Ridwan Al-Makassary

Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)

Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII

DI Swiss, negosiasi diplomatik damai telah menghasilkan peta jalan (roadmap) enam puluh hari menuju kesepakatan final setelah disepakatinya Nota Kesepahaman antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Dunia bersuka cita menyambut jeda pertempuran antara AS (dan Israel) dan Iran sebagai tanda berakhirnya perang.

Namun, perkembangan terkini justru menunjukkan kenyataan yang berbeda. Meriam, drone dan rudal memang mulai beehenti berdentum, tetapi konflik belum benar-benar usai.

Saat ini, yang mengemuka adalah pergeseran arena perang, yaitu dari medan tempur menuju meja diplomasi. Singkatnya, perang dari serangan rudal menuju pertarungan narasi, ekonomi, dan legitimasi politik.

Tidak diragukan, Perang Iran 2026 memasuki fase yang jauh lebih kompleks. Jika 100 hari pertama telah ditandai oleh serangan udara, operasi militer, dan ancaman eskalasi regional, maka perkembangan terakhir memperlihatkan bahwa perdamaian yang sedang dinegosiasikan masih rapuh dan penuh kabut ketidakpastian.

Pertemuan quadrilateral antara Amerika Serikat, Iran, Pakistan, dan Qatar di Swiss menjadi simbol penting fase baru ini. Wakil Presiden AS JD Vance datang dengan sebongkah optimisme bahwa sebagian besar tujuan perang telah tercapai, yaitu program nuklir Iran dilemahkan, Selat Hormuz tetap terbuka, dan Iran bersedia kembali ke jalur negosiasi diplomatik.

Namun, simbolisme diplomatik tersebut segera dibayangi oleh realitas politik bahwa Menteri Luar Negeri Iran menolak berdiri berdampingan dengan delegasi AS di depan kamera. Isyarat politik itu sederhana tetapi jelas bahwa perang mungkin berhenti untuk beberapa waktu ke depan, tetapi rasa saling percaya belum lahir.

Masalah terbesar saat ini bukan lagi pada penghentian tembakan dan serangan, melainkan bagaimana mendefinisikan kemenangan. Washington mengklaim Iran telah menyetujui inspeksi nuklir oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Namun, Teheran berkali-kali membantah bahwa komitmen tersebut sudah disepakati.

Pada hari ke-113, Kepala IAEA memang menyatakan bahwa inspeksi akan dilakukan, tetapi Iran menegaskan bahwa akses hanya dapat diberikan setelah kesepakatan final tercapai dan hanya pada fasilitas yang tidak rusak akibat perang.

Perbedaan persepsi ini sangat penting. Dalam diplomasi, konflik acap tidak berakhir karena kekurangan kesepakatan, melainkan karena para pihak yang bertikai memiliki tafsir berbeda terhadap kesepakatan yang sama. Situasi inilah yang kini sedang terjadi.

Lebih menarik lagi, Iran tampaknya berhasil mengubah posisi tawarnya secara signifikan. Analisis berbagai lembaga strategis menyatakan bahwa kerangka kesepakatan yang sedang dibahas memberikan konsesi ekonomi besar kepada Iran sebelum adanya verifikasi penuh terhadap program nuklirnya. Pembekuan aset senilai sekitar US$25 miliar mulai dicairkan, sanksi minyak ditangguhkan selama 60 hari, dan blokade maritim mulai dilonggarkan.

Dengan ujaran berbeda, Iran memperoleh manfaat ekonomi langsung sementara isu paling sensitif—yakni pengayaan uranium dan rudal balistik—masih berada dalam tahap negosiasi. Di sinilah paradoks perang muncul. Amerika Serikat dan Israel memasuki perang dengan tujuan menghilangkan ancaman nuklir dan rudal Iran.

Namun, pada hari ke-112 Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara tegas menyatakan bahwa rudal balistik sama sekali tidak akan menjadi bagian dari negosiasi. Jika posisi ini bertahan, maka salah satu tujuan utama perang praktis gagal dicapai.

Situasi menjadi semakin rumit karena Israel mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan terhadap proses diplomasi yang sedang berlangsung. Menteri Keamanan Nasional Israel bahkan mengisyaratkan bahwa Tel Aviv dapat bertindak sendiri apabila merasa kesepakatan dengan Iran terlalu lunak. Pernyataan ini mengingatkan bahwa ancaman serangan unilateral Israel tetap menjadi faktor pengganggu utama bagi proses perdamaian yang sedang diusung AS dan Iran.

Di sisi lain, muncul fenomena yang luput dari perhatian media internasional di mana transformasi Selat Hormuz menjadi instrumen politik Iran. Melalui otoritas baru yang dibentuk setelah perang, Teheran kini mewajibkan kapal-kapal yang melintas memperoleh izin khusus dan membayar biaya yang dalam beberapa kasus mencapai USD2 juta per kapal.

