...biaya layanan yang saat ini dikenakan lokapasar kepada pelaku usaha berada pada kisaran 10–18 persen

Jakarta (ANTARA) - Marketplace atau lokapasar kini wajib memberitahukan rencana perubahan biaya layanan kepada usaha mikro dan kecil (UMK) paling lambat 90 hari kalender sebelum kebijakan tersebut berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026.

Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 mengatur tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing UMK dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan diundangkan pada 17 Juni 2026.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana saat dihubungi di Jakarta, Senin, mengatakan biaya layanan yang saat ini dikenakan lokapasar kepada pelaku usaha berada pada kisaran 10–18 persen.

Biaya layanan adalah biaya administrasi, biaya komisi, atau biaya jasa aplikasi lainnya yang dikenakan kepada pelaku usaha atas pemanfaatan aplikasi, sistem, atau layanan dasar platform PMSE untuk setiap transaksi.

Menurut Temmy, ketentuan dalam Permen UMKM Nomor 3 Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan pelindungan sekaligus meningkatkan daya saing UMK dalam ekosistem perdagangan digital.

Dalam beleid tersebut, perubahan jenis maupun besaran biaya kemitraan bisnis digital (KBD) sebelum berakhirnya masa perjanjian hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dan UMK.

Selain mewajibkan pemberitahuan 90 hari sebelumnya, aturan itu juga memberikan ruang bagi UMK untuk mengajukan keberatan atas rencana perubahan biaya.

Jika terdapat keberatan, UMK dapat meminta fasilitasi negosiasi kepada Menteri UMKM melalui layanan SAPA UMKM.

Fasilitasi tersebut dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara UMK dan PPMSE terkait biaya kemitraan. Hasil negosiasi kemudian wajib dimuat dalam perjanjian dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.

Regulasi tersebut juga mengatur bahwa kemitraan antara UMK dan marketplace wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis yang disusun berdasarkan prinsip kesetaraan, transparansi, keadilan, dan keberlanjutan.

Dalam perjanjian itu, marketplace wajib mencantumkan jenis dan besaran biaya yang dikenakan kepada UMK, termasuk mekanisme perhitungan, tata cara pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak. Marketplace tidak boleh melakukan potongan atau biaya tambahan yang tidak disepakati sebelumnya.

Jenis biaya yang dapat dikenakan meliputi biaya pendaftaran, biaya layanan, serta biaya promosi, iklan, atau layanan tambahan yang dipilih oleh pelaku usaha.

Pemerintah berharap pengaturan tersebut dapat menciptakan hubungan kemitraan yang lebih seimbang antara UMK dan marketplace serta memperkuat keberlangsungan usaha mikro dan kecil di tengah perkembangan perdagangan digital nasional.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah resmi memberlakukan aturan baru perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 yang diteken Menteri Perdagangan Budi Santoso pada Senin (8/6).

Aturan ini sekaligus mencabut Permendag Nomor 31 Tahun 2023 yang sebelumnya mengatur sektor serupa.

Mendag Budi mengatakan regulasi baru tersebut dirancang untuk memperkuat ekosistem e-commerce yang melibatkan tiga pihak utama, yakni penjual atau seller, platform digital, dan konsumen. Pemerintah ingin memastikan ketiga unsur tersebut memiliki hak dan kewajiban yang lebih jelas dalam menjalankan aktivitas perdagangan digital.

Selain itu, beleid anyar tersebut juga menitikberatkan pada perlindungan produk dalam negeri, peningkatan transparansi platform digital, legalitas pelaku usaha, perlindungan konsumen, hingga pengaturan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) dalam aktivitas perdagangan elektronik.

Berikut sejumlah poin penting yang diatur dalam Permendag 19/2026:

Aturan baru mewajibkan pelaku usaha yang berjualan melalui platform digital memiliki perizinan berusaha, paling sedikit berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen standar produk yang diwajibkan sesuai ketentuan.

Marketplace juga diwajibkan menolak pendaftaran seller yang belum memiliki legalitas usaha. Namun platform harus membantu pedagang mengurus perizinan dengan menghubungkannya ke sistem OSS.

