HANOI, KOMPAS.com – Pemerintah Vietnam menaikkan ambisi pertumbuhan ekonominya dengan membidik ekspansi produk domestik bruto (PDB) sebesar 11,9 persen pada paruh kedua 2026.

Target tersebut disiapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dua digit sepanjang tahun ini.

Dikutip dari The Investor, Selasa (30/6/2026), target baru itu muncul setelah pemerintah Vietnam memperbarui skenario pertumbuhan ekonomi sekaligus menyusun berbagai langkah percepatan pada sisa tahun.

Pexels.com/??t Nguy?n Bendera Vietnam.

Pemerintah menilai perekonomian masih memiliki ruang untuk tumbuh lebih tinggi meski menghadapi ketidakpastian global.

Dalam skenario terbaru yang dipaparkan pemerintah, Vietnam menargetkan pertumbuhan PDB tahunan mencapai sekitar 10 persen pada 2026. Untuk mencapainya, pertumbuhan ekonomi Vietnam pada enam bulan kedua harus mencapai sekitar 11,9 persen.

Pemerintah Vietnam juga menyusun dua skenario pertumbuhan.

Skenario pertama menargetkan pertumbuhan ekonomi tahunan sekitar 10 persen, sedangkan skenario kedua menempatkan target yang lebih tinggi apabila kondisi ekonomi domestik maupun global mendukung.

Kedua skenario tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan fiskal, moneter, investasi, dan perdagangan pada sisa tahun.

Data pemerintah menunjukkan ekonomi Vietnam tumbuh 7,83 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal I-2026, melambat dibandingkan pertumbuhan 8,46 persen pada kuartal IV-2025.

Meski demikian, laju tersebut masih ditopang oleh sektor manufaktur, konstruksi, dan jasa.

Ekspor juga tetap menjadi salah satu penopang utama ekonomi. Nilai ekspor Vietnam pada kuartal I 2026 meningkat 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

PEXELS/HUGO HEIMENDINGER Ilustrasi bendera Vietnam.

Sementara itu, realisasi investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) mencapai 5,41 miliar dollar AS atau meningkat 9,1 persen secara tahunan.

Arus investasi tersebut didorong oleh diversifikasi rantai pasok global di tengah perubahan aturan perdagangan internasional.

Fokus pada investasi dan konsumsi domestik

Untuk mengejar target pertumbuhan tersebut, pemerintah Vietnam menginstruksikan kementerian dan pemerintah daerah mempercepat pencairan investasi publik, mendorong konsumsi domestik, memperkuat ekspor, serta memperbaiki iklim investasi.

Selain itu, mengutip VnEconomy, pemerintah Vietnam meminta percepatan penyelesaian proyek infrastruktur strategis, termasuk jaringan transportasi, logistik, energi, dan transformasi digital yang dinilai mampu meningkatkan produktivitas ekonomi.

Dalam pembaruan skenario ekonomi, pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, memastikan pasokan energi, serta menjaga kelancaran aktivitas produksi dan perdagangan.

Berbagai kementerian diminta mempercepat reformasi administrasi, memangkas prosedur perizinan, serta mengatasi hambatan investasi yang masih mengganggu dunia usaha.

Pemerintah siapkan sejumlah langkah

Dalam dokumen pembaruan skenario pertumbuhan ekonomi, pemerintah Vietnam merinci sejumlah langkah utama yang akan dijalankan pada sisa tahun.

Langkah tersebut meliputi percepatan penyaluran investasi publik, peningkatan efektivitas belanja pemerintah, penguatan sektor industri pengolahan dan manufaktur, pengembangan ekonomi digital, serta peningkatan daya saing ekspor.

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA Kondisi lalu lintas di jalanan Kota Hanoi, Vietnam pada Mei 2024.

Pemerintah juga akan memperkuat pengembangan pasar domestik untuk menopang konsumsi masyarakat sekaligus memperluas akses pasar ekspor melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas yang telah dimiliki Vietnam.

Di sisi lain, otoritas tetap diminta menjaga stabilitas nilai tukar, sistem keuangan, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha agar target pertumbuhan tetap dapat dicapai.