Menariknya, pembayaran dapat dilakukan menggunakan yuan, Bitcoin, maupun USDT. Langkah ini bukan sekadar kebijakan maritim. Ia mencerminkan upaya Iran untuk membangun tata kelola ekonomi alternatif yang semakin mengurangi ketergantungan pada sistem finansial berbasis dolar AS. Jika tren ini berlanjut, maka salah satu dampak jangka panjang perang justru dapat berupa percepatan fragmentasi ekonomi global.

Tidak mengherankan jika pada hari ke-112 Senat AS yang dikuasai Partai Republik mengesahkan resolusi yang meminta Presiden Trump menghentikan keterlibatan militer terhadap Iran. Meski kemungkinan besar akan diveto, pesan politiknya jelas: dukungan domestik terhadap perang mulai retak.

Perkebangan terkini menunjukkan bahwa perang Iran telah memasuki fase yang lebih menentukan daripada pertempuran militer itu sendiri. Pertanyaan utamanya bukan lagi siapa yang menang di medan perang, tetapi siapa yang mampu mengubah hasil perang menjadi keuntungan politik yang berkelanjutan.

Pungkasannya, Iran tampaknya berhasil mempertahankan sebagian besar aset strategisnya sambil memperoleh ruang ekonomi baru. Sementara Amerika Serikat memperoleh jeda konflik tetapi belum mendapatkan kepastian mengenai masa depan program nuklir Iran.

Israel sendiri masih mencemaskan kemungkinan kebangkitan ancaman yang sama di masa depan. Pada hari ke-113, dunia baru menyaksikan akhir pertempuran, namun perdamaian sinambung masih jauh dari pasti, seperti jauh panggang dari api.

KUALA LUMPUR - Menteri Luar Negeri Mohamad bin Haji Hasan akan memimpin delegasi Malaysia ke Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral (JCBC) ke-17 antara Malaysia dan Republik Indonesia di Jakarta, Indonesia pada besok (4/06). Dia didampingi oleh pejabat pemerintah dari lembaga terkait.

JCBC akan diketuai bersama oleh Menteri Luar Negeri Malaysia dan mitranya dari Indonesia, Sugiono. "Dengan latar belakang meningkatnya gangguan rantai pasokan global, JCBC ke-17 akan memprioritaskan pendalaman kerja sama ekonomi Malaysia-Indonesia untuk menjaga ketahanan kedua perekonomian," demikian keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Malaysia yang dikirim kepada SindoNews.

Malaysia akan mengarahkan diskusi ke arah langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan kedua negara untuk bersama-sama mengurangi guncangan eksternal yang memengaruhi arus perdagangan, keamanan energi, pasokan pangan, dan input penting bagi industri.

Pertemuan ini juga akan menindaklanjuti keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Republik Indonesia pada Konsultasi Tahunan ke-13 yang diadakan di Jakarta pada 29 Juli 2025. Pertemuan Pejabat Senior (SOM) diadakan sebelum Pertemuan Menteri.

"Mencerminkan prioritas yang diberikan pada langkah-langkah bilateral untuk mengatasi gangguan rantai pasokan global, agenda akan memberikan penekanan khusus pada fasilitasi perdagangan dan investasi, penguatan hubungan pasokan lintas batas, kerja sama energi, dan ketahanan pangan," ungkap Kemlu Malaysia.

Kemudian, bidang lain yang diharapkan akan dibahas meliputi penetapan batas maritim dan penetapan batas darat, penyeberangan perbatasan dan perdagangan lintas batas, kerja sama di industri halal; pertahanan dan keamanan; pengelolaan lingkungan dan bencana; serta hal-hal lain yang menjadi kepentingan bersama.

JCBC ke-17 akan menjadi tindak lanjut dari Konsultasi Tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Republik Indonesia yang diadakan di Jakarta pada 29 Juli 2025 dan akan menetapkan arah untuk Konsultasi Tahunan ke-14 yang akan diselenggarakan oleh Malaysia akhir tahun ini.

Perjanjian Hudaibiyah merupakan perjanjian gencatan sejata antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Ini merupakan strategi dan upaya Rasulullah SAW meredakan ketegangan antara kaum muslimin Islam dengan kaum musyrik Quraisy. Simak ulasan napak tilas perjanjian tersebut berikut ini.

Pada awalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam sempat diprotes sejumlah sahabat, karena beliau menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian yang dilakukan 628 Masehi ini dinilai tidak adil dan berat sebelah. Kaum Quraish Makkah yang belum masuk Islam ketika itu diuntungkan dengan surat perjanjian ini.