Pedagang yang belum memiliki izin dapat memperoleh status sementara "Dalam Proses Legalisasi" dengan tenggat maksimal enam bulan untuk melengkapinya. Setelah itu, platform wajib menghentikan transaksi jika izin belum dipenuhi.

Salah satu perubahan penting adalah kewajiban platform digital menjelaskan seluruh biaya yang dikenakan kepada pedagang secara terbuka dan mudah dipahami.

Setiap biaya harus dituangkan dalam perjanjian tertulis atau kontrak elektronik yang dapat diunduh oleh kedua pihak. Jika ada perubahan biaya atau aturan kerja sama, platform wajib memberi pemberitahuan dan memperoleh persetujuan pedagang.

Seller juga diberi hak mengajukan keberatan atas perubahan sepihak, biaya tambahan, maupun penalti yang tidak pernah disepakati sebelumnya. Platform wajib merespons keberatan tersebut paling lambat 14 hari kerja.

Permendag baru memberi porsi lebih besar bagi produk dalam negeri dan UMKM.

Platform e-commerce diwajibkan mengutamakan produk lokal dalam sistem pencarian, rekomendasi, dan pemeringkatan produk. Aturan tersebut bahkan mengharuskan produk dalam negeri muncul pada urutan teratas halaman utama pencarian.

Selain itu, marketplace wajib menyediakan area promosi khusus bagi produk dalam negeri serta memberikan akses pemasaran dan berbagai insentif kepada pelaku UMKM yang menjual produk lokal.

Pemerintah tetap mempertahankan pembatasan terhadap barang impor yang dijual langsung dari luar negeri melalui platform digital.

PPMSE yang melakukan perdagangan lintas negara wajib menerapkan harga minimum barang impor sebesar FOB US$100 per unit. Barang dengan nilai di bawah batas tersebut hanya dapat masuk apabila termasuk dalam daftar pengecualian yang ditetapkan pemerintah.

Kebijakan ini ditujukan untuk melindungi industri dalam negeri dari banjir produk impor berharga sangat murah.

Seller dari luar negeri yang berjualan di platform Indonesia wajib menyampaikan identitas usaha, izin usaha negara asal, nomor rekening, serta dokumen pemenuhan standar produk.

Mereka juga diwajibkan menggunakan Bahasa Indonesia pada deskripsi produk serta menampilkan negara asal pengiriman barang.

Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi, marketplace wajib menolak pendaftaran pedagang luar negeri tersebut.

Pemerintah kembali menegaskan pembatasan terhadap platform media sosial yang memiliki fitur perdagangan.

Dalam aturan baru, penyelenggara social commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran secara langsung di dalam platformnya. Selain itu, marketplace dan social commerce juga dilarang bertindak sebagai produsen barang.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga fungsi platform tetap sebagai perantara perdagangan dan mencegah praktik persaingan usaha yang dinilai tidak sehat.

Permendag 19/2026 memberi tanggung jawab lebih besar kepada platform untuk menjaga persaingan usaha yang sehat.

Marketplace diwajibkan mengawasi dan mencegah praktik manipulasi harga, termasuk penjualan di bawah biaya produksi secara konsisten, subsidi harga yang dinilai tidak wajar, maupun diskon berkepanjangan yang berpotensi mendistorsi pasar.

Jika ditemukan dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat, platform wajib berkoordinasi dengan otoritas terkait paling lambat tiga hari kerja sejak laporan diterima.

Aturan baru juga mengatur penggunaan label seperti official store, authorized store, flagship store, mall, hingga star seller.

Marketplace wajib memastikan label tersebut diberikan berdasarkan dokumen atau informasi yang dapat membuktikan hubungan resmi antara penjual dengan pemilik merek, distributor, atau agen resmi.

Platform juga bertanggung jawab memastikan label yang ditampilkan tidak menyesatkan konsumen.

[Gambas:Photo CNN]

Untuk pertama kalinya, aturan PMSE secara khusus mengatur penggunaan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).

Pelaku usaha yang menggunakan AI dalam pembuatan konten, rekomendasi produk, promosi, maupun layanan wajib memberi informasi atau label kepada konsumen bahwa konten tersebut dihasilkan dengan bantuan AI.

