Mantan Direktur Utama PT Metra Digital Investama (MDI Ventures) Donald Surjana Wihardja memberikan pembelaannya terkait dugaan korupsi atas investasi di atartup TaniHub yang kini menjadi sorotan. Donald menjadi salah satu dari enam tersangka, termasuk Direktur Utama PT BRI Ventura Investama atau BRI Ventures Nicko Widjaja dan VP of Investmen MDI Ventures Aldi Adrian Hartanto.

Pembelaan Donald Wihardja diunggah melalui akun Instagram @donaldwihardja yang kini dikelola oleh keluarga. Dalam unggahan pada Rabu (10/6), Donald menyatakan sepanjang persidangan tidak pernah terbukti bahwa dirinya memperkaya diri sendiri ataupun memiliki niat jahat.

“Tidak ada bukti aliran dana kepada saya. Tidak terbukti ada niat jahat. Tidak ada bukti konflik kepentingan,” kata Donald melaui unggahan di Instagram, dikutip Senin (15/6).

Ia mengaku tidak pernah menyangka, pengabdian dan cita-cita membangun Tanah Air dianggap sebagai tindakan jahat. Meski begitu. Donald yakin mimpinya belum berakhir.

Dalam kasus dugaan korupsi investasi di TaniHub, jaksa mendakwa keenam terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengelolaan investasi pada PT Tani Group Indonesia (TGI), PT TaniHub Indonesia (THI), dan PT Tani Supply Indonesia (TSI) sepanjang 2019 - 2023. Nilai kerugian negara dalam perkara ini disebut mencapai ratusan miliar rupiah berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Donald didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama sejumlah pihak lain, termasuk Aldi, Ivan Arie Sustiawan, Edison TPL Tobing, serta korporasi PT TGI, PT THI, dan PT TSI. MDI Ventures merupakan anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) di bidang venture capital.

Dalam dakwaan disebutkan perbuatan Donald menyebabkan kerugian negara sebesar US$ 20 juta atau setara Rp 290,92 miliar berdasarkan audit BPKP Nomor PE.03.03/SR/S-976/D6/03/2025 tertanggal 21 November 2025.

Dalam tuntutan yang dibacakan Kamis, 21 Mei 2026, jaksa menuntut Donald dengan pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 1 miliar. Apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. Jaksa menyatakan Donald dinilai melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer.

Tidak Pernah Berkhianat

Dalam nota pleidoinya, Donald menyatakan tidak pernah berkhianat. Ia menyatakan, membangun Indonesia merupakan salah satu mimpinya.

“Saya tidak tahu bagaimana sejarah akan membaca hari-hari ini. Tapi saya tahu satu hal yang tidak pernah goyah, saya tidak pernah mengkhianati Indonesia,” kata Donald dalam pledoinya yang diunggah di Instagram pada Jumat (5/6).

Donald pulang ke Indonesia bukan karena tidak ada pilihan. Ia mengatakan dirinya memilih pulang melepaskan permanent residency di Amerika Serikat, dan meninggalkan kenyamanan Silicon Valley.

“Karena saya percaya negeri ini membutuhkan putera-puterinya kembali dan itulah pilihan yang saya tidak pernah sesali, bahkan di hari-hari paling berat seperti sekarang,” tulisnya.

Donald menuatakan selama 30 tahun menghabiskan waktunya untuk membantu membangun fondasi dunia digital Indonesia. Dari kabel laut (Matrix) yang membanting harga broadband, ke digitalisasi pembayaran lewat jaringan agen (Indomog) mulai dari warnet, ke Indomaret dan Alfamart, membantu membangun VC di Indonesia (AC Venture, MDI), hingga mempertemukan startup Indonesia dengan ratusan VC dunia (Nexticorn).

“Bukan sebagai prestasi pribadi. Tapi karena saya percaya Indonesia tidak boleh selamanya hanya menjadi pasar teknologi dunia. Indonesia harus menjadi penciptanya. Karena problem kita unik. Norma kita unik. Dan inovasi yang cocok untuk kita harus dibangun oleh anak-anak bangsanya sendiri,” kata Donald dalam pleidoinya.

Risiko Investasi Bukan Penyimpangan

Setelah pilihannya untuk pulang dan membangun negeri, Donald justru dituntut 12 tahun penjara. Ia mengatakan, dirinya harus menghadapi tuduhan korupsi karena sebuah keputusan investasi modal ventura yang ternyata tidak menghasilkan hasil yang diharapkan.

Menurutnya, dalam dunia venture capital, risiko bukan penyimpangan. “Risiko adalah bagian dari inovasi itu sendiri,” tulisnya.

Terlepas dari investasi ini, Donald mengatakan MDI Ventures secara total tetap untung lebih dari Rp 2 triliun. Namun, ia menyayangkan, kegagalan investasi justru dianggap korupsi.