Inilah isi perjanjian Hudaibiyah :

"Dengan nama Tuhan. Ini perjanjian antara Muhammad (saw.) dan Suhail bin `Amru, perwakilan Quraisy. Tidak ada peperangan dalam jangka waktu sepuluh tahun. Siapa pun yang ingin mengikuti Muhammad, diperbolehkan secara bebas. Siapa pun yang ingin mengikuti Quraisy, diperbolehkan secara bebas."

Isi perjanjian ini dinilai masih adil dan netral. Namun simaklah isi perjanjian berikutnya.

"Pemuda, yang masih memiliki ayah, atau memiliki wali, jika mengikuti Muhammad tanpa izin mereka, akan dikembalikan ke ayah atau walinya. Bila ada orang Islam yang masuk ke kelompok Quraisy, ia tidak boleh kembali."

Pasal inilah yang diprotes sejumlah umat Islam. Namun ada juga pasal yang menguntungkan kaum Muslimin, yakni:

"Tahun ini Muhammad akan kembali ke Madinah. Tapi tahun depan, mereka boleh masuk ke Makkah, untuk melakukan tawaf selama tiga hari. Selama tiga hari itu, penduduk Quraisy akan mundur ke bukit-bukit. Namun umat Islam tidak boleh bersenjata saat memasuki Makkah."

Meskipun sejumlah sahabat memprotes, namun Rasulullah meminta mereka bersabar dan menunggu hasil perdamaian itu. Saat itu Rasulullah SAW bermaksud melaksanakan haji dan umrah di Makkah. Beliau singgah di Hudaibiyah dan mengutus Utsman bin Affan memberitahukan kepada penduduk Makkah.

Penduduk Quraisy Makkah yang masih kafir tentu saja merasa kaget atas kedatangan Nabi yang agamanya semakin tersebar dan popular itu. Maka utusan Rasul, Utsman bin Affan pun ditahan. Para pengikut Nabi sempat berang dan akan menuntut balas atas setiap peristiwa yang menimpa Utsman.

Mengetahui kemarahan kaum Muslimin, kaum Quraisy tidak berani memperlakukan Utsman secara semena-mena. Selain melepaskan Utsman, mereka bahkan mengutus Suhail bin `Amru menemui Rasulullah di Hudaibiyah. Hasil pertemuan ini, maka ditandatanganilah perjanjian damai antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy itu, atau yang popular disebut Perjanjian Hudaibiyah.

Dampak Perjanjian Hudaibiyah

Dampak dari perjanjian Hudaibiyah ini, membuat orang Quraisy yang ingin datang ke Madinah semakin banyak. Saat masuk Madinah, mereka menyatakan masuk Islam, atau setidaknya menyatakan simpati kepada umat Islam. Tapi Rasulullah tetap meminta mereka kembali ke Makkah, sesuai dengan Perjanjian Hudaibiyah. Beberapa orang Islam yang berasal dari Quraisy yang ikut berhijrah bersama Rasulullah juga banyak

yang ingin menengok saudaranya di Mekah. Namun sesuai perjanjian, mereka tidak boleh kembali kepada umat Islam jika sudah masuk Mekah. Rupanya, baik orang kafir yang sudah bersimpati kepada Islam maupun orang Islam yang masuk ke Mekah merupakan para dai yang menyebarkan Islam dari pintu ke pintu. Saat di Mekah, orang Islam justru terus berdakwah mengajak orang kafir menerima agama hanif ini. Berkat perjanjian Hudaibiyah ini, Mekah justru semakin kondusif menerima Islam. Justru orang Qurasiy yang melanggar perdamaian karena beberapa kali menyulut pertempuran. Maka ketika Rasulullah datang kembali ke Mekah untuk menaklukkan kota kelahirannya itu, masyarakat Mekah sesungguhnya sudah kondusif. Ketika Rasulullah mengumumkan, "Barang siapa yang masuk ke Masjidilharam, aman. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan, aman", maka penduduk Mekah berbondong-bondong datang ke tempat sesuai yang ditunjukkan Nabi. Itulah keuntungan Perjanjian Hudaibiyah yang semula dinilai tidak adil, justru sangat menguntungkan pasukan Islam.

Tempat miqat Hudaibiyah terletak sekitar 30 km di luar Kota Makkah Al-Mukaramah. Jalan ke tempat ini sekarang tidak banyak penduduknya. Pengembangan Kota Makkah memang terus meluas, namun belum menjangkau wilayah ini. Pabrik pembuatan kiswah atau kelambu penutup Kakbah berada di dekat Hudaibiyah ini. Sepanjang perjalanan di Hudaibiyah terdapat banyak peternakan onta.

