Bisnis.com, JAKARTA — Mantan presiden Filipina Rodrigo Duterte akan menjalani persidangan atas kejahatan kemanusiaan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Keputusan itu muncul setelah para hakim ICC mengonfirmasi dakwaan Duterte.

Duterte, yang kini berusia 81 tahun, dituduh melakukan pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing) terhadap ribuan orang dalam program “perang melawan narkoba” ketika dia menjabat sebagai Presiden Filipina, seperti dilansir dariBBC News, Jumat (24/4/2026). Tindakan tersebut terjadi antara 2011 dan 2019.

Para hakim praperadilan mengonfirmasi secara bulat dakwaan tersebut. ICC pada Kamis (23/4/2026) mengatakan bahwa para hakim memiliki “alasan yang kuat untuk meyakini” bahwa Duterte telah melakukan dugaan kejahatan tersebut.

MengutipDeutsche Welle, belum ada tanggal pasti mengenai pelaksanaan persidangan tersebut.

Konfirmasi persidangan Duterte ini muncul setelah dia beberapa kali melakukan upaya banding agar dirinya dibebaskan dari penahanan. Duterte memang telah ditahan di Den Haag (The Hague), Belanda selama lebih dari setahun.

Duterte telah menolak untuk mengakui proses persidangan ICC. Alasannya, saat masa kepresidenannya pada 2019, Filipina telah keluar dari Statuta Roma, yaitu perjanjian pendirian ICC.

Meski begitu, pada Rabu (24/4/2026), hakim-hakim di Kamar Praperadilan ICC memutuskan bahwa pengadilan tersebut masih dapat menyidangkan kasus Duterte. Hal itu disimpulkan karena dugaan kejahatan tersebut terjadi antara tahun 2011 dan 2019, ketika Filipina masih menjadi anggota ICC.

Para hakim juga telah memberikan izin kepada lebih dari 500 korban untuk ikut serta dalam proses persidangan tersebut, kata ICC.

Di lain pihak, tim kuasa hukum Duterte mengatakan kepada media Filipina bahwa mereka akan meminta izin untuk mengajukan banding atas putusan Kamar Praperadilan tersebut pada Kamis (24/4/2026).

Sebelumnya, pengacara-pengacara Duterte berargumen bahwa sang mantan presiden tersebut tidak layak untuk berpartisipasi dalam proses persidangan ICC. Para pengacara menilai Duterte mengalami gangguan kognitif.

Para hakim ICC menolak argumen tersebut. Mengutip pendapat para ahli medis, para hakim mengatakan bahwa mereka meyakini Duterte dalam keadaan sehat dan mampu untuk mengikuti proses persidangan. Duterte juga dinilai dapat menjalankan hak-hak proseduralnya secara efektif.

Respons Positif

Persidangan ICC ini telah dipuji sebagai momen yang bersejarah oleh para pengkritik tindakan keras Duterte yang mematikan terhadap narkoba.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Filipina Leila de Lima, yang juga merupakan salah satu pengkritik Duterte yang paling keras, mengatakan bahwa konfirmasi atas dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan ini menandai sesuatu yang baik bagi mereka yang mencoba melawan tindakan-tindakan nirpidana.

“Hari yang luar biasa bagi para pejuang yang menentang impunitas dan kekerasan yang disponsori negara,” katanya.

Inti dari persidangan Duterte di ICC adalah adalah program “perang melawan narkoba” Duterte. Menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia, aksi rezim Duterte tersebut telah menargetkan dan membunuh pengedar narkoba kelas teri, tetapi justru gagal menangkap gembong narkoba utamanya.

Duterte membantah tuduhan tersebut dan mengecam dakwaan terhadap dirinya sebagai “kebohongan yang keterlaluan”. Kepolisian Filipina pun bersikeras bahwa mereka hanya membunuh sebagai upaya membela diri.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia memperkirakan terdapat 30.000 orang yang tewas selama enam tahun masa jabatan Duterte. Sementara itu kepolisian Filipina melaporkan 6.000 kasus kematian. Para tersangka sering dieksekusi secara sewenang-wenang tanpa melalui proses pengadilan, seperti dikutip dariDeutsche Welle.

