Bisnis.com, JAKARTA — PT Lalamove Logistik Indonesia meluncurkan layanan asuransi kepada mitra pengemudi dan pengguna, sebagai wujud komitmen perusahaan dalam memberikan perlindungan yang lebih komprehensif sekaligus memperluas ekosistem layanan Lalamove.

Managing Director Lalamove Indonesia Andito B. Prakoso menyampaikan bahwa Lalamove berkolaborasi bersama PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (TMI) dan PT Mitra Jasa Pratama (Qoala) menghadirkan asuransi kecelakaan guna memberikan rasa tenang dan aman, baik bagi mitra pengemudi maupun pengguna layanan Lalamove, mengingat risiko kecelakaan di jalan raya cukup tinggi.

“Hal ini menurut kami sangat-sangat krusial untuk bisa memberikan perlindungan kepada para mitra kami,” kata Andito dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Andito menuturkan, baik mitra pengemudi maupun pengguna Lalamove tidak perlu membayar apapun untuk asuransi ini. Dia memastikan, tidak ada potongan komisi maupun pembayaran premi di awal lantaran semua biaya premi asuransi ditanggung sepenuhnya oleh Lalamove melalui partnernya.

“Jadi cukup nanti mengajukan saja dan nanti pembayaran preminya akan dibayarkan langsung oleh pihak partner tanpa ada bayar sedikit pun. Jadi semua dicover oleh Lalamove,” tutur Andito.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat sekitar 150.000 kecelakaan lalu lintas di Indonesia sepanjang 2024. Chief Distribution Officer PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (TMI) Heryudi mengatakan, data tersebut menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap risiko di jalan raya merupakan kebutuhan yang kian relevan saat ini.

Karena itu, lanjut dia, kerja sama ini menghadirkan solusi perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui kolaborasi ini, Heryudi menyebut bahwa pihaknya menghadirkan perlindungan asuransi bagi mitra pengemudi dan pengguna selama aktivitas berlangsung melalui platform Lalamove.

“Yang paling utama, kami ingin menghadirkan rasa tenang dan kepastian perlindungan atas berbagai risiko yang mungkin dihadapi saat bekerja, maupun menggunakan pelayanan,” ungkap Heryudi.

Direktur Utama PT Mitra Jasa Pratama (Qoala) Ian Ramelan menambahkan, pihaknya memahami bahwa setiap industri memiliki risiko tinggi. Karena itu, peran Qoala adalah menerjemahkan kebutuhan spesifik klien serta menggunakan keahlian perusahaan dalam memberikan rekomendasi perlindungan yang paling akurat.

“Kami berharap kolaborasi ini menjadi awal dari banyak langkah besar untuk masyarakat,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyatakan dukungannya terhadap inisiatif pemerintah soal aturan baru terkait ojek online (ojol).

Regulasi ini dinilai penting untuk menciptakan ekosistem yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku industri, termasuk mitra pengemudi.

Direktur Public Affairs & Communications GoTo, Ade Mulya, mengatakan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang transportasi daring merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

"Kami memandang penyusunan Peraturan Presiden ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Ade dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (30/10/2025).

Ade menegaskan, GoTo berkomitmen untuk terus meningkatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan mitra pengemudi melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja ekonomi digital.

Sebagai contoh, GoTo telah mengimplementasikan Bonus Hari Raya (BHR) pertama kalinya tahun ini bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, sesuai arahan langsung Presiden. Program tersebut disebut menjadi bentuk penghargaan yang transparan dan berkeadilan terhadap kinerja mitra.

Selain itu, GoTo juga telah berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan dalam mendorong model perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

"Dalam upaya mendorong kesejahteraan mitra, fokus utama kami adalah menjaga dan meningkatkan total pendapatan harian mitra, bukan sekadar pendapatan per trip," jelas Ade.

Menurutnya, strategi GoTo saat ini adalah menjaga pertumbuhan permintaan melalui layanan yang diminati pelanggan, termasuk opsi harga terjangkau. Hal ini diharapkan dapat turut meningkatkan total pendapatan harian mitra.

GoTo mendorong agar kebijakan yang diatur dalam Perpres tetap memberikan keseimbangan antara perlindungan bagi mitra, ruang bagi inovasi teknologi, serta daya saing bagi ekonomi nasional.

"Regulasi yang dirancang secara adaptif dan kolaboratif akan membantu menjaga fleksibilitas mitra serta memastikan perkembangan berkelanjutan sektor mobilitas digital di Indonesia," katanya.

