JAKARTA - Anggota DPR RI Yasonna H Laoly mendesak pemerintah, aparat penegak hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil langkah lebih tegas dan tanpa kompromi dalam memberantas judi online sekaligus teror pinjaman online. Keduanya dinilai semakin mengancam masyarakat.

Jeratan judi online dan pinjaman online memberi dampak luar biasa dalam kehidupan masyarakat, mulai dari kehancuran ekonomi keluarga, tekanan psikologis, hingga sejumlah kasus bunuh diri.

"Judi online bukan lagi sekadar persoalan individu atau kebiasaan buruk. Ini sudah menjadi kejahatan siber terorganisir yang menggerogoti ekonomi rakyat dan mengancam ketahanan sosial bangsa. Negara harus hadir dengan tindakan yang lebih keras dan tanpa kompromi," ujar Yasonna dikutip, Rabu (17/6/2026).

Dia mengapresiasi langkah Komdigi yang telah memutus akses 3,45 juta situs judi online dan mengajukan pembekuan lebih 25 ribu rekening yang diduga terkait aktivitas perjudian daring. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari kata selesai.

Selama mata rantai di hulu belum diputus, situs baru akan terus muncul, dan cara-cara premanisme siber oleh debt collector pinjol akan terus mengancam keselamatan nyawa masyarakat, bahkan keluarga yang tidak bersalah.

Karena itu, melalui fungsi pengawasan di DPR, Yasonna mendesak sinergi yang lebih agresif antara Komisi XI dan Komisi III DPR RI bersama Komdigi, OJK, dan Polri untuk melahirkan kebijakan yang lebih tegas dalam pemberantasan judi online dan pinjaman online.

"Bandar besar, penyedia teknologi transaksi, dan seluruh jaringan yang menikmati keuntungan dari bisnis haram ini harus ditindak dengan pasal berlapis, termasuk tindak pidana pencucian uang," tegas mantan Menteri Hukum dan HAM ini.

Yasonna juga meminta aparat memberikan perhatian serius terhadap praktik pinjaman online dan jaringan debt collector yang melakukan intimidasi, teror psikologis, serta penyebaran data pribadi debitur maupun keluarganya.

Menurut dia, hubungan antara judi online dan pinjaman online kerap menciptakan lingkaran masalah yang sulit diputus. Tidak sedikit korban yang awalnya terjerat judi online kemudian mencari pinjaman online untuk menutup kerugian, namun akhirnya menghadapi tekanan yang semakin berat.

Selain penindakan hukum, dia juga mendorong pembentukan single hotline atau layanan pengaduan terpadu yang dikelola satgas khusus agar masyarakat memiliki saluran yang cepat dan aman untuk melaporkan ancaman, intimidasi, maupun tindak kejahatan digital lainnya.

"Negara tidak boleh kalah oleh mafia digital. Saya akan terus mengawal persoalan ini di parlemen agar ruang digital Indonesia menjadi lebih aman dan memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat," ujar Yasonna.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan tengah mendalami temuan terkait entitas yang menawarkan jasa penyelesaian utang pinjaman online (pinjol).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dicky Kartikoyono mengatakan hal tersebut terungkap berdasarkan hasil patroli siber serta informasi yang diperoleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) di daerah.

Sejumlah entitas dicurigai menawarkan jasa penyelesaian utang dengan meminta sejumlah biaya kepada masyarakat dan mengklaim telah terdaftar di OJK.

“Saat ini, informasi tersebut masih dalam proses pendalaman lebih lanjut untuk menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan,” kata Dicky Kartikoyono dalam jawaban tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia pun mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap pihak-pihak yang menawarkan jasa pelunasan atau penyelesaian utang, terutama yang meminta pembayaran biaya di awal maupun menggunakan atribut atau mencatut nama OJK secara tidak sah.

“Masyarakat diharapkan selalu melakukan verifikasi legalitas dan kebenaran informasi melalui kanal resmi OJK sebelum melakukan transaksi atau memberikan data pribadi,” ujar Dicky.

OJK melalui Satgas PASTI sebelumnya telah menghentikan operasional satu entitas dengan modus serupa, yakni PT Malahayati Nusantara Raya (Malahayati) yang menawarkan jasa konsultasi permasalahan pinjaman online, jasa penagihan utang, serta program pengembangan dan penyaluran modal kepada masyarakat.

