Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Thailand akan mewajibkan sebagian besar instansi pemerintah untuk menerapkan sistem kerja dari rumah sepenuhnya (work from home/WFH) sebagai bagian dari langkah-langkah darurat untuk menekan permintaan energi, salah satunya bahan bakar.

Dilansir dari Bloomberg, Selasa (10/3/2026), Sekretaris Jenderal Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Thailand, Danucha Pichayanan, menjelaskan bahwa langkah itu bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi di tengah meningkatnya risiko pasokan.

Kabinet juga mendesak para pejabat pemerintah untuk menangguhkan perjalanan luar negeri yang tidak penting selama periode tersebut, hanya mengizinkan pertemuan internasional yang penting saja.

Filipina, yang mengimpor hampir seluruh kebutuhan minyaknya, juga telah memulai sistem kerja empat hari seminggu untuk kantor-kantor pemerintah sebagai upaya untuk menghemat energi karena ketegangan di Timur Tengah mendorong harga bahan bakar lebih tinggi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping mencapai beberapa kesepakatan penting dalam pertemuan di Korea Selatan. Kesepakatan tersebut menandai gencatan senjata baru di tengah ketegangan perdagangan dan geopolitik antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut.

Pertemuan tatap muka pertama antara Trump dan Xi dalam enam tahun terakhir berlangsung di tengah meningkatnya tensi dagang serta pengumuman mengejutkan dari Trump tentang rencana melanjutkan uji coba nuklir. Namun, kedua pemimpin berhasil meraih sejumlah kesepakatan yang disebut Trump sebagai "kemajuan besar bagi dunia".

"Saya pikir ini hari yang luar biasa bagi Amerika Serikat dan juga bagi China," kata Trump kepada wartawan di pesawat Air Force One dalam perjalanan kembali ke Washington, Kamis (30/10/2025). "Kami membicarakan banyak hal sulit, tapi akhirnya kami menemukan titik temu."

Berikut lima poin utama hasil pertemuan Trump dan Xi di Seoul:

1. AS Turunkan Tarif Impor dari China

Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menurunkan tarif impor dari China dari 57% menjadi 47%. Ia menyebut langkah ini sebagai hasil langsung dari kesepakatannya dengan Xi.

"Saya telah setuju untuk menurunkan tarif sebesar 10%. Itu langkah besar," kata Trump. "Kami juga mengurangi tarif fentanil dari 20% menjadi 10% karena Presiden Xi berjanji akan bekerja sangat keras menghentikan aliran zat berbahaya itu."

Trump menekankan bahwa kebijakan baru ini akan "berlaku segera" dan menjadi sinyal positif bagi dunia usaha. "Saya pikir Anda akan melihat tindakan nyata dari pihak China. Xi sangat serius dalam hal ini," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa penurunan tarif bukan bentuk kelemahan. "Kami tetap tegas, tapi kami juga tahu kapan waktunya membuka pintu," tambahnya. "Kesepakatan ini baik untuk ekonomi dunia dan bagi para pekerja Amerika."

2. China Tunda Pembatasan Ekspor Tanah Jarang

Dalam isu sumber daya strategis, Beijing setuju menunda pembatasan ekspor mineral tanah jarang selama satu tahun. Trump menyebut hasil ini sebagai "kemenangan besar" bagi industri teknologi dan energi bersih AS.

"China telah setuju untuk melanjutkan aliran tanah jarang, mineral kritis, dan magnet secara bebas," kata Trump di platform Truth Social. "Ini sangat penting untuk pabrik mobil listrik, semikonduktor, dan komputer kita."

Menurutnya, langkah ini memberi waktu bagi AS untuk memperkuat rantai pasokan domestik. "Kami akan memanfaatkan tahun ini untuk memperkuat kerja sama dengan Australia, Jepang, dan negara Asia lainnya agar tidak terlalu bergantung pada satu sumber," tegas Trump.

3. China Kembali Beli Kedelai dari AS

Trump juga mengumumkan kabar baik bagi sektor pertanian AS. Xi setuju untuk kembali membeli produk pertanian Amerika, termasuk kedelai, sorgum, dan hasil tani lain yang selama ini tertahan akibat perang dagang.

