Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Thailand akan mewajibkan sebagian besar instansi pemerintah untuk menerapkan sistem kerja dari rumah sepenuhnya (work from home/WFH) sebagai bagian dari langkah-langkah darurat untuk menekan permintaan energi, salah satunya bahan bakar.

Dilansir dari Bloomberg, Selasa (10/3/2026), Sekretaris Jenderal Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Thailand, Danucha Pichayanan, menjelaskan bahwa langkah itu bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi di tengah meningkatnya risiko pasokan.

Kabinet juga mendesak para pejabat pemerintah untuk menangguhkan perjalanan luar negeri yang tidak penting selama periode tersebut, hanya mengizinkan pertemuan internasional yang penting saja.

Filipina, yang mengimpor hampir seluruh kebutuhan minyaknya, juga telah memulai sistem kerja empat hari seminggu untuk kantor-kantor pemerintah sebagai upaya untuk menghemat energi karena ketegangan di Timur Tengah mendorong harga bahan bakar lebih tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Militer Thailand mempertimbangkan pemblokiran ekspor bahan bakar minyak (BBM) ke Kamboja setelah pertempuran meluas hingga wilayah pesisir perbatasan.

Melansir Reuters pada Senin (15/12/2025), para komandan militer Thailand disebut sedang membahas opsi penghentian ekspor bahan bakar ke Kamboja. Mereka juga meminta angkatan laut untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kapal-kapal yang membawa pasokan strategis serta menetapkan zona perairan di sekitar pelabuhan Kamboja sebagai wilayah berisiko tinggi.

“Untuk saat ini belum ada perintah terkait langkah-langkah tersebut,” ujar Asisten Juru Bicara Angkatan Laut Kerajaan Thailand, Kapten Nara Khunkothom.

Dia menambahkan, isu tersebut akan dibahas dalam rapat keamanan pada hari ini, Senin (15/12/2025).

Sementara itu, Kementerian Energi Thailand menyatakan pada Jumat (12/12/2025) bahwa negara tersebut telah menghentikan ekspor minyak ke Kamboja sejak Juni 2025. Berdasarkan data kementerian tersebut, pada 2024 Thailand mengekspor sekitar 2,2 miliar liter bahan bakar ke Kamboja.

Kamboja menuduh Thailand menyerang infrastruktur sipil, termasuk penggunaan jet tempur dan penembakan artileri ke kawasan permukiman. Thailand membantah tuduhan tersebut dan menyatakan hanya menyasar target militer.

Dua negara Asia Tenggara itu beberapa kali terlibat bentrokan bersenjata sepanjang tahun ini, sejak seorang prajurit Kamboja tewas dalam insiden perbatasan pada Mei 2025. Konflik yang kembali memanas tersebut telah memaksa ratusan ribu warga di kedua sisi perbatasan mengungsi.

Pemerintah Thailand mengumumkan pemberlakuan jam malam di Provinsi Trat, wilayah tenggara negara itu, pada Minggu, seiring berlanjutnya pertempuran di sepanjang perbatasan kedua negara yang membentang sekitar 817 kilometer.

Otoritas Thailand melaporkan seorang prajurit dan seorang warga sipil tewas akibat roket BM-21 yang ditembakkan dari wilayah Kamboja pada hari yang sama.

Menurut otoritas Thailand, sedikitnya 16 prajurit dan 10 warga sipil tewas, serta ratusan lainnya luka-luka sejak bentrokan terbaru pecah pada Senin. Sebanyak 258.626 warga sipil dilaporkan mengungsi akibat konflik tersebut.

Di pihak lain, Kamboja tidak melaporkan korban baru pada Minggu. Kementerian Dalam Negeri Kamboja mencatat sedikitnya 11 orang tewas, 74 luka-luka, dan 394.706 orang mengungsi.

Militer Thailand pada Sabtu menyatakan telah menghancurkan sebuah jembatan yang digunakan Kamboja untuk mengirimkan senjata berat dan perlengkapan militer ke wilayah konflik, serta melancarkan operasi yang menargetkan artileri yang telah ditempatkan di Provinsi Koh Kong, wilayah pesisir Kamboja.

“Secara keseluruhan, bentrokan masih terus terjadi,” ujar Juru Bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Laksamana Muda Surasant Kongsiri, dalam konferensi pers di Bangkok pada Minggu, meski Kamboja kembali menyatakan keterbukaannya terhadap gencatan senjata sehari sebelumnya.

Trump, yang sebelumnya memediasi gencatan senjata dalam konflik berkepanjangan kedua negara pada Oktober lalu, mengatakan telah berbicara dengan Perdana Menteri sementara Thailand Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet pada Jumat, dan menyebut kedua pihak sepakat untuk menghentikan seluruh aksi tembak-menembak.

Namun, Anutin pada Sabtu (13/12/2025) menegaskan Thailand akan terus bertempur hingga tidak lagi merasakan ancaman dan bahaya terhadap wilayah serta rakyatnya.

Seorang juru bicara Gedung Putih kemudian menyatakan Trump berharap semua pihak menghormati komitmen yang telah disampaikan dan bahwa Presiden AS itu akan meminta pertanggungjawaban pihak mana pun yang diperlukan untuk menghentikan pertumpahan darah dan memastikan perdamaian yang berkelanjutan.

Thailand, menurut Surasant, tetap terbuka pada solusi diplomatik, tetapi menegaskan bahwa Kamboja harus menghentikan permusuhan terlebih dahulu sebelum negosiasi dapat dilakukan.