Amnesty International mengatakan bahwa polisi “mengikuti daftar yang belum terverifikasi berisi nama-nama orang yang diduga menggunakan atau menjual narkoba, menyerbu rumah mereka, dan menembak mati orang-orang yang tidak bersenjata, termasuk mereka yang tidak menimbulkan ancaman maupun tidak melawan saat ditangkap.”

Jaksa-jaksa penuntut pun mengatakan bahwa polisi dan kelompok yang main hakim sendiri melakukan pembunuhan atas perintah Duterte. Mereka didorong oleh janji uang atau, bahkan, untuk menghindari dirinya sendiri menjadi sasaran.

Di samping respons positif terhadap pengadilan itu, Duterte masih memiliki basis pendukung setia yang terus menggelar protes untuk menentang penahanannya.

Duterte datang ke Den Haag pada tahun lalu, setelah ia ditangkap di bandara Manila, Filipina. Penangkapan itu bisa terjadi setelah dia berselisih dengan putrinya, Sara, yang merupakan Wakil Presiden Filipina, dan juga dengan presiden petahana Ferdinand Marcos Jr. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, SURABAYA – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah angkat suara terkait gugurnya 3 prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon.

Said menyatakan bahwa peristiwa tersebut sudah sepatutnya dijadikan sebagai momentum bagi negara dan bangsa di seluruh dunia untuk mengutuki tindakan yang dilakukan oleh militer Israel tersebut.

Atas nama partai, dirinya juga mengucapkan rasa dukacita dan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa maupun luka dari kesatuan TNI yang mengabdi sebagai pasukan perdamaian PBB.

"PDIP berduka atas 8 korban prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian atas nama PBB di Lebanon. 3 prajurit kita meninggal dan 5 orang lainnya mengalami luka-luka," kata Said dalam keterangannya, Sabtu (4/4/2026).

Dia menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Israel tersebut merupakan bentuk pelanggaran yang nyata dan serius terhadap hukum internasional.

Said membeberkan pasukan Israel telah melakukan serangan sebanyak 25 kali terhadap properti dan personel penjaga perdamaian PBB di Lebanon.

Lebih lanjut, Said menyebut bahwa rentetan insiden tersebut seolah-olah mempertontonkan adanya impunitas terhadap tindakan militer Israel, termasuk yang terjadi di Jalur Gaza, Palestina.

Banyak negara maupun organisasi PBB sekalipun, tutur dia, belum menunjukkan respons yang jelas dan tegas dalam merespons serangkaian kejahatan kemanusiaan yang terus berulang terjadi.

"Terbunuhnya 3 orang prajurit TNI dan 5 lainnya luka-luka harus menjadi momentum bagi PBB untuk bertindak lebih tegas dan nyata terhadap Israel sebagai pembuktian organisasi ini masih berfungsi," kata dia.

Oleh karena itu, Said menyerukan agar Dewan Keamanan PBB, Mahkamah Internasional hingga Sekretaris Jenderal PBB, dan atau negara-negara yang berdaulat untuk menyeret Israel ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas berbagai kejahatan yang telah memenuhi 4 unsur sekaligus.

Pertama adalah pelanggaran the crime of genocide (genosida), yang diatur dalam Pasal 6 Statuta Roma. Lalu, crimes against humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan), termaktub dalam Pasal 7 Statuta Roma.

Selanjutnya, war crimes (kejahatan perang), yang terdapat dalam Pasal 8 Statuta Roma serta the crime of aggression (agresi), di mana hal tersebut secara khusus belum diatur lebih rinci dalam Statuta Roma.

"Di mana, mahkamah akan melaksanakan yurisdiksi setelah suatu ketentuan diadopsi sesuai dengan Pasal 121 dan 123 Statuta Roma," ujar dia.

Selain itu, Said mewakili PDIP juga menuntut pertanggungjawaban secara langsung kepada Israel atas terbunuhnya tiga prajurit TNI dan lima lainnya terluka dalam bentuk; pengakuan tindakan penyerangan tersebut, permintaan maaf dalam forum resmi di PBB, dan menyatakan siap bertanggung jawab melalui mekanisme peradilan oleh ICC.

