JAKARTA - PT MNC Energy Investments Tbk (IDX: IATA ) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST ) pada 22 Juni 2026, untuk menyetujui Laporan Tahunan Direksi, Laporan Keberlanjutan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. RUPST juga menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Pada tahun 2025, IATA mencatatkan pendapatan sebesar USD79,64 juta dan berhasil meraih laba bersih sebesar USD8,27 juta atau naik 7,73% yoy. Margin EBITDA juga meningkat dari 19,13% menjadi 22,93% pada 2025.

Perseroan berhasil memproduksi batu bara sebanyak 3,42 juta metrik ton (MT), sedangkan volume penjualan batu bara tercatat sebesar 3,51 juta MT. Per akhir tahun 2025, Perseroan memiliki cadangan batu bara terbukti sebanyak 298 juta MT. Tahun 2026, Perseroan membidik total produksi batu bara sebesar 7,8 juta MT.

MNC Energy Investments Targetkan Seluruh Tambang Raih Proper Biru di 2026



Sebagai landasan awal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui kuota produksi sebesar 2 juta MT. Untuk mengejar pencapaian target produksi tersebut, Perseroan telah mengajukan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Kementerian ESDM.

Target ini diharapkan tercapai dari optimalisasi produksi dari tambang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT Putra Muba Coal (PMC), PT Indonesia Batu Prima Energi (IBPE), dan PT Arthaco Prima Energy (APE).

Di samping itu, RUPST telah menyetujui pengunduran diri Santi Paramita dari jabatannya selaku Komisaris, Henry Suparman dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur, Anthony Putra Tjiptodihardjo dari jabatannya selaku Direktur. Serta memberhentikan dengan hormat Andrea Frans Tambunan dari jabatannya selaku Direktur sehubungan dengan penugasan lain beliau di lingkungan Perseroan, serta menyetujui dan menetapkan Christian untuk diangkat menjadi Direktur Perseroan yang baru.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi IATA terbaru adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen) : Irjen Pol (Purn) Drs. H. Hamidin

Komisaris : Hartono Tanoesoedibjo

Komisaris : Amin Mansur

Direksi

Presiden Direktur : Suryo Eko Hadianto

Wakil Presiden Direktur : Agustinus Wishnu Handoyono

Wakil Presiden Direktur : Kahar Chua

Direktur : Leader Dermawan Soli Daeli

Direktur : Christian

Dalam RUPST, para pemegang saham Perseroan juga telah menyetujui perubahan beberapa pasal dalam anggaran dasar Perseroan, termasuk perubahan nama Perseroan dari PT MNC Energy Investments Tbk menjadi PT Karya Pacific Energy Tbk (atau nama lain sesuai persetujuan Kementerian Hukum Republik Indonesia). Perubahan nama ini dilakukan untuk memperkuat identitas Perseroan, meningkatkan keselarasan dengan visi dan strategi Perseroan, serta mendukung posisi Perseroan di hadapan para pemangku kepentingan.

Selain itu, disetujui pula perubahan pengendali Perseroan dari sebelumnya PT MNC Asia Holding Tbk menjadi PT Karya Pacific Investama (KPI), sebagai dampak dari penyelesaian transaksi pengambilalihan saham Perseroan oleh KPI yang dilakukan melalui mekanisme tender offer sukarela, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal Indonesia.

Masuknya KPI sebagai mitra strategis menjadikan fundamental yang solid untuk prospek bisnis IATA ke depan. Sinergi ini diharapkan secara efektif memberikan dukungan dalam aspek permodalan dan kapabilitas ekspansi Perseron sekaligus membuka kolaborasi yang lebih luas guna mendukung pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah rumor yang beredar soal pergeseran dirinya dari jabatan Bendahara Negara.

Untuk diketahui, rumor ini beredar pada hari yang sama Purbaya hadir di DPR untuk menghadiri Sidang Paripurna pengesahan Revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Purbaya juga menghadiri agenda penyampaian pandangan setiap fraksi DPR terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

"Enggak benar lah," ujarnya kepada wartawan melalui pesan singkat, Kamis (4/6/2026).

Purbaya justru mengungkap bahwa esok hari akan menyampaikan realisasi APBN sampai akhir Mei 2026. Dia mengeklaim defisit sampai akhir bulan lalu sebesar 0,7% terhadap PDB.

Tidak hanya itu, dia menyebut penerimaan pajak tumbuh 22% (yoy). Pertumbuhannya meningkat lebih tinggi dari akhir April yaitu 16% (yoy).

"Fiskalnya kan bagus. Besok ada itu, [konferensi pers] APBN KiTa. Anda boleh tanya lagi di situ, saya jelaskan lagi. Kalau nggak saya ngulang lagi ini, tapi pada dasarnya aman," terangnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun juga mengaku tidak mengetahui soal rumor pergeseran kursi Menkeu itu.

"Saya belum mendengar dan sepertinya hanya rumor," ujarnya di Gedung DPR.

Bisnis.com, JAKARTA – Di hadapan ribuan pengelola dapur, mitra penyedia makanan, dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang memenuhi ruang utama Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Rabu (3/6/2026), Presiden Prabowo Subianto tidak tampil seperti biasanya.

Pidato yang semula diperkirakan menjadi ajang konsolidasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru berubah menjadi pengakuan politik yang sarat emosi. Di tengah optimisme pemerintah terhadap salah satu program unggulan terbesar dalam sejarah Indonesia, Prabowo mengungkapkan kesedihan karena harus mengambil keputusan yang menurutnya sangat berat: mengganti orang-orang yang selama ini dipercayainya untuk memimpin Badan Gizi Nasional (BGN).