“Tetapi kalau kegagalan investasi dianggap korupsi, siapa yang berani danai inovasi Indonesia? Siapa yang berani dukung founders bangun sesuatu yang baru? Dan siapa yang berani ambil risiko untuk masa depan negeriini?” ujarnya.

Ia mengambil pelajaran mahal dari perjalanannya selama ini bawa mengajarkan sesuatu maka niat baik saja tidak cukup. Menurutnya, inovasi butuh lebih dari keberanian, tata kelola yang kuat, dan perlindungan hukum yang adil bagi mereka yang mengambil risiko dengan itikad baik.

Meski demikian, Donald menyatakan masih percayai hukum di Indonesia mampu membedakan antara niat jahat dan keputusan bisnis yang tidak sempurna. Ia juga masih percaya ekosistem yang dibangun bersama tidak akan runtuh karena satu babak yang berat.

Terdakwa kasus dugaan korupsi investasi MDI Ventures dalam investasi di startup TaniHub, Aldi Adrian Hartanto, menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi. Dalam kasus ini, Aldi merupakan salah satu dari enam terdakwa termasuk mantan Direktur Utama PT Metra Digital Investama (MDI) Donald Surjana Wihardja dan PT BRI Ventura Investama (BVI) atau BRI Ventures Nicko Widjaja.
Aldi, yang merupakan eks VP of Investment MDI Ventures, didakwa merugikan keuangan negara US$ 20 juta atau sekitar Rp 290,92 miliar berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jaksa menuntut Aldi 12 tahun penjara.
Usai tuntutan ini, Aldi menyampaikan pleidoi tersebut dalam persidangan. Ia membagikan nota pembelaannya melalui akun Instagram @aldiadrians yang kini dikelola oleh keluarganya.
Dalam unggahan di akun Instagram tersebut, pada Minggu (14/6), Aldi mengungkapkan pembelaan yang ia tulis pada 3 Juni 2026. Dalam rekaman suara pembacaan pleidoi di persidangan, Rabu (3/6), ia menyatakan sebagai VP of Investment tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan aksi korporasi berupa investasi ekuitas di PT Tani Nusantara Pte. Ltd, perusahaan induk dan pemegang saham pengendali ekosistem TaniHub.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Aldi Adrian Hartanto (@aldiadrians)

Instagram post by Katadata
Aldi menyatakan ia tidak memiliki hak veto bahkan suara, apalagi kuasa untuk menyetujui, menolak, atau mencairkan dana. Ia menyatakan, tugasnya hanya menyiapkan draf dan memproses dokumen yang dikerjakan bersama dalam sebuah tim lintas fungsi yang solid.
“Kami secara kolektif menyajikan data sesuai informasi atau data yang tersedia pada saat itu. Sekali lagi Yang Mulia, saya hanya menjalankan tugas administratif korporasi, bukan pengambil keputusan,” kata Aldi saat menyampaikan pembelaan pada persidangan, Rabu (3/6).
Selain itu, dalam nota pembelaannya, Aldi menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan bisnis, aliran dana, suap-menyuap, dan konflik kepentingan. Hal ini menurutnya juga sesuai dengan fakta persidangan dan diakui salam surat dakwaan dan tuntutan.
Karena itu ia mempertanyakan keputusan tuntutan. “Lalu, untuk apa saya memperkaya orang lain tapi tidak memperkaya diri sendiri? Lalu apa yang menjadi motif niat jahat atau mens rea saya mengambil risiko seperti saat ini?” kata Aldi dalam pleidoinya.
Ia juga menyatakan dengan mendefinisikan penyaluran dana sebagai tindakan memperkaya TaniHub adalah kekeliruan yang fatal dalam memahami bisnis. Sebab, aksi korporasi itu murni berupa investasi, bukan pengadaan barang atau jasa.
“MDI Ventures juga tidak berinvestasi sendirian. Ada 17 investor global lainnya yang juga melakukan analisis independen dan menanamkan modalnya di TaniHub. Saat ini, perusahaan TaniHub di Singapura dan Indonesia masih beroperasi, dan di Indonesia telah mendapat persetujuan homologasi dari PKPU,” ujar Aldi.
Ia menambahkan. dalam fakta persidangan juga membuktikan bahwa MDI Ventures adalah satu-satu nya investor yang melakukan due diligence berlapis-lapis. Selain melakukan analisis due diligence atau uji tuntas secara internal, MDI Ventures juga meminta dilakukannya validasi lebih dalam lagi oleh tiga konsultan, yaitu Financial DD, Legal DD, dan Pre-assessment Valuation oleh konsultan kelas dunia.
“Di dalam dakwaan dan tuntutannya, Penuntut Umum secara sadar telah mengakui bahwa ada data yang dimanipulasi oleh pihak eksternal,” kata Aldi dalam pleidoinya.
Sesuai fakta persidangan yang ada, Aldi menyatakan dirinya dan tim lintas divisi terbukti telah memaparkan sesuai informasi atau data yang tersedia sama dengan informasi atau data yang investor atau calon investor lain miliki pada saat itu.
“Adapun apabila memang benar ada informasi yang dimanipulasi, ini adalah sebuah tragedi logika hukum,” tulisnya.
Pasalnya, hal tersebut di luar pengetahuan investor atau calon investor. Menurut Aldi, hal tersebut merupakan dugan tindakan penipuan yang dilakukan oleh pihak eksternal. “Sehingga, kami di MDI Ventures dan 17 investor global lainnya, sejatinya adalah korban penipuan,” ujarnya.