Ketidakpastian global tetap menjadi tantangan

Meski memasang target yang lebih tinggi, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan eksternal yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Risiko tersebut antara lain berasal dari perlambatan ekonomi global, ketegangan perdagangan internasional, dinamika geopolitik, serta perubahan rantai pasok dunia yang dapat memengaruhi permintaan ekspor Vietnam.

Karena itu, pemerintah meminta seluruh kementerian dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi pelaksanaan kebijakan agar berbagai hambatan terhadap investasi, produksi, dan perdagangan dapat segera diselesaikan.

Pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi dua digit pada 2026 sekaligus menjaga stabilitas ekonomi makro di tengah kondisi global yang masih bergejolak.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakui bahwa rumitnya birokrasi pelayanan perizinan menjadi hambatan struktural yang membuat iklim investasi di Indonesia tertinggal dibandingkan Vietnam.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa Vietnam saat ini menjadi parameter sekaligus pesaing utama Indonesia dalam memperebutkan aliran modal asing di kawasan Asia Tenggara.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Vietnam yang bisa menembus 8% pada 2025 tak lepas dari kontribusi investasi yang signifikan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tertahan di kisaran 5%.

Todotua menyoroti bahwa salah satu pembeda utama antara Indonesia dan Vietnam terletak pada siklus investasi.

Di Vietnam, sambungnya, siklus investasi praktis hanya sebatas pada masa konstruksi fisik; sementara di Indonesia, rentang waktu dari komitmen hingga eksekusi bisa sangat memakan waktu.

"Di negara kita, memang to be honest, siklus investasi ini masih relatif mungkin 4 tahunan 5 tahunan. Di situ salah satunya ada kontribusi dari pelayanan perizinan yang membuat realisasi investasi tidak bisa tereksekusi secara cepat," ujarnya dalam Sosialisasi Penyesuaian PP 28/2025 di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Lambatnya pelayanan perizinan ini terlihat jelas dalam data sistem Online Single Submission (OSS). Todotua mencatat bahwa pada awal dirinya bertugas di Kementerian, terdapat tumpukan investasi yang belum terealisasi (unrealized investment) dengan nilai fantastis, yaitu mencapai hampir Rp1.500 triliun.

Perusahaan-perusahaan tersebut sejatinya telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), terdaftar dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dan memiliki komitmen investasi yang jelas. Kendati demikian, laporan realisasinya nihil lantaran tidak dapat dieksekusi di lapangan akibat terhalang masalah izin.

"Kementerian Investasi dan Hilirisasi sangat benar-benar memahami betul bahwa ini adalah konteks yang sangat penting untuk kita benahi. Ini bukan hal yang tabu untuk kita bicarakan, tetapi kita berpikiran bagaimana kita bisa memberikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan ini," tegas Todotua.

Reformasi via PP 28/2025

Sebagai solusi, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025. Beleid ini diklaim sebagai bentuk reformasi perizinan menyeluruh yang akan memberikan kepastian berusaha bagi para investor.

Todotua menjelaskan bahwa terobosan utama dalam PP 28/2025 adalah penerapan Service Level Agreement (SLA) yang diikat dengan mekanisme 'fiktif positif'. Melalui skema ini, jika instansi terkait tidak menerbitkan izin sesuai batas waktu SLA yang ditentukan maka izin tersebut secara hukum dianggap telah terbit dan disetujui.

Dari total 372 perizinan yang mencakup sekitar 1.700 KBLI, pemerintah telah memetakan lebih dari 180 perizinan yang kini masuk ke dalam ekosistem fiktif positif dengan SLA yang ketat.

"Salah satu contoh yang paling mudah adalah pelayanan perizinan perhotelan. Dalam 28 hari, kita sudah bisa memberikan kepastian, izinnya pasti keluar dan pelaku usaha sudah bisa merealisasikan investasinya," jelas Todotua

Dia menekankan bahwa kepastian waktu ini sangat krusial. Bagaimanapun, sambungnya, dunia usaha menuntut kecepatan agar momentum bisnis tidak hilang seiring berjalannya waktu.

"Orang berusaha itu ada jenis-jenis usaha yang siklusnya pendek. Jangan-jangan tren bisnisnya sudah berubah, tetapi izinnya juga belum keluar-keluar. Banyak terjadi hal seperti itu," tutup Todotua.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomiVietnam tumbuh sebesar 8% sepanjang 2025, melampaui realisasi tahun sebelumnya.