"Kami sepakat dalam banyak hal. China akan membeli kedelai dan produk pertanian lainnya dalam jumlah besar, dimulai segera," kata Trump.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menjelaskan bahwa China akan membeli 12 juta ton kedelai hingga akhir tahun dan 25 juta ton per tahun selama tiga tahun ke depan. "Ini kemenangan besar bagi petani kita," ujarnya kepada Fox Business.

Trump menambahkan, "Saya tahu para petani kita telah menanggung beban akibat kebijakan perdagangan sebelumnya. Hari ini, saya bisa mengatakan: bantuan sedang datang. Ini awal yang baru untuk para petani Amerika."

4. Isu Nuklir Bayangi Pertemuan

Sebelum bertemu Xi, Trump membuat kejutan dengan mengumumkan rencana melanjutkan uji coba senjata nuklir AS. Ia mengatakan keputusan itu diambil untuk menjaga keseimbangan kekuatan global.

"Saya sangat tidak suka melakukannya, tapi saya tidak punya pilihan," tulis Trump di Truth Social. "Rusia dan China telah mengembangkan sistem baru, dan Amerika Serikat tidak akan tertinggal."

Namun, ia menegaskan bahwa langkah itu tidak berkaitan langsung dengan Xi. "Itu tidak ada hubungannya dengan China," ujarnya ketika ditanya wartawan. "Kami hanya memastikan Amerika tetap yang terkuat di dunia."

Trump juga menepis anggapan bahwa kebijakan tersebut akan memperburuk hubungan dengan Beijing. "Presiden Xi memahami posisi kami. Dia pemimpin yang sangat cerdas, dan dia tahu bahwa kekuatan adalah bentuk stabilitas," katanya.

5. Sejumlah Isu Sensitif Tidak Dibahas

Meskipun banyak hal disepakati, beberapa isu strategis seperti Taiwan, minyak Rusia, dan chip Blackwell tidak masuk dalam agenda pembahasan.

"Taiwan tidak pernah muncul. Bahkan tidak disebut," ujar Trump. "Kami berbicara tentang hal-hal yang lebih produktif."

Sebaliknya, kedua pemimpin menyinggung perang Rusia-Ukraina. "Kami sepakat bahwa kedua belah pihak terkunci dan akan bekerja sama untuk melihat apakah kami bisa membantu menyelesaikannya," kata Trump.

Mengenai isu energi, Trump mengatakan, "Kami tidak membahas minyak Rusia secara spesifik, tetapi kami berbicara tentang stabilitas global. Xi tahu bahwa perang tidak baik bagi siapa pun."

Meski begitu, Trump menutup dengan nada optimistis. "Saya pikir Presiden Xi dan saya memiliki hubungan yang kuat. Kami berdua ingin melihat dunia yang makmur, bukan dunia yang berkonflik," katanya. "Ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih baik."

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat Donald Trump (AS) batal bertemu Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un usai KTT APEC di Korea Selatan.

Selepas bertemu Presiden China Xi Jinping, Kamis (30/10/2025), Trump langsung pergi menggunakan pesawat kepresidenan Air Force One. Dia menyatakan tak akan bertemu dengan Kim.

Alasan utama batalnya pertemuan tersebut karena Trump sangat sibuk. Namun, dia menyatakan mungkin dia akan kembali ke Asia untuk bertemu Kim.

"Saya punya hubungan yang baik dengan Kim Jong Un," tuturnya di dalam Air Force One, dilansir AFP.

Kedua pemimpin terakhir kali bertemu pada 2019 di Zona Demiliterisasi (DMZ), namun pembicaraan denuklirisasi kemudian mandek.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Xi Jinping, Trump menyepakati sejumlah hal.

Menurutnya sudah ada kesepakatan 1 tahun soal ekspor mineral logam tanah jarang yang akan dinegosiasikan setiap tahun. Tarif ekspor China juga akan diturunkan 10% menjadi 47% dari 57%.

Sebagai imbalannya, China akan bertindak tegas menghentikan fentanil, narkotika yang kini menyebar luas di AS. China juga akan melanjutkan pembelian kedelai Amerika dan produk pertanian lainnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan di Selat Taiwan kembali meningkat setelah serangkaian pesawat pengebom strategis China terbang di sekitar wilayah Taiwan untuk melakukan latihan "konfrontasi". Aksi itu dilakukan hanya beberapa hari sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan pekan ini.