Tak Punya Penambahan Aset Tidak Wajar

Dalam pleidoinya, Aldi juga menegaskan tidak terdapat penambahan aset yang tidak wajar atas nama dirinya maupun keluarganya selama periode yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.
“Koruptor macam apa yang dituduh mengendalikan dana ratusan miliar, tetapi untuk punya rumah pun saya dan keluarga harus hidup berpindah-pindah kontrakan sejak 2005?” ujarnya.
Aldi mengaku baru pada 2018 memberanikan diri mengambil KPR rumah tua dan bobrok di pinggiran Jakarta. Ia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menabung dan sekadar merenovasi rumah itu menjadi layak huni pada 2021.
“KPR tersebut, Yang Mulia, masih menjadi beban utang yang mencekik saya hingga detik ini. Bahkan, ketika saya menikah pada 2021 di tengah pandemi, sejujurnya, itu adalah cara paling masuk akal bagi saya untuk menekan biaya karena tabungan saya tidak seberapa,” kata Aldi.
Karena itu, ia merasa tuntutan dan hukuman ini seakan meremukkan tulang punggung keluarganya yang kini menjadi beban istrinya. “Bahkan, membebankan seluruh penderitaan dunia ini ke pundak satu orang yang tidak memiliki dosa apa-apa yaitu istri saya,” kata Aldi.

Tuntutan JPU

Dalam perkara dugaan ini, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menilai terdapat permasalahan dalam proses investasi yang dilakukan MDI Ventures kepada TaniHub. Dalam tuntutannya pada 21 Mei 2026, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun kepada Aldi serta denda Rp 1 miliar subsider 190 hari penjara.
Jaksa juga menyatakan Aldi dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair.
Perkara itu, tidak hanya menyangkut investasi pada startup seperti TaniHub, tetapi juga menyentuh isu yang lebih luas mengenai penerapan prinsip Business Judgment Rule, tata kelola investasi modal ventura, serta batas pertanggungjawaban profesional dalam pengambilan keputusan bisnis berisiko tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim telah membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam kasus korupsi Chromebook.

Pembacaan pleidoi itu dilakukan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa (2/6/2026). Terlihat, pendukung Nadiem makarim baik dari kalangan keluarga, rekan hingga pengemudi Gojek memenuhi lobi pengadilan.

Seruan dukungan itu terus diteriakan saat Nadiem tiba di lokasi seperti "Bebaskan Nadiem" hingga "Nadiem tak Bersalah". Adapun, sebelum memasuki ruang sidang Nadiem sempat menerima jaket Gojek 001 dari pengemudi Gojek generasi pertama, Mulyono.

Jaket itupun digunakan saat memasuki ruang sidang oleh Nadiem. "Ini jaketnya pak Mulyono, gojek 001. Tadi waktu saya masuk beliau membuka jaketnya dan memasangkan ke saya," ujar Nadiem.

Setelah itu, tanda sidang dimulai usai palu hakim diketok. Nadiem pun beranjak dari kursi pengunjung dan berjalan ke tengah ruang sidang. Dia pun langsung membacakan berkas Pleidoi pribadinya.

Nah, berikut ini serba-serbi pembelaan Nadiem Makarim di sidang Pleidoi:

1. Klaim Hemat Anggaran Rp3,9 Triliun

Nadiem Makarim menyatakan kebijakannya untuk memilih Chrome Os dalam pengadaan digitalisasi pendidikan telah menghemat anggaran Rp3,9 triliun.

Nadiem mengatakan angka penghematan anggaran negara itu jauh di atas kerugian kasus Chromebook yang ditudingkan kepada sejumlah terdakwa.

"Majelis Hakim Yang Terhormat, kebijakan kementerian untuk memilih Chrome OS yang gratis, secara mutlak telah menghemat pengeluaran negara Indonesia setidak-tidaknya Rp 3,9 triliun," ujar Nadiem.

Dia menjelaskan, angka itu diperoleh dari estimasi biaya paket digitalisasi pendidikan. Sebagai perbandingan, paket laptop Windows mencapai Rp148 juta per sekolah.