Pernyataan itu muncul hanya sehari setelah pemerintah mengumumkan perombakan total pucuk pimpinan BGN dan beberapa jam sebelum Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua mantan wakil kepala lembaga tersebut sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola Program MBG.

Peristiwa itu menjadi titik balik penting dalam perjalanan program yang sejak awal digadang-gadang sebagai instrumen utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Program yang dirancang untuk menjangkau puluhan juta anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan tersebut kini menghadapi ujian terbesarnya: menjaga kepercayaan publik di tengah dugaan penyimpangan yang justru muncul dari lembaga pelaksana.

Prabowo dan Keputusan yang Tidak Mudah

Di hadapan para peserta acara, Prabowo mengawali pidatonya dengan pengakuan yang jarang terdengar dari seorang kepala negara.

"Saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat," kata Prabowo.

Bagi Prabowo, pergantian pimpinan BGN bukan semata keputusan administratif.

Dia menggambarkan bahwa orang-orang yang dicopot merupakan figur yang sebelumnya mendapatkan kepercayaan penuh darinya untuk menjalankan salah satu program strategis nasional.

Namun laporan demi laporan yang diterimanya membuat posisi tersebut tidak dapat dipertahankan.

Presiden Ke-8 RI itu mengaku sempat berada dalam situasi dilema sebelum akhirnya mengingat pesan ayahnya, ekonom senior Prof. Sumitro Djojohadikusumo.

"Prabowo, kalau satu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat: berpihaklah selalu kepada rakyatmu," kenangnya.

Pesan itulah yang menurut Prabowo menjadi pegangan ketika laporan mengenai berbagai kejanggalan mulai berdatangan.

Dia mengungkapkan telah menerima informasi mengenai kekurangan, penyimpangan, hingga indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan program MBG.

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan memanggil sejumlah institusi pengawasan dan penegakan hukum.

"Saya panggil Kepala BPKP dan juga Kepala PPATK, dan saya panggil berapa pejabat lain," ucapnya.

Langkah itu menunjukkan bahwa evaluasi terhadap BGN tidak dilakukan secara mendadak. Di balik keputusan perombakan pimpinan, terdapat proses pengumpulan informasi dan verifikasi yang berlangsung selama beberapa waktu.

MBG sebagai Mesin Ekonomi Desa

Bagi Prabowo, persoalan di BGN tidak semata menyangkut dugaan pelanggaran hukum. Yang lebih penting adalah ancaman terhadap program yang diyakininya dapat menjadi pengungkit ekonomi nasional.

Dalam pidatonya, Presiden berulang kali menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan makanan.

Program tersebut dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi baru yang melibatkan petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM, hingga tenaga kerja di daerah.

"Kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan bener, berarti ekonomi di desa akan hidup," katanya.

Menurut Presiden, keberhasilan MBG akan menciptakan rantai pasok pangan yang lebih sehat dan memberi kepastian pasar bagi petani. Dengan adanya kebutuhan bahan baku dalam jumlah besar dan berkelanjutan, petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tengkulak.

Mereka memiliki pembeli tetap yang menyerap hasil produksi secara langsung. Di berbagai negara, model serupa memang telah digunakan sebagai instrumen pembangunan.

Program makan sekolah di Brasil, misalnya, mewajibkan sebagian kebutuhan pangan dipenuhi dari petani kecil lokal. Sementara India melalui Mid-Day Meal Scheme menjadikan program makan sekolah sebagai instrumen pengurangan kemiskinan dan peningkatan partisipasi pendidikan. Indonesia mencoba mengadopsi pendekatan serupa melalui MBG.

Skalanya bahkan jauh lebih besar

Prabowo menyebut ketika program mencapai puncak implementasi, jumlah penerima manfaat dapat mencapai 83 juta hingga 85 juta orang.

"Kalau nanti program ini berjalan di puncaknya, kita bisa memberi makan 80 sekian juta, 83-85 juta," katanya.

Dengan target tersebut, Presiden memperkirakan akan terbentuk sekitar 30.000 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Efek ekonominya diperkirakan sangat besar.

"Kita bisa menghasilkan 1,5 juta pekerjaan formal dan mungkin 1,5 juta lagi pekerjaan yang nyata di ekonomi pedesaan. Tiga juta lapangan kerja," ucapnya.

Data yang disampaikan pemerintah menunjukkan bahwa hingga 2 Juni 2026, Program MBG telah beroperasi melalui 29.670 SPPG dan menjangkau 63,13 juta penerima manfaat.

Angka tersebut menempatkan MBG sebagai salah satu program sosial terbesar yang pernah dijalankan Indonesia.

DPR Menunggu Proses Hukum Berjalan

Di tengah berkembangnya berbagai informasi mengenai penggeledahan kantor BGN dan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat lembaga tersebut, DPR memilih mengambil posisi hati-hati.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa seluruh proses harus diserahkan kepada aparat penegak hukum.

"Saya belum dengar ya soal masalah penangkapan. Saya baru dengar berita soal penggeledahan," ucapnya.

Dasco menilai aparat penegak hukum tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam menjalankan proses penyidikan. Oleh karena itu DPR tidak ingin mendahului proses hukum yang masih berjalan.

"Apa pun itu, kita serahkan ke APH yang tentunya memiliki pertimbangan tersendiri," kata Dasco

Meski begitu, Dasco mengingatkan bahwa DPR sebenarnya telah lebih dulu menyampaikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan MBG.