Bahkan, para peziarah bisa mampir ke peternakan ini untuk meminum air susu segarnya. Peninggalan dari tempat perjanjian ini kini didirikan masjid. Namun di belakang masjid ini ada puing-puing bangunan yang tua. Jemaah dari Malaysia dan Turki suka melakukan umrah sunat dari wilayah ini.

Sebagaimana diketahui, orang yang ingin melakukan umrah harus bertolak dari miqat. Bagi penduduk Makkah, mereka bisa mengambil miqat dari Ji`ranah, Tan`im, ataupun Hudaibiyah. Jemaah haji Indonesia yang sudah tinggal di Makkah pada umumnya lebih suka mengambil miqat dari Ji`ranah atau Tan`im.

Namun jemaah Malaysia sekarang lebih suka mengambil miqat dari Hudaibiyah. Jemaah Turki juga banyak yang mengambil miqat dari Hudaibiyah ini.

Melihat letak geografis Hudaibiyah, Arafah, Muzdalifah, Mina dan tempat Rasulullah tinggal selama melaksanakan haji, termasuk tempat pemondokan beliau di wilayah Abthah, menunjukkan bahwa Rasulullah sangat mobile saat melaksnakan haji. Mobilitas Nabi sangat tinggi saat berhaji yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain dalam beberapa hari. Melihat dari kasus Rasulullah, sesungguhnya secara syar'i ,tidaklah salah jika jemaah haji tinggal di penginapan yang jauh dari Masjidilharam, sebagaimana Rasulullah tinggal di Abthah, wilayah di luar Kota Makkah, saat berhaji.

JAKARTA - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi mengungkapkan alasan negaranya memilih Pakistan menjadi juru damai atas konflik dengan Amerika Serikat (AS).

Boroujerdi mengungkapkan, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif telah melakukan sejumlah kegiatan dan upaya untuk terciptanya gencatan senjata di kawasan Timur Tengah.

"Ya, karena kita melihat bahwa Perdana Menteri Pakistan telah melakukan banyak kegiatan, banyak usaha untuk gencatan senjata di wilayah," ungkap Boroujerdi di Kampus Paramadina, Jakarta Timur, Sabtu (11/4/2026).

Kendati demikian, pihaknya menerima tawaran damai yang ditengahi oleh Pakistan. Hal itu lantaran Pakistan telah meyakini Iran dan lawannya untuk bernegosiasi damai.

"Oleh karena itu, kita kemudian dari usaha-usaha yang dilakukan oleh Perdana Menteri (Pakistan) ini, juga kemudian berusaha meyakinkan kami serta meyakinkan lawan kami untuk kemudian bernegosiasi di Pakistan," ujar Boroujerdi.

Sebelumnya, Pakistan muncul sebagai mediator kunci dalam konflik Amerika Serikat-Iran pada April 2026. Pakistan memfasilitasi gencatan senjata dua pekan dan merencanakan perundingan di Islamabad.

Dipimpin PM Shehbaz Sharif, Pakistan dipilih karena netralitas, kedekatan geografis, dan jalur komunikasi efektif dengan kedua belah pihak, didukung China.

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menilai gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, menilai gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran masih bersifat rapuh meski patut diapresiasi sebagai langkah awal meredakan ketegangan.

“Secara substansi maupun dinamika di lapangan, kesepakatan ini masih sangat rentan. Belum bisa diharapkan menciptakan perdamaian permanen," ungkapnya, Kamis (9/4/2026).

Menurut Djumala, gencatan senjata yang berlaku selama dua minggu itu perlu dipandang sebagai momentum strategis untuk membuka ruang deeskalasi sekaligus mendorong jalur diplomasi. Namun, Djumala mengingatkan bahwa gencatan senjata yang bersifat sementara dan terbatas tetap menyimpan potensi eskalasi, mengingat kompleksitas konflik dan rendahnya tingkat kepercayaan antar pihak.

Karena itu, BPIP mendorong komunitas internasional untuk berperan aktif menjaga momentum tersebut agar tidak berubah menjadi jeda konflik semata, melainkan untuk menghentikan permusuhan demi melindungi warga sipil dan menjaga stabilitas global.

Lihat video: Nasib Gencatan Senjata Iran-AS: Terancam Batal Usai Israel Hantam Lebanon?



Djumala mengingatkan kompleksitas konflik dan rendahnya tingkat kepercayaan antara pihak-pihak yang bertikai berpotensi memicu kembali eskalasi. Sejumlah isu krusial seperti keamanan jalur pelayaran, sanksi ekonomi, dan program nuklir Iran juga dinilai dapat menjadi titik rawan. “Jika tidak dikelola serius, periode ini bisa menjadi jeda sebelum konflik yang lebih luas,” ujarnya.