Dalam publikasi yang dilakukan, teridentifikasi sejumlah konten perusahaan tersebut menggunakan logo OJK dan mengklaim berizin dan terdaftar di OJK.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, diketahui bahwa Malahayati tidak memiliki izin dari OJK atau regulator terkait lainnya serta melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Satgas PASTI pun melakukan pemblokiran akses terhadap media sosial dan/atau tautan (URL) terkait. Penghentian kegiatan dan pemblokiran tautan tersebut berlaku sampai dengan dipenuhinya perizinan terkait.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026

Satgas PASTI akan mengambil langkah-langkah tegas dalam penegakan hukum pidana dalam hal penghentian kegiatan tersebut tidak ditaati,

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan PT Malahayati Nusantara Raya (Malahayati) yang menawarkan jasa penyelesaian permasalahan pinjaman online dan keuangan lainnya karena tidak memiliki izin dari otoritas.

Di samping itu, Satgas PASTI juga akan melakukan pemblokiran akses terhadap media sosial dan/atau tautan (URL) terkait. Penghentian kegiatan dan pemblokiran tautan ini berlaku sampai dengan dipenuhinya perizinan terkait.

“Satgas PASTI akan mengambil langkah-langkah tegas dalam penegakan hukum pidana dalam hal penghentian kegiatan tersebut tidak ditaati,” kata Ketua Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Malahayati menawarkan berbagai layanan kepada masyarakat, meliputi jasa konsultasi permasalahan pinjaman online, jasa penagihan utang, serta program pengembangan dan penyaluran modal kepada masyarakat.

Dalam publikasi yang dilakukan oleh Malahayati, teridentifikasi sejumlah konten Malahayati menggunakan logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengklaim berizin dan terdaftar di OJK.

Salah satu yang ditawarkan oleh Malahayati adalah mengarahkan masyarakat untuk menutup utang dari pinjaman online dengan mengajukan pinjaman baru di platform lain.

Malahayati menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan utang pada seluruh pinjaman online dan meminta imbal jasa dari sebagian dana pinjaman yang dicairkan.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, diketahui bahwa Malahayati tidak memiliki izin dari OJK atau regulator terkait lainnya dan melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM.

Satgas PASTI kembali mengimbau masyarakat agar senantiasa waspada terhadap penawaran jasa penyelesaian permasalahan pinjaman online dan mewaspadai pencantuman logo OJK atau instansi lain dalam media penawarannya.

Apabila menemukan indikasi penawaran serupa, penawaran investasi ilegal, atau pinjaman online ilegal, masyarakat dapat melaporkannya melalui website sipasti.ojk.go.id atau melalui Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, dan email konsumen@ojk.go.id.

Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui website Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Apabila dalam proses pemeriksaan khusus ditemukan pelanggaran ketentuan, OJK akan mengambil langkah penegakan kepatuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan sanksi administratif dan tindakan pengawasan lainnya,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menggelar pemeriksaan khusus terhadap penyelenggara pindar PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku), menyusul dugaan pelanggaran oleh oknum debt collector (DC) yang melaporkan kejadian kebakaran palsu atau "prank" kepada Damkar di Semarang.

Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemanggilan dan pertemuan OJK terhadap pinjaman daring (pindar) Indosaku serta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada Senin (27/4) guna meminta penjelasan dan klarifikasi dari kedua belah pihak.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa mengatakan, otoritas juga akan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses/mekanisme penagihan.

Kemudian, OJK meminta AFPI beserta Komite Etik untuk melakukan pendalaman dan memberikan sanksi blacklist terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

“Apabila dalam proses pemeriksaan khusus ditemukan pelanggaran ketentuan, OJK akan mengambil langkah penegakan kepatuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan sanksi administratif dan tindakan pengawasan lainnya,” kata Agus.

Selain itu, OJK meminta Indosaku untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan yang dilakukan, termasuk evaluasi atas kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga, guna memastikan seluruh kegiatan penagihan dilaksanakan secara profesional, beretika, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

OJK menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan. Praktik penagihan wajib dilakukan secara profesional, beretika, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK melarang segala bentuk penagihan yang bersifat intimidatif, mengandung ancaman, mempermalukan, merendahkan martabat, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.

Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan memastikan proses penagihan dilakukan dengan prinsip pelindungan konsumen serta tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

“OJK akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan kasus dilakukan secara tegas, transparan, dan memberikan efek jera,” kata Agus.

Sebelumnya pada Kamis (23/4) sore, seorang pelaku yang diduga merupakan debt collector pindar memberikan laporan kejadian kebakaran palsu atau "prank" kepada Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang.

Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Damkar Kota Semarang Tantri Pradono menjelaskan, kronologi kejadian bahwa laporan masuk melalui call center Damkar adanya kebakaran di warung nasi goreng Mas Adi.

Menyusul laporan tersebut, petugas Damkar langsung menerjunkan dua unit mobil pemadam ke lokasi. Namun setelah dilakukan pengecekan, tidak ada kebakaran yang terjadi.

Setelah dilakukan penelusuran, pemilik warung menduga bahwa laporan tersebut merupakan ulah debt collector atau penagih utang yang hendak menekan dirinya.

"Kami konfirmasi ke pemilik warung. Dia menyebut laporan itu dibuat oleh debt collector pinjol untuk menakut-nakuti karena persoalan utang pinjaman online," kata Tantri .

Menurut dia, nominal utang pemilik warung pun tak banyak, yakni sekitar Rp2 juta yang merupakan utang pinjol sejak tahun 2020.

Damkar Kota Semarang pun memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan pelaku “prank" kepada kepolisian.

Pada Sabtu (25/4), pelaku akhirnya mendatangi Kantor Dinas Kebakaran Kota Semarang untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung.

Meski secara pribadi telah menerima permohonan maaf pelaku, Sekretaris Dinas Damkar Kota Semarang Ade Bhakti menekankan bahwa keputusan untuk mencabut atau melanjutkan laporan ada di tangan pimpinan institusi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

SUMBA TIMUR - Di Sumba, tepatnya kawasan wisata pantai Walakiri, seorang nelayan perempuan memiliki cara yang berbeda untuk menjual hasil tangkapan lautnya. Katredha Lodo (32) merupakan nelayan perempuan asal Sumba yang sudah aktif melaut sejak belia. Perempuan yang akrab disapa Mama Redha ini, sehari-harinya pergi ke laut untuk menangkap ikan, gurita, siput gonggong, sayur laut, kerang, dan lain-lain.

Ia menggunakan tombak besi untuk menangkap hasil laut saat kondisi air laut sedang surut. Mama Redha membagikan kisahnya menjadi nelayan perempuan di Pantai Walakiri, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. “Laut sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup saya. Sejak kecil, saya sudah diajak melaut oleh ayah saya, mencari siput, gurita, ikan, dan lain-lain untuk kami jual ke rumah makan atau konsumsi harian masyarakat di sini,” katanya. Prabowo Minta Percepat Kampung Nelayan untuk Pengentasan Kemiskinan

Dalam satu minggu, Mama Redha bisa memperoleh tangkapan laut sebanyak 9-10 kg. Jadwal melautnya memang tidak tentu, tergantung bagaimana bulan memengaruhi pasang surut air laut. Di saat lautnya pasang, Mama Redha tidak akan melaut dan fokus menjual tangkapan yang sudah diperoleh.

Mama Redha menjadi nelayan perempuan pertama yang menjual tangkapan laut lewat media sosial. “Awalnya saya tidak bermaksud menjual di media sosial. Siang itu, saya hanya memfoto saja tangkapan saya. Lalu saya tuliskan caption: Berkat dari laut hari ini. Ternyata banyak warga yang akhirnya tertarik dan justru ingin membeli. Sejak itu, saya jadi memakai media sosial untuk menjual hasil laut,” ujarnya.

Meskipun pengalamannya dalam menggunakan media sosial dilakukan secara otodidak, Mama Redha tidak berhenti untuk mencoba hal baru. Dari sekadar mengunggah foto, Mama Redha bahkan kini menjual hasil tangkapan laut melalui TikTok Live , dan aktif sebagai streamer.