Selain itu, platform harus memastikan informasi yang dihasilkan AI akurat, dapat dipertanggungjawabkan, menyediakan mekanisme pengaduan, serta tetap melindungi data pribadi dan hak konsumen.

"Menginformasikan dan/atau memberikan label agar konsumen mengetahui" bahwa produk atau promosi dibuat menggunakan AI menjadi salah satu kewajiban yang diatur dalam beleid tersebut.

Platform digital diwajibkan menyediakan layanan pengaduan yang mudah diakses baik bagi konsumen maupun seller.

Layanan tersebut harus memiliki kanal komunikasi yang aktif, waktu respons yang jelas, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang terdokumentasi.

Tak hanya itu, platform juga wajib menampilkan informasi kontak layanan pengaduan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag agar masyarakat lebih mudah menyampaikan keluhan.

[Gambas:Youtube]

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menandatangani rancangan revisi aturan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang memasukkan model bisnis aplikasi ojek online (ojol) ke dalam cakupan pengaturan e-commerce.

Jika berlaku, beleid tersebut akan mengatur aktivitas perdagangan barang yang difasilitasi platform ride-hailing melalui fitur niaga di dalam aplikasi.

Revisi aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang akan menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap perkembangan ekosistem perdagangan digital yang semakin beragam.

Budi menjelaskan ride-hailing menjadi salah satu model bisnis baru yang dimasukkan ke dalam regulasi PMSE bersama agen perjalanan daring (online travel agent/ OTA).

Menurutnya, pengaturan terhadap platform ride-hailing difokuskan pada aktivitas perdagangan barang yang difasilitasi aplikasi, bukan layanan transportasi yang menjadi bisnis utamanya.

"Dengan demikian, yang diatur adalah transaksi jual beli barangnya, bukan layanan transportasinya," ujar Budi dalam keterangan resmi, Kamis (4/6).

Ia menjelaskan model bisnis ride-hailing dalam aturan tersebut didefinisikan sebagai sistem elektronik di bidang transportasi darat yang dapat dilengkapi fitur perdagangan barang maupun jasa sebagai layanan tambahan dalam satu ekosistem digital.

Sementara itu, OTA didefinisikan sebagai sistem elektronik yang menyediakan layanan penjualan maupun pemesanan tiket transportasi, akomodasi, atraksi wisata, hingga paket perjalanan, baik secara langsung maupun melalui fasilitasi transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.

Budi mengatakan penambahan dua model bisnis tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pelaku usaha di tengah perubahan lanskap perdagangan digital.

"Penambahan dua model bisnis PPMSE dalam revisi peraturan ini merupakan respons terhadap perkembangan lanskap perdagangan digital yang dinamis. Dengan cakupan model bisnis yang lebih komprehensif, pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya," ujarnya.

Secara keseluruhan, revisi Permendag PMSE difokuskan pada lima aspek utama, yakni peningkatan visibilitas produk lokal, fasilitasi legalitas pelaku usaha, transparansi kemitraan platform digital, penguatan perlindungan konsumen, dan penguatan tata kelola teknologi digital.

Sejumlah ketentuan baru yang dimuat dalam aturan tersebut antara lain prioritas penayangan produk usaha mikro dan kecil (UMK) serta produk dalam negeri di platform digital, kewajiban perizinan berusaha bagi pedagang online, transparansi biaya dan kebijakan promosi platform, hingga penyediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi konsumen.

Pemerintah juga mulai mengatur pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam kegiatan promosi dan pemasaran produk, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap praktik perdagangan yang dinilai tidak sehat di ruang digital.

Menurut Budi, penyempurnaan regulasi tersebut ditujukan untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih tertib dan memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, platform digital, dan konsumen.

"Penyempurnaan regulasi PMSE melalui Permendag baru ini bertujuan untuk mendorong penguatan ekosistem perdagangan digital yang adil, sehat, dan bermanfaat. Tentu ini dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis," ujarnya.

Selain mengatur platform digital, revisi Permendag tersebut juga mewajibkan seluruh pedagang yang berjualan melalui platform e-commerce memiliki perizinan berusaha.

Lebih lanjut, pemerintah akan menyediakan masa transisi agar pelaku usaha dapat memenuhi ketentuan tersebut secara bertahap.

[Gambas:Youtube]