Latihan udara itu dilaporkan oleh media pemerintah China pada Minggu (26/10/2025) malam dan digambarkan sebagai bagian dari "uji kemampuan tempur" menjelang pertemuan penting antara dua kekuatan besar dunia tersebut.

Menurut laporan saluran militer televisi pemerintah China di platform Weibo, unit-unit di bawah Komando Teater Timur baru-baru ini melakukan latihan tempur yang difokuskan pada kemampuan blokade udara dan serangan presisi.

"Beberapa jet tempur J-10 terbang dalam formasi tempur menuju wilayah udara sasaran yang telah ditentukan, sementara sejumlah pembom H-6K bergerak menuju perairan dan wilayah udara di sekitar Pulau Taiwan untuk melaksanakan simulasi latihan konfrontasi," kata laporan tersebut.

H-6K dikenal sebagai pengebom strategis jarak jauh yang mampu membawa senjata nuklir, menjadikannya salah satu alat paling sensitif dalam arsenal militer Beijing.

Dalam tayangan video yang disiarkan, terlihat bom dijatuhkan dari pesawat, dan salah satu perwira angkatan udara terdengar mengatakan bahwa "garis pantai Taiwan tampak jelas", meskipun rekaman tersebut tidak memperlihatkan daratan secara jelas.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Taiwan dengan tegas mengecam laporan tersebut, menyebutnya sebagai upaya propaganda untuk menebar ketakutan.

"Laporan itu jelas merupakan operasi opini publik yang bertujuan menakut-nakuti," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan resmi, sebagaimana dikutip Reuters.

"Kami menyerukan kepada seluruh warga untuk tetap bersatu menghadapi operasi kognitif semacam ini, menjunjung tinggi kebebasan dan demokrasi, serta bersama-sama membela tanah air," lanjutnya.

Meski latihan itu gencar dipublikasikan oleh media pemerintah China, militer Taiwan tidak melaporkan aktivitas mencurigakan dalam beberapa hari terakhir. Dalam buletin hariannya pada Senin pagi, kementerian itu hanya mencatat keberadaan empat pesawat militer China dalam 24 jam terakhir: tiga jet tempur di atas Selat Taiwan dan satu pesawat pendukung di barat daya pulau tersebut.

Adapun dalam pernyataan resminya, media pemerintah China mengatakan bahwa latihan tersebut merupakan "aksi konkret dalam membela kedaulatan nasional dan integritas teritorial, serta menjaga perdamaian dan kebahagiaan ratusan juta rakyat."

Pernyataan itu mempertegas pesan politik Beijing bahwa militer China siap menggunakan kekuatan untuk menegakkan klaimnya atas Taiwan, yang dianggap sebagai bagian dari wilayah China meski pulau itu memiliki pemerintahan sendiri sejak 1949.

Pertemuan Trump dan Xi di Korea Selatan

Ketegangan ini muncul menjelang pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di sela-sela KTT kawasan di Korea Selatan. Pertemuan tersebut diharapkan membahas berbagai isu strategis, termasuk sengketa dagang yang masih membayangi hubungan kedua negara.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa Taiwan "tidak perlu khawatir" terhadap pembicaraan antara kedua pemimpin itu.

AS, meski tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taipei, secara hukum tetap berkewajiban menyediakan sarana pertahanan bagi Taiwan melaluiTaiwan Relations Act.

Sebelumnya, seorang pejabat senior China menyerukan agar Beijing dan Taipei bekerja sama untuk mencapai "reunifikasi damai", bertepatan dengan peringatan 80 tahun penyerahan Taiwan dari kekuasaan Jepang kepada pemerintah China setelah Perang Dunia II.

Namun, Presiden Taiwan Lai Ching-te dalam sebuah wawancara dengan dua YouTuber Taiwan menegaskan bahwa perdamaian hanya bisa dijaga melalui kekuatan, bukan sekadar janji di atas kertas.

"Kami memiliki cita-cita untuk perdamaian, tetapi tidak boleh berilusi bahwa selembar kesepakatan bisa membawa perdamaian," ujarnya.

Pemerintah Lai telah meningkatkan anggaran pertahanan nasional untuk memperkuat kemampuan militer Taiwan, sebagai bagian dari strategi "pertahanan berbasis kekuatan".

Adapun Beijing sejauh ini menolak berbagai tawaran dialog dari Lai, menuduhnya sebagai "separatis" yang mendorong kemerdekaan de facto Taiwan. Sebaliknya, Lai menegaskan bahwa hanya rakyat Taiwan yang memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri sejumlah pertemuan tingkat tinggi internasional pada akhir Oktober hingga awal November 2025.

