Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan mengajukan gugatan perdata senilai triliunan rupiah di pengadilan terhadap enam perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra bagian utara pada November 2025.

"Jadi mungkin di tahap awal ini ada enam perusahaan yang akan kami daftarkan gugatan perdatanya di pengadilan terkait dengan kontribusi dalam banjir di Sumatra bagian utara," kata Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq setelah pertemuan dengan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) di Jakarta, Rabu (14/1/2026), dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan pendaftaran gugatan rencananya dilakukan dalam beberapa hari ke depan.

"Karena dokumennya sangat rigid, tetapi itu akan berlaku selama satu tahun," kata dia.

Ketika ditanya terkait dengan perusahaan yang akan digugat, nilai gugatan yang akan diajukan oleh KLH/BPLH, dan apakah jumlahnya mencakup kerugian dan dana pemulihan lingkungan, dia menyatakan belum akan memberikan nama dan jumlah yang pasti.

"Triliunan rupiah, jadi mungkin nanti akan besar gugatannya. Karena dinilai semuanya, tidak ada yang lepas," kata Hanif.

Setelah banjir dan longsor di Sumatra yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang meninggal dunia pada akhir 2025, KLH telah melakukan penyegelan terhadap sejumlah perusahaan di tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Penyegelan dilakukan karena dugaan kontribusi aktivitas perusahaan yang memperparah bencana ekologis di wilayah terdampak.

Selain rencana gugatan perdata dan penyegelan aktivitas terhadap sejumlah perusahaan, Hanif menambahkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup kini tengah mengawasi 100 perusahaan di wilayah banjir Sumatra, di mana 20 perusahaan di antaranya telah menjalani sanksi administrasi audit lingkungan.

"Evaluasi untuk tiga provinsi itu ada 300, kemudian yang kami lakukan pengawasan ada 100, yang telah kami berikan sanksi administrasi audit lingkungan sekitar 20 dan terus berkembang," paparnya.

KLH sendiri tercatat telah melakukan pemanggilan terhadap delapan korporasi yang aktivitasnya disinyalir melanggar regulasi tata ruang dan lingkungan sehingga memperparah bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Kedelapan perusahaan yang dipanggil untuk dimintai keterangan tersebut mencakup PT Agincourt Resources, PT Toba Pulp Lestari Tbk., Sarulla Operations Ltd, PT Sumatera Pembangkit Mandiri, PT Teluk Nauli, PT North Sumatera Hydro Energy, PT Multi Sibolga Timber, dan PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Batang Toru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel lima perusahaan pertambangan di Sumatera Barat yang diduga menyebabkan sedimentasi berat hingga memicu banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kuranji.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan penyegelan ini merupakan langkah awal untuk mengevaluasi operasional perusahaan yang diduga memicu bencana banjir.

"Tidak ada kompromi bagi pelaku usaha yang mengabaikan dampak lingkungan dan keselamatan warga. Kepatuhan bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga tanggung jawab moral yang harus ditegakkan," ujar Menteri Hanif di Jakarta, Sabtu (20/12/2025) dikutip dari Antara.

Ia memastikan proses evaluasi akan dilakukan secara transparan untuk memastikan keadilan bagi masyarakat terdampak.

Penyegelan lima perusahaan tambang tersebut dilakukan langsung oleh Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) KLH setelah ditemukan bukti kuat aktivitas pertambangan mempercepat sedimentasi di Sungai Batang Kuranji.

Data resmi Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan, perusahaan yang dihentikan operasionalnya adalah PT Parambahan Jaya Abadi, PT Dian Darell Perdana, CV Lita Bakti Utama, CV Jumaidi, dan PT Solid Berkah Ilahi.

Pengawasan lapangan mengungkap sejumlah pelanggaran serius, mulai dari tidak adanya sistem drainase di area tambang hingga pembukaan lahan tanpa dokumen persetujuan lingkungan.

Bahkan, beberapa aktivitas tambang berjarak kurang dari 500 meter dari permukiman warga tanpa pengelolaan dampak yang memadai.

Kelalaian dalam mengelola erosi dan air laria (run-off) terbukti mempercepat pendangkalan sungai. Kondisi ini menjadi penyebab utama meluapnya air saat curah hujan tinggi.

Menteri Hanif menegaskan, KLH dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) akan memperketat pengawasan di kawasan hulu agar setiap aktivitas pertambangan sesuai dengan koridor hukum.

Ia mengingatkan bahwa korporasi tidak boleh menjadikan lingkungan sebagai objek yang bisa dikorbankan demi mengejar profit. Akuntabilitas perusahaan kini menjadi prioritas utama dalam agenda penegakan hukum lingkungan nasional.

"Ini adalah pesan keras bahwa lingkungan bukan untuk dikorbankan. Kami akan mengejar setiap pelanggaran hingga ke akar untuk memastikan hak rakyat atas lingkungan yang sehat dan aman tetap terjaga," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono menyebut empat perusahaan yang diduga memperparah banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera akan disegel untuk sementara waktu.

Diaz mengatakan penyegelan akan terus berlangsung hingga proses pemeriksaan dugaan pelanggaran selesai dan perusahaan terkait menjalankan sanksi yang dijatuhkan.

“Terkait penyegelan, akan dilakukan sampai pelanggaran selesai dan perusahaan memenuhi sanksi administrasi,” kata Diaz saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/12/2025).

Adapun keempat perusahaan itu adalah PT Agincourt Resources yang bergerak di pertambangan emas, PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) pengembang PLTA Batang Toru, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan perusahaan kebun kelapa sawit PT Sago Nauli.

Pihak KLH telah memasang garis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPKH) dan papan pengawasan sebagai bentuk penyegelan keempat perusahaan.

Putra eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M.

Hendropriyono itu menyebut selama masih disegel, maka perusahaan tersebut seharusnya tidak dapat beroperasi.

Tidak hanya itu, perusahaan juga akan diawasi oleh petugas Kementerian Lingkungan Hidup. “Kalau garis PPLH akan dimonitor secara berkala,” ujar Diaz.

Sebelumnya, KLH menyatakan telah menyegel empat perusahaan yang diduga berkontribusi memperparah banjir Sumatera.

PT Agincourt Resources, PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) pengembang PLTA Batang Toru, dan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) disegel pada Jumat (5/12/2025).

Sementara, PT Sago Nauli disegel pada Minggu (7/12/2025).

Temuan KLH sebelumnya mengungkap kegiatan bisnis perusahaan itu dilakukan dengan pembukaan lahan yang membuat sejumlah DAS tertekan. Pembabatan hutan itu memicu material kayu dan erosi dalam skala besar.

“Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit,” kata Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, dalam keterangan resminya, Sabtu (6/12/2025).