Sebelumnya dikabarkan pemerintah tengah menyiapkan aturan baru untuk mengatur kesejahterahan pengemudi ojek online (Ojol), juga untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat antar aplikator.

"Sedang dikomunikasikan semua," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada beberapa hal yang nantinya masuk dalam aturan itu. Antara lain terkait fasilitas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), juga ada beberapa hal teknis lainnya.

"Fasilitas kemanfaatan untuk driver yang sekarang kita sudah berikan seperti fasilitas JKK, JKM, nanti ada hal-hal teknis," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (29/10/2025).

Lebih lanjut, menurut Airlangga, tidak ada pembahasan batas tarif yang akan diatur dalam aturan itu, begitu juga dengan status kerja para mitra pengendara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom senior Prasasti Piter Abdullah menilai regulasi tentang ojek daring atau ojek online (ojol) perlu berfokus pada upaya menjaga kestabilan dan keadilan ekosistem.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/10/2025), Piter mengatakan survei yang dilakukan dua lembaga, yakni Tenggara Strategics dan Universitas Paramadina, menunjukkan para pengemudi (driver) lebih menginginkan aturan pengelolaan komisi yang dikembalikan dalam bentuk manfaat nyata, bukan sekadar besaran potongan komisi.

“Dengan kata lain, keadilan dalam ekosistem ride hailing terletak pada kualitas ekosistem, bukan sekadar persentase,” kata Piter.

Survei Tenggara Strategics yang melibatkan 1.052 pengemudi aktif di wilayah Jabodetabek pada September 2025 menemukan, 82 persen responden lebih memilih potongan komisi 20 persen dengan trafik pemesanan tinggi dibandingkan komisi 10 persen dengan permintaan rendah. Sebanyak 85 persen responden juga mengaku tidak keberatan dengan status “mitra” karena mereka lebih mementingkan fleksibilitas jam kerja.

Secara umum, survei tersebut menyimpulkan bahwa bagi pengemudi di wilayah metropolitan, kepastian pemesanan dan perlindungan tambahan lebih penting daripada sekadar potongan rendah. Hasil survei juga menunjukkan potongan kecil tanpa jaminan permintaan tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan.

Sementara itu, survei Paramadina terhadap 1.623 pengemudi di enam kota besar menunjukkan mayoritas responden lebih memilih potongan komisi 20 persen dengan insentif dan promo yang mampu mendongkrak permintaan, dibandingkan potongan 10 persen tanpa insentif.

Sebanyak 81 persen responden juga lebih mengutamakan stabilitas pendapatan harian dibandingkan margin keuntungan per order. Temuan tersebut menegaskan bahwa kepastian penghasilan melalui promo pelanggan, insentif, dan dukungan fasilitas lain lebih krusial bagi mayoritas pengemudi.

“Dua survei terbaru justru menegaskan satu pesan driver tidak sekadar menuntut potongan rendah, melainkan ekosistem yang stabil, adil, dan transparan. Mereka rela berbagi 20 persen selama aplikator memberikan order yang stabil, promo yang efektif, dan perlindungan nyata,” ujar Piter.

Piter menilai, hasil dua survei itu bisa menjadi titik temu antara aplikator, regulator, dan pengemudi. Aplikator dapat menjaga transparansi dan manfaat, pemerintah mengawal regulasi yang adil, dan pengemudi memahami posisi mereka sebagai mitra mandiri.

Jika jalan tengah ini dijalankan, kata Piter, industri digital Indonesia bukan hanya tumbuh besar, tetapi juga berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

“Saatnya tiga pihak aplikator, pemerintah, dan asosiasi driver duduk bersama merancang blueprint keberlanjutan ekosistem digital. Bukan dialog reaktif saat konflik muncul, tapi dialog proaktif untuk membangun standar industri yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai catatan, pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur sektor ojol. Pembahasan aturan tersebut telah mencapai tahap akhir dan hanya menyisakan beberapa hal teknis yang perlu disepakati dengan perusahaan aplikator.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, perpres itu berfokus pada perlindungan terhadap mitra pengemudi, seperti jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM). Aturan tersebut juga diharapkan memberikan transparansi terkait hubungan kerja antara perusahaan dan mitra pengemudi.

Pemerintah menargetkan aturan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat dan berpotensi rampung sebelum akhir tahun ini.