TANGERANG - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) membongkar gudang kosmetik impor ilegal dari Tiongkok di Kabupaten Tangerang. Ditemukan sekitar 956 item kosmetik berjumlah 2.082.039 pieces yang nilai ekonominya mencapai Rp27,6 miliar.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan, gudang tersebut terletak di lokasi yang cukup tersembunyi di mana masyarakat tidak mengetahui bahwa tempat itu digunakan untuk menyimpan kosmetik impor ilegal.

“Kita berfokus membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam artian karena kita tahu ruangan ini bukan merupakan gudang. Dan selama ini mungkin masyarakat di sekeliling tidak tahu bahwa di sini disimpan barang-barang ilegal,” ujar Taruna, Jumat (5/6/2026).

Semua kosmetik impor Ilegal itu tidak dijual secara sembunyi-sembunyi di toko atau ruko melainkan dijual secara online melalui e-commerce. Produk tersebut awalnya diimpor ke Indonesia melalui forwarder perantara dengan cara tidak sesuai ketentuan.

“Dia jualnya secara online. Berdasarkan informasi diperoleh selama pemeriksaan, produk-produk tersebut diimpor ke wilayah Indonesia melalui forwarder umum yang diduga melakukan praktik tidak sesuai ketentuan. Kosmetik tersebut dipasarkan dan diedarkan secara luas melalui platform perdagangan elektronik atau e-commerce,” katanya.

Menurut dia, terungkapnya gudang kosmetik ilegal berawal dari laporan masyarakat yang dirugikan kemudian laporan tersebut diselidiki BPOM. Pihaknya sudah satu tahun memata-matai tempat tersebut bahkan sampai mencoba membeli produk secara online guna kepentingan penyelidikan.

“Berdasarkan data yang kita temukan kurang lebih setahun terakhir ini tim intelijen kami telah memata-matai, mengikuti, kan bisa dilihat arusnya. Dia lewat online tempatnya di mana. Bahkan sebagian dari tim kami melakukan pembelian untuk bisa melacak di mana tempatnya,” ujar Taruna.

Saat ini BPOM telah menghentikan operasi dan penyegelan terhadap gudang penyimpanan kosmetik ilegal itu. Sementara, temuan tersebut saat ini sudah masuk tahap penyidikan guna mengetahui siapa yang bertanggung jawab. Bahkan bisa jadi ada kemungkinan yang menjadi tersangka dengan adanya aktivitas impor ilegal dan peredaran kosmetik tanpa izin edar yang disimpan di gudang tersebut.

Adanya temuan tersebut telah melanggar Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dengan potensi jenis hukuman yaitu sanksi administratif atau sanksi pidana maksimal 12 tahun penjara atau denda per itemnya Rp5 miliar.

Terkait masyarakat yang mungkin sudah mengalami kerugian baik berupa materi maupun kondisi fisik akibat kosmetik tersebut, Taruna menyarankan segera melaporkan hal itu ke BPOM guna memperkuat bukti serta tuntutan.

JAKARTA - Polda Metro Jaya berhasil mengungkap 171 kasus pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) selama periode Januari hingga Mei 2026. Polisi membeberkan wilayah yang banyak terjadi tindak kejahatan.

“Untuk wilayah-wilayah yang terjadi cukup banyak, itu di wilayah penyangga, Bekasi, Depok kemudian Tangerang,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin dalam konferensi pers, Jumat (15/5/2026).

Dalam operasi tersebut, Polda Metro Jaya telah menangkap dan menetapkan 103 orang tersangka. “Hasil upaya paksa berupa penangkapan dalam kegiatan pengungkapan perkara ini, penyidik kami telah menetapkan 103 orang tersangka,” ujar dia.

Iman merincikan, dari 171 kasus yang ditangani, sebanyak 86 merupakan kasus curat, 10 kasus curas, dan 75 kasus curanmor. Adapun sebanyak 13 kasus di antaranya sempat viral di media sosial dan menyita perhatian publik.

Dalam penggerebekan dan penindakan yang dilakukan di sejumlah lokasi, polisi turut menyita berbagai barang bukti yang diduga digunakan pelaku saat beraksi.

Lihat video: JAKARTA DARURAT BEGAL! Begal Sadis Beraksi di Sawah Besar, Jakpus



“Barang bukti tersebut meliputi 53 unit roda dua, 4 unit mobil, 65 telepon genggam berbagai merek, 8 bilah senjata tajam, serta 5 pucuk senjata api lengkap dengan 27 butir peluru,” ujar dia.