Hal itu disampaikan Sugiono usai mendampingi Presiden dalam penyambutan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Menurutnya, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri Asean Summit yang akan digelar pada 26–28 Oktober 2025, sebelum melanjutkan perjalanan ke Korea Selatan untuk menghadiri KTT APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) di Gyeongju.

“Asean Summit dijadwalkan 26 sampai 28. Kemudian dalam satu rangkaian, Pak Presiden juga akan mengikuti APEC di Korea Selatan, di Gyeongju. Jadwal acaranya tanggal 30 Oktober sampai 2 November. Kita dalam tahap persiapan untuk menghadiri keduanya,” ujar Sugiono.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan kunjungan Presiden Prabowo ke Korea Utara (North Korea) dalam rangkaian lawatan internasional tersebut, Sugiono belum memberikan konfirmasi lebih lanjut.

Dia menegaskan bahwa agenda utama Presiden difokuskan pada dua forum besar, yakni Asean Summit dan APEC Summit.

Sugiono juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo dipastikan akan menghadiri KTT G20 mendatang di Afrika Selatan.

“Tadi beliau bilang pasti hadir,” ucap Sugiono singkat.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Polandia secara terbuka memberi sinyal terkait penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal ini terjadi saat Putin dilaporkan akan bertemu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Budapest, Hungaria.

Mengutip Newsweek, Selasa (21/10/2025), Wakil Perdana Menteri (PM) sekaligus Menteri Luar Negeri Polandia, Radosław Sikorski, menegaskan kewajiban hukumnya untuk menangkap dan membawa Putin ke meja hijau. Hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang mengeluarkan surat penangkapan untuk Putin.

"Saya tidak dapat menjamin bahwa pengadilan Polandia independen tidak akan memerintahkan pemerintah untuk mengawal pesawat tersebut turun guna menyerahkan tersangka ke pengadilan di Den Haag," tuturnya.

Seorang profesor hukum publik internasional, Marko Milanovic, mengonfirmasi kepada Newsweek bahwa ICC sebelumnya telah memutuskan bahwa kewajiban ini berlaku bahkan untuk kepala negara yang bukan penandatangan ICC seperti Putin.

"Jika Putin berada di wilayah Polandia, Polandia wajib menangkapnya," kata Milanovic.

Pekan lalu, Presiden Trump mengumumkan rencana pertemuan dengan Putin di ibu kota Hungaria, Budapest. Pertemuan ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari perang Ukraina yang oleh Trump disebut "perang tanpa kemuliaan" (inglorious war).

Meski begitu, ICC telah mengeluarkan urat perintah penangkapan terhadap Putin pada tahun 2023. Lembaga itu menuduh pemimpin Kremlin tersebut secara ilegal mendeportasi ratusan anak Ukraina dari negara yang dilanda perang.

Meskipun Moskow tidak mengakui otoritas ICC dan menyebut surat perintah itu "keterlaluan dan tidak dapat diterima," negara-negara yang menandatangani Statuta Roma ICC, termasuk Polandia dan Hungaria, secara hukum wajib menangkap dan menyerahkan buronan yang ditemukan di wilayah mereka.

Jika Putin memilih terbang ke Hungaria, ia harus melewati wilayah udara anggota NATO atau penandatangan ICC. Budapest sendiri, yang tengah dalam proses menarik diri dari ICC, telah menyatakan akan memastikan Putin dapat memasuki negara yang tidak memiliki laut itu dengan aman dan kembali ke Rusia.

Rute yang paling langsung dan berisiko ke Hungaria akan melintasi Ukraina, sementara rute lain akan melewati Belarus, Polandia, dan Slovakia. Sebuah rute yang lebih rumit dan panjang akan membawa Putin melalui Turki dan negara-negara Balkan.

Di sisi lain, AS kemungkinan akan menekan negara-negara seperti Yunani, Montenegro, Makedonia Utara, dan Serbia, yang sebagian besar merupakan anggota NATO dan/atau penandatangan ICC, untuk mengizinkan perjalanan Putin. Meskipun demikian, masih belum jelas bagaimana surat perintah penangkapan berlaku untuk perjalanan melalui wilayah udara suatu negara.