Djumala menekankan pentingnya peran komunitas internasional untuk memastikan momentum tersebut dimanfaatkan secara maksimal. “Diplomasi harus menjadi jalan utama. Momentum ini harus digunakan untuk mendorong negosiasi yang konstruktif dan berorientasi jangka panjang,” kata dia.

Djumala berharap gencatan senjata tidak berhenti sebagai solusi sementara, tetapi menjadi pintu masuk menuju kesepakatan damai yang lebih komprehensif dan berlandaskan hukum internasional.

JAKARTA - Wakil KetuaKomisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, meminta pemerintah Indonesia untuk segera menyiapkan rencana kontigensi untuk melakukan evakuasi di negara terdampak imbas Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran, Sabtu (28/2/2026).

"Kita harus siaga dan menyiapkan berbagai macam rencana kontigensi untuk mengevakuasi WNI kita yang berada di wilayah terdampak bila mana situasi kerap berkembang jauh," kata Dave dalam keterangannya yang dikutip, Senin (2/3/2026).

Ia pun mendorong pemerintah untuk ikut andil dalam penyelesaian konflik melalui jalur dialog. Dave menegaskan Indonesia dalam hal ini harus mengedepankan politik luar negeri yang bebas aktif.

"Sementara itu, dari perspektif diplomasi, Indonesia konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai dan dialog. Prinsip politik luar negeri kita adalah bebas aktif, sehingga Indonesia akan terus menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional, kedaulatan negara, dan penyelesaian sengketa tanpa kekerasan," ungkapnya.

"Komisi I DPR RI menegaskan bahwa eskalasi ini memiliki konsekuensi yang luas, namun Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip diplomasi damai, menjaga stabilitas dalam negeri, serta memperkuat kerja sama internasional agar tidak terjebak dalam arus konflik yang berkepanjangan," sambungnya.

Lihat video: Balas Dendam, Iran Tutup Selat Hormuz



Lebih lanjut, legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menilai, tingginya eskalasi di Timur Tengah bisa berdampak luas, termasuk menimbulkan ketidakpastian jalur perdagangan, khususnya sektor energi. Ia pun meminta pemerintah segera melakukan langkah agar peperangan yang terjadi tidak berdampak pada perekonomian Indonesia.

"Dari sisi keamanan, eskalasi konflik dapat memunculkan resonansi politik dan ideologis di berbagai belahan dunia. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, perlu menjaga ketenangan masyarakat serta memastikan perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi polarisasi yang merugikan persatuan bangsa," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato lengkap yang menegaskan dukungan Indonesia terhadap rencana perdamaian Gaza dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP) di Washington D.C, Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan komitmen politik, optimisme terhadap perdamaian, serta kesiapan Indonesia mengirim hingga 8.000 pasukan untuk misi stabilisasi internasional.

Di hadapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan para delegasi, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia sejak awal mendukung rencana 20 poin yang diusulkan Trump dan berkomitmen penuh terhadap keberhasilan Dewan Perdamaian.

Prabowo juga memuji capaian gencatan senjata yang telah terwujud sebagai langkah nyata menuju stabilitas kawasan.

Pidato lengkap Prabowo di forum Board of Peace mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu aktor penting dalam diplomasi perdamaian dunia.

Dukungan terhadap rencana perdamaian, apresiasi atas gencatan senjata, serta komitmen pengiriman pasukan dalam jumlah besar menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mewujudkan solusi damai yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina.

Melalui langkah ini, Indonesia kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis dalam upaya internasional menciptakan perdamaian yang nyata dan bertahan lama di Gaza.

Berikut isi pidato lengkap Prabowo di forum perdana pertemuan Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP):

Presiden Trump, para delegasi terhormat, Indonesia, sejak hari pertama kami mempelajari rencana 20 poin Presiden Trump, kami sepenuhnya setuju dan berkomitmen penuh terhadap rencana ini.Dan itulah mengapa kami bergabung dengan Dewan Perdamaian.

Kami berkomitmen untuk keberhasilannya. Kami tahu akan ada banyak rintangan. Akan ada banyak kesulitan, tetapi kami sangat optimis dengan kepemimpinan Presiden Trump. Visi perdamaian sejati ini akan tercapai.

Akan ada masalah, tetapi kita akan menang. Kita akan mencapai impian kita tentang perdamaian di Palestina, perdamaian, solusi yang langgeng dan damai untuk masalah Palestina dan di Gaza.

Pencapaian gencatan senjata itu nyata. Kami memuji hal ini. Oleh karena itu, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk menyumbangkan sejumlah besar pasukan, hingga 8.000 atau lebih jika perlu.