Sementara, pengadaan paket pengadaan TIK dengan kombinasi Windows dan Chrome mencapai Rp98 juta. Dengan begitu, Nadiem merasa heran ketika dinyatakan bersalah karena memilih opsi murah.

2. Respons Tudingan White Collar Crime

Mulanya, Nadiem mengklaim bahwa selama persidangan yang berlangsung lima bulan, jaksa tidak berhasil membuktikan dirinya menerima keuntungan dalam pengadaan Chromebook.

Jaksa, kata Nadiem, kemudian menyebarkan narasi soal kejahatan kerah putih atau white collar crime. Secara konsep kejahatan ini berarti pelaku menjauhkan uang korupsi dari entitasnya namun tetap menikmati korupsi.

"Saya sangat sedih dengan narasi baru yang disebarkan. “White Collar Crime”, atau penjahat kerah putih. Saya dituduh terlalu cerdas untuk korupsi yang kelihatan di permukaan," ujar Nadiem.

Namun, menurutnya, jaksa pun tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut lantaran argumentasi yang tersisa hanya soal kecurigaan.

"Begitu hebatnya penyamaran korupsi saya, sampai saya, maupun Jaksa, tidak mengerti modus tersebut. Karena Jaksa sudah menyerah berargumentasi dengan bukti, yang tersisa hanya narasi kecurigaan," imbuhnya.

3. Ungkap Kekecewaan ke Negara

Pernyataan ini dimulai saat Nadiem menjelaskan alasan dirinya menerima tawaran menjadi menteri meskipun telah memiliki kemapanan finansial. Menurutnya, kesempatan untuk mengabdi kepada negara merupakan peluang yang tidak datang berkali-kali dalam hidup.

"Kesempatan mencari uang akan selalu ada dalam hidup saya. Tetapi kesempatan melakukan lompatan besar untuk generasi penerus bangsa hanya akan datang sekali dalam hidup," ujar Nadiem.

Namun, salah satu pendiri Gojek itu mengaku kecewa dengan proses hukum yang kini dihadapinya. Sebab, setelah mengorbankan waktu, tenaga, dan aspek finansial selama lima tahun mengemban jabatan publik.

Kemudian, menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden atas pengabdiannya, Nadiem justru menghadapi ancaman hukuman pidana.

"Bayangkan betapa hancurnya hati saya. Dengan semua pengorbanan finansial dan waktu yang telah saya lakukan selama lima tahun, setelah mendapatkan penghormatan tertinggi negara, Bintang Mahaputera Adipradana dari Bapak Presiden untuk pengabdian saya, 'hadiah' yang saya dapatkan dari negara adalah jeruji besi," ungkapnya.

Meskipun begitu, Nadiem menegaskan dirinya tidak pernah menyesal telah mengabdi kepada negara sebagai pucuk pimpinan di Kemendikbudristek.

4. Bantah Untung Rp809 Miliar

Kemudian, Nadiem juga menegaskan kembali soal asal muasal uang Rp809 miliar yang dituduhkan sebagai hasil keuntungan dalam kasus Chromebook.

Nadiem menekankan uang tersebut merupakan hasil transaksi korporasi antara dua perusahaan terkait GoTo. Dalam transaksi ini dirinya tidak diuntungkan sama sekali.

"Berulang kali telah dibuktikan uang RP 809M itu transaksi internal antara dua perusahaan GoTo, yang tidak melibatkan saya maupun Google, dan tidak ada keuntungan uang maupun saham yang saya dapatkan dari transaksi tersebut," ujar Nadiem.

Bahkan, kata Nadiem, berdasarkan fakta persidangan uang nominal Rp809 miliar itu telah kembali ke rekening Goto.

"Pernyataan lebih dari 5 saksi, beserta bukti transferannya ditunjukkan di persidangan. Uangnya 100% kembali ke rekening GoTo di hari yang sama," tuturnya.

5. Beri Pesan Generasi ke Selanjutnya

Di persidangan, Nadiem mengatakan telah menjadi menteri di usianya yang ke-35. Saat dilantik, Nadiem mengaku tidak memiliki pengalaman baik itu pendidikan, birokrasi mauun politik.

Salah satu Founder Gojek itu lebih menjunjung tinggi kerja efektif dan gesit saat menjadi menteri. Namun, dia tidak menyadari bahwa menjadi pejabat publik hal tersebut malah menimbulkan gesekan.

Dia pun bercerita bahwa selama menjadi menteri, Nadiem kerap menolak undangan yang tidak berhubungan langsung dengan program Kemendikbudristek. Selain itu, dirinya kurang melakukan sowan ke berbagai tokoh politik karena tidak memahami seluk beluk peta politik di Indonesia.

Berdasarkan pengalamannya itu, Nadiem merasa bahwa perbuatannya itu malah ini menimbulkan persepsi angkuh, kurang berbudaya, dan kurang santun. Sebaliknya, justru perilaku kerja sebagai menteri itu justru dihargai jika diterapkan di swasta.