Para pelaku kini sudah ditahan dan dijerat berbagai pasal, mulai Pasal 477 KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun, Pasal 479 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Lalu Pasal 307 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun, Pasal 591 KUHP bagi penadah dengan ancaman pidana 4 tahun penjara.

Terbaru, Polda Metro Jaya juga membentuk Tim Khusus Pemberantas Begal yang belakangan marak terjadi di sejumlah wilayah. Tim tersebut akan bekerja selama 24 jam dengan dibekali dengan senjata laras panjang.

JAKARTA - Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menyatakan banyak dana korupsi berupa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengalir ke perempuan 'bening-bening'. Hal itu dilakukan oleh koruptor laki-laki.

Itu disampaikan Ibnu dalam acara Sosialisasi Penguatan Integritas dan Praktik Antikorupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto. Awalnya, Ibnu menyatakan praktik korupsi seringkali menyebabkan tindak pidana lain, salah satunya terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Kalau ada korupsi muncul, maka akan muncul TPPU, biasanya begitu," kata Ibnu, dikutip Minggu (19/4/2026).

Dalam praktik TPPU, koruptor akan mengalihkan uang ke pihak lain. Jika terhadap orang terdekat yang bersangkutan sudah dilakukan dan dianggap kurang, maka akan mencari pihak lain.

"Begitu korupsi, semua sudah apa namanya si koruptor ini, semuanya sudah diberikan. Uang untuk istri sudah, keluarga sudah, anaknya sudah, untuk amal ibadah sudah. Wah, untuk sumbangan sana-sini sudah, untuk piknik sudah, untuk tabungan sudah. Bingung. Ke manakah uang satu miliar ini? Kalau ditaruh kolong takut dimakan kecoa, kalau ditaruh tabungan-tabungan lagi, takut sama PPATK," paparnya.

"Kemudian, ke mana dia? Biasanya pelakunya banyak laki-laki Pak, 81 persen laki-laki, Ke mana? ngeliat ini yang cantik-cantik di sana tuh. Mulai cari yang bening-bening ini. Nah, didekati, 'adinda kuliah di mana kamu Adinda?' 'haai Mas', si ceweknya gitu, padahal udah tua dibilang mas, 'kok kamu bilang Mas' 'Bapak masih muda kan', Itu cerita di sana ya, tapi betul itu adanya. Ratusan juta dikucurkan kepada si cewek itu," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ibnu menegaskan si perempuan itu pun bisa turut terjerat dalam tindak pidana sebagai pelaku pasif.

"Itu TPPU pertama, salah satu TPPU pertama saudara lakukan, sebagai pelaku pasif. Menerima, menabung, menyimpan, terhadap suatu tindak pidana korupsi atau suatu tindak pidana," ujarnya.

Ia melanjutkan, setelah adanya aliran uang tersebut maka akan muncul kasus baru, yakni perselingkuhan.

"Nah itu sudah muncul yang bening-bening tadi, itu namanya apa, Pak? Selingkuh," ucapnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) dan ajudannya Dwi Yoga Ambal (YOG) sebagai tersangka pada Sabtu malam (11/4/2026). Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana kasus pemerasan terhadap pejabat Pemkab Tulungagung.

Kasus ini bermula saat Gatut Sunu melantik sejumlah pejabat ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Usai pelantikan, para pejabat ASN itu langsung diminta untuk menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

"Surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN tersebut sengaja tidak dicantumkan tanggal dan salinannya tidak diberikan kepada para pejabat tersebut. Dokumen ini kemudian diduga digunakan GSW sebagai sarana untuk mengendalikan sekaligus menekan para pejabat agar loyal dan menuruti setiap perintah," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers, Sabtu malam (11/4/2026).

Gatut Sunu juga diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pejabat lain melalui perantara ajudannya. Adapun total uang yang diminta Rp5 miliar.

"Permintaan tersebut dilakukan GSW setidaknya kepada 16 OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung dengan besaran yang bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga 2,8 miliar," ungkap Asep.

Bupati Gatut Sunu juga diduga meminta jatah dengan cara menambah atau menggeser anggaran di sejumlah OPD. Atas penambahan anggaran tersebut, GSW meminta jatah hingga 50% dari nilai anggaran, bahkan sebelum anggaran tersebut turun atau diberikan kepada OPD.

Tak hanya itu, Gatut Sunu juga diduga turut mengatur proses pengadaan barang dan jasa dengan melakukan pengkondisian pemenang lelang serta menunjuk langsung rekanan tertentu pada sejumlah paket pekerjaan pada OPD.

Seluruh proses itu dilakukan Gatut Sunu dengan menggunakan surat pernyataan mundur setiap pejabat ASN sebagai ancaman. "Surat itu (pernyataan mundur) sudah berbentuk ancaman nyata kepada ASN," beber Asep.