“Saya pernah diejek orang saat berjualan. Dia bilang, masa perempuan cantik jualan produk yang berbau amis di media sosial? Tapi saya pikir, untuk apa saya malu menjual hasil laut di media sosial? Saya yakin produk ini segar dan terbukti, permintaan selalu ada. Setiap saya posting dan live, semua tangkapan pasti laku terjual”, kenang Mama Redha.

Dengan melek digital, Mama Redha bahkan bisa memperluas jangkauan pasarnya. Bahkan restoran lokal pun sudah menjadi pelanggannya untuk membeli hasil laut yang segar. “Terkadang malah saya yang tidak bisa memenuhi permintaan, karena tangkapan laut sangat dipengaruhi oleh pasang surut air lautnya. Jadi sering kali stoknya habis padahal permintaan tinggi,” ungkapnya.

Meskipun bisnisnya berjalan baik, Mama Redha menyadari bahwa Ia tidak bisa terus menerus bergantung pada satu pekerjaan saja. Pada 2024, ia pun bergabung menjadi mitra Amartha dan memperoleh pinjaman modal Rp5 juta.

Modal itu ia pergunakan untuk membuka warung kelontong. “Karena hasil laut tidak terlalu stabil dan sangat dipengaruhi oleh gerak bulan, saya berpikir untuk memiliki pendapatan sampingan dengan membuka warung kelontong. Untung saja ada Amartha, yang mau meminjamkan modal tanpa agunan. Sekarang saya jadi punya warung kelontong,” jelasnya.

Mama Redha sempat menceritakan pengalamannya meminjam uang dari lembaga keuangan lain. Namun, Ia mengalami kendala karena persyaratan yang rumit dan bunga yang tinggi. Hadirnya Amartha menjadi solusi bagi Mama Redha untuk mengakses permodalan.

“Saya bersyukur dapat mengenal fintech Amartha. Saya bisa mendapatkan modal tanpa agunan, persyaratannya mudah, dan kita bisa tambah terus plafon pinjaman kalau kita disiplin dalam melakukan pembayaran. Petugas Amartha juga sangat ramah. Jadi saya sangat terbantu,” ungkapnya.

Pekerjaan sebagai nelayan bukanlah satu-satunya pekerjaan yang pernah dijalani Mama Redha. Sebelumnya, Ia pernah bekerja di pabrik cengkeh sebagai tim monitoring pertumbuhan cengkeh. Namun ia memutuskan berhenti karena sering sakit-sakitan dan terkena batu ginjal.

“Mungkin saya memang tak boleh berpisah dari laut. Setelah kembali menjadi nelayan, saya tidak pernah sakit. Padahal angin laut dan ombak bisa saja membuat sakit, kan?,” katanya sambil tertawa.

Dari hasil melaut dan berjualan warung kelontong, Mama Redha berhasil membeli sepeda motor dan membangun rumah yang terbuat dari beton. Mama Redha berencana untuk terus bergabung dengan Amartha dan mengajukan pinjaman lebih besar lagi. “Cita-cita saya, ingin punya warung makan seafood sendiri. Dari hasil tangkapan laut yang segar, dan dimasak dengan bumbu lokal. Maka dari itu, pinjaman modal akan sangat membantu untuk mengembangkan kuliner laut di Walakiri,” tandasnya.

JAKARTA - Proyeksi bisnis fintech pada 2026 diyakini dalam tren positif, menyusul tren data kredit dari sektor perbankan yang terkoreksi negatif. Terlebih penyaluran kredit terhadap sektor UMKM. Berdasarkan data OJK, outstanding pendanaan pinjaman online atau pinjol tembus Rp92,92 triliun per Oktober 2025 atau tumbuh 24 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan ada credit gap antara penyaluran pinjaman perbankan dan pindar. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya, apalagi setelah kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Sadewa soal dana Rp200 triliun bagi perbankan.

"Jadi ini cukup menarik kalau melihat data bahwa kredit kita minus sampai 0,65 persen, pertumbuhannya minus, tapi satu sisi permintaan untuk kredit UMKM yang non-KUR meningkat. Ini jadi ada anomali apakah UMKM ini memang rendah (kredit) atau switching (ke pindar)," kata Huda dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026).

Huda menjabarkan data soal perubahan perilaku masyarakat dalam memperoleh pinjaman. Cara-cara konvensional pinjaman di lingkar masyarakat mulai bergeser ke ceruk digital, baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan.