Komisi IX DPR, menurut dia, pernah memberikan berbagai masukan kepada pemerintah mengenai evaluasi BGN.

"Masukan itu sudah diakomodasi oleh pemerintah," ujarnya.

Salah satu poin utama yang menjadi perhatian DPR adalah tata kelola lembaga. Menurut Dasco, aspek tersebut memang perlu diperbaiki agar pelaksanaan program menjadi lebih akuntabel.

"Perlunya perbaikan tata kelola di BGN," katanya.

Ketika Kejaksaan Masuk ke Jantung Program

Beberapa jam setelah perombakan pimpinan diumumkan, publik dikejutkan oleh langkah Kejaksaan Agung. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan tiga mantan petinggi BGN sebagai tersangka.

Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan wakil kepala, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung. Penyidik menyatakan telah mengantongi dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan status ketiganya menjadi tersangka.

Kasus yang diusut berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola Program MBG periode 2025–2026. Selain pengadaan barang dan jasa, penyidik juga menelusuri dugaan praktik jual beli titik pembangunan SPPG.

Istana Memilih Menunggu

Di tengah derasnya arus informasi dan spekulasi publik, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengambil sikap yang lebih tenang.

Dia meminta seluruh pihak memberikan ruang kepada aparat penegak hukum.

"Marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya," katanya.

Menurut Prasetyo, proses yang sedang berlangsung harus dilihat sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak memandang kasus ini sebagai ancaman terhadap program MBG, melainkan momentum pembenahan.

"Komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola," tuturnya

Prasetyo juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap norma hukum bagi seluruh penyelenggara negara.

"Untuk terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum," imbuhnya

Pergantian yang Diharapkan Menjadi Titik Balik

Jika Istana fokus pada proses hukum, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan lebih banyak berbicara mengenai masa depan program. Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG, Zulhas melihat pergantian pimpinan sebagai kesempatan melakukan percepatan reformasi.

"Saya kenal baik Ketua Badan dan Wakil Ketua Badan yang baru. Mereka adalah orang yang tepat," imbuhnya

Menurut Zulhas, pimpinan baru memiliki pengalaman birokrasi dan kemampuan koordinasi lintas sektor yang dibutuhkan untuk menangani program berskala nasional.

Hal itu penting karena MBG melibatkan sedikitnya 17 kementerian dan lembaga. Koordinasi lintas institusi menjadi faktor yang menentukan keberhasilan program.

Data pemerintah menunjukkan cakupan MBG kini telah menjangkau lebih dari 63 juta penerima manfaat melalui hampir 30.000 SPPG.

Skala sebesar itu membutuhkan kemampuan manajemen yang tidak sederhana. Karena itu, Zulhas optimistis kepemimpinan baru dapat memperkuat tata kelola.

"Ini bukti Presiden mendengar berbagai kritikan, protes, dan masukan publik," katanya

Menurutnya, Presiden menunjukkan respons cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program.

Nanik Deyang dan Harapan Baru BGN

Pusat perhatian berikutnya tertuju pada Nanik S. Deyang. Perempuan yang kini dipercaya memimpin BGN tersebut bukan nama asing di lingkaran pemerintahan Prabowo.

Dia dinilai memahami program MBG karena telah terlibat sejak tahap awal pengembangan. Bersama Nanik, pemerintah juga menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala badan.

Agustina membawa pengalaman panjang di BPKP, terutama dalam pengawasan dan manajemen risiko. Sementara Trenggono memiliki pengalaman kepemimpinan militer sekaligus rekam jejak di sektor pangan.

Kombinasi ketiganya diharapkan menciptakan keseimbangan antara aspek teknis, pengawasan, dan eksekusi lapangan.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah melihat pergantian tersebut dari sudut pandang berbeda.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia itu, komposisi pimpinan baru menunjukkan penguatan dukungan politik terhadap BGN.

"Kalau saya melihat ini berarti secara politis lebih kuat. Karena itu kan Gerindra di belakangnya jadinya," kata Trubus

Trubus menilai kedekatan politik Nanik dengan lingkaran Presiden akan membuat posisi BGN lebih kuat dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Namun di sisi lain, dia mempertanyakan apakah pendekatan politik merupakan jawaban yang paling tepat.

"Kalau harapannya kan teknokrat yang megang itu, bukan politisi,” imbuhnya

Menurutnya, tantangan utama MBG justru berada pada aspek teknokratis dan manajerial. Program berskala nasional membutuhkan sistem yang mampu memastikan kualitas layanan tetap terjaga di seluruh daerah.

PR Besar: Hubungan Pusat dan Daerah

Trubus menilai pekerjaan rumah terbesar pimpinan baru adalah memperbaiki koordinasi pusat dan daerah. Selama ini pelaksanaan MBG masih sangat bergantung pada struktur BGN.

Padahal pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam pengawasan dan implementasi. Menurutnya, kepala daerah harus dilibatkan lebih aktif agar pengawasan tidak hanya bergantung pada struktur pusat.

Keterlibatan daerah juga penting untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan lokal.

Indonesia memiliki karakteristik wilayah yang sangat beragam. Pola distribusi pangan di Papua tentu berbeda dengan Jawa atau Sumatra. Tanpa koordinasi yang kuat, berbagai persoalan implementasi akan terus muncul.

