Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran sebagai kompensasi untuk menurunkan biaya haji di tengah gejolak harga minyak dunia. Nilai anggaran sebagai bentuk kompensasi itu mencapai Rp1,77 triliun.

Pemerintah saat ini tengah berupaya meredam dampak kenaikan harga avtur dunia terhadap lonjakan biaya haji 2026. Keniscayaan ongkos perjalanan yang membengkak diupayakan tak menjadi beban tambahan jemaah haji Tanah Air, mengingat keberangkatan yang akan dimulai dalam kisaran dua pekan lagi.

Presiden RI Prabowo Subianto pun telah menyampaikan bahwa meskipun harga avtur global naik, pihaknya masih berani menurunkan biaya ibadah akbar umat Islam tersebut. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 34/2025 terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Biaya haji pun turun sebesar Rp2 juta. Kemudian, selisih biaya akan dikompensasi oleh negara.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa Kemenkeu pun telah ancang-ancang menyiapkan kompensasi biaya haji itu. Meskipun, dirinya tidak secara gamblang menjelaskan sumber dana dari pos tertentu untuk kompensasi tersebut.

"Oh itu [kompensasi biaya haji] enggak usah ditanya dari pos mana. Pokoknya kita kelola bareng-bareng. Kan tadi saya bilang bahwa ada penerimaan yang naik, itu sudah pasti tergantung nanti seberapa optimis," ujar Febrio di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) pada Kamis (9/4/2026).

Belum lagi, Kemenkeu dengan Kementerian ESDM saat ini sedang mengamati beberapa tarif atau potensi kenaikan penerimaan dari sejumlah komoditas. Selain itu, terdapat arahan dari Presiden Prabowo untuk efisiensi.

"Nah ini kemudian realokasi, nanti kita kelola untuk tetap bersama-sama. Nanti defisitnya tetap kita jaga di bawah 3%," ujar Febrio.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengatakan sumber kompensasi biaya haji berasal dari APBN. Menurutnya, APBN pun masih terdapat berbagai cadangan.

"Kita kan udah efisiensi yang, efisien-efisien itu kan. Itu saya yakin kan efisiensi itu yang dihitung setahun, sebagiannya, sampai akhir tahun kan. Kalau efisiensi itu diambil, ditaruh di satu tempat, nanti itu akan disalurkan ke yang tadi, ke yang pengeluaran baru," ujar Purbaya.

Dia pun memastikan bahwa APBN akan cukup dalam mengantisipasi tekanan harga minyak seiring dengan perang di Timur Tengah. Ditambah, menurutnya kondisi geopolitik mulai mereda dan turut memengaruhi harga minyak dunia.

"Kenapa cukup? Karena kan itu setahun. Kita harapkan dengan asumsi 100 [dolar AS per tahun], kan, mudah-mudahan BBM, minyak dunia kan udah turun. Jadi, ruangnya masih cukup besar itu," ujar Purbaya.