Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru saja mengumumkan penurunan biaya haji sebesar Rp2 juta. Hal tersebut patut dilihat sebagai langkah konkret yang tidak sekadar administratif.
Kebijakan itu adalah sinyal politik yang jelas. Negara hadir. Negara berpihak. Terutama kepada umat Islam yang ingin menunaikan rukun Islam dan selama ini mesti menghadapi beban biaya ibadah yang terus meningkat.
Penurunan biaya di tengah tekanan global bukan hal sederhana. Harga avtur naik dan ketidakpastian kawasan Timur Tengah masih terasa. Namun, keputusan itu justru menunjukkan arah keberpihakan.
Pemerintah tidak membiarkan logika pasar bekerja sendirian. Ada intervensi. Ada keberanian mengambil posisi. Dan di situlah letak makna kebijakan ini.
Bagi jutaan calon jemaah, angka Rp2 juta bukan sekadar nominal. Itu adalah harapan. Itu adalah jeda napas. Dalam konteks antrean panjang yang bahkan pernah mencapai puluhan tahun, setiap keringanan menjadi sangat berarti.
Maka kebijakan ini tidak bisa dibaca sempit sebagai angka pengurangan. Ini adalah bentuk empati yang diterjemahkan ke dalam kebijakan publik.
Lebih jauh, langkah ini juga mencerminkan kreativitas dalam merespons krisis. Perang di Timur Tengah membawa efek domino. Biaya logistik naik. Risiko meningkat. Namun alih-alih menyerah pada keadaan, pemerintah justru mencari celah efisiensi. Ini penting. Karena kebijakan publik yang baik tidak hanya reaktif, tetapi juga inovatif.
Salah satu inovasi yang patut dicatat adalah gagasan pembentukan joint venture antara maskapai penerbangan nasional PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Saudia Airlines. Selama ini ada inefisiensi yang nyata. Pesawat berangkat penuh, pulang kosong. Atau sebaliknya. Ini pemborosan yang sudah lama terjadi, tetapi belum disentuh serius.
Ketika Presiden mendorong kolaborasi dua maskapai ini, logikanya sederhana tetapi berdampak besar. Kursi pesawat harus terisi dua arah. Tidak boleh ada perjalanan tanpa penumpang. Dengan begitu, biaya operasional bisa ditekan. Ketika biaya turun, jemaah yang memperoleh manfaatnya secara langsung. Hal ini tentu patut menjadi contoh bagaimana kebijakan yang tepat sasaran bisa lahir dari cara berpikir yang praktis namun strategis.
Di sisi lain, komitmen untuk membenahi tata kelola haji juga tidak kalah penting. Sejak awal, Presiden menekankan perlunya membersihkan praktik-praktik yang merugikan.
Dugaan kartel, permainan biaya, hingga oknum yang mengambil keuntungan dari sistem yang tidak transparan menjadi perhatian serius. Tanpa pembenahan ini, penurunan biaya hanya akan menjadi solusi sementara.
Langkah-langkah seperti pengurangan antrean, pengadaan lahan di Makkah, hingga upaya memiliki terminal khusus haji menunjukkan bahwa pembenahan dilakukan secara menyeluruh. Ini bukan kebijakan parsial. Ini adalah upaya membangun ekosistem haji yang lebih efisien dan berkeadilan.
Indonesia adalah negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia. Artinya, setiap kebijakan di sektor ini memiliki dampak luas. Tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi citra negara dalam pengelolaan ibadah. Karena itu, inovasi dan keberanian mengambil keputusan menjadi kunci.
Pada akhirnya, penurunan biaya haji ini bukan sekadar angka. Ini adalah simbol arah kebijakan. Ada keberpihakan. Ada kreativitas. Dan ada upaya serius membenahi sistem dari hulu ke hilir.
Tentu pekerjaan belum selesai. Masih banyak tantangan. Namun langkah ini layak diapresiasi sebagai awal dari perubahan yang lebih besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran sebagai kompensasi untuk menurunkan biaya haji di tengah gejolak harga minyak dunia. Nilai anggaran sebagai bentuk kompensasi itu mencapai Rp1,77 triliun.

Pemerintah saat ini tengah berupaya meredam dampak kenaikan harga avtur dunia terhadap lonjakan biaya haji 2026. Keniscayaan ongkos perjalanan yang membengkak diupayakan tak menjadi beban tambahan jemaah haji Tanah Air, mengingat keberangkatan yang akan dimulai dalam kisaran dua pekan lagi.