Kami siap menyumbangkan pasukan untuk berpartisipasi aktif dalam Pasukan Stabilisasi Internasional untuk mewujudkan perdamaian ini.

Terima kasih banyak.

JAKARTA - Global Insight Forum (GIF) menilai keputusan Indonesia bergabung sebagai anggota awal Board of Peace (BoP) merupakan langkah geopolitik strategis yang membuka peluang diplomasi global, namun sekaligus mengandung risiko struktural dalam dinamika kekuatan besar. Penilaian tersebut mengemuka dalam webinar nasional bertajuk “Di Balik Narasi Perdamaian: Apa Makna Board of Peace bagi Posisi Geopolitik Indonesia?”.

Seminar diselenggarakan secara daring dan diikuti ratusan peserta dari kalangan akademisi, mahasiswa, peneliti, serta pemerhati hubungan internasional . Webinar ini menghadirkan Direktur Eksekutif GIF Teuku Rezasyah sebagai keynote speaker dan para pemateri Chandra Purnama (Senior Fellow GIF), Faisal Nurdin Idris (Senior Fellow GIF), dan Innayathul Fitrie (Peneliti Kebijakan dan Hubungan Internasional). 16 Ormas Islam Setuju Indonesia Gabung BoP untuk Kemerdekaan Palestina

Direktur Eksekutif GIF, Teuku Rezasyah, menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam BoP membawa mandat diplomasi kritis, khususnya dalam memperjuangkan isu Palestina di forum internasional. Namun, ia mengingatkan adanya risiko dominasi Amerika Serikat dan Israel dalam struktur BoP. Terlebih keduanya bergabung sehari sebelum Indonesia.

“Indonesia harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam dinamika kekuasaan yang tidak sepenuhnya transparan. Jika kepentingan nasional dan idealisme diabaikan, Indonesia memiliki kredibilitas untuk mengambil sikap tegas,” katanya, Sabtu (14/2/2026).

Sementara itu, Chandra Purnama menyoroti problem struktural BoP sebagai institusi multilateralisme baru yang dinilai selektif dan sarat dominasi kekuasaan. Keanggotaan yang terbatas serta indikasi konsentrasi pengaruh pada aktor tertentu berpotensi menggeser tatanan hukum internasional menuju pola berbasis hegemoni. “Indonesia sebagai middle power harus mengembangkan otonomi strategis dan memimpin koalisi Global South untuk menjaga multilateralisme berbasis hukum internasional,” ujarnya.

Dari perspektif realisme politik, Faisal Nurdin Idris menjelaskan keputusan Indonesia mencerminkan kalkulasi kepentingan nasional dan stabilitas regional. Indonesia diproyeksikan akan berkontribusi signifikan dalam misi perdamaian, termasuk pengiriman sekitar 8.000 pasukan dari total 20.000 mandat di Gaza.

“Dalam logika realisme, negara bertindak untuk menjaga kepentingannya. Namun Indonesia tidak boleh sekadar mengikuti arus kekuatan besar, melainkan harus memanfaatkan posisi middle power secara strategis,” tuturnya.

Sementara itu, Innayathul Fitrie memaparkan analisis media internasional yang menunjukkan persepsi terbelah terhadap langkah Indonesia. Sejumlah media seperti ABC Australia dan BBC menilai keputusan ini sebagai langkah berisiko dan berpotensi menempatkan Indonesia dalam agenda kekuatan besar.

Namun media lain seperti The Straits Times dan Channel News Asia memandangnya sebagai peluang strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung global. “Publik internasional dan domestik akan menagih konsistensi realisasi komitmen Indonesia, terutama dalam mendukung Palestina secara nyata,” jelasnya. 5 Pemicu Mimpi Berdiri Negara Palestina Kian Terancam

Para narasumber sepakat BoP dapat menjadi game changer dalam diplomasi perdamaian. Syaratnya Indonesia mampu menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif, memperkuat kekuatan moral dan solidaritas global, serta memastikan multilateralisme tetap menjadi fondasi utama.

Webinar ini merekomendasikan agar Indonesia memperkuat kepemimpinan dalam koalisi Global South dan membangun konsensus domestik yang inklusif. Termasuk monitoring berkelanjutan terhadap implementasi mandat BoP guna menjaga kredibilitas dan kepentingan nasional.

JENEWA - Delegasi muda Indonesia, Beni Pramula, menyampaikan gagasan mengenai New Diplomacy di ajang Youth Future Summit (YFS) 2026 di Mövenpick Hotel dan Markas Besar PBB (United Nations), Jenewa, Swiss, 5-8 Februari 2026. Di hadapan ratusan delegasi dari 120 negara, Beni mempresentasikan pidato kunci bertajuk New Diplomacy: The Power of Youth as Bridge-Builders.