Dari Keracunan hingga Makanan Ditolak

Selain tata kelola, Trubus menyoroti isu kualitas makanan yang selama ini menjadi sorotan publik. Sejumlah kasus keracunan makanan dan penolakan makanan oleh penerima manfaat sempat muncul di berbagai daerah.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program terlalu fokus pada target kuantitatif.

Padahal keberhasilan program gizi tidak hanya diukur dari jumlah porsi yang dibagikan. Kualitas nutrisi, keamanan pangan, dan tingkat penerimaan penerima manfaat sama pentingnya

Dalam berbagai program makan sekolah di dunia, aspek keamanan pangan menjadi indikator utama evaluasi. Tanpa standar mutu yang ketat, manfaat program dapat berkurang bahkan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan.

"Persoalan-persoalan seperti keracunan, kualitas makanan, dan banyaknya makanan yang ditolak oleh posisi penerima kan itu juga menjadi isu utama," tandas Trubus.

JAKARTA - PT Medela Potentia Tbk (MDLA) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Selasa (12/5/2026). RUPST menyetujui tiga agenda utama yakni pembagian dividen tunai tahun buku 2025, perubahan susunan direksi, serta strategi pertumbuhan Perseroan untuk tahun 2026.

RUPS menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp176.561.595.000 atau setara dengan Rp12,6 per saham. Keputusan ini mencerminkan kinerja Perseroan yang solid serta konsistensi memberikan nilai tambah yang berkelanjutan kepada pemegang saham. Kinerja 2025, Medela Potentia Catat Pertumbuhan Laba Dua Digit

Sekretaris Perusahaan Wimala Widjaja mengatakan, pembagian dividen ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk terus memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham secara konsisten sejak Perseroan menjadi perusahaan terbuka. Tahun sebelumnya, Perseroan membagikan dividen sebesar 40% dari laba bersih, sementara pada tahun buku 2025 Perseroan meningkatkan rasio pembagian dividen menjadi 45% dari laba bersih.

“Perseroan mempertahankan dividen reguler sebesar 40% dari laba bersih, sekaligus menambahkan dividen tambahan sebesar 5%. Total dividen yang dibagikan mencapai Rp12,6 per saham, meningkat 28,5% dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya.

Dalam RUPST , pemegang saham juga menyetujui pengunduran diri Krestijanto Pandji dari jabatannya sebagai direktur utama. Perseroan menyampaikan apresiasi atas kontribusi Krestijanto Pandji dalam penguatan tata kelola perusahaan, akselerasi transformasi bisnis, dan peningkatan kinerja korporasi serta daya adaptasi perusahaan.

Selanjutnya, RUPST mengangkat Juliwaty sebagai direktur utama Perseroan. Sebelum menjabat sebagai direktur utama PT Medela Potentia Tbk, Juliwaty merupakan direktur utama PT Anugrah Argon Medica (AAM) yang merupakan entitas anak PT Medela Potentia Tbk, serta memiliki pengalaman panjang di industri kesehatan. Perubahan susunan Direksi ini diharapkan dapat melanjutkan kepemimpinan Perseroan sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan dalam menghadapi dinamika industri kesehatan.

Transisi kepemimpinan ini merupakan bagian dari langkah strategis Perseroan dalam menjaga kesinambungan kinerja dan memperkuat arah pertumbuhan jangka panjang. “Pergantian kepemimpinan ini diharapkan dapat semakin memperkuat fondasi organisasi serta mendorong akselerasi strategi bisnis Perseroan secara berkelanjutan,” lanjutnya.

Sejalan dengan strategi pertumbuhan, Perseroan terus memperkuat fondasi bisnis melalui pengembangan infrastruktur distribusi nasional, termasuk rencana peresmian gedung dan gudang baru cabang PT Anugrah Argon Medica di Medan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan jangkauan layanan distribusi farmasi di wilayah barat Indonesia.

Perseroan telah merealisasikan penambahan tiga prinsipal baru pada kuartal I 2026 sebagai bagian dari strategi penguatan portofolio dan peningkatan posisi kompetitif Perseroan. Ke depan, Perseroan akan terus mengeksplorasi peluang penambahan prinsipal baru secara selektif dan berkelanjutan guna memperluas cakupan produk, memperkuat kemitraan strategis, serta mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Dalam pengembangan bisnis alat kesehatan, Perseroan saat ini tengah menjajaki kolaborasi dengan perusahaan alat kesehatan global sebagai bagian dari upaya diversifikasi bisnis dan peningkatan nilai tambah portofolio. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang.

“Perseroan terus memperkuat fondasi pertumbuhan melalui pengembangan infrastruktur distribusi, penambahan prinsipal, serta penjajakan kerja sama strategis di bisnis alat kesehatan dengan mitra global untuk menghadirkan produk berkualitas yang diproduksi di dalam negeri,” kata Investor Relations Director PT Medela Potentia Tbk, Harris Lesmana.

MDLA menunjukkan kinerja yang solid sepanjang kuartal pertama 2026. Pendapatan perseroan tumbuh positif 3,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sehingga mendorong laba periode berjalan naik 7,4 persen menjadi Rp119,32 miliar. Pertumbuhan pendapatan dan peningkatan laba ini didorong oleh kinerja penjualan produk farmasi dan efisiensi operasional di seluruh jaringan distribusi.

Di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, MDLA berhasil mengantongi penjualan neto Rp4,03 triliun hingga 31 Maret 2026. Meningkat dibandingkan Rp3,9 triliun yang dicatatkan pada kuartal I 2025.