Dalam penyidikan ini, KPK menyebut permintaan atau pemerasan yang dilakukan Gatut Sunu totalnya mencapai Rp5 miliar. Namun, nilai realisasinya baru mencapai Rp2,7 miliar sebelum akhirnya tertangkap tangan

"Realisasi uang yang telah diterima oleh GSW kurang lebih Rp2,7 miliar. Uang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk pembelian sepatu, berobat, jamuan makan, dan keperluan pribadi lainnya yang juga dimintakan atau dibebankan pada anggaran di OPD," ujar Asep.

"Uang tersebut juga digunakan GSW untuk pemberian THR kepada sejumlah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pemkab Tulungagung," sambungnya.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 20huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus serangan siber, khususnya phishing, di tengah lonjakan transaksi selama Ramadan dan menjelang Lebaran. Momentum pencairan tunjangan hari raya (THR) dinilai kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan digital untuk membobol tabungan masyarakat.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, peningkatan aktivitas transaksi keuangan pada periode Ramadan turut diiringi kenaikan risiko serangan siber.

“Nasabah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital yang semakin canggih, terutama menjelang Lebaran ketika transaksi keuangan meningkat signifikan,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2/2026).

Menurut dia, phishing masih menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang paling sering terjadi. Dalam modus ini, pelaku menyamar sebagai institusi resmi atau pihak tepercaya guna mencuri data pribadi korban, seperti username, kata sandi, kode one time password (OTP), hingga informasi kartu kredit.

Serangan phishing umumnya dilakukan melalui email, pesan singkat (SMS), panggilan telepon, maupun media sosial. Pelaku biasanya mengirimkan pesan yang tampak meyakinkan dan mendesak agar korban mengklik tautan palsu, membuka lampiran berbahaya, atau memberikan informasi sensitif tanpa disadari.

Okki menjelaskan, phishing dapat menjadi pintu masuk kejahatan yang lebih serius, mulai dari pencurian identitas hingga pengambilalihan akun dan transaksi ilegal yang merugikan nasabah.

Bahkan, tren terbaru menunjukkan serangan semakin tertarget dan sulit dikenali karena memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Beberapa ciri yang patut diwaspadai antara lain alamat email pengirim yang mencurigakan, penggunaan sapaan umum seperti “Pelanggan yang Terhormat”, bahasa bernada mendesak, serta tautan yang menyerupai situs resmi tetapi memiliki alamat berbeda.

BNI mengimbau nasabah untuk selalu memeriksa alamat pengirim dan memastikan pesan berasal dari sumber resmi. Masyarakat juga diminta menghindari membuka lampiran dari pengirim tidak dikenal, mengaktifkan autentikasi dua faktor (2FA), serta menggunakan kata sandi yang kuat dan unik.

“Tak lupa dan paling penting, jangan sembarangan klik link atau tautan yang dibagikan via email, chat, SMS, dan sebagainya,” tegas Okki.

Dia menambahkan, nasabah tidak boleh membagikan data pribadi, PIN, password, maupun kode OTP kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku dari bank. Jika menemukan aktivitas mencurigakan atau dugaan phishing, masyarakat dapat melaporkannya melalui email resmi BNI di cert@bni.co.id.

Selain itu, BNI menegaskan seluruh informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal resmi perusahaan, yakni BNI Call 1500046, akun Instagram @bni46, akun X @BNI dan @BNICustomerCare, serta Facebook BNI.

Pengaduan terkait dugaan penipuan yang melibatkan rekening BNI juga dapat dilakukan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) milik melalui laman iasc.ojk.go.id. BNI menekankan bahwa keamanan digital merupakan tanggung jawab bersama antara bank dan nasabah.

AHMEDABAD - Sebuah sindikat kejahatan siber yang berbasis di Bhavnagar, Gujarat, yang diduga mentransfer lebih dari Rs 719 crore dalam transaksi penipuan ke Dubai dan China.

Modus ini telah digagalkan setelah penyelidikan khusus oleh Pusat Keahlian Siber (Cyber CoE) Gandhinagar.

Kepolisian Gujarat mengatakan 10 orang telah ditangkap, termasuk dua karyawan bank, yang diyakini telah membuka dan mengelola jaringan rekening bank yang digunakan sebagai 'mule' untuk mentransfer dana palsu.

Investigasi menemukan bahwa sindikat tersebut menggunakan 110 rekening 'mule' untuk menerima dan memproses uang dari 1.594 transaksi penipuan di 26 negara bagian dan enam wilayah persatuan di seluruh India.