Pidato ini merupakan esensi utama dari buku terbarunya yang berjudul "The Bridge-Builders’ Guide to Diplomacy for a Fragmented World. Dalam paparannya, Beni secara tegas menantang narasi lama tentang pemuda. Ia menegaskan, tantangan global seperti etika teknologi dan krisis iklim memerlukan penanganan segera, bukan nanti. Langkah Presiden Prabowo Gabung BoP sebagai Upaya Diplomasi Perdamaian

"Saya tidak melihat pemimpin masa depan di ruangan ini. Saya melihat pemimpin hari ini. Kita bukan lagi penonton sejarah, melainkan arsitek yang harus membangun jembatan di tengah dunia yang terfragmentasi," kata Beni yang disambut antusias oleh para delegasi dunia.

Gagasan Beni yang tertuang dalam buku dan pidatonya menyoroti fenomena perfect disconnection. Sebuah kondisi di mana dunia terhubung secara digital namun terputus secara pemahaman kemanusiaan. Sebagai solusi, ia menawarkan tiga pilar Diplomasi Baru (New Diplomacy).

Pertama, Shared Language. Mengedepankan martabat manusia di atas retorika politik. Kedua, Peer-to-Peer Power. Mengoptimalkan kekuatan jejaring pemuda lintas batas negara. Ketiga, Radical Empathy. Keberanian untuk mendengar dan memahami sebelum menghakimi.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan di Jenewa, peserta kegiatan ini juga melakukan kunjungan strategis ke CERN Science Gateway, pusat penelitian sains dan nuklir terbesar di dunia. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi bagaimana perkembangan sains dan teknologi masa depan harus diselaraskan dengan kebijakan global demi kemaslahatan kemanusiaan. Sebuah topik sentral yang juga ia ulas secara mendalam di dalam bukunya.

Kehadiran Beni Pramula di Jenewa menjadi representasi kuat suara pemuda Indonesia dalam pembentukan tatanan dunia yang lebih harmonis. Melalui buku The Bridge-Builders’ Guide to Diplomacy for a Fragmented World, Beni berharap pesan mengenai pentingnya peran pemuda sebagai "pembangun jembatan" dapat menjadi inspirasi bagi gerakan pemuda di berbagai belahan dunia. Indonesia Perjuangkan 7 Agenda Kunci Kebijakan Iklim Dunia di COP30 Brasil

Beni merupakan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM). Ia juga Presiden Pemuda Asia-Afrika (AAYG) 2015-2020 dan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) 2014-2016.

Youth Future Summit (YFS) merupakan platform global yang mempertemukan pemimpin muda, pembuat kebijakan, dan pakar internasional yang diselenggarakan Center for International Policy and Sustainability (CIPS).

Mereka mendiskusikan solusi atas tantangan masa depan.

JAKARTA - Langkah Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Peace of Border bersama Amerika Serikat merupakan diplomasi perdamaian. Kebijakan tersebut bukan bentuk keberpihakan Indonesia terhadap konflik atau negara tertentu.

Ketua Umum Pasbata Prabowo, David Febrian menilai, isu yang menyebut Indonesia berpihak pada negara tertentu sengaja dibuat oleh kelompok yang tengah membangun narasi menyesatkan, seolah-olah Indonesia mendukung Israel. David menilai pola semacam ini bukan hal baru dan selalu muncul setiap kali pemerintah mengambil langkah strategis di tingkat global.

“Ini pola lama. Mereka memotong konteks, memainkan emosi publik, lalu menggiring opini seakan-akan negara ini berpihak pada penjajahan,” tegas David, Senin (2/2/2026).

David menjelaskan Peace of Border bukan aliansi militer, bukan dukungan perang, dan bukan pengakuan terhadap pendudukan ilegal. Kerja sama tersebut merupakan ruang diplomasi keamanan dan kemanusiaan, di mana Indonesia justru membawa nilai keadilan, hukum internasional, serta perlindungan rakyat sipil ke forum global.

David menegaskan, dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina bersifat konstitusional dan tidak pernah berubah. Setiap upaya menggiring opini sebaliknya merupakan rekayasa politik yang bertujuan melemahkan legitimasi kepemimpinan nasional. Hal itu juga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap negara.

Lihat video: TAK SEINDAH NAMANYA? Polemik Indonesia Gabung Board of Peace: Ada Apa di Baliknya?



“Kita tahu tujuan narasi ini untuk apa. Kita juga tahu siapa yang diuntungkan jika Indonesia tampak terisolasi, emosional, dan kehilangan arah diplomasi. Kepentingan bangsa tidak boleh dikorbankan demi ambisi politik segelintir orang,” ujarnya.