Penjualan produk farmasi menjadi kontributor utama dengan Rp3,26 triliun, lebih tinggi dari Rp2,7 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Sementara itu penjualan alat kesehatan mengkontribusikan Rp394,5 miliar, dan produk kesehatan Rp380,2 miliar. Astra International Bagikan Dividen Jumbo Rp15,7 Triliun, Cair Bulan Depan

Perseroan juga terus memperkuat implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam seluruh kegiatan operasional. Pada aspek lingkungan, Perseroan mulai menggunakan armada mobil listrik untuk kegiatan distribusi farmasi, melanjutkan inisiatif sebelumnya melalui pengoperasian 106 unit motor listrik di 15 cabang yang tersebar di 13 kota.

Pada aspek sosial, Perseroan akan melanjutkan program cek kesehatan gratis di berbagai kota di Indonesia sebagai bagian dari kontribusi dalam upaya pencegahan penyakit kronis dan peningkatan literasi kesehatan masyarakat. Pada aspek tata kelola, Perseroan berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten di seluruh lini operasional dan entitas anak.

Jadwal pembagian dividen tunai:

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi: 22 Mei 2026

2. Cum Dividen di Pasar Tunai: 26 Mei 2026

3. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi: 25 Mei 2026

4. Ex Dividen di Pasar Tunai: 29 Mei 2026

5. Recording Date: 26 Mei 2026

6. Pembayaran Dividen Tunai: 17 Juni 2026

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Direksi:

1. Direktur Utama: Juliwaty

2. Direktur: Wimala Widjaja

3. Direktur: Edbert Orotodan

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama: Stanley Ch. Budihardja

2. Komisaris Independen: Lukas Setia Atmaja, M.Sc.

JAKARTA - PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) mengumumkan perubahan susunan dewan komisaris dan direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Jumat (8/5/2026). Dalam RUPST tersebut, para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Termasuk capaian kinerja keuangan dengan pendapatan sebesar Rp4,52 triliun dan EBITDA sebesar Rp381,3 miliar.

Manajemen LPCK menyambut kehadiran jajaran dewan komisaris dan direksi baru ini dengan optimisme tinggi. ”Perseroan meyakini bahwa kolaborasi dan kepemimpinan yang solid dari para profesional tersebut akan memberikan nilai tambah signifikan dalam mendorong pertumbuhan bisnis, khususnya di sektor properti yang masih memiliki prospek menjanjikan,” demikian pernyataan resmi LPCK, Selasa (12/5/2026). Gelar RUPST 2026, LPKR Umumkan Susunan Direksi dan Komisaris Baru

Pendapatan tahun 2025 sebesar Rp4,52 triliun ditopang serah terima rumah tapak, apartemen, unit komersial (ruko), serta penjualan lahan industri. Selain itu, segmen non-properti melalui pengelolaan kawasan turut memberikan kontribusi terhadap kinerja Perseroan. Sementara itu, EBITDA tercatat positif sebesar Rp381,3 miliar dengan EBITDA margin sebesar 8% terhadap total pendapatan.

Pada RUPST tahun ini juga pemegang saham menyetujui dan/atau meratifikasi partisipasi Perseroan dalam program 3 juta rumah melalui hibah lahan kepada pemerintah. Hibah lahan ini bertujuan untuk membantu mengatasi backlog perumahan nasional, memperluas akses kepemilikan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sekaligus mendorong sektor perumahan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemilihan koridor Cikarang–Bekasi (KM34, exit Cibatu), termasuk kawasan Meikarta, sebagai lokasi pengembangan, dilakukan berdasarkan pertimbangan strategis pemerintah. Hal ini mengingat kawasan ini merupakan pusat industri nasional dengan kebutuhan hunian yang tinggi, didukung konektivitas infrastruktur yang terintegrasi, serta memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih dekat terhadap pusat pekerjaan dan fasilitas publik.

Penghibahan lahan ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Lebih dari sekadar kontribusi sosial, keputusan ini juga merupakan strategi jangka panjang untuk membuka potensi nilai kawasan melalui peningkatan aktivitas ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta pertumbuhan permintaan terhadap produk residensial dan komersial di sekitarnya. BPS Ungkap Hampir Separuh Penduduk Jakarta Belum Punya Rumah Sendiri

Dengan demikian, partisipasi Perseroan tidak hanya mendukung agenda pembangunan nasional, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan berkelanjutan bagi kawasan dan seluruh pemangku kepentingan.

Susunan susunan dewan komisaris dan direksi yang baru (berlaku efektif sejak ditutupnya RUPST 2026):

Dewan Komisaris

1. Presiden Komisaris (Independen) : Didik Junaedi Rachbini

2. Komisaris Independen : Hadi Cahyadi

3. Komisaris : Charles Rigoux

4. Komisaris : George Raymond Zage III

Direksi

1. Presiden Direktur : Agus Arismunandar

2. Direktur : Marshal Martinus Tissadharma

3. Direktur : Indryanarum

JAKARTA - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) resmi mengumumkan perubahan susunan Direksi dan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST ) yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Jumat (8/5/2026). Dalam RUPST tersebut, pemegang saham menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, termasuk kinerja keuangan LPKR.

