Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) menyatakan tengah mengerahkan seluruh tim untuk memulihkan sistem kelistrikan Sumatra setelah usai terjadinya blackout atau padam total sejak Jumat (22/5/2026) malam.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan langkah pertama yang dilakukan perseroan adalah melakukan asesmen terhadap gardu induk dan jaringan transmisi untuk memastikan tidak terdapat kerusakan fisik.

“Alhamdulillah, dalam waktu sekitar 2 jam, seluruh sistem gardu induk dan transmisi kami bisa kami pulihkan,” katanya dalam konferensi pers, Sabtu (23/5/2026).

PLN menyebut kondisi kali ini berbeda dibanding gangguan sistem saat situasi bencana yang melanda Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh lalu, yang sempat menyebabkan tower listrik roboh dan jalur transmisi terputus.

Usai gardu induk dan transmisi dipastikan pulih, Darmawan menyebut pihaknya melanjutkan proses pemulihan dengan menyalakan kembali pembangkit yang padam akibat efek domino blackout.

Tahapan pemulihan dilakukan dengan menyalakan pembangkit, menyambungkannya ke sistem transmisi melalui gardu induk, lalu melakukan sinkronisasi sistem.

Menurutnya, PLN memprioritaskan pembangkit hidro (PLTA) dan gas karena proses pemulihannya lebih cepat dibanding pembangkit berbasis batu bara.

Darmawan menjelaskan bahwa pembangkit hidro dan gas dapat dipulihkan dalam waktu sekitar 5 hingga 15 jam, sementara pembangkit listrik tenaga uap memerlukan waktu lebih panjang karena harus memanaskan air menjadi uap dan mengoperasikan auxiliary secara bertahap sebelum sinkronisasi dilakukan.

Alhasil, pihaknya menyebut sebagian PLTU mulai berhasil dinyalakan sejak Sabtu dini hari sekitar pukul 03.00 WIB.

“Pembangkit-pembangkit yang bisa kami nyalakan dengan cepat, terutama pembangkit hidro dan pembangkit gas, dari tadi malam langsung satu per satu secara sistematik kita nyalakan,” ujar Darmawan.

Secara bertahap, pasokan listrik disebutnya mulai kembali menyala di Sumatra bagian selatan, tengah, hingga utara termasuk Aceh.

PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan sistem kelistrikan yang berdampak luas terhadap rumah tangga, fasilitas vital, dan kegiatan ekonomi.

“Kami bekerja all out, karena kami paham bahwa listrik ini adalah suatu kebutuhan vital bagi masyarakat,” pungkas Darmawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan yang dirilis Just Energy Transition Partnership (JETP) mengungkap bahwa Indonesia membutuhkan investasi sekitar US$31 miliar atau sekitar Rp517 triliun pada 2030 dan total US$92 miliar yang setara dengan Rp1.536 triliun hingga 2050 (asumsi kurs Rp16.700 per dolar AS) untuk mendanai peralihan menuju energi yang lebih bersih di sektor pembangkit listrik mandiri atau captive power.

Mengutip Reuters, sektor captive power yang mencakup pembangkitan listrik yang dikembangkan industri untuk kebutuhan sendiri memperlihatkan pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, khususnya di kawasan industri nikel.

Sekretariat JETP Indonesia dalam laporan tersebut memperkirakan kapasitas captive power bakal mencapai 25,9 gigawatt (GW) pada 2024, dengan lebih dari 75% masih ditenagai batu bara.

Selain itu, saat ini terdapat beberapa proyek dalam berbagai tahap pengembangan dengan kapasitas hampir 11 GW. Sebagian besar proyek tersebut juga masih akan menggunakan batu bara.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa estimasi investasi hingga 2030 difokuskan pada pengembangan pembangkit energi terbarukan dan sistem penyimpanan baterai, dengan tenaga surya (solar PV) dan hidro menjadi andalan utama. JETP juga merekomendasikan peralihan ke gas sebagai bahan bakar dalam sejumlah kasus, peningkatan efisiensi sistem, serta perbaikan integrasi energi terbarukan.

“Dengan demikian, pada 2030, porsi energi terbarukan diproyeksikan mencapai 34% dari total pembangkitan captive, naik dari 9% pada 2024. Pangsa tersebut diperkirakan meningkat menjadi 55% pada 2040 dan melampaui 80% pada 2050,” tulis laporan tersebut.

Adopsi ini disebut berpotensi menurunkan emisi karbon hingga 75% pada 2030 dibandingkan dengan skenario dasar.