"Ternyata sekarang digital enabled account-nya 36,16% meskipun yang di urban lebih tinggi, karena ada faktor digitalisasi yang lebih cepat dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di rural, mereka menggunakan akun untuk meminjam itu ternyata 36,16% dari penduduk dewasa. Lebih tinggi sekarang dibandingkan dengan pinjam dari keluarga," ungkapnya.

Bicara soal pembiayaan melalui pindar, Huda bilang segmentasi debitur menyasar pelaku ekonomi mikro. Persentase kenaikan pindar di level masyarakat disinyalir juga menyasar pelaku UMKM dan melibatkan lender non perbankan.

"Salah satu faktornya tadi ada credit gap. Jadi permintaannya (pindar) tetap tinggi dan sisi lain perbankan itu tidak bisa catch up karena berbagai faktor termasuk administrasi," ujar Huda.

JAKARTA - Seiring berkembangnya layanan keuangan digital di Indonesia, masyarakat semakin sering dihadapkan pada kebutuhan dana mendesak tanpa harus mengganggu tabungan utama. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan akses pinjaman jangka pendek yang fleksibel dan dapat diandalkan.

Hal ini tercermin dari pertumbuhan pinjaman daring sebesar 22,16% per September 2025, yang menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan pinjaman daring untuk kebutuhan. Melihat fenomena tersebut, KlikCair sebagai platform pinjaman daring yang telah beroperasi sejak 2018 menghadirkan produk terbaru yaitu KlikNano. Masyarakat Kelas Menengah Pengguna Terbesar Pinjol, Terpusat di Pulau Jawa

Produk ini menawarkan skema pinjaman jangka pendek dengan pilihan cicilan dan tenor fleksibel. Produk ini dirancang untuk membantu masyarakat memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan rumah tangga, operasional usaha, hingga kebutuhan personal, tanpa harus membongkar tabungan utama mereka.

KlikCair menerapkan proses layanan berbasis digital yang terintegrasi, mulai dari pendaftaran, pengajuan, hingga pencairan dana. Sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengajukan pinjaman sesuai kebutuhan, tanpa harus datang langsung ke kantor.

Sebagai penyelenggara layanan pinjaman daring yang berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , KlikCair memastikan seluruh skema bunga, biaya, dan ketentuan pinjaman disusun sesuai prinsip kepatuhan terhadap peraturan dan arahan regulator. Prinsip transparansi menjadi bagian penting dalam setiap layanan.

Seluruh informasi terkait bunga, tenor, dan kewajiban pengguna disampaikan secara jelas di awal proses pengajuan. Dengan demikian pengguna dapat mengambil keputusan secara bijak.

Direktur Utama KlikCair, Andreaw mengatakan, pengembangan layanan ini lahir dari pemahaman terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini seiring meningkatnya kebutuhan akan akses pendanaan yang fleksibel, transparan, dan sesuai regulasi.

“KlikCair melihat bahwa kebutuhan biaya seringkali bersifat mendesak dan membutuhkan solusi yang tepat waktu. Melalui KlikNano, kami menghadirkan opsi pinjaman jangka pendek dan cicilan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan,dengan menjunjung tinggi aspek transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi,” katanya, Senin (19/1/2026). Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi Digital, Indonesia Perkuat Investasi Strategis Nasional

Andreaw menambahkan, KlikCair berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung inklusi keuangan melalui inovasi layanan digital yang bertanggung jawab. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke solusi pendanaan yang tidak hanya cepat dan mudah, sekaligus menjadikan KlikNano sebagai layanan keuangan andalan yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi pengguna,” tuturnya.

Ke depan, KlikCair memandang teknologi tidak hanya sebagai sarana mempercepat proses pinjaman, tetapi juga untuk membangun literasi, inklusi, dan kepercayaan terhadap layanan keuangan digital. Melalui layanan pinjaman daring yang transparan dan sesuai regulasi, KlikCair berupaya menjadi solusi pengelolaan kebutuhan finansial yang lebih terencana.

JAKARTA - Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) memberikan peringatan keras kepada masyarakat terkait beredarnya informasi yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa telah meresmikan layanan pinjaman online (pinjol) atas nama Yayasan Al Mubarok. Kemenkeu memastikan berita tersebut adalah tidak benar atau hoaks.

Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya pada konten yang beredar di media sosial, terutama yang menawarkan jasa keuangan dengan mencatut nama pejabat negara. Masyarakat Kelas Menengah Pengguna Terbesar Pinjol, Terpusat di Pulau Jawa



"Berita yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa telah meresmikan pinjaman online Yayasan Al Mubarok adalah tidak benar atau hoaks. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya," bunyi pernyataan resmi Kemenkeu yang dikutip dari kanal komunikasi resminya, Senin (19/1/2026).

Pihak kementerian mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang mengatasnamakan instansi maupun pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan guna menghindari kerugian akibat penipuan.

"Harap berhati-hati terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Jika Sobatkeu menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email [email protected], atau menu 'Hubungi Kami' pada situs web www.kemenkeu.go.id?,” jelasnya.

Seluruh informasi resmi mengenai kebijakan fiskal dan keuangan negara hanya dapat diakses melalui situs resmi www.kemenkeu.go.id atau akun media sosial terverifikasi milik Kementerian Keuangan RI.

Ketidakpastian Hukum Tantangan Purbaya



Klarifikasi ini muncul setelah beredarnya sebuah unggahan di platform TikTok melalui akun @pinjaman_almubarok. Postingan tersebut menyertakan narasi yang seolah-olah memperlihatkan Menkeu Purbaya memberikan dukungan resmi terhadap layanan tersebut.

Namun, terdapat indikasi kuat bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa teknologi Kecerdasan Buatan (AI) atau deepfake, mengingat adanya ketidakwajaran pada tampilan wajah Menkeu yang berbeda dari aslinya.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengonfirmasi sejak beberapa tahun lalu bahwa layanan pinjol atas nama Yayasan tidak pernah ada dan merupakan entitas ilegal.

Penyelenggara diharapkan memperkuat manajemen risiko dan strategi penagihan agar kualitas pembiayaan tetap terjaga,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 24 penyelenggara pinjaman daring (pindar) dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) di atas 5 persen per November 2025 yang didominasi oleh segmen produktif.

“Penyelenggara diharapkan memperkuat manajemen risiko dan strategi penagihan agar kualitas pembiayaan tetap terjaga,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin.

Untuk diketahui, total outstanding pembiayaan pindar per November 2025 mencapai Rp94,85 triliun atau tumbuh 25,45 persen year on year (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 23,86 persen yoy.

Sementara TWP90 secara industri berada di posisi 4,33 persen per November 2025, memburuk dibanding bulan sebelumnya yang berada di angka 2,76 persen.

Agusman menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan langkah pembinaan, antara lain melalui permintaan penyampaian rencana aksi (action plan) yang dipantau secara ketat.

Apabila ditemukan pelanggaran ketentuan, jelas dia, OJK dapat mengenakan sanksi administratif, termasuk penghentian sementara penyaluran pendanaan dan pembatasan penerimaan lender baru.

Pada aspek tingkat kepatuhan lainnya, OJK mencatat terdapat sembilan penyelenggara pindar yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp12,5 miliar per November 2025.

Penyelenggara pindar tersebut terus didorong untuk melakukan langkah-langkah pemenuhan ekuitas minimum, antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari strategic investor, dan/atau upaya merger.

“Opsi konsolidasi atau merger dapat menjadi salah satu langkah yang untuk memperkuat struktur usaha, menjaga keberlanjutan industri, dan meningkatkan pelindungan konsumen,” kata Agusman.

Terkait sumber pendanaan, OJK mencatat bahwa sumber pendanaan pindar masih didominasi oleh perbankan dengan nilai sekitar Rp60,79 triliun atau 64,10 persen dari total outstanding pendanaan pindar. Sedangkan pendanaan dari lender individu tercatat sebesar Rp5,18 triliun (5,46 persen).

“Kedua sumber pendanaan tersebut hingga saat ini masih saling melengkapi dalam mendukung penyaluran pembiayaan di industri pindar,” jelasnya

Ke depan, imbuh Agusman, prospek pendanaan pindar pada 2026 diharapkan tetap terjaga dengan struktur yang lebih sehat dan berimbang.