Untuk tahun buku 2025, di tengah dinamika makro ekonomi yang menantang dan permintaan konsumen yang melemah, LPKR berhasil mencatatkan pendapatan Rp9,03 triliun dan EBITDA Rp1,37 triliun. ”Pada saat yang sama, LPKR berhasil membukukan laba bersih (NPAT) sebesar Rp470 miliar dan underlying NPAT meningkat 57% menjadi Rp630 miliar yang mencerminkan peningkatan profitabilitas dan eksekusi operasional yang lebih kuat,” demikian pernyataan tertulis manajemen, Senin (11/5/2026). Kinerja 2025, LPKR Catat Pendapatan Rp9,03 Triliun dan Laba Bersih Rp470 Miliar

LPKR juga menutup tahun 2025 dengan posisi kas yang kuat, yakni sebesar Rp1,96 triliun. Pencapaian ini menegaskan fokus disiplin perseroan kepada bisnis inti Real Estate dan Lifestyle, peningkatan efisiensi berkelanjutan, serta pengelolaan keuangan yang prudent melalui pengendalian biaya dan upaya pengurangan utang.

Selain menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, agenda RUPST hari ini juga menyetujui pengunduran diri Marlo Budiman selaku presiden direktur serta menyetujui pengangkatan Indra Yuwana sebagai presiden direktur dan Agus Arismunandar sebagai wakil presiden direktur, dengan masa jabatan terhitung efektif sejak ditutupnya RUPST ini.

Di samping itu, agenda RUPST hari ini juga menyetujui pengangkatan Bambang Soesatyo dan Theo L Sambuaga sebagai komisaris independen. Masa jabatan terhitung efektif sejak ditutupnya RUPST ini.

Susunan anggota dewan Komisaris dan direksi yang baru terhitung sejak ditutupnya RUPST2026 :

Dewan Komisaris

1. Presiden Komisaris/Komisaris Independen : Prof. DR. IR. Ginandjar Kartasasmita

2. Komisaris Independen : Bambang Soesatyo SE, MBA

3. Komisaris Independen : Theo L. Sambuaga

4. Komisaris : Anand Kumar

5. Komisaris : Kin Chan

6. Komisaris : George Raymond Zage III

7. Komisaris : Ketut Budi Wijaya

Direksi

1. Presiden Direktur : Indra Yuwana

2. Wakil Presiden Direktur : Agus Arismunandar

3. Direktur : Marshal Martinus Tissadharma

4. Direktur : Surya Tatang

5. Direktur : Dominique Dion Leswara

6. Direktur : David Iman Santosa

7. Direktur : Fendi Santoso

Manajemen LPKR menyambut kehadiran jajaran baru dengan optimisme tinggi, dan berharap kolaborasi serta kepemimpinan yang kuat dari para profesional ini akan membawa nilai tambah signifikan bagi pengembangan bisnis ke depan. Khususnya di sektor properti yang terus menunjukkan potensi besar.

JAKARTA - Reshuffle kabinet kerap menjadi cermin bagaimana seorang presiden mengelola kinerja pemerintahan sekaligus merespons dinamika politik.

Dalam sejarah Indonesia, frekuensi dan gaya pergantian menteri berbeda-beda di setiap era kepemimpinan. Ada yang rutin dan terstruktur, ada pula yang sangat spontan.

Berikut lima presiden dengan catatan reshuffle kabinet:

1. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) — Rekor Reshuffle Terbanyak

Selama dua periode, SBY tercatat lima kali melakukan reshuffle besar yang diumumkan resmi pada 2005, 2007, 2008, 2009, dan 2011. Pergantian menteri di eranya berlangsung terstruktur sebagai bagian dari evaluasi kinerja kabinet dan penataan koalisi pemerintahan. Pola ini membuat reshuffle menjadi instrumen manajemen yang cukup rutin.

2. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) — Paling Sering Ganti Menteri

Pada masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, komposisi Kabinet Persatuan Nasional berubah sangat cepat dalam waktu kurang dari dua tahun. Pergantian menteri kerap terjadi tanpa menunggu reshuffle besar.

Nama-nama seperti Wiranto, Laksamana Sukardi, dan Yusril Ihza Mahendra mengalami perubahan posisi dalam tempo singkat, mencerminkan situasi politik yang sangat dinamis kala itu.

3. Joko Widodo (Jokowi)— Reshuffle di Momen Kritis

Presiden Jokowi melakukan reshuffle pada 2015, 2016, 2020, dan 2022. Momen-momen ini berkaitan dengan evaluasi kinerja awal pemerintahan, penanganan pandemi Covid-19, serta penyesuaian peta koalisi politik. Pergantian menteri di era ini sering dikaitkan dengan percepatan program prioritas pemerintah.

4. Megawati Soekarnoputri — Kabinet Paling Stabil

Presiden Megawati Soekarnoputri hampir tidak melakukan reshuffle besar. Susunan kabinet relatif stabil hingga akhir masa jabatan, mencerminkan fokus pada konsolidasi politik dan stabilitas pemerintahan pascapergantian kekuasaan dari Gus Dur.

5. Soeharto — Pergantian Terjadwal Tiap Periode

Di era pemerintahan Presiden Soeharto, pergantian menteri jarang terjadi di tengah periode berjalan. Perubahan umumnya dilakukan saat pembentukan kabinet baru setiap lima tahun, sehingga struktur kabinet cenderung ajek selama masa jabatan.

JAKARTA - PT Astra International Tbk (ASII) merombakjajaran pengurus, yang disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST ) yang digelar hari ini di Menara Astra, Jakarta. Salah satu agendanya perseroan mengumumkan Rudy sebagai Presiden Direktur (Predir) ASII.

Pemegang saham ASII menyetujui pengangkatan Rudy sebagai bos Astra yang baru menggantikan Djony Bunarto Tjondro. Adapun sebelumnya, Rudy diketahui menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Astra International.

