Bisnis.com, JAKARTA — Grab Indonesia merespons terbitnya regulasi anyar tentang e-commerce, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026, yang memasukkan layanan ride-hailing ke dalam cakupan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Perusahaan menegaskan bahwa pengaturan dalam beleid tersebut hanya berlaku untuk aktivitas transaksi jual beli barang yang difasilitasi melalui fitur niaga di dalam aplikasi, bukan layanan transportasi.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan pihaknya terus mencermati implementasi kebijakan tersebut.

“Kami memahami bahwa penyesuaian regulasi ini difokuskan pada tata kelola transaksi jual beli barang dan tidak ditujukan untuk mencakup layanan transportasi,” kata Tirza kepada Bisnis, Jumat (12/6/2026).

Tirza menjelaskan aktivitas dalam ekosistem Grab Indonesia melibatkan berbagai pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal yang berperan dalam mendorong ekonomi digital melalui penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan transaksi di berbagai daerah.

Selain layanan transportasi, Grab juga menyediakan berbagai fitur niaga dan solusi digital bagi pelaku usaha, mulai dari layanan pesan antar makanan melalui GrabFood, perdagangan kebutuhan harian lewat GrabMart, layanan produk digital melalui GrabKios, hingga fitur pemasaran digital dan solusi layanan untuk kebutuhan bisnis.

Menyadari bahwa setiap penyesuaian kebijakan dapat membawa pengaruh bagi keberlangsungan usaha para mitra di dalamnya, lanjut Tirza, perusahaan berharap proses implementasi regulasi ini nantinya dapat berjalan beriringan dengan semangat menjaga pertumbuhan UMKM lokal.

Grab Indonesia meyakini pendekatan yang mengutamakan keberlanjutan bisnis, stabilitas ekosistem digital, serta kenyamanan akses bagi masyarakat luas akan membawa dampak yang baik bagi semua pihak.

“Untuk itu, kami berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog yang konstruktif serta mendukung langkah pemerintah dalam mewujudkan iklim industri digital yang sehat dan berkeadilan di Indonesia,” ungkap Tirza.

Permendag No. 19/2025 tentang Penyelenggaraan Usaha PMSE sendiri ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso pada 4 Juni 2026. Regulasi tersebut menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam PMSE.

Dalam revisi aturan tersebut, pemerintah menambahkan dua model bisnis baru ke dalam kategori Penyelenggara PMSE (PPMSE), yakni ride-hailing dan online travel agent (OTA).

Budi menjelaskan pengaturan terhadap layanan ride-hailing hanya berlaku untuk aktivitas perdagangan barang yang difasilitasi platform melalui fitur niaga yang tersedia di dalam aplikasi.

“Dengan demikian, yang diatur adalah transaksi jual beli barangnya, bukan layanan transportasinya,” ujarnya.

Sementara itu, OTA didefinisikan sebagai sistem elektronik yang menyediakan layanan penjualan atau pemesanan perjalanan, baik secara langsung maupun melalui fasilitasi transaksi antara konsumen dan pelaku usaha yang menawarkan tiket transportasi, akomodasi, atraksi wisata, maupun paket perjalanan.

Menurut Budi, penambahan dua model bisnis tersebut merupakan respons pemerintah terhadap perkembangan lanskap perdagangan digital yang terus berkembang.

“Penambahan dua model bisnis PPMSE dalam revisi peraturan ini merupakan respons terhadap perkembangan lanskap perdagangan digital yang dinamis. Dengan cakupan model bisnis yang lebih komprehensif, pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya,” kata Budi.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menandatangani rancangan revisi aturan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang memasukkan model bisnis aplikasi ojek online (ojol) ke dalam cakupan pengaturan e-commerce.

Jika berlaku, beleid tersebut akan mengatur aktivitas perdagangan barang yang difasilitasi platform ride-hailing melalui fitur niaga di dalam aplikasi.

Revisi aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang akan menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap perkembangan ekosistem perdagangan digital yang semakin beragam.

Budi menjelaskan ride-hailing menjadi salah satu model bisnis baru yang dimasukkan ke dalam regulasi PMSE bersama agen perjalanan daring (online travel agent/ OTA).

Menurutnya, pengaturan terhadap platform ride-hailing difokuskan pada aktivitas perdagangan barang yang difasilitasi aplikasi, bukan layanan transportasi yang menjadi bisnis utamanya.

"Dengan demikian, yang diatur adalah transaksi jual beli barangnya, bukan layanan transportasinya," ujar Budi dalam keterangan resmi, Kamis (4/6).

Ia menjelaskan model bisnis ride-hailing dalam aturan tersebut didefinisikan sebagai sistem elektronik di bidang transportasi darat yang dapat dilengkapi fitur perdagangan barang maupun jasa sebagai layanan tambahan dalam satu ekosistem digital.

Sementara itu, OTA didefinisikan sebagai sistem elektronik yang menyediakan layanan penjualan maupun pemesanan tiket transportasi, akomodasi, atraksi wisata, hingga paket perjalanan, baik secara langsung maupun melalui fasilitasi transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.