Melalui pengaturan dalam SEOJK 19/2025, pendanaan oleh lender telah dibedakan antara lender profesional dan non-profesional. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pelindungan konsumen serta menjaga keberlanjutan pendanaan, baik dari institusi maupun individu.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

OJK terus menindaklanjuti indikasi pelanggaran melalui mekanisme pengawasan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan pendalaman secara komprehensif mengenai indikasi fraud yang terjadi pada lembaga pinjaman daring (pindar) PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengingatkan bahwa di sisi lain, penyelenggara atau pihak DSI wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi dana (lender) atas penggunaan dananya.

“OJK terus menindaklanjuti indikasi pelanggaran melalui mekanisme pengawasan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku,” kata Agusman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Agusman mengatakan bahwa OJK melakukan penelusuran aset dan underlying pendanaan dalam rangka pemeriksaan khusus yang saat ini masih berjalan untuk memastikan kelengkapan data dan informasi.

Berdasarkan pemantauan terhadap upaya pengembalian dana lender, menurut Agusman, saat ini DSI tengah berupaya untuk menginventarisasi aset-aset yang dikuasai untuk digunakan sebagai sumber pengembalian dana lender.

Sejak 2 Desember 2025, DSI berada dalam status pengawasan khusus. Agusman menjelaskan bahwa pemeriksaan khusus masih berlangsung, termasuk pendalaman transaksi dan kepatuhan terhadap ketentuan.

OJK juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka penelusuran transaksi keuangan DSI.

Terkait pemblokiran rekening DSI, Agusman mengatakan bahwa hal ini dilakukan berdasarkan kewenangan PPATK, sehingga pembukaan blokir merupakan keputusan PPATK.

Menurut dia, setiap permohonan terkait pembukaan rekening ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.

“Status pemblokiran rekening berada dalam kewenangan PPATK, dan OJK terus memantau dampaknya terhadap proses penyelesaian kewajiban kepada lender,” kata Agusman.

Untuk diketahui, OJK sebelumnya telah mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda dan pembatasan kegiatan usaha terkait dengan pelanggaran ketentuan dalam penyelenggaraan usaha pindar sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No. 40 Tahun 2024.

OJK juga telah memfasilitasi pertemuan berkala antara manajemen DSI dan perwakilan lender sejak Oktober 2025 sebagai bagian dari pelindungan konsumen, dan proses komunikasi tersebut terus dimonitor.

Guna menjaga kepercayaan masyarakat, Agusman memastikan bahwa OJK terus melakukan penguatan pengaturan dan pengawasan terhadap industri pindar guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko yang memadai, serta peningkatan pelindungan konsumen.

“Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri pindar, termasuk pindar syariah,” tutup Agusman.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Sebagai otoritas, kami harus hadir baik di sisi pelindungan konsumen atau pengawas sektor jasa keuangan

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi keuangan pada rekening milik platform fintech lending PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang kini menghadapi kasus gagal bayar.

“OJK sudah meminta PPATK untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan DSI dan PPATK telah melakukan pemblokiran rekening DSI,” kata Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan hingga saat ini pihaknya telah mengeluarkan 15 sanksi pengawasan terhadap perusahaan pengembang platform pembiayaan daring tersebut.

Sanksi tersebut termasuk Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sejak 15 Oktober 2025 agar perusahaan fokus menyelesaikan kewajiban kepada para investor atau pemberi dana (lender) dan tidak melakukan kegiatan penyaluran pendanaan baru selama masa pembekuan.

Berdasarkan sanksi tersebut, DSI dilarang melakukan penggalangan dana baru dari pemberi dana maupun penyaluran pendanaan baru kepada peminjam (borrower) dalam bentuk apa pun, termasuk melalui website, aplikasi, atau media lainnya.

Perusahaan tersebut juga dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, pengurangan nilai, atau pemindahan kepemilikan aset, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari OJK, kecuali untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, DSI tidak diperkenankan melakukan perubahan susunan direksi, dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan pemegang saham yang telah tercatat dalam data pengawasan OJK, kecuali dalam rangka memperbaiki kinerja, memperkuat permodalan, serta menyelesaikan permasalahan dan kewajiban perusahaan.

OJK memerintahkan DSI untuk tetap menjalankan operasional perusahaan secara normal, melayani dan menyelesaikan setiap pengaduan lender dan pihak terkait, serta tidak menutup kantor layanan.

