Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengingatkan bahwa ancaman kejahatan siber di Indonesia semakin serius seiring pesatnya perkembangan teknologi digital.

Pemerintah meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk serangan siber, mulai dari pencurian data pribadi hingga penyebaran informasi palsu.

Dalam keterangan pers melalui siaran video pada Selasa (2/6/2026), Dudung mengatakan kemajuan teknologi digital memang membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai risiko yang perlu diantisipasi bersama.

Menurutnya, serangan siber saat ini tidak hanya menyasar individu, tetapi juga telah meluas ke lembaga pemerintahan, sektor ekonomi, layanan publik, hingga aspek keamanan nasional.

“Mulai dari pencurian data pribadi, penipuan online, penyebaran hoaks, provokasi, peretasan sistem, hingga propaganda radikalisme melalui media digital,” kata Dudung.

Dudung mengungkapkan berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), jumlah serangan siber sepanjang 2025 mencapai 5,5 miliar. Angka tersebut melonjak sekitar tujuh kali lipat atau meningkat 714% dibandingkan rata-rata tahunan pada periode 2020–2024.

Peningkatan ancaman tersebut, lanjutnya, masih berlanjut pada tahun ini. Dalam periode 1 Januari hingga 15 April 2026 saja, tercatat 1,52 miliar serangan siber terjadi.

Melihat tren tersebut, Dudung menilai kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama. Pasalnya, ruang digital kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia.

“Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terus memperkuat sistem keamanan siber nasional. Kantor Staf Presiden juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar penanganan ancaman siber dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu,” ujarnya.

Meski demikian, Dudung menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan digital tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan siber nasional.

Ia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terpengaruh informasi palsu maupun berbagai modus penipuan digital.

“Mari kita lebih bijak menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi informasi palsu maupun tindakan penipuan digital,” katanya.

Dudung juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga ruang digital Indonesia agar tetap aman, sehat, dan produktif.

“Mari kita jadikan teknologi sebagai alat pemersatu dan kemajuan bangsa, bukan menjadi celah bagi kejahatan dan perpecahan. Bersama kita lawan kejahatan siber, bersama kita jaga Indonesia,” tandasnya.

Sistem ini harus mampu menjangkau hingga tingkat desa, sehingga seluruh konsumen, termasuk di daerah terpencil, dapat mengakses layanan pengaduan secara mudah, cepat, dan murah,

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendorong pengembangan Online Dispute Resolution (ODR) sebagai mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara digital yang terintegrasi dalam skala nasional.

Bertepatan dengan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026, Ketua YLKI Niti Emiliana menyatakan, sistem digital tersebut perlu untuk mengatasi tantangan akibat prosedur pelaporan yang berbelit hingga keterbatasan jangkauan lembaga penyelesaian sengketa.

“Sistem ini harus mampu menjangkau hingga tingkat desa, sehingga seluruh konsumen, termasuk di daerah terpencil, dapat mengakses layanan pengaduan secara mudah, cepat, dan murah,” kata Niti Emiliana di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, digitalisasi sistem pengaduan dan penyelesaian sengketa tersebut juga akan mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan dan mengevaluasi tingkat kepatuhan pelaku usaha, salah satunya dalam aktivitas periklanan produk.

Ia menuturkan, saat ini praktik disinformasi dan iklan menyesatkan meningkat, mulai dari overclaim produk kosmetik, investasi bodong, hingga promosi produk adiktif yang menyasar kelompok rentan, termasuk anak-anak.

“Fenomena tersebut diperparah oleh masifnya penyebaran informasi melalui platform digital yang sulit dikendalikan. YLKI mendesak penguatan pengawasan terhadap pelaku usaha serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik periklanan yang merugikan konsumen,” ujarnya.

Selain praktik iklan yang tidak bertanggung jawab, perluasan penggunaan platform digital juga menimbulkan risiko penipuan (scam) serta pencurian data dan informasi pribadi.

Ia mengatakan, data YLKI menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan secara konsisten masuk dalam lima besar sumber pengaduan selama lima tahun terakhir, dengan mayoritas kasus terkait penipuan, pembobolan akun, hingga penyalahgunaan data pribadi.

Fenomena tersebut, lanjut dia, menunjukkan adanya keterkaitan erat antara lemahnya perlindungan data pribadi dengan meningkatnya kejahatan digital, termasuk yang terafiliasi dengan platform e-commerce (belanja online).

“Oleh karena itu, implementasi efektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus menjadi prioritas, disertai pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan tanggung jawab platform digital dalam melindungi data konsumen,” imbuh Niti.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026