Daya Tahan Bisnis Astra di 2025, Kantongi Pendapatan hingga Rp323,4 Triliun

Selain itu, pemegang saham ASII juga menyetujui pengangkatan eks Menteri Keuangan (Menkeu) Muhamad Chatib Basri sebagai Komisaris Independen. Kemudian ASII juga mengangkat Pariya Tangtongpiaroth sebagai Komisaris Independen perseroan.

"Kita juga ada dua komisaris baru, dua Komisaris Independen baru. Satu ada Bapak Muhamad Chatib Basri, ini tidak perlu dijelaskan lagi, mungkin semua sudah tahu. Dan satunya ada Ibu Pariya Tangtongpiaroth," ungkap Rudy dalam konferensi persnya di Catur Dharma Hall, Menara Astra, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Komitmen Sosial Berkelanjutan, Astra Rayakan 69 Tahun

Daftar lengkap direksi dan komisaris Astra International berdasarkan hasil RUPST:

Direksi:

Presiden Direktur: Rudy

Direktur: Gidion Hasan

Direktur: Santosa

Direktur: Gita Tiffani Boer

Direktur: FXL Kesuma

Direktur: Thomas Junaidi Alim W

Direktur: Hsu Hai Yeh

Direktur: Siswadi

Direktur: Djap Tet Fa

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris: Prijono Sugiarto

Komisaris Independen: Sri Indrastuti Hadiputranto

Komisaris Independen: Muliaman Darmansyah Hadad

Komisaris Independen: Muhamad Chatib Basri

Komisaris Independen: Pariya Tangtongpairoth

Komisaris: Anthony John Liddell Nightingale

Komisaris: Benjamin William Keswick

Komisaris: Stephen Patrick Gore

Komisaris: Lincoln Lin Feng Pan

Komisaris: Lee Liang Whye.

JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) melakukan perombakan susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari langkah strategis menghadapi rencana Initial Public Offering (IPO) atau Penawaran Umum Perdana di luar negeri. Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) yang digelar pada Rabu (8/4/2026).

Direktur Utama MSIN, Angela Tanoesoedibjo mengatakan, penyesuaian struktur pengurus dilakukan seiring percepatan operasional perseroan di sektor hiburan digital serta kebutuhan memenuhi ketentuan tata kelola yang berlaku di bursa luar negeri. Selain itu juga untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan praktik terbaik yang berlaku, khususnya terkait komposisi Direksi dan Dewan Komisaris termasuk proporsi anggota independen dan non-independen.

"Melalui penguatan struktur pengurus yang selaras dengan regulasi tersebut, perseroan optimis dapat mengoptimalkan potensi pertumbuhan usaha, meningkatkan kepercayaan investor, serta memperkokoh posisi perseroan di kancah internasional," ujar Angela.

Kinerja Solid, Laba Bersih MSIN Melonjak 140% di 2025



Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui pemberhentian dengan hormat Noersing dari jabatan Komisaris Utama serta Liliana Tanoesoedibjo dari jabatan Komisaris Perseroan efektif sejak rapat ditutup. Selain itu, Andri Wisnu Triyudanto yang sebelumnya menjabat Komisaris Independen ditetapkan menjadi Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen perseroan.

Perseroan juga mengangkat Arthur William Tirta Sentana dan Roderick John Sutton sebagai Komisaris Independen baru. Di jajaran direksi, Kanti Mirdiati Imansyah dan Titan Hermawan diberhentikan dengan hormat dari jabatan Direktur Perseroan.

Dengan keputusan tersebut, susunan terbaru pengurus perseroan terdiri dari Andri Wisnu Triyudanto sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, didampingi Arthur William Tirta Sentana dan Roderick John Sutton sebagai Komisaris Independen.

Tumbuh 26%, MSIN Catat Pendapatan Rp2,9 Triliun hingga September 2025



Sementara jajaran direksi tetap dipimpin Angela Herliani Tanoesoedibjo sebagai Direktur Utama bersama Valencia Herliani Tanoesoedibjo, Lina Priscilla Tanaya, Clarissa Herliani Tanoesoedibjo, Ella Hidayat, dan Jasmina Syafitri Prawira sebagai Direktur.

Perseroan juga memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyelesaikan seluruh tindakan hukum dan administratif terkait perubahan susunan pengurus, termasuk pembuatan akta notaris dan pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bicara terkait isu reshuffle Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia mengatakan, reshuffle kabinet tinggal menunggu waktu.

“(Soal Reshuffle) tunggu aja,” ucap Teddy kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ketika ditanya apakah reshuffle tersebut akan dilakukan bulan ini, Teddy menyebutkan, Presiden Prabowo yang akan memberikan penjelasan. “Nanti Bapak Presiden yang ceritakan,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada reshuffle atau pergantian kursi Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. Hal ini ditegaskan Prasetyo saat ditanya awak media soal kemungkinan ada reshuffle jelang Lebaran 2026.

"Reshuffle lagi, enggak ada reshuffle," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.

Lihat video: Gegara Berantas Ijazah Palsu, Eks Menpan RB Beberkan Menteri yang Kena Reshuffle



Prasetyo pun menegaskan, tidak ada reshuffle dalam waktu dekat. Menurutnya, pemerintah sedang fokus bekerja untuk masyarakat agar selama bulan Ramadan bisa berjalan lancar dan aman.