"Ini adalah kesalahan saya saat menjabat menjadi menteri. Saya lupa bahwa jabatan menteri itu adalah jabatan politik, dimana hubungan baik lintas institusi dan organisasi harus menjadi prioritas," tambahnya.

Setelah itu, Nadiem memberikan saran kepada generasi selanjutnya yang ingin mengabdi kepada negara agar bisa menyeimbangkan profesionalitas dan tata krama politik.

"Saran saya, untuk generasi berikutnya yang sedang mempertimbangkan untuk mengabdi kepada negara, temukanlah keseimbangan antara profesionalisme dan tata krama politik, karena gesekan kecil, bisa menjadi dendam besar," ujar Nadiem.

6. Harap Bebas Murni

Adapun, Nadiem Makarim berharap memperoleh putusan bebas murni dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Harapan tersebut didasarkan pada keyakinannya bahwa seluruh dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) tidak terbukti selama persidangan berlangsung.

"Harapan saya hanya satu dari keputusan majelis, yaitu bebas murni. Tidak ada opsi lain. Secara hukum sudah dipatahkan semua unsur dakwaan," ujar Nadiem.

Sementara itu, Nadiem enggan berbicara lebih jauh mengenai kemungkinan pemberian abolisi maupun amnesti. Menurutnya, saat ini fokus utamanya adalah menghadapi proses persidangan yang masih berjalan.

Oleh karena itu, dia berharap majelis hakim dapat memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

"Permintaan saya adalah kejujuran, hati nurani para hakim untuk memutuskan berdasarkan fakta yang ada di dalam persidangan. Karena jelas fakta-fakta tersebut semuanya secara serentak telah membuktikan bahwa saya tidak bersalah sehingga secara hukum saya wajib bebas," katanya.

7. Tanggapan JPU

JPU Parade Hutasoit menyatakan dirinya menghormati pernyataan baik dari Nadiem Makarim maupun penasihat hukumnya dalam sidang agenda Pleidoi ini.

Dia menjelaskan, dalam menafsirkan kasus ini baik JPU maupun kubu Nadiem Makarim memiliki perbedaan perspektif. Dari sisi JPU bahkan menilai pernyataan kubu Nadiem tidak sesuai dengan fakta persidangan.

"Terkait apakah ada poin-poin yang harus kita tanggapi, kita tetap menghormati

persidangan sekalipun kita sudah melihat bahwa penasihat hukum sendiri beberapa menggunakan narasi-narasi yang pada dasarnya menurut kami tidak berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan," ujar Parade di PN Tipikor, Rabu (3/6/2026).

Salah satu hal yang disorot oleh JPU yaitu soal penghematan anggaran Rp3,9 triliun. Parade mengungkapkan dalam hal ini terdapat indikasi kemahalan harga yang di mana Chromebook dengan spesifikasi paling rendah yang seharusnya berharga sekitar Rp3 jutaan.

Namun, dalam pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek malah memiliki harga dua kali lipat atau dengan harga sekitar Rp6 jutaan per unit.

"Mungkin bisa rekan-rekan melihat harganya masih berkisaran sekitar Rp3 jutaan. Itu fakta persidangan. Sementara pengadaan tersebut harga satu Chromebook itu kan sekitar Rp6 jutaan," imbuhnya.

Meskipun demikian, tanggapan jaksa bakal disampaikan secara resmi pada sidang berikutnya dengan agenda replik pada Selasa (9/6/2026).

"Terkait nanti tanggapan-tanggapan kami terkait poin-poin yang sudah dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri, akan kami simpulkan pada sidang berikutnya di tanggal 9 Juni 2026, hari Selasa depan," pungkasnya.

SOLO - Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara menyusul namanya disebut Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam pleidoi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Pledoi disampaikan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa, 2 Juni 2026.

"Yang saya tahu, Pak Menteri Nadiem Makarim orang baik," kata Jokowi saat dijumpai di kediamannya, Gang Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Rabu (3/6/2026).

Disinggung mengenai ucapan terima kasih Nadiem Makarim kepada Presiden dan mantan Presiden, Jokowi menyebut bahwa hal itu merupakan proses hukum.

Terkait pleidoi Nadiem yang menyebut bahwa program digitalisasi pendidikan yang ia jalankan, termasuk pengadaan Chromebook, merupakan bagian dari mandat kebijakan yang diberikan Presiden, Jokowi menegaskan bahwa semua kebijakan, program semua dari Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengenakan jaket Gojek bernomor 001 saat menghadiri sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, Selasa (2/6/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, jaket tersebut diberikan oleh Mulyono, pengemudi ojek online generasi pertama Gojek, saat Nadiem hendak memasuki ruang sidang.

