selama ini menjadi beban utama dari petani," urai Joao.

Di sisi lain, Joao ingin semacam mendiversifikasi pasar dalam pembelian kendaraan pick up dan truk. Dia mengatakan bahwa tidak bisa selamanya bergantung pada produk arus utama. Adapun, soal kualitas, dia bilang pengguna yang akan menilai.

Presiden Didesak Batalkan Impor 105.000 Pikap Kopdes Merah Putih, Kadin: Membunuh Industri Otomotif



Joao mengklaim sudah mempertimbangkan pembelian kendaraan yang diproduksi dalam negeri dan sebagian pengadaan sudah dibeli dari pabrikan otomotif yang tersedia di Indonesia. Tapi, katanya, ketersediaan kendaraan jenama arus utama menjadi isu.

"Semua produk dalam negeri, kami sudah beli semua untuk truk produk roda enam habis sudah tidak ada lagi. Coba sekarang beli Kino pickup atau Mitsubishi Canter, itu udah tidak ada. Nunggu (ketersediaan) produknya paling satu tahun baru bisa," kata Joao.

Joao juga memastikan keputusan membeli kendaraan impor dari India sudah diketahui pihak pemerintah pusat, tak terkecuali Danantara, yang memberikan anggaran pengadaan.