Dilansir Reuters, Senin (5/1/2026) berdasarkan data awal dari Pemerintah Vietnam, kinerja ekonomi tersebut didorong oleh kinerja ekspor yang solid terlepas dari penerapan tarif impor AS. Vietnam dilaporkan membukukan surplus dagang tahunan dengan Negara Paman Sam.

Pertumbuhan ekonomi Vietnam sebesar 8,02% sepanjang tahun lalu, lebih tinggi ketimbang tahun sebelumnya sebesar 7,09%. Realisasi ini menunjukkan tidak ada gangguan langsung dari penerapan tarif impor oleh AS yang diberlakukan sejak Agustus 2025 ataupun dari bencana banjir yang terjadi berulang sepanjang tahun lalu.

Pada 2025, Pemerintah Vietnam telah menetapkan target pertumbuhan tahunan lebih dari 8%. Sementara pada kuartal keempat 2025, ekonomi Vietnam tumbuh 8,46% YoY atau menjadi angka terbesar secara kuartalan sepanjang tahun lalu, naik dari 8,25% pada kuartal ketiga.

Sebagai informasi, Vietnam merupakan salah satu eksportir terbesar ke AS dan saat ini masih dalam proses negosiasi terkait dengan perjanjian dagang.

Total ekspor Vietnam meningkat sebesar 17% menjadi sekitar US$475 miliar pada tahun lalu, menurut data tersebut, dengan pengiriman ke Amerika Serikat senilai US$153 miliar, jauh melampaui angka rekor 2024 sebesar US$119,5 miliar.

Hal itu telah menyebabkan surplus perdagangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Washington, hampir US$134 miliar pada 2025, jauh lebih tinggi daripada puncak sebelumnya yang dicapai pada 2024, menurut angka Vietnam, yang biasanya lebih konservatif daripada data AS.

Angka perdagangan terbaru yang tersedia dari badan statistik AS menunjukkan bahwa surplus Vietnam dengan AS telah mencapai angka yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu US$129,5 miliar pada September 2025.

Angka ini lebih tinggi dari surplus US$123,5 miliar yang tercatat sebagai rekor sebelumnya untuk keseluruhan tahun 2024.

Vietnam adalah mata rantai utama dalam rantai pasokan global untuk elektronik, tekstil, sepatu, dan barang-barang lainnya. Perusahaan multinasional asing, seperti Samsung, Apple, dan Nike, merakit produk mereka di Vietnam, yang seringkali terbuat dari komponen dan bahan baku dari China, sebelum mengekspornya, sebagian besar ke Amerika Serikat, yang merupakan pasar utama Vietnam.

Impor barang-barang China oleh Vietnam mencapai rekor tertinggi tahun lalu sebesar US$186 miliar, turun dari US$144,2 miliar pada tahun 2024.

Pemerintahan Trump sebelumnya menuduh Vietnam sebagai pusat transit untuk barang-barang China yang diekspor ke Amerika Serikat. Barang-barang yang ditransit secara ilegal menghadapi tarif AS sebesar 40%, tetapi Gedung Putih belum mengindikasikan kriterianya untuk menentukan apa yang dapat dianggap sebagai transshipment ilegal.

Pertumbuhan 5 Tahun

Terlepas dari kuatnya pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak mencapai target rata-rata tahunan yang ambisius sebesar 6,5%-7% yang ditetapkan oleh Partai Komunis yang berkuasa untuk periode 2021-2025. Hal ini sebagian besar karena pertumbuhan yang rendah pada 2021 yang terdampak Covid-19.

Untuk periode lima tahun, pertumbuhan tahunan rata-rata ekonomi Vietnam berada di angka 6,25%. Untuk periode 2026-2030, pemerintah menargetkan pertumbuhan tahunan setidaknya 10%, menurut dokumen pendahuluan yang diharapkan akan disahkan pada kongres partai lima tahunan akhir bulan ini.

Pertumbuhan ekonomi Vietnam pada tahun lalu juga didukung oleh konsumsi domestik dan pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi untuk infrastruktur karena negara tersebut mencoba menyeimbangkan kembali model pertumbuhannya agar tidak lagi bergantung sepenuhnya pada ekspor.