Setelah itu, Nadiem mengenakan jaket tersebut hingga membacakan nota pembelaan atau pleidoi di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta. Seusai persidangan, dia kembali mengenakan jaket tersebut.

"Ini jaketnya Pak Mulyono, Gojek 001. Tadi waktu saya masuk beliau membuka jaketnya dan memasangkan ke saya," ujar Nadiem.

Salah satu pendiri Gojek itu juga mengaku jaket generasi pertama tersebut didesain sendiri olehnya. Saat itu, kata dia, Gojek belum memiliki kemampuan untuk merekrut desainer profesional.

"Ini jaket generasi satu. Saya sendiri dulu yang desainnya karena belum mampu hire designer, maka agak lusuh sedikit desainnya, sederhana," imbuhnya.

Nadiem mengaku bangga mengenakan jaket tersebut. Menurutnya, jaket Gojek 001 merupakan saksi sejarah perkembangan industri ojek online di Indonesia, khususnya Gojek.

"Tapi ini kebanggaan, titik awal cikal bakal daripada Gojek. Belum ada aplikasi, belum ada investor, kantor pun seadanya di pojok. Jadi ini yang mewakili teman-teman yang dari dulu dan setia sama Gojek," pungkasnya.

Sebagai informasi, Nadiem Makarim bersama sejumlah terdakwa lainnya didakwa merugikan negara sebesar Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019–2022.

Adapun, terdapat 25 pihak yang terdiri dari individu dan perusahaan yang disebut memperkaya diri dalam perkara tersebut. Salah satu pihak yang disebut memperoleh keuntungan adalah Nadiem Makarim dengan nilai Rp809 miliar.

Namun, tuduhan tersebut telah dibantah oleh Nadiem. Menurutnya, angka ratusan miliar rupiah itu berasal dari aksi korporasi antara Google dan Gojek yang tidak berkaitan dengan proyek pengadaan Chromebook.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim merespons narasi White Collar Crime yang ditudingkan jaksa terhadap kasus Chromebook.

Hal tersebut disampaikan Nadiem saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi terkait kasus Chromebook di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Mulanya, Nadiem mengklaim bahwa selama persidangan yang berlangsung lima bulan, jaksa tidak berhasil membuktikan dirinya menerima keuntungan dalam pengadaan Chromebook.

Jaksa, kata Nadiem, kemudian menyebarkan narasi soal kejahatan kerah putih atau white collar crime. Secara konsep kejahatan berarti pelaku menjauhkan uang korupsi dari entitasnya namun tetap menikmati korupsi.

"Saya sangat sedih dengan narasi baru yang disebarkan. “White Collar Crime”, atau penjahat kerah putih. Saya dituduh terlalu cerdas untuk korupsi yang kelihatan di permukaan," ujar Nadiem.

Namun, menurutnya, jaksa pun tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut lantaran argumentasi yang tersisa hanya soal kecurigaan.

"Begitu hebatnya penyamaran korupsi saya, sampai saya, maupun Jaksa, tidak mengerti modus tersebut. Karena Jaksa sudah menyerah berargumentasi dengan bukti, yang tersisa hanya narasi kecurigaan," imbuhnya.

Adapun, Nadiem menyatakan bahwa jika memang dirinya merencanakan korupsi ini secara hebat maka dirinya tidak mungkin meminta pengawalan ketat dalam proses pengadaan.

Dia bahkan telah meminta BPKP untuk mengaudit pengadaan Chromebook sebanyak dua kali selama menjabat. Terlebih, proses pengadaan pun dilakukan melalui e-katalog LKPP.

Selanjutnya, terkait dengan tudingan persekongkolan dengan terdakwa lain seperti Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih. Nadiem merasa tidak pernah bersekongkol dengan keduanya lantaran berbicara secara langsung pun terjadi persidangan Chromebook dimulai.

"Di mana bukti persekongkolan ini? Kedua terdakwa Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih adalah direktur, dua level di bawah menteri. Saya tidak mengenal mereka. Pertama kali saya berbicara dengan mereka adalah di awal persidangan, saya bahkan tidak pernah punya nomor HP mereka," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan kesalahan dirinya saat menjabat sebagai menteri lantaran tidak pandai berpolitik.

Hal tersebut disampaikan Nadiem saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi terkait kasus Chromebook di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Dia mengatakan telah menjadi menteri di usianya yang ke-35. Saat dilantik, Nadiem mengaku tidak memiliki pengalaman baik itu pendidikan, birokrasi mauun politik.

Salah satu Founder Gojek itu lebih menjunjung tinggi kerja efektif dan gesit saat menjadi menteri. Namun, dia tidak menyadari bahwa menjadi pejabat publik hal tersebut malah menimbulkan gesekan.

"Walaupun strategi ini berhasil, yang tidak saya antisipasi adalah besarnya gesekan dari pihak internal yang merasa tersingkirkan. Banyak yang periuk nasinya terganggu, banyak juga yang tersinggung karena merasa mereka tidak dihargai," ujar Nadiem.