"Enggak ada (reshuffle). Kita menjelang bulan suci Ramadan, menjelang Lebaran kan, sebagaimana yang tadi baru saja diumumkan, ini kan bagaimana pemerintah bekerja keras untuk supaya seluruh masyarakat dapat menjalani bulan suci Ramadan dan Lebaran nanti dengan sebaik-baiknya," tegas Prasetyo

Prasetyo menekankan, pemerintah terus-menerus berupya meringankan beban masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. "Kita berpikir terus-menerus bagaimana meringankan beban saudara-saudara kita terutama di desil 1 hingga desil 4," tegasnya.

JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo kembali merombak jajaran direksi dengan menunjuk Achmad Muchtasyar sebagai Direktur Utama. Penunjukan tersebut tercantum dalam pembaruan struktur manajemen di situs resmi perseroan per Senin, 23 Februari 2026.

Achmad Muchtasyar resmi menggantikan Arif Suhartono sebagai Direktur Utama Pelindo. Sementara, Drajat Sulistyo diangkat sebagai Wakil Direktur Utama, posisi yang sebelumnya sempat dihapus dalam restrukturisasi September 2025.

Selain pergantian pucuk pimpinan, empat nama baru masuk dalam jajaran direksi. Farid Padang dipercaya sebagai Direktur Komersial, Prasetyadi sebagai Direktur Operasi, Prasetyo sebagai Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis, serta Hendri Ginting sebagai Direktur Kelembagaan. Sementara itu, Dwi Fatan Lilyana tetap menjabat Direktur SDM dan Umum, Bachtiar Soeria Atmadja sebagai Direktur Keuangan, M. Suriawan Wakan sebagai Direktur Teknik, dan Boy Robyanto sebagai Direktur Manajemen Risiko.

Achmad Muchtasyar dikenal memiliki rekam jejak panjang di sektor energi. Lulusan Teknik Perminyakan Universitas Trisakti itu memulai karier sebagai analis di ExxonMobil pada 2001–2003 sebelum melanjutkan lebih dari satu dekade di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Ia kemudian menjabat Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Pertamina Gas Negara Tbk pada 2021–2023. Pada Januari 2025, ia dilantik sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Setelah itu, ia dipercaya sebagai Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga sejak Juli 2025 hingga Februari 2026.

Adapun Drajat Sulistyo yang kini mendampingi Muchtasyar merupakan profesional pelabuhan dengan pengalaman panjang di lingkungan Pelindo. Lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tersebut memulai karier sebagai staf teknik di Pelindo II, kemudian menduduki sejumlah posisi strategis, termasuk CEO PT Pelindo Multi Terminal dan Executive Director Pelindo Regional 2. Pada September 2025, ia ditunjuk sebagai Direktur Komersial Pelindo.

Perombakan ini menjadi yang kedua dalam lima bulan terakhir setelah restrukturisasi besar pada September 2025 yang menghapus jabatan Wakil Direktur Utama serta mengubah sejumlah nomenklatur jabatan. Pelindo kini memiliki 10 anggota direksi, sementara jajaran komisaris tidak mengalami perubahan.

JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/Pelindo Indonesia dikabarkan melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran direksi. Arif Suhartono yang sebelumnya menduduki kursi Direktur Utama, kini digantikan oleh Ahmad Muchtasyar. Berdasarkan informasi yang diterima SindoNews, dari lingkungan manajemen Pelindo, sejumlah nama mencuat untuk menduduki kursi wakil direktur utama, hingga direktur perseroan.

Saat dihubungi, Departemen Head Komunikasi Korporasi Pelindo, Fajar Setyono mengatakan posisi dan jabatan resmi terkait perubahan susunan Direksi itu akan secara resmi diumumkan melalui website perseroan. "Kalau sudah final, pasti diupdate juga di website," kata dia saat dikonfirmasi, Sabtu (21/2/2026).

Berikut jajaran Direksi Pelindo yang baru:

1. Direktur Utama: Achmad Muchtasyar

2. ⁠Wakil Direktur Utama: Drajat Sulistyo

3. ⁠Direktur SDM dan Umum: Dwi Fatan Lilyana

4. ⁠Direktur Manajemen Risiko: Boy Robyanto

5. ⁠Direktur Keuangan: Bachtiar Soeria Atmadja

6. ⁠Direktur Teknik: Muhammad Suriawan Wakan

7. ⁠Direktur Komersial: Farid Padang

8. Direktur Pengembangan Usaha: Prasetyo

9. Direktur Hubungan Kelembagaan: Hendri Ginting

10. Direktur Operasi: Prasetyadi.

Sementara itu, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan PT Danantara Asset Management per 19 September 2025, telah diputuskan jajaran Dewan Direksi dan Komisaris Pelindo.

Berikut jajaran Direksi Pelindo per 19 September 2025:

Direktur Utama: Arif Suhartono

Direktur Operasi: Putut Sri Muljanto

Direktur Komersial: Drajat Sulistyo

Direktur Keuangan: Bachtiar Soeria Atmadja

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum: Dwi Fatan Lilyana

Direktur Manajemen Risiko: Boy Robyanto

Direktur Teknik: M. Suriawan Wakan

Direktur Pengembangan Usaha: Hosadi Aprizaputra.

Komisaris

1. Komisaris Utama: Agus Suhartono

2. Wakil Komisaris Utama: Suntana

3. Komisaris: Jodi Mahardi

4. Komisaris: Elwi Danil

5. Komisaris Independen: Rakhman Fiadhy Kurniawan

6. Komisaris Independen: Maximus Puguh Djiwanto

7. Komisaris: Arif Poyuono

8. Komisaris Independen: Ilhamsyah