Produksi industri dan penjualan ritel keduanya naik sebesar 9,2% pada 2025. Harga konsumen pada bulan Desember naik 3,48% dari tahun sebelumnya, dan tingkat inflasi untuk tahun 2025 adalah 3,31%.

Arus masuk investasi asing pada 2025 naik 9% menjadi US$27,6 miliar. Komitmen investasi asing, yang menunjukkan besarnya arus masuk di masa depan, sebagian besar tetap stabil senilai US$38,4 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi tahunan minimal 10% dalam lima tahun ke depan. Optimisme ini dipasang pemerintah Vietnam meskipun ada Tarif Trump dan ketidakpastian perdagangan global.

PM Vietnam Pham Minh Chinh mengatakan negaranya bakal terus memprioritaskan kenaikan produk domestik bruto (PDB) sembari menjaga stabilitas makroekonomi.

"[Vietman] terus memprioritaskan peningkatan pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi, menekan inflasi, memastikan keseimbangan ekonomi utama, serta menjaga utang publik dan defisit anggaran tetap dalam batas yang wajar,” kata PM Vietnam Pham Minh Chinh di Sidang Majelis Nasional di Hanoi, dikutip Bloomberg pada Senin (20/10/2025).

Adapun, Chinh menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini akan melebihi 8%. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan 8,3-8,5% pada 2025 dengan catatan kemajuan ekonomi tercepat dalam tiga tahun terakhir pada kuartal lalu. Hal itu ditopang oleh aktivitas pabrik-pabrik yang bekerja ekstra mengirimkan barang ke AS sebelum tarif yang lebih tinggi mulai diberlakukan awal Agustus.

Phan Van Mai, ketua komite ekonomi parlemen Vietnam, mengingatkan target ambisius tersebut akan sulit tercapai karena kekuatan utama seperti ekspor, konsumsi, dan investasi belum menciptakan momentum yang cukup kuat.

"Kondisi global diperkirakan akan tetap tidak stabil, kompleks, dan tidak dapat diprediksi, karena persaingan strategis antara kekuatan besar semakin intens dan risiko dari geopolitik serta proteksionisme perdagangan terus meningkat," kata Mai.

Adapun, Vietnam terus berupaya mendiversifikasi pasar ekspornya sembari perunding melanjutkan pembahasan kesepakatan dagang dengan AS. Meski ancaman tarif awal sebesar 46% telah dikurangi menjadi 20%, AS juga menetapkan tarif 40% untuk barang yang dianggap disalurkan melalui Vietnam, menciptakan ketidakpastian tambahan bagi pelaku usaha karena rinciannya masih belum jelas.

Sebagai kekuatan ekspor yang tahun lalu mencatat surplus perdagangan terbesar ketiga dengan AS, Vietnam tengah mencari mitra dagang baru dan berencana menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan kawasan seperti Timur Tengah, Amerika Latin, Afrika, dan Pakistan.

Chinh menegaskan bahwa pemerintah akan menghilangkan hambatan untuk pengembangan proyek-proyek kunci, termasuk di sektor energi terbarukan dan industri. Saat ini terdapat sekitar 3.000 proyek yang sedang ditinjau pemerintah dan dia mendorong otoritas untuk mempercepat prosesnya.

Selain itu, pemerintah akan memprioritaskan menarik investasi asing yang sejalan dengan transfer teknologi maju dan berencana memulai pembangunan pabrik semikonduktor tahun depan, tanpa menjelaskan secara rinci jenis pabrik yang dimaksud.

Terlepas dari ketidakpastian tarif, daya tarik Vietnam sebagai alternatif basis produksi dan perakitan selain China terus menarik perusahaan asing. Realisasi investasi langsung asing mencapai 18,8 miliar dolar AS dalam sembilan bulan pertama 2025, naik 8,5% dibanding tahun lalu.

Namun, ketergantungan yang terlalu besar pada investasi asing dapat membahayakan daya saing jangka panjang negara. Mai menekankan perlunya perusahaan unggulan lokal untuk meningkatkan tingkat lokalisasi yang saat ini baru sekitar 36,6%.