Dia pun bercerita bahwa selama menjadi menteri, Nadiem kerap menolak undangan yang tidak berhubungan langsung dengan program Kemendikbudristek.

Selain itu, dirinya kurang melakukan sowan ke berbagai tokoh politik karena tidak memahami seluk beluk peta politik di Indonesia.

"Saya kurang sowan ke berbagai tokoh, karena saya tidak memahami seluk beluk peta politik. Dalam berbagai meeting, saya sering memotong basa-basi di awal pertemuan, karena ingin masuk ke materi secepat mungkin, dan terlihat tidak santun," imbuhnya.

Berdasarkan pengalamannya itu, Nadiem merasa bahwa perbuatannya itu malah ini menimbulkan persepsi angkuh, kurang berbudaya, dan kurang santun. Sebaliknya, justru perilaku kerja sebagai menteri itu justru dihargai jika diterapkan di swasta.

"Ini adalah kesalahan saya saat menjabat menjadi menteri. Saya lupa bahwa jabatan menteri itu adalah jabatan politik, dimana hubungan baik lintas institusi dan organisasi harus menjadi prioritas," tambahnya.

Adapun, Nadiem juga memberikan saran kepada generasi selanjutnya yang ingin mengabdi kepada negara agar bisa menyeimbangkan profesionalitas dan tata krama politik.

"Saran saya, untuk generasi berikutnya yang sedang mempertimbangkan untuk mengabdi kepada negara, temukanlah keseimbangan antara profesionalisme dan tata krama politik, karena gesekan kecil, bisa menjadi dendam besar," pungkasnya.

JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengenakan jaket ojek online (ojol). Momen itu terjadi menjelang sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi pada Selasa (2/6/2025).

Pantauan di lokasi, setibanya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Nadiem langsung disambut sejumlah kerabat hingga sejumlah pengendara ojol. Nadiem kemudian terlihat menyalami beberapa kerabat yang sudah ada di lokasi terlebih dulu.

Sebelum memasuki ruang sidang, sejumlah ojol sudah bersiap di depan pintu. Nadiem pun menyalami satu per satu dari mereka.

Saat giliran Mulyono yang dikenal sebagai Gojek 001, ia tidak hanya menyapa Nadiem. Setelah berpelukan, Mulyono melepas jaket ojolnya dan mengenakan kepada Nadiem.

Dengan tersenyum, Nadiem mengenakan jaket tersebut yang kemudian mendapat respons tepuk tangan dari ojol yang ada di dekatnya. "Justice for Nadiem," teriak ojol.

Nadiem kemudian beranjak memasuki ruang sidang. Di sana, kerabat dengan dress code baju putih menyambutnya dengan tepuk tangan.

Nadiem Dituntut 18 Tahun

Dalam persidangan, jaksa menilai Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer Pasal 603 dan/atau 604 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar itu, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Nadiem.

"Menuntut, Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 18 tahun," kata Jaksa penuntut umum, Roy Riadi, Rabu (13/5/2026).

Pasal 603 mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi hingga merugikan keuangan maupun perekonomian negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.

Sementara, Pasal 604 mengatur ancaman serupa bagi setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berdampak pada kerugian negara.

Selain pidana badan, JPU juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana denda Rp1 miliar. Jaksa juga meminta agar Nadiem dibebankan uang pengganti sebesar Rp5.681.066.728.758 triliun yang terdiri dari Rp809.596.125.000 (Rp809 miliar) penempatan uang pribadi dan peningkatan LHKPN senilai Rp4.871.469.603.758 (Rp4 triliun).

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel mengakui kesalahannya dalam sidang kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pengakuan tersebut dia sampaikan saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi pribadi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).

"Di hadapan yang mulia, saya ingin memulai dengan kalimat yang paling sederhana, paling langsung, dan paling jujur, saya salah, saya mengakui salah," ujar Noel.

Dia menyesal atas beberapa penerimaan seperti uang Rp3 miliar dan motor Ducati Scrambler. Sebagai pejabat publik dirinya kurang berhati-hati.

"Saya menyesal karena sebagai pejabat publik, saya seharusnya menjaga amanah dengan jauh lebih baik, lebih hati-hati," katanya.

"Saya seharusnya lebih waspada terhadap setiap ruang, setiap relasi, setiap komunikasi, setiap lingkungan jabatan, dan setiap keadaan yang dapat menimbulkan persoalan serta melukai kepercayaan masyarakat," sambungnya.

Dalam pleidoinya, dia tidak akan membenarkan atas apa yang dia telah perbuat. Dia tidak akan menyalahkan orang lain atas perkara yang menjeratnya ini.