Menurut polisi, dana yang terkumpul akan ditransfer ke 130 rekening penerima lainnya sebelum dikirim ke luar negeri melalui operator sindikat di Dubai dan Tiongkok.

Di antara mereka yang ditangkap adalah Alpesh Makwana, Mahendra Makwana, Pratik Waghani, Vipul Dangar, Jayrajsinh Raijada, Guruprabsingh Tank, Tejas Pandya, dan Divyarajsinh Zala, serta dua karyawan IndusInd Bank, Abubakarbin Shaikh dan Parth Upadhyay.

Diduga staf bank membantu membuka rekening baru dalam jumlah besar, sehingga memungkinkan sindikat tersebut menghindari pengawasan ketat otoritas keuangan.

Penyelidik mengatakan bahwa sebagian besar dana diproses melalui rekening-rekening ini sebelum dikonversi menjadi uang tunai dan mata uang kripto USDT, kemudian dikirim ke operator di Dubai menggunakan jaringan Angadia dan dompet kripto.

Polisi yakin Divyarajsinh Zala adalah individu yang menghubungkan kelompok ini dengan pihak-pihak luar negeri dan mengelola transaksi kripto berskala besar.

Laporan juga menyebutkan bahwa uang ilegal tersebut diperoleh dari berbagai penipuan daring termasuk penipuan investasi, vishing, penipuan sistem pembayaran digital, deposito palsu, penipuan ketenagakerjaan, dan berbagai modus operandi lainnya.

Menyusul peringatan FIU, Cyber CoE Gandhinagar memulai operasi intelijen dan berhasil mengidentifikasi jaringan rekening 'mule' yang saling terhubung yang dikendalikan oleh anggota sindikat di Bhavnagar.

Polisi mengatakan total transaksi yang teridentifikasi sejauh ini mencapai Rs 719,79 crore, tetapi angka sebenarnya diperkirakan lebih tinggi karena penyelidikan masih berlangsung.

Selain itu, pihak berwenang sedang mengidentifikasi individu lain yang diyakini terlibat dalam pembukaan rekening, pengelolaan transaksi, dan transfer dana ke luar negeri.

Menurut polisi, beberapa penangkapan lagi diperkirakan akan dilakukan karena bukti digital menunjukkan bahwa jaringan tersebut beroperasi dalam skala yang lebih besar daripada yang telah ditemukan sejauh ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Ekosistem layanan keuangan digital di Indonesia terus tumbuh pesat. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa jumlah transaksi pembayaran digital mencapai 4,67 miliar pada Februari 2026, atau meningkat sebesar 40,35% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Di sisi lain, per 31 Januari 2026, OJK melalui Anti-Scam Centre telah menerima 448.442 laporan dan memblokir 415.385 akun. Angka-angka ini semakin menegaskan pentingnya penguatan sistem pencegahan fraud dan manajemen risiko di sektor keuangan.
Peneliti keamanan siber Alfons Tanujaya menilai bahwa ekosistem keuangan digital kerap menjadi target utama kejahatan siber karena motif utamanya adalah keuntungan finansial. Meski begitu, ia menyebut perlindungan keamanan transaksi digital—khususnya di sektor perbankan besar—kini sudah jauh lebih baik, walaupun pada awal pengembangannya sempat menghadapi berbagai kendala.
Namun, ketika sistem perlindungan di tingkat penyedia layanan semakin kuat, pelaku kejahatan cenderung mengalihkan serangan ke titik paling lemah, yakni end user. Kelompok ini menjadi sasaran karena berada di luar pengawasan langsung bank, serta memiliki tingkat literasi dan kemampuan keamanan digital yang sangat beragam.
Metode yang digunakan pelaku kejahatan siber terus berkembang. Awalnya, mereka kerap memanfaatkan aplikasi berbahaya yang mencuri SMS, disertai teknik rekayasa sosial dengan menyamar sebagai petugas pajak atau mengirimkan surat tilang palsu, sehingga korban terdorong memberikan informasi sensitif seperti kredensial dan kode autentikasi dua faktor (TFA).
Kini, pola serangan semakin canggih. Jika sebelumnya berfokus pada pencurian OTP melalui aplikasi palsu, pelaku mulai beralih ke upaya pengambilalihan perangkat secara langsung.

Modusnya antara lain dengan melakukan remote access ke ponsel korban melalui aplikasi seperti WhatsApp atau membujuk korban mengunduh aplikasi berbahaya yang memberikan akses penuh kepada penipu untuk mengendalikan perangkat.
Menurutnya, modus ini adalah proses yang tidak berkesudahan dan penipu selalu berevolusi mengeksploitasi sistem yang diamankan oleh lembaga finansial.