Perusahaan fintech lending tersebut juga wajib menyediakan saluran pengaduan yang aktif, seperti telepon, WhatsApp, e-mail, dan media sosial, serta memberikan tanggapan dan penyelesaian atas setiap pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, Rizal mengatakan, pihaknya telah meningkatkan status pengawasan platform fintech lending tersebutmenjadi pengawasan khusus serta melakukan pemeriksaan khusus terkait transaksi yang dilakukan oleh DSI.

OJK juga menerbitkan instruksi tertulis bagi direksi, komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta pemegang saham PT DSI Pada 10 Desember 2025.

Instruksi tersebut memerintahkan jajaran manajemen dan pemegang saham perusahaan untuk melaksanakan seluruh kewajiban terkait penyelesaian dan pengembalian hak lender dan menyusun rencana aksi dan upaya konkret pengembalian dana lender secara jelas, terukur, dalam kerangka waktu yang jelas.

Terbaru, OJK kembali memfasilitasi pertemuan antara manajemen DSI dan Paguyuban Lender DSI untuk membahas perkembangan pengembalian dana para pemberi dana yang berlangsung di Kantor Pusat OJK, Jakarta, Selasa (30/12).

“Sebagai otoritas, kami harus hadir baik di sisi pelindungan konsumen atau pengawas sektor jasa keuangan. Untuk urusan dana lender DSI ini, kami sudah melakukan berbagai hal sesuai kewenangan kami,” ujar Rizal Ramadhani.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kantor Wilayah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyoroti maraknya kegiatan keuangan ilegal di provinsi tersebut, salah satunya judi daring yang mencatatkan nilai deposit mencapai Rp1,7 triliun.

Kepala Kantor Wilayah OJK Sumut Khoirul Muttaqien menyampaikan angka tersebut berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada awal 2025.

"Pemainnya (ada) 460 ribu orang, terbesar adalah (dari kalangan) pelajar dan mahasiswa," ucap dia alam Medan Sharia Investor City (MAIN STORY) 2025 di Medan, Sumatera Utara, yang disaksikan secara daring dari Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan meskipun jumlah pemain didominasi pelajar dan mahasiswa, nilai deposit tertinggi justru berasal dari kalangan karyawan swasta.

Tidak hanya pegawai swasta, ia juga menyatakan bahwa terdapat sekitar seribu aparatur sipil negara (ASN) di Sumatera Utara turut terlibat judi daring.

Pihaknya juga menghadapi tantangan serius terkait dengan entitas keuangan ilegal lainnya, termasuk gadai ilegal.

Pihaknya mencatat provinsi tersebut memiliki jumlah gadai ilegal terbesar dibandingkan dengan wilayah lain di luar Pulau Jawa.

Ia mengatakan saat ini baru terdapat 27 usaha gadai yang telah memiliki izin resmi dari OJK di wilayah tersebut, sedangkan sisanya masih akan terus ditertibkan.

Terkait dengan pinjaman online (pinjol) ilegal, OJK menerima 15 ribu pengaduan secara nasional sejak awal tahun ini, dengan 573 pengaduan di antaranya berasal dari Sumatera Utara.

Selain itu, terdapat 176 laporan masyarakat Sumatera Utara mengenai kegiatan investasi ilegal dari total 3.786 aduan secara nasional.

Menyikapi maraknya penawaran investasi ilegal, Khoirul mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip "2L" sebelum bertransaksi, yaitu “Legal dan Logis”.

"Cek dia (lembaga investasi tersebut) legal tidak ke kontak OJK 157. Dan yang kedua logis tidak, kok berani-beraninya menyampaikan fixed return (imbal hasil tetap) sekian persen melebihi nilai wajar," ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak sembarangan meminjamkan atau menjual rekening bank kepada pihak lain, yang sering kali disalahgunakan untuk aktivitas ilegal.

Untuk menghindari kerugian akibat investasi ilegal, ia meminta masyarakat untuk beralih ke instrumen keuangan memiliki legalitas yang jelas, salah satunya pasar modal syariah.

“Hati-hati dalam berinvestasi. Tetap semangat berinvestasi, ingat prinsip legal dan logis. Selalu pahami apa yang kita investasikan,” kata Khoirul.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025