REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pembatasan bunga pinjaman daring dinilai tetap diperlukan untuk melindungi peminjam dari praktik yang mencekik. Namun, skema pengaturannya perlu dievaluasi agar tidak mengganggu keseimbangan industri.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan, aturan batas bunga saat ini sudah memberi perlindungan bagi konsumen, meski masih butuh penyesuaian. “Aturan pembatasan suku bunga seperti saat ini memang diperlukan agar tidak mencekik borrower, namun memang perlu beberapa penyesuaian,” ujar Nailul, Senin (30/3/2026).

Nailul menjelaskan sebelum ada regulasi, bunga pinjaman daring cenderung tinggi karena tidak ada acuan resmi. Penetapan batas bunga oleh asosiasi industri saat itu hanya bersifat panduan. “Atas dasar tersebut, penetapan suku bunga ini sebenarnya menguntungkan konsumen,” kata Nailul.

Batas bunga pinjaman daring terus mengalami penyesuaian, dari 0,8 persen per hari pada 2018 menjadi 0,4 persen pada 2021. Terbaru, sejak 1 Januari 2025, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kisaran bunga harian 0,2 hingga 0,3 persen, tergantung tenor dan jenis pinjaman.

Meski mendukung kebijakan tersebut, Nailul menilai model pengaturannya masih perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan distorsi pasar. Ia juga menyoroti dampak putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap industri pinjaman daring.

KPPU sebelumnya memutus 97 pelaku usaha pinjaman daring melanggar aturan persaingan usaha terkait penetapan bunga. Total denda yang dijatuhkan mencapai Rp755 miliar. Putusan ini dinilai berpotensi memengaruhi kepercayaan pemberi dana (lender).

“Ketika itu terjadi, akan berdampak pada penyaluran juga. Jika tidak ada dana lender, ya tidak ada penyaluran ke borrower, padahal permintaan tinggi,” kata Nailul.

KPPU menilai batas bunga yang terlalu tinggi berpotensi menjadi alat koordinasi harga antar pelaku usaha dan melemahkan persaingan. Kondisi ini dinilai menghambat dinamika pasar pinjaman daring.

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan akan terus memantau perkembangan industri untuk menjaga stabilitas sektor keuangan digital. Sementara Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menegaskan kebijakan batas bunga sebelumnya bertujuan melindungi masyarakat dari praktik pinjaman ilegal dengan bunga tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai keluarnya pelaku usaha dari industri pinjaman daring alias pindar merupakan bagian dari konsolidasi industri.

Untuk diketahui, pelaku di industri tersebut kembali menyusut pada penghujung 2025. Sejak Januari 2025—Desember 2025 ada tiga pinjaman online (pinjol) yang telah angkat kaki dari industri.

“Dinamika keluarnya pelaku usaha di industri pindar merupakan bagian dari konsolidasi industri yang diarahkan pada penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen,” ucap Kepala Eksekutif pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman dalam lembar jawaban RDK Desember 2025, Sabtu (10/1/2026).

Teranyar, Agusman membenerkan pihaknya telah menerima dan menyetujui permohonan pencabutan izin usaha secara sukarela (permintaan sendiri) yang diajukan oleh PT Astra Welab Digital Arta (Maucash).

Pencabutan izin pinjol besutan PT Astra International Tbk. (ASII) ini tertuang dalam Surat Nomor S-40/D.06/2025 tanggal 17 Desember 2025.

“Selanjutnya, Maucash wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban kepada seluruh pihak, termasuk para lender, serta menghentikan seluruh kegiatan usaha,” tegas dia.

OJK, lanjutnya, terus melakukan monitoring dan memastikan pemenuhan kewajiban yang dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih jauh, Agusman mengungkap perizinan usaha di industri pindar masih dalam moratorium. Kemudian, penyelenggara pindar saat ini difokuskan untuk memperkuat kualitas agar tumbuh sehat dan berkelanjutan.

Sebagai informasi, tiga pinjol yang hengkang dari industri adalah PT Ringan Teknologi Indonesia (mengembalikan izin ke OJK), PT Crowde Membangun Bangsa (dicabut izin oleh OJK), dan PT Astra Welab Digital Arta (mengembalikan izin).