David menegaskan, Presiden memilih jalan kepemimpinan aktif, bukan politik teriak dari pinggir. Dengan tetap berada di forum internasional, Indonesia menjaga posisi tawar, suara moral, dan kepentingan nasional, sekaligus memastikan isu kemanusiaan termasuk Palestina tetap diperjuangkan secara nyata, bukan sekadar slogan.

“Indonesia hadir bukan untuk membela perang, tetapi untuk menghentikan perang. Bukan untuk tunduk pada kekuatan besar, melainkan memastikan suara keadilan tidak dimonopoli pihak tertentu,” ucapnya.

David mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersikap kritis, rasional, dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi adu domba yang bertujuan melemahkan persatuan nasional serta merusak kepercayaan rakyat terhadap negara.

JAKARTA - Memasuki satu tahun pemerintahanPresiden Prabowo Subianto, sejumlah pengamat menilai arah kebijakan nasional menunjukkan tren positif. Terutama dalam upaya pemulihan ekonomi dan realisasi janji-janji kampanye yang mulai dirasakan masyarakat.

Peneliti Citra Institut Yusak menilai Prabowo berhasil menjawab ekspektasi publik pascadinamika sosial dan politik yang sempat mengemuka pada Agustus 2025 lalu. Menurutnya, reshuffle kabine, khususnya penggantian Menteri Keuangan, menjadi momentum penting yang menandai keseriusan pemerintah memperkuat pondasi ekonomi nasional.

“Langkah Presiden Prabowo mengganti Menkeu menunjukkan arah positif. Ia butuh orang-orang seperti Purbaya yang cepat tanggap menerjemahkan gagasan ekonomi politiknya,” ujar Yusak, Sabtu (18/10/2025).

Menurut Yusak, di tahun pertamanya Prabowo sudah menunjukkan komitmen merealisasikan sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes), dan Sekolah Rakyat (SR). Ketiga program tersebut dinilai menjadi simbol upaya pemerintahan Prabowo dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat akar rumput.

”Masih banyak pekerjaan rumah, tapi secara garis besar, Presiden Prabowo berusaha memenuhi janji kampanyenya. Program-program sosialnya mulai berjalan dan memberikan dampak nyata,” ujarnya.

Secara ekonomi, lanjut Yusak, fundamental Indonesia masih sangat kuat di bawah kepemimpinan Prabowo. Stabilitas makroekonomi tetap terjaga, bahkan menjadi landasan penting untuk melompat ke target pertumbuhan 8 persen dalam beberapa tahun mendatang.

Yusak menilai, peran Badan Danantara Indonesia (Danantara) akan menjadi kunci untuk mengoptimalkan aset negara dan menarik investasi strategis. “Harapan besar ada pada Danantara. Jika dikelola dengan baik, lembaga ini bisa menjadi motor penggerak perekonomian nasional, membuka lapangan kerja, serta menstabilkan sektor industri,” jelasnya.

Dalam konteks politik dan hubungan internasional, Yusak menilai diplomasi Indonesia di bawah Prabowo cukup diperhitungkan dunia. Ia menyoroti momen Pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB yang mendapat perhatian luas, menandakan posisi Indonesia semakin strategis di tataran global.

“Pidato Presiden di PBB yang menempatkan Indonesia di urutan ketiga paling berpengaruh menunjukkan diplomasi kita makin dihormati,” kata Yusak.

Namun, Yusak mengingatkan agar pemerintah juga memperkuat stabilitas politik dalam negeri. Pascakerusuhan Agustus lalu, konsolidasi elite politik dinilai penting agar program-program prioritas tidak terganggu.

“Prabowo perlu merapikan barisan inner circle-nya agar tidak terjadi tarik-menarik faksi. Dukungan elite saja tidak cukup, yang harus diperkuat adalah dukungan rakyat lewat kebijakan nyata,” ujar Yusak.

Meski capaian positif mulai terlihat, Yusak menilai efisiensi birokrasi masih menjadi pekerjaan rumah utama pemerintahan Prabowo. Menurutnya, struktur kabinet yang gemuk harus diimbangi dengan output kinerja yang optimal.

“Idealnya kabinet yang besar berbanding lurus dengan hasil kerja. Tapi realitanya, masih banyak tumpang tindih kewenangan dan rangkap jabatan. Ini yang perlu dibenahi,” kata Yusak.

Yusak juga menekankan pentingnya penerapan merit system dalam pengisian jabatan strategis, baik di kementerian maupun BUMN. “Reshuffle dan penempatan pejabat harus berbasis kinerja, bukan balas budi politik. Itu tantangan besar Prabowo untuk menjadikan efisiensi birokrasi sebagai realitas, bukan sekadar slogan,” ucapnya.