Sektor captive power awalnya dikecualikan dari rencana kebijakan dekarbonisasi Indonesia tahun 2023 di bawah kerangka JETP yang merupakan inisiatif pendanaan negara-negara G7 untuk membantu negara berkembang menekan emisi karbon. Awal tahun ini, Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan JETP dengan Indonesia, Afrika Selatan, dan Vietnam.

Laporan JETP Captive Scenario tidak bersifat mengikat secara hukum, tetapi umumnya disusun melalui koordinasi dengan para pejabat pemerintah.

Indonesia, yang merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, telah mengamankan komitmen pendanaan lebih dari US$20 miliar melalui skema JETP. Namun, realisasi pendanaan tersebut berjalan lambat.

“Karena dana JETP hanya mencakup sebagian kecil dari total kebutuhan investasi, pencapaian proyeksi ini sangat bergantung pada mobilisasi pendanaan yang jauh lebih besar dari beragam sumber modal,” tulis laporan itu.

Secara terpisah, Sekretariat JETP juga memperkirakan kebutuhan investasi sebesar US$97 miliar untuk membersihkan sektor ketenagalistrikan utama yang terhubung ke jaringan (on-grid) di Indonesia hingga 2030.

Keberhasilan pengujian cofiring hidrogen di PLTDG UBP Bali ini menegaskan kesiapan Indonesia Power untuk memasuki fase transisi energi yang lebih maju,

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Indonesia Power (IP) menunjukkan langkah nyata dalam mendukung transisi energi bersih melalui pelaksanaan uji coba lanjutan cofiring hidrogen di Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gas (PLTDG) Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Pesanggaran Bali.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa mengatakan, pengujian praoperasi yang berlangsung pada 18-20 November 2025 ini menjadi kelanjutan dari uji hidrogen yang telah dilakukan tahun sebelumnya, sekaligus menandai komitmen perusahaan menghadirkan inovasi energi ramah lingkungan di Indonesia.

Menurut dia, implementasi pencampuran bahan bakar atau cofiring hidrogen bukan sekadar pencapaian teknis, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia Power sebagai pelopor teknologi energi bersih di tanah air.

"Keberhasilan pengujian cofiring hidrogen di PLTDG UBP Bali ini menegaskan kesiapan Indonesia Power untuk memasuki fase transisi energi yang lebih maju," jelasnya.

Bernadus menambahkan, hidrogen bukan lagi sekadar wacana, tetapi sudah diuji dan dibuktikan dapat diterapkan secara nyata dan aman di aset pembangkitan.

"Ini adalah fondasi penting bagi upaya kami menurunkan emisi, meningkatkan efisiensi, sekaligus memperkuat portofolio energi bersih perusahaan. Kami berterima kasih kepada seluruh mitra yang telah berkontribusi, dan Indonesia Power akan terus melanjutkan inovasi demi mendukung target net zero emission 2060," ujar Bernadus.

Menurut dia, dengan rangkaian pengujian yang berjalan lancar, PLN Indonesia Power memperkuat posisinya sebagai pionir dalam pemanfaatan hidrogen di sektor pembangkitan listrik, sekaligus menunjukkan kesiapan nyata mendukung transisi energi nasional menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Agus Pramono turut hadir menyaksikan langsung proses pengujian.

Kehadirannya menjadi bukti dukungan pemerintah terhadap pengembangan teknologi hidrogen sebagai salah satu solusi pengurangan emisi di sektor ketenagalistrikan.

VP Technology Development PLN Indonesia Power sekaligus penanggung jawab program cofiring hidrogen, Hedwig Lunga Sampe Pajung menjelaskan pengujian ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika pada 2024 pengujian hanya dilakukan pada beban penuh (100 persen kapasitas mesin) dengan rasio cofiring 7 persen, maka pada 2025 pengujian melibatkan tiga variasi beban untuk mendapatkan gambaran performa yang lebih lengkap.

"Pengujian kali ini kami lakukan pada beban 75, 85, dan 100 persen kapasitas mesin. Hasilnya, rasio cofiring hidrogen mencapai 23 persen pada beban 75 persen, 22 persen pada 85 persen, dan 17 persen pada 100 persen. Dengan variasi ini, kami bisa melihat perilaku mesin di berbagai kondisi operasi dan menentukan batas maksimum hidrogen yang aman untuk setiap level beban," jelas Hedwig.

Hedwig menegaskan keberhasilan teknis pengujian ini menunjukkan potensi hidrogen sebagai energi bersih yang dapat diaplikasikan secara berkelanjutan di masa depan.

"Jika keekonomiannya juga terpenuhi, hidrogen dapat disuplai secara kontinu sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi pembangkitan," ujarnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025