Budi mengatakan penambahan dua model bisnis tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pelaku usaha di tengah perubahan lanskap perdagangan digital.

"Penambahan dua model bisnis PPMSE dalam revisi peraturan ini merupakan respons terhadap perkembangan lanskap perdagangan digital yang dinamis. Dengan cakupan model bisnis yang lebih komprehensif, pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya," ujarnya.

Secara keseluruhan, revisi Permendag PMSE difokuskan pada lima aspek utama, yakni peningkatan visibilitas produk lokal, fasilitasi legalitas pelaku usaha, transparansi kemitraan platform digital, penguatan perlindungan konsumen, dan penguatan tata kelola teknologi digital.

Sejumlah ketentuan baru yang dimuat dalam aturan tersebut antara lain prioritas penayangan produk usaha mikro dan kecil (UMK) serta produk dalam negeri di platform digital, kewajiban perizinan berusaha bagi pedagang online, transparansi biaya dan kebijakan promosi platform, hingga penyediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi konsumen.

Pemerintah juga mulai mengatur pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam kegiatan promosi dan pemasaran produk, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap praktik perdagangan yang dinilai tidak sehat di ruang digital.

Menurut Budi, penyempurnaan regulasi tersebut ditujukan untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih tertib dan memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, platform digital, dan konsumen.

"Penyempurnaan regulasi PMSE melalui Permendag baru ini bertujuan untuk mendorong penguatan ekosistem perdagangan digital yang adil, sehat, dan bermanfaat. Tentu ini dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis," ujarnya.

Selain mengatur platform digital, revisi Permendag tersebut juga mewajibkan seluruh pedagang yang berjualan melalui platform e-commerce memiliki perizinan berusaha.

Lebih lanjut, pemerintah akan menyediakan masa transisi agar pelaku usaha dapat memenuhi ketentuan tersebut secara bertahap.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) bertujuan memperkuat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan perlindungan terhadap konsumen.

Budi mengatakan aturan PMSE baru tersebut memiliki lima aspek utama yang fokus pada visibilitas produk lokal, fasilitasi legalitas pelaku usaha, transparansi kemitraan platform digital, penguatan perlindungan konsumen, dan penguatan tata kelola teknologi digital.

"Penyempurnaan regulasi PMSE melalui Permendag baru ini bertujuan untuk mendorong penguatan ekosistem perdagangan digital yang adil, sehat, dan bermanfaat. Tentu ini dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis," ujar Budi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut ia menjelaskan beberapa aturan utama dalam Permendag mencakup prioritas visibilitas produk usaha mikro dan kecil (UMK) dalam negeri di platform, kewajiban memiliki perizinan berusaha, transparansi pengenaan biaya dan kebijakan promosi platform, serta pemberian insentif promosi bagi UMK.

Kemudian, penyediaan mekanisme pengaduan dan sengketa oleh platform, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan promosi dan pemasaran produk, serta perlindungan dari praktik perdagangan tidak sehat.

Selain itu, ia mengatakan ditambahkan dua model bisnis Penyelenggara PMSE (PPMSE). Pertama, yaitu Ride-Hailing, di mana model bisnis itu didefinisikan sebagai sistem elektronik di bidang transportasi darat yang dapat disertai dengan fitur perdagangan barang maupun jasa sebagai layanan tambahan dalam ekosistem yang sama.

Pengaturan ride-hailing dalam Permendag tersebut menyasar pada aktivitas perdagangan barang yang difasilitasi oleh platform melalui fitur-fitur niaga dari aplikasi ride-hailing.

"Dengan demikian, yang diatur adalah transaksi jual beli barangnya, bukan layanan transportasinya," kata Budi.

Sedangkan model bisnis yang kedua adalah Online Travel Agent (OTA). Model bisnis itu merupakan sistem elektronik berupa penjualan maupun pemesanan layanan perjalanan kepada konsumen, baik secara langsung maupun melalui fasilitasi transaksi antara konsumen dan pelaku usaha, yang menjual atau menyelenggarakan tiket transportasi, akomodasi, atraksi, maupun paket perjalanan.

Terkait kewajiban memiliki perizinan berusaha bagi seluruh pedagang yang berjualan melalui platform, Budi menekankan perlunya pengaturan tersebut untuk mewujudkan ekosistem perdagangan digital yang lebih tertib dan sehat. Pengaturan tersebut juga mendorong pemberian kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan konsumen.

Untuk memberikan ruang adaptasi yang memadai, pemerintah menetapkan masa tenggang bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perizinan berusaha. Ia berharap, proses transisi menuju ekosistem perdagangan digital yang lebih formal dapat berjalan secara bertahap dan tidak memberatkan.

"Regulasi ini merupakan langkah awal. Kami akan terus hadir melalui sinergi pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha melalui sosialisasi, pelatihan, promosi, serta kegiatan daring maupun luring. Ekosistem digital yang sehat dapat terwujud jika kita membangunnya bersama-
sama," katanya.

Rancangan Permendag terbaru tersebut telah ditandatangani oleh Budi. Regulasi ini akan menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026