Presiden RI Prabowo Subianto pun telah menyampaikan bahwa meskipun harga avtur global naik, pihaknya masih berani menurunkan biaya ibadah akbar umat Islam tersebut. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 34/2025 terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Biaya haji pun turun sebesar Rp2 juta. Kemudian, selisih biaya akan dikompensasi oleh negara.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa Kemenkeu pun telah ancang-ancang menyiapkan kompensasi biaya haji itu. Meskipun, dirinya tidak secara gamblang menjelaskan sumber dana dari pos tertentu untuk kompensasi tersebut.

"Oh itu [kompensasi biaya haji] enggak usah ditanya dari pos mana. Pokoknya kita kelola bareng-bareng. Kan tadi saya bilang bahwa ada penerimaan yang naik, itu sudah pasti tergantung nanti seberapa optimis," ujar Febrio di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) pada Kamis (9/4/2026).

Belum lagi, Kemenkeu dengan Kementerian ESDM saat ini sedang mengamati beberapa tarif atau potensi kenaikan penerimaan dari sejumlah komoditas. Selain itu, terdapat arahan dari Presiden Prabowo untuk efisiensi.

"Nah ini kemudian realokasi, nanti kita kelola untuk tetap bersama-sama. Nanti defisitnya tetap kita jaga di bawah 3%," ujar Febrio.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengatakan sumber kompensasi biaya haji berasal dari APBN. Menurutnya, APBN pun masih terdapat berbagai cadangan.

"Kita kan udah efisiensi yang, efisien-efisien itu kan. Itu saya yakin kan efisiensi itu yang dihitung setahun, sebagiannya, sampai akhir tahun kan. Kalau efisiensi itu diambil, ditaruh di satu tempat, nanti itu akan disalurkan ke yang tadi, ke yang pengeluaran baru," ujar Purbaya.

Dia pun memastikan bahwa APBN akan cukup dalam mengantisipasi tekanan harga minyak seiring dengan perang di Timur Tengah. Ditambah, menurutnya kondisi geopolitik mulai mereda dan turut memengaruhi harga minyak dunia.

"Kenapa cukup? Karena kan itu setahun. Kita harapkan dengan asumsi 100 [dolar AS per tahun], kan, mudah-mudahan BBM, minyak dunia kan udah turun. Jadi, ruangnya masih cukup besar itu," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) panitia kerja dengan Kementerian Haji dan Umrah, Sekjen, dan Kementerian Kesehatan RI hari ini Rabu (29/10/2025). Rapat ini bakal menentukan harga biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) 2026.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen, Rabu (29/10/2025). Penetapan harga merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang membahas penurunan BIPIH sebesar Rp1juta, berdasarkan usulan pemerintah.

Komisi VIII mengusulkan penurunan BIPIH ditambahkan Rp1 juta, sehingga total pemangkasan BIPIH menjadi Rp2 juta. Namun keputusan belum ditetapkan karena panitia kerja perlu melaporkan dalam RDP hari ini.

"Itu yang tadi malam. Karena sudah ada kesepakatan maka kita akan raker hari ini. Hari ini kita akan sepakati, mengumumkan keputusan panja DPR pemerintah dan segera kita meminta pemerintah untuk mengumumkan dan memanggil jemaah yang untuk berangkat tahun ini berdasarkan keputusan yang sudah disepakati," kata Marwan.

Marwan menyampaikan bahwa total pemangkasan berasal dari beberapa komponen, misalnya tiket penerbangan. Selain itu, RDP juga membahas biaya transfer kebutuhan penyelesaian di Arab Saudi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Terkait kualitas layanan, Marwan menuturkan bakal menurunkan tim untuk memeriksa secara keseluruhan dari transportasi, penginapan, konsumsi dan fasilitas ibadah haji lainnya.

Kendati demikian, Marwan menegaskan bahwa melarang adanya penambahan kloter haji seperti kloter 2 ditambahkan ke kloter 1.

"Kita sudah mewanti-wanti tidak boleh lagi pada saat mau berangkat, kloter dua ditarik ke kloter satu, kloter tiga ditarik ke kloter satu, karena mungkin ada kendala administratif karena itu nanti akan membuat kekacauan ketika sampai di Saudi," jelasnya.

Sebelumnya, Kemenhaj mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) 2026 yang ditanggung calon jemaah haji turun Rp1 juta dibandingkan tahun ini, alias menjadi Rp54,92 juta

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa jumlah tersebut setara dengan 62% dari total BPIH yang diusulkan pemerintah sebesar Rp88,41 juta.

“Singkatnya, nilai yang kami ajukan terkait dengan BPIH turun sebesar Rp1 juta dibandingkan tahun yang lalu,” kata Dahnil, Senin (27/10/2025).