"Perkara ini menjadi pukulan yang sangat besar dalam hidup saya. Saya merasakan bagaimana nama baik yang dibangun bertahun-tahun dapat runtuh dalam sekejap," ucapnya.

Perkara ini tidak hanya berdampak kepada dirinya, tapi juga keluarganya harus rela menanggung malu atas apa yang dia perbuat.

Sebelumnya, Noel dituntut 5 tahun penjara. Noel diyakini terbukti bersalah dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama lima tahun," ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/5/2026).

Selain pidana badan, Noel juga dituntut membayar denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan. JPU juga menuntut hakim menjatuhkan kewajiban pembayaran uang pengganti kepada Noel sebesar Rp4,435 miliar subsider dua tahun kurungan.

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel telah menyiapkan nota pembelaan atau pleidoi pribadi dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Noel memamerkan buku pleidoinya berjudul 'Membela Buruh yang Diperas Pengusaha Hitam, Malah Dituduh Secara Keji Memeras Pengusaha'.

Pleidoi tersebut telah ia cetak dalam bentuk buku dengan cover dirinya mengenakannya batik tengah mengepalkan tangan. "Ini pleidoi saya. Pleidoi saya judulnya, 'Membela Buruh yang Diperas Pengusaha Hitam, Malah Dituduh Secara Keji Memeras Pengusaha'. Jadi tidak semua pengusaha itu hitam," kata Noel di sela-sela persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/5/2026).

"Banyak juga pengusaha melakukan apa, memberi kesejahteraan untuk pekerja dan buruhnya. Jadi tidak semua, saya tidak mau menjeneralisir bahwa semua pengusaha itu hitamlah," sambungnya.

Selama menjabat sebagai Wamenaker klaim Noel, dirinya sering kali melakukan inspeksi mendadak (sidak). Dalam sidaknya itu, ia menemukan beberapa fakta. "Semua pengusaha yang saya sidak, selalu ada beking-bekingnya. Itu yang paling penting," ujarnya.

"Kan tidak baik untuk kita bernegara. Jangan negara seperti gangster. Kita mau negara ya layaknya negara. Negara di situ ada warga negaranya, ada instrumen negaranya. Jadi kita mau bernegara itu yang benar, bukan seperti kelompok gangster," sambungnya.

Sebelumnya, Noel dituntut 5 tahun penjara. Noel diyakini terbukti bersalah dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Noel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b, Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 juncto Pasal 127 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama lima tahun," ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/5/2026).

Selain pidana badan, Noel juga dituntut membayar denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan. JPU juga menuntut hakim menjatuhkan kewajiban pembayaran uang pengganti kepada Noel sebesar Rp4,435 miliar subsider dua tahun kurungan.

JAKARTA - Anak Riza Chalid , Muhammad Kerry Adrianto Riza, bakal mengajukan nota pembelaan atau pleidoi setelah dituntut hukuman 18 tahun penjara oleh jaksa. Hal itu disampaikan kuasa hukum Kerry, Patra Zen.

Patra heran dengan isi tuntutan jaksa yang menganggap kliennya bersalah dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah. "Pertanyaan yang pertama, apa wajar 12 tahun tangki digunakan? Apa wajar ya, 12 tahun operasional lalu dibilang merugikan negara? Dirampas oleh negara. Wajar enggak? Begitu juga kapal. Apa wajar sudah digunakan ngangkut minyak dari Afrika Barat, ngangkut gas untuk kebutuhan domestik, dibilang merugikan negara?" kata Patra seusai mendengar tuntutan jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Terlebih, tuntutan jaksa kerap menyinggung bos minyak Riza Chalid hingga Irawan Prakoso. Padahal, kata dia, keduanya tak pernah dihadirkan dalam proses persidangan. "Lalu gimana caranya bisa jadi alat bukti?" kata Patra.

Patra menyampaikan, pihaknya akan mengajukan pleidoi pada persidangan pekan depan. Ia juga yakin majelis hakim bisa memutus perkara ini dengan adil.

"Maka, Ibu Bapak, ya, kami sudah siapkan nih nota pembelaan ya, pledoi. Ya. Dan sampai malam ini, bagi umat yang beragama, pasti yakin Tuhan enggak pernah tidur," ujar Patra.

"Ya. Sampai malam ini kami yakin ya, majelis hakim akan mengadili atas nama Tuhan. Oleh karena itu, Ibu Bapak, kita berharap tak henti berdoa kepada Allah Yang Maha Kuasa agar majelis hakim diberi kekuatan, diberi kejernihan, amin, untuk memutus seadil-adilnya," pungkas Patra.

Sebelumnya, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa yang juga anak pengusaha Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza, dianggap bersalah dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina Niaga. Kerry dituntut hukuman 18 tahun penjara oleh jaksa.

Tuntutan itu disampaikan jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026). "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kerry Adrianto Riza oleh karena itu selama 18 tahun," kata jaksa.