"Keberadaan Israel telah menjadi beban dunia, menyerukan berbagai negara untuk memutuskan hubungan diplomatik dan kerja sama berbagai bidang dengan Israel. Mengisolasi Israel dalam hubungan dengan berbagai bangsa-bangsa di dunia," tutur Said.

Said juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil sidang Majelis Umum PBB yang dilaksanakan pada 12 September 2025, telah dilakukan pengambilan suara mengenai solusi dua negara (two-state solution), yakni Palestina dan Israel sebagai dua negara yang berdiri.

"Pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat ini oleh 142 anggota Majelis Umum PBB dari 193 negara yang hadir," bebernya.

Dengan demikian, ucap Said, Sekjen maupun Dewan Keamanan PBB harus sesegera mungkin untuk melakukan realisasi atas pengambilan keputusan tersebut.

"Langkah ini untuk mengantisipasi tindakan Israel yang berdiri atas doktrin terkutuk, merasa sebagai bangsa terpilih, dan merasa wilayah Israel dan sekitarnya sebagai tanah yang dijanjikan, sehingga mereka merasa berhak mendirikan perluasan kekuasaan Israel," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Polandia secara terbuka memberi sinyal terkait penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal ini terjadi saat Putin dilaporkan akan bertemu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Budapest, Hungaria.

Mengutip Newsweek, Selasa (21/10/2025), Wakil Perdana Menteri (PM) sekaligus Menteri Luar Negeri Polandia, Radosław Sikorski, menegaskan kewajiban hukumnya untuk menangkap dan membawa Putin ke meja hijau. Hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang mengeluarkan surat penangkapan untuk Putin.

"Saya tidak dapat menjamin bahwa pengadilan Polandia independen tidak akan memerintahkan pemerintah untuk mengawal pesawat tersebut turun guna menyerahkan tersangka ke pengadilan di Den Haag," tuturnya.

Seorang profesor hukum publik internasional, Marko Milanovic, mengonfirmasi kepada Newsweek bahwa ICC sebelumnya telah memutuskan bahwa kewajiban ini berlaku bahkan untuk kepala negara yang bukan penandatangan ICC seperti Putin.

"Jika Putin berada di wilayah Polandia, Polandia wajib menangkapnya," kata Milanovic.

Pekan lalu, Presiden Trump mengumumkan rencana pertemuan dengan Putin di ibu kota Hungaria, Budapest. Pertemuan ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari perang Ukraina yang oleh Trump disebut "perang tanpa kemuliaan" (inglorious war).

Meski begitu, ICC telah mengeluarkan urat perintah penangkapan terhadap Putin pada tahun 2023. Lembaga itu menuduh pemimpin Kremlin tersebut secara ilegal mendeportasi ratusan anak Ukraina dari negara yang dilanda perang.

Meskipun Moskow tidak mengakui otoritas ICC dan menyebut surat perintah itu "keterlaluan dan tidak dapat diterima," negara-negara yang menandatangani Statuta Roma ICC, termasuk Polandia dan Hungaria, secara hukum wajib menangkap dan menyerahkan buronan yang ditemukan di wilayah mereka.

Jika Putin memilih terbang ke Hungaria, ia harus melewati wilayah udara anggota NATO atau penandatangan ICC. Budapest sendiri, yang tengah dalam proses menarik diri dari ICC, telah menyatakan akan memastikan Putin dapat memasuki negara yang tidak memiliki laut itu dengan aman dan kembali ke Rusia.

Rute yang paling langsung dan berisiko ke Hungaria akan melintasi Ukraina, sementara rute lain akan melewati Belarus, Polandia, dan Slovakia. Sebuah rute yang lebih rumit dan panjang akan membawa Putin melalui Turki dan negara-negara Balkan.

Di sisi lain, AS kemungkinan akan menekan negara-negara seperti Yunani, Montenegro, Makedonia Utara, dan Serbia, yang sebagian besar merupakan anggota NATO dan/atau penandatangan ICC, untuk mengizinkan perjalanan Putin. Meskipun demikian, masih belum jelas bagaimana surat perintah penangkapan berlaku untuk perjalanan